JAKARTA - Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih. Keputusan ini diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal yang digelar setelah seluruh kandidat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Senin (26/1/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa keputusan ini telah disepakati oleh seluruh pimpinan dan delapan kelompok fraksi (poksi) yang hadir secara lengkap. Thomas akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung.

“Pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono. Dan hari ini kita sepakati diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal,” tegas Misbakhun di depan Komisi XI DPR RI, Senin (26/1).

Misbakhun mengungkapkan proses pengambilan keputusan berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 30 menit. Ada dua faktor utama yang membuat Thomas unggul dan diterima secara bulat oleh para anggota dewan. Pertama, sosok Thomas dinilai sebagai figur pemersatu yang dapat diterima oleh lintas partai politik.

Kedua, visi Thomas mengenai penguatan ekonomi melalui kolaborasi antarlembaga dinilai sangat relevan dengan tantangan saat ini.

“Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa,” jelas Misbakhun.

Selain itu, kemampuan Thomas dalam merumuskan strategi pengambilan keputusan yang lincah (agile) menjadi nilai tambah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sinergi antara kebijakan moneter (monetary policy) dan fiskal (fiscal policy) dianggap sebagai isu krusial untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional.

Setelah ketukan palu di tingkat Komisi XI, nama Thomas Djiwandono akan segera diproses ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan resmi secara organisatoris oleh seluruh anggota parlemen.

“Dan nanti akan dibawa ke DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok (Selasa, 27/1/2026),” pungkas Misbakhun.

JAKARTA - Thomas Djiwandono mengklarifikasi posisinya di Partai Gerindra guna menjawab keraguan mengenai aspek independensi Bank Indonesia (BI) jika nantinya ia terpilih sebagai petinggi bank sentral. Kepastian status politik Thomas Djiwandono disampaikan di tengah proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) .

Pertanyaan krusial tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhidin M. Said yang mempertanyakan status Thomas sebagai Bendahara Umum partai. "Bapak masih anggota Bendahara Partai Gerindra, apakah bapak sudah mengundurkan diri? Atau nanti bagaimana itu?" tanya Muhidin di Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).

Menanggapi hal tersebut, Thomas secara tegas menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025. Keputusan tersebut diambil saat dirinya masih bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan alasan regenerasi setelah menjabat selama 17 tahun.

Bos BI Blak-blakan Rupiah Jeblok Imbas Gaduh Pencalonan Deputi Gubernur



“Jawabannya tidak (anggota partai Gerindra). Sejak bulan Maret 2025 sebenarnya dimana saya sudah tidak lagi, saya waktu itu memutuskan meminta izin juga karena waktu itu masih di Kemenkeu dan saya izin tidak jadi bendahara umum karena sudah 18 tahun eh 17 tahun jadi perlu regenerasi,” papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

Lebih lanjut, Thomas mengungkapkan komitmen yang lebih besar terkait keanggotaannya di partai besutan Prabowo Subianto tersebut demi menjaga marwah profesionalisme di Bank Indonesia.

"Saya juga bukan anggota Gerindra per 31 Desember tahun ini dan ini adalah komitmen saya terhadap satu, independensi Bank Indonesia, tapi kedua rasa profesionalisme saya," tegas Thomas.

Guna memastikan pernyataan tersebut bukan sekadar klaim lisan, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta bukti fisik berupa dokumen pendukung. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kredibilitas proses seleksi.

"Bisa dilampirkan suratnya? Ini penting Pak supaya klarifikasi ini datang dari Bapak dengan dokumen resmi," pinta Misbakhun.

Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung Bisa Jadi Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter



Merespons permintaan tersebut, Thomas langsung menunjukkan surat resmi di tengah rapat sebagai bukti validitas pengunduran dirinya dari struktur maupun keanggotaan partai.

"Resmi Pak, resmi dari surat pengunduran diri saya dan dari DPP Gerindra," ujar Thomas sambil menunjukkan dokumen tersebut.

