Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperluas akses pasar internasional dan memperkuat infrastruktur logistik, guna meningkatkan daya saing investasi. Langkah itu dilakukan seiring upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru yang siap menampung relokasi industri dari Vietnam.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang pada, Rabu 1 Juli 2026. “Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Luthfi menilai infrastruktur logistik perlu ditingkatkan. Saat ini, lanjutnya, baru sekitar 30 persen arus kontainer Jawa Tengah yang dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan sekitar 70 persen lainnya masih bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Jakarta.

Luthfi mendorong agar dilakukan percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menurut Luthfi, penguatan pelabuhan dan sistem distribusi dinilai penting agar daya saing investasi Jawa Tengah semakin meningkat.

“Kalau perlu dibuka pelabuhan di Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap. Kalau itu belum memungkinkan, kami siapkan dry port di Kendal dan Batang,” ujarnya.

Pada kuartal I/2026, realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai Rp23 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Sementara sepanjang 2025, investasi mencapai Rp110 triliun dengan penyerapan sekitar 274 ribu tenaga kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama setelah perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa mulai berlaku efektif pada 2027.

Menurutnya, penghapusan tarif berbagai produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan membuka peluang baru bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk meningkatkan ekspor. “Ini menjadi potensi baru bagi Jawa Tengah untuk membuka pasar ke Eropa. Banyak produk Indonesia nantinya sudah tidak lagi terkendala tarif ketika masuk ke pasar Uni Eropa,” ujarnya.

Ia menambahkan, BKSAP DPR RI memiliki grup kerja sama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, maupun produk unggulan daerah ke pasar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Indonesia dengan Malaysia.

Keputusan diambil dalam rapat yang digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026). Sebelum mengambil keputusan, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan menjelaskan bahwa kerja sama ini bagian dari upaya penguatan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.

"Pimpinan dan anggota Komisi I yang terhormat, persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki maupun Malaysia belum dapat diberlakukan meski telah ditandatangani kedua negara.

Hal itu karena berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, kerja sama baru akan berlaku setelah masing-masing pihak menyelesaikan seluruh prosedur hukum dan administrasi di dalam negeri, yang ditandai dengan diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik.

"Berdasarkan persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut, belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud, yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," kata Donny.

Setelah itu sebelum menutup rapat, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, meminta pendapat kepada seluruh fraksi yang hadir terkait persetujuan ratifikasi di mana pada intinya seluruh fraksi menyetujui RUU ini.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" ucap Utut sesaat setelahnya mengetuk palu.

"Setuju," jawab anggota rapat.

Pengambilan keputusan juga dilakukan untuk ratifikasi kerja sama pertahanan RI dan Malaysia. Setelah itu, Donny menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah menyetujui RUU.

Setelah itu, pembahasan RUU dibahas ditingkat Panja dan akan diambil keputusan tingkat I di hari yang sama.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru menilai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri agar semakin hadir di tengah masyarakat. Menurut pria yang akrab disapa Gus Falah ini, kedekatan Polri dengan masyarakat merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

“HUT Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri agar semakin hadir di tengah masyarakat. Sejauh ini, Polri telah dekat dengan rakyat yang dilayani dan diayominya, dan bila hal ini diperkuat maka Polri akan semakin mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pelayanan yang semakin profesional," ujar Gus Falah dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dia juga mengapresiasi berbagai langkah Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pendekatan humanis, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Dia berpendapat bahwa transformasi institusi kepolisian harus terus diarahkan pada pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kehadiran Polri yang dekat dengan rakyat akan memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Gus Falah berharap jajaran kepolisian terus menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas serta semakin adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

"Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar Polri. Karena itu, pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang berkeadilan, serta komunikasi yang terbuka dengan masyarakat harus terus menjadi prioritas," tuturnya.

Pada momentum HUT ke-80 Bhayangkara, Gus Falah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, terpercaya, dan semakin dicintai masyarakat melalui pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum melakukan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

Rapat digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Utut Adianto. Adapun pihak pemerintah yang hadir Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan; Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Ricky Suhendar; mewakili Menteri Hukum, Dirjen Perundang-undangan Dhahana Putra, dan sejumlah jajaran dari masing-masing kementerian.

"Berdasarkan catatan dari sekretariat, telah hadir tujuh fraksi dan lebih dari separuh anggota-anggota Komisi I. Dengan ini rapat saya buka dan mohon izin ini terbuka untuk umum. Setuju ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat saya buka dan terbuka untuk umum," kata Utut.

Utut menjelaskan, DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada 21 April terkait kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, serta Malaysia.

"Atas dasar surat ini, ada surat dari Wakil Ketua DPR yang membidangi Korpolkam, yaitu Bapak Sufmi Dasco Ahmad, tertanggal 26 Mei, untuk Komisi I membahas dan segera untuk meratifikasi," sambungnya.

Utut menuturkan bahwa ratifikasi hanya mencakup dua pasal. Pembahasannya berbeda dengan undang-undang di mana tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Pemerintah menjelaskan kedua pokok eh kerja sama itu dengan Republik Turki dan Kerajaan Malaysia, setelah itu kita, kita membahas dalam bentuk Panja, nanti Panja melaporkan ke sini, baru kita ratifikasi," kata Utut.

Dia memahami bahwa semua pihak setuju dengan RUU ini, tetapi tetap harus mengikuti mekanisme dan hukum acara yang berlaku agar meminimalisir digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena potensi selalu digugat di MK. Tetapi kalau ratifikasi jarang yang menggugat biasanya negara tetangga kalau ada keberatan," tandasnya.

Surabaya (ANTARA) - PT Jamkrida Jawa Timur menjelaskan alasan pengajuan tambahan penyertaan modal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp100 miliar yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Timur Untung Heri Sukariyanto mengatakan tambahan modal tersebut akan memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus meningkatkan kemampuan Jamkrida dalam memberikan penjaminan kredit kepada UMKM di Jawa Timur.

“Tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar ini akan menambah kapasitas penjaminan kredit di Jamkrida Jatim,” kata Untung dalam diskusi publik bertema Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal PT Jamkrida Jawa Timur di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan sebelumnya Jamkrida Jatim mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar. Namun, dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim, nilai yang disepakati menjadi Rp100 miliar.

Menurut dia, tambahan modal diperlukan karena kapasitas penjaminan Jamkrