Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini mulai fokus dalam pengembangan energi hijau atau ramah lingkungan. Salah satu buktinya adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia kini memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan perdagangan karbon lintas negara.

Dengan terbitnya aturan anyar tersebut, Indonesia memiliki payung hukum menuju ekonomi hijau yang berintegritas.

"Perpres 110 Tahun 2025 menjadi fondasi untuk menata pasar karbon yang kredibel dan berintegritas," ujar Mari dalam acara Pembukaan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) III 2025, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Aturan tersebut juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global. Pada dasarnya, Pasal 6 dari Paris Agreement memang memberikan ruang bagi negara-negara untuk bekerja sama lintas batas dalam upaya menurunkan emisi, baik melalui pendekatan pasar maupun non-pasar.

"Dalam implementasi nilai ekonomi karbon, Paris Agreement melalui pasal 6 memang membuka peluang besar untuk kerja sama lintas negara dalam mengurangi emisi. Jadi bukan saja yang compliance market, tapi juga yang non-market. Mekanisme ini sangat penting untuk membuka peluang besar bagi kita," jelasnya.

Dengan regulasi tersebut, Indonesia akan memiliki sistem registrasi unit karbon nasional yang menjamin transparansi dan integritas setiap transaksi. Dia menegaskan, pasar karbon yang dibangun bukan hanya menjadi instrumen ekonomi, tapi juga sarana untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang penting bukan hanya teknisnya, tapi bagaimana kita membangun trust dan confidence dunia luar bahwa pasar karbon Indonesia memiliki integritas, kapasitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Adapun, nantinya hasil dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati investor atau pembeli dari luar negeri, tetapi juga memberi dampak langsung ke komunitas lokal.

"Dalam mendapatkan benefit dari karbon tersebut, bukan saja investornya atau buyernya yang mendapat manfaat, tapi harus dijamin bahwa masyarakat setempat juga mendapat benefit-nya," tegasnya.

Menurutnya, langkah pemerintah saat ini menunjukkan arah kebijakan yang jelas yakni pertumbuhan ekonomi tinggi yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan.

"Ekonomi hijau bukan sekadar instrumen lingkungan, tetapi strategi pembangunan dan diplomasi ekonomi abad ke-21. Kalau dijalankan dengan benar, akan mengundang investasi dan menciptakan lapangan kerja," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon dapat lebih ramai, usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi juga berharap agar transaksi bursa karbon bisa menjadi lebih likuid.

Ia menilai Perpres baru itu baik, dan dapat mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan pasar karbon nasional. Terlebih, dengan adanya Komite Pengarah (Komrah) yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

"Kita harapkan dengan adanya Perpres 110 itu, koordinasi bisa lebih lancar. Sudah ada badan yang dipimpin oleh Pak Menko gitu ya, jadi nanti Insya Allah dengan kayak gini, unit karbon yang bisa dijual di pasar karbon bisa lebih banyak dan transaksi bisa lebih likuid," kata Inarno usai Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025).

Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Komrah. Zulhas menyebut Perpres 110 tahun 2025 itu membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC).

Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola OJK.

"Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," kata Zulhas pada kesempatan yang sama.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan nilai ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru yang ke depannya dapat memberikan pendapatan baru bagi negara. Dengan adanya Perpres baru, ia berharap itu akan mempercepat berbagai hambatan pada sektor ekonomi karbon.

"Dengan perpres ini, perdagangan karbon antar negara, perdagangan karbon luar negeri, perdagangan karbon antar swasta itu bisa dilaksanakan. Dan ini akan diperluas tidak hanya sektor energi tetapi di sektor-sektor lain. Apalagi tadi sudah saya sampaikan ini nanti akan ada perdagangan karbon sektoral," pungkas Eddy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berupaya mempermudah proses sekaligus memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca serta mengoptimalkan pasar karbon nasional. Langkah itu diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, terbitnya Perpres itu memperjelas dan menyederhanakan kebijakan nilai ekonomi karbon di Indonesia.

Ia menjelaskan, kebijakan baru tersebut juga membuka peluang lebih luas bagi berbagai sektor untuk ikut berpartisipasi, termasuk kehutanan, lingkungan, pertanian, hingga pemerintah daerah. Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan taman nasional yang membutuhkan dukungan dana, pembinaan, serta pendidikan.

Zulkifli yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah) mengatakan, struktur koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon akan melibatkan 2 Menko dan 17 menteri serta kepala lembaga. Komrah akan didukung oleh Unit Kerja Presiden (UKP) Perubahan Iklim dan Energi, UKP Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, serta dukungan dari DPR dan MPR.

"Karena ini dibuka peluangnya, Kementerian Kehutanan bisa, [Kementerian] Lingkungan Hidup bisa, Kementerian Pertanian bisa, pemerintah daerah bisa. Semua dipermudah," katanya saat Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Zulhas menyebut Perpres ini membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC). Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," jelasnya.

Zulkifli menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Amazonia tahun depan, di mana Indonesia akan mempresentasikan kemajuan sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional di forum global tersebut.