Selain isu politik, Muhidin juga sempat menyinggung soal tren nilai tukar rupiah yang merosot dan rencana redenominasi (penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi daya beli). Menjawab hal ini, Thomas menilai bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas utama.

Terkait redenominasi, Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang matang agar masyarakat tidak terpengaruh secara psikologis atau salah mengartikan kebijakan tersebut sebagai pemotongan nilai uang (sanering).

Langkah Thomas yang menanggalkan status kepartaiannya ini dinilai sebagai upaya serius untuk memenuhi syarat Undang-Undang Bank Indonesia yang menuntut integritas dan independensi dewan gubernur dari pengaruh kepentingan politik praktis.

JAKARTA - Kursi panas Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memasuki babak penentuan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono resmi menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon deputi Gubernur BI di hadapan Komisi XI DPR RI pada Senin (26/1/2026).

Penampilan Thomas yang hadir sekitar 16.09 WIB ini mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi bernuansa biru keabu-abuan menjadi sorotan dalam proses seleksi pimpinan bank sentral tersebut. Langkah Thomas ini menyusul dua kandidat lainnya, yakni Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono, yang merupakan 'orang dalam' Bank Indonesia.

Ketiganya bersaing ketat untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Juda Agung setelah resmi mengundurkan diri per 13 Januari 2026. Rupiah Balik Pukul Dolar AS, Hari Ini Sentuh Rp16.782



Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan, bahwa seluruh proses pengisian jabatan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Proses pengisian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang ditinggalkan Juda Agung berjalan sesuai mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan," jelas Misbakhun dalam keterangan sebelumnya.

Setelah Thomas menyelesaikan sesi paparannya yang dijadwalkan berakhir pada pukul 17.00 WIB, Komisi XI DPR RI akan langsung bergerak cepat. Rapat internal segera digelar sore ini untuk menentukan siapa di antara ketiga kandidat tersebut yang paling layak menduduki posisi strategis di MH Thamrin.

Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?



Sentimen pencalonan Thomas Djiwandono ternyata memberikan dampak instan pada pasar keuangan. Ekonom sekaligus pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mencatat bahwa nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level Rp16.782 per Dolar AS pada hari ini.

Penguatan ini dinilai sebagai bentuk optimisme pasar terhadap kapabilitas Thomas yang saat ini juga menjabat sebagai Wamenkeu.

“Selain itu, pasar merespon positif terhadap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Komisi XI DPR RI sore ini,” tulis Ibrahim.

Kombinasi antara latar belakang Thomas di Kementerian Keuangan dan pengalaman dua rivalnya dari internal BI memberikan harapan akan kepemimpinan bank sentral yang lebih sinergis dengan kebijakan fiskal pemerintah di masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengusung visi kekuatan ekonomi digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana dipaparkan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Kami di Bank Indonesia mempunyai bauran kebijakan, yakni moneter dan makroprudensial ini tentunya berkaitan stabilitas. Namun, kalau kebijakan sistem pembayaran ini, kemampuan untuk mendorong growth ini besar,” kata Dicky dalam uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Senin.

Dicky menawarkan tiga misi, salah satunya melalui penguatan infrastruktur dalam sistem pembayaran yang akan mendukung ekonomi keuangan digital, dengan membangun ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien.

Misi kedua, mengembangkan ekosistem ekonomi keuangan digital yang terpercaya dan inovatif. Serta misi ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaulat.

Dicky mengibaratkan kekuatan data digital seperti “minyak dan emas baru” yang harus terus dioptimalkan. Namun, ia mengingatkan terdapat tantangan yang tak kunjung selesai yakni ketersediaan talenta digital yang memadai.

Apabila Indonesia memiliki pusat inovasi digital dan para talenta dibekali dengan kemampuan-kemampuan terkini, Dicky memandang bahwa tantangan digitalisasi dapat terjawab. Hal ini selanjutnya dapat dihubungkan pada keterbukaan penciptaan lapangan kerja.

“Job creation,digital talent pool, dan innovation hub menjawab kebutuhan industri,” kata dia.

Selain itu, Dicky juga menawarkan konsep penguatan digitalisasi pada pemerintah daerah yang diharapkan dapat membantu untuk mengoptimalkan baik dari sisi pendapatan atau penerimaan maupun pengeluaran.

Pada akhirnya, ia meyakini bahwa masa depan ekonomi digital Indonesia tidak hanya mengandalkan teknologi itu sendiri, melainkan juga tata kelola yang kuat, kolaborasi berkelanjutan, serta ketersediaan talenta digital.

“Kami yakini dengan visi-misi ini, ditambah upaya kita bersama dengan sinergi dan kolaborasi, pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2029-2030 adalah sebuah keniscayaan,” tutup Dicky.

Sebagai informasi, Dicky Kartikoyono saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Ia menjadi kandidat kedua yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.

Uji kelayakan dilanjutkan pada Senin (26/1) langsung dilanjutkan oleh kandidat ketiga yakni Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

Adapun sebelumnya pada Jumat (23/1), Solikin M. Juhro sebagai kandidat pertama telah mengikuti uji kelayakan. Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Komisi XI DPR RI rencananya akan mengadakan rapat internal pada Senin (26/1) untuk pengambilan keputusan atas deputi gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat. Kemudian, Komisi XI akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) , Dicky Kartikoyono mengatakan, kredibilitas kebijakan moneter menjadi faktor utama dalam menjaga ekspektasi pasar dan stabilitas nilai tukar rupiah . Menurutnya, persepsi risiko investor terhadap perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh keyakinan pasar terhadap arah kebijakan Bank Indonesia (BI).

Ia menjelaskan, saat ini pasar sangat memperhatikan yield differential atau selisih imbal hasil aset domestik dibandingkan negara lain. Selisih tersebut menjadi faktor penentu apakah dana asing akan masuk (capital inflow) atau justru keluar (capital outflow) dari pasar keuangan Indonesia.

Bos BI Blak-blakan Rupiah Jeblok Imbas Gaduh Pencalonan Deputi Gubernur



"Kalau mereka melihat cukup kompetitif, mereka akan menjadi capital inflow. Tapi kalau belum cukup kompetitif, sementara DXY dan dolar AS menguat, tentu mereka akan melarikan modalnya ke tempat yang lebih menguntungkan," ujarnya dalam RDPU Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI Bersama Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).

Dalam kondisi tersebut, Dicky menilai Bank Indonesia memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui optimalisasi seluruh instrumen kebijakan yang tersedia, tidak hanya mengandalkan intervensi di pasar valas.

Purbaya Sangkal Rupiah Anjlok Imbas Thomas Djiwandono Dicalonkan ke BI



Ia menyebutkan, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dapat dilakukan untuk menambah likuiditas di pasar keuangan. Namun pada saat yang sama dibutuhkan instrumen penyerap likuiditas atau absorber, yakni melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Ketika outflow terlalu besar, SRBI harus menjadi absorber untuk menahan capital outflow yang besar. Intervensi saja tidak cukup," tegasnya.

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Dicky Kartikoyono optimis mampu menjaga stabilitas rupiah sekaligus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi. "Untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang saat ini menjadi concern, kita harus optimal menjalankan seluruh instrumen yang ada," pungkasnya.

JAKARTA - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro memberikan penjelasan mengenai konsep kedaulatan bank sentral di era modern. Solikin menegaskan independensi institusi tidak berarti bekerja dalam isolasi tapi harus tetap mampu menjalin kerja sama yang harmonis dengan otoritas terkait untuk menyelesaikan kompleksitas ekonomi nasional tanpa kehilangan mandat utamanya.

"Insyaallah konteks independensi itu harus dimaknai secara utuh bahwasannya kita itu berada dalam konteks independensi tapi di dalam interdependensi. Jadi kita nggak mungkin di dalam suasana atau kompleksitas permasalahan yang kita hadapi ini kita bekerja sendiri, gak mungkin gitu sehingga kita harus melakukan koordinasi penguatan sinergi dengan pemerintah dengan otoritas yang terkait," ungkap Solikin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jumat (23/1/2026).

Ia juga memastikan sejauh ini fungsi-fungsi BI tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. "Jadi itu poinnya jadi dengan selama yang kita hadapi sekarang ini tidak ada isu terhadap independensi bangsa dan kita tetap mengawal independensi itu sesuai dengan mandat undang-undang," tambahnya.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu telah mengeluarkan pernyataan untuk meredam polemik pasar. Anggito menekankan bahwa kekhawatiran atas masuknya nama Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dalam bursa calon tidak perlu dibesar-besarkan.

Anggito menjamin bahwa Thomas, atau yang akrab disapa Tommy, adalah figur yang mampu memisahkan kepentingan politik dari tanggung jawab profesionalnya. "Pak Tommy beliau sangat profesional meskipun labelnya ya pada waktu itu dari partai politik ya tetapi saya tidak pernah mendengar satu katapun ataupun satu tindakan-tindakan yang mengatasnamakan (parpol)," ujar Anggito.

LPS meyakini ketiga calon yang diusulkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Presiden Prabowo yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartiko, dan Solikin M. Juhro merupakan putra-putra terbaik yang memiliki kompetensi tinggi.

"Tiga-tiganya adalah orang-orang yang profesional jadi saya kira tidak perlu khawatir tentang integritas dan independensi mereka. Saya cukup meyakini ya siapapun yang terpilih dari ketiganya mereka akan bisa melaksanakan menjalankan tugas dengan baik cukup baik," tegas Anggito.

Proses seleksi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Juda Agung secara resmi mengundurkan diri sebagai Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, tahapan pengujian akan dilanjutkan pada awal pekan depan.

Pada Senin, 26 Januari 2026, Uji kelayakan Thomas Djiwandono dan Dicky Kartiko. Keputusan Akhir, Rapat internal Komisi XI dijadwalkan pada Senin malam, 26 Januari 2026, pukul 18.30 WIB untuk menentukan satu nama terpilih.

Itu kenapa ada program ‘Pinisi’, 'debottlenecking' itu kita akan temukan. Intinya bagaimana kita mendorong respons sisi 'demand'

Jakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan komitmennya untuk melakukan debottlenecking guna mengatasi hambatan pada permintaan (demand) kredit melalui program percepatan intermediasi perbankan atau disingkat "Pinisi".

Meski sisi penawaran didukung oleh kelimpahan likuiditas, ia menjelaskan bahwa permintaan kredit saat ini lebih lemah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga likuiditas tidak otomatis terserap ke aktivitas ekonomi riil.

“Itu kenapa ada program ‘Pinisi’, debottlenecking itu kita akan temukan. Intinya bagaimana kita mendorong respon sisi demand,” kata Solikin menjawab pertanyaan para Anggota Komisi XI DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat.

Program Pinisi, jelas dia, menerapkan prinsip untuk menghubungkan atau memadankan (matchmaking) antara pasokan (supply) likuiditas dan permintaan (demand) kredit.

Program ini dirancang tidak hanya menambah pasokan dana, tetapi juga memastikan penyaluran tepat sasaran.

“Jadi nanti kita lakukan secara reguler dalam tiap triwulan bersama kementerian/lembaga dan pelaku usaha terkait,” kata Solikin.

Dari sisi kebijakan, ia memandang bahwa aspek utama tetap berada pada kebijakan sektoral dan fiskal. Sementara kebijakan moneter bekerja secara tidak langsung (indirect) melalui mekanisme intermediasi perbankan, sehingga memerlukan koordinasi lintas otoritas.

Dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Solikin mengatakan bahwa isu bottlenecking kini juga menjadi perhatian bersama.

Oleh sebab itu, fokus KSSK tidak hanya terbatas pada stabilitas dan ketahanan sistem keuangan, melainkan juga mencakup upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sisi permintaan.

Menjawab pertanyaan tentang peran uang primer (M0) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Solikin memandang M0 sebagai fondasi awal pembentukan uang dalam perekonomian, yang menjadi dasar peredaran uang kartal.

Namun demikian, M0 tidak akan berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi apabila hanya berhenti sebagai uang tunai atau uang kartal.

Oleh karena itu, diperlukan instrumen di pasar keuangan agar uang dapat beredar dan masuk ke mekanisme intermediasi, termasuk melalui penyaluran kredit yang didukung oleh kebijakan giro wajib minimum (GWM).

Namun, imbuh dia, kredit yang ditarik tidak selalu langsung digunakan untuk kegiatan ekonomi riil, melainkan kerap kembali tertahan di sistem keuangan.

Kondisi ini mencerminkan perputaran likuiditas yang berulang tanpa segera mendorong aktivitas ekonomi.

“Sekarang memang isunya adalah sisi demand. Respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya,” kata Solikin.

Sebagai informasi, Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Ia menjadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.

Uji kelayakan dilanjutkan pada Senin (26/1) yang akan diikuti oleh dua kandidat lainnya yakni Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

Komisi XI DPR RI rencananya mengadakan rapat internal pada Senin (26/1) untuk pengambilan keputusan atas Deputi Gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat.

Kemudian, Komisi XI akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro mengusung delapan strategi yang disingkat dengan istilah “Semangka” dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen.

Ia menjelaskan bahwa delapan strategi tersebut diusung guna menerjemahkan misi bank sentral agar lebih konkret dan terukur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Delapan strategi semangka ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus menopang program Asta Cita pemerintah,” kata Solikin dalam pemaparannya pada sesi uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Jumat.

Kedelapan strategi antara lain stabilitas makroekonomi dan keuangan, ekonomi syariah dan pesantren, makroprudensial inovatif, akselerasi reformasi struktural, navigasi stabilitas harga pangan, gerak UMKM dan ekonomi kreatif, keandalan digitalisasi sistem pembayaran, serta aksi bersama, sinergi, dan kolaborasi.

Terkait stabilitas makroekonomi dan keuangan, Solikin mengingatkan bahwa hal itu berfungsi sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak.

Ia menekankan bahwa stabilitas yang harus dibangun bukanlah stabilitas yang kaku dan reaktif, melainkan bersifat dinamis dan antisipatif. Keterkaitan antar sektor riil, sektor keuangan, dan pasar keuangan juga harus diperkuat agar transmisi kebijakan berjalan lebih efektif dan potensi risiko sistemik dapat diantisipasi sejak dini.

Pada strategi ekonomi syariah dan pesantren, Solikin mencatat bahwa dalam konteks Indonesia, ekonomi pesantren sejatinya merupakan modal sosial yang mendorong produktivitas pembangunan ekonomi nasional.

Dalam hal ini, BI akan memperkuat komitmen dalam pengembangan ekonomi pesantren, antara lain melalui penguatan dan integrasi ekosistem usaha meliputi pembiayaan syariah, akses pasar, teknologi, dan pendampingan.

Selanjutnya, strategi makroprudensial inovatif diarahkan untuk menjadi instrumen kunci dalam mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal, seimbang, dan inklusif di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan bank sentral.

Dalam konteks mendorong intermediasi, prinsip untuk menjembatani suplai likuiditas dengan permintaan kredit dinilai diperlukan. Oleh sebab itu, Solikin pun mengusung program baru bernama “Pinisi” yaitu percepatan intermediasi perbankan.

Pada strategi akselerasi reformasi struktural, menurut Solikin, aspek tersebut menjadi prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Sementara pada navigasi stabilitas harga pangan, strategi diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar status makroekonomi, pertumbuhan inklusif, sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.

Pada strategi berikutnya, Solikin juga menyoroti pentingnya posisi UMKM ekonomi kreatif mesin utama pertumbuhan inklusif sekaligus sumber pertumbuhan baru perekonomian nasional.

Dalam kerangka tersebut, BI mendorong digitalisasi end-to-end bagi UMKM mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar dan efisiensi sistem pembayaran.

Terkait dengan strategi keandalan digitalisasi sistem pembayaran, Solikin memandang bahwa hal itu merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional.

Sedangkan pada strategi aksi bersama, sinergi dan kolaborasi, ia mengatakan akan berupaya memperkuat koordinasi antara bank sentral dengan kementerian/lembaga terkait. Sinergi dipandang sebagai kunci dalam mendorong transformasi struktur ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

“Apabila Dewan yang terhormat berkenan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengembangkan amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Insyaallah saya akan melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi,” kata Solikin.

Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Dirinya menjadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.

Uji kelayakan dilanjutkan pada Senin (26/1), akan diikuti oleh dua kandidat lainnya yakni Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

Komisi XI DPR RI rencananya akan mengadakan rapat internal pada Senin untuk pengambilan keputusan atas deputi gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat. Kemudian, Komisi XI akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ), Anggito Abimanyu buka suara terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) . Menurutnya, sosok yang akrab disapa Tommy tersebut memiliki integritas profesional yang tinggi, meski memiliki latar belakang sebagai petinggi partai politik.

Berdasarkan pengalaman bekerja sama di Kementerian Keuangan, Anggito menegaskan bahwa Tommy selalu memisahkan kepentingan politik dengan tugas negara secara tegas. Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?



"Saya cukup lama bekerja sama dengan Pak Tommy, beliau sangat profesional meskipun labelnya pada waktu itu, label dari partai politik. Tetapi saya tidak pernah mendengar satu kata pun ataupun satu tindakan tindakan yang mengatasnamakan," ungkap Anggito dalam konferensi pers di Kantor LPS, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Selain Thomas Djiwandono, Anggito juga memberikan apresiasi terhadap dua kandidat lainnya yang diusulkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Presiden Prabowo Subianto, yakni Dicky Kartikoyono dan Solihin M Juhro. Ia menilai seluruh calon merupakan figur kompeten yang sudah lama ia kenal rekam jejaknya.

"Jadi saya cukup yakin ketiga calon yang diajukan oleh Pak Gubernur dan oleh Bapak Presiden ke DPR itu adalah orang-orang yang profesional. Jadi itu saja pegangan saya, dan saya kira saya cukup yakin dan saya sudah cukup lama mengenal mereka bertiga," jelas Anggito.

Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung Bisa Jadi Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter



Sebagai pimpinan LPS, Anggito berharap siapapun yang nantinya terpilih melalui proses seleksi di DPR dapat menjaga koordinasi yang solid antarlembaga, terutama dalam menjaga stabilitas finansial nasional melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Anggito menegaskan bahwa penilaiannya didasarkan pada objektivitas profesionalisme tanpa ada tendensi politik tertentu.

"Itu jawaban yang jujur yang harus saya sampaikan pada anda, tidak ada maksud tertentu. Jadi saya cukup meyakini siapapun yang terpilih dari ketiganya mereka akan bisa melaksanakan, menjalankan dengan baik," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajukan tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, salah satunya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa hal ini bermula setelah setelah adanya salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang mengundurkan diri. “Jadi berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur, yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan,” kata Prasetyo.

Prasetyo pun memastikan bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI untuk melakukan uji kompetensi atau fit and proper test. Setidaknya ada tiga nama yang diusulkan, meski belum bisa dijabarkan secara rinci. Namun, Prasetyo membenarkan bahwa salah satu nama yang diusulkan adalah Thomas Djiwandono. “Ada beberapa nama dan yang salah satu nama diusulkan memang pak Wamenkeu Pak Tommy.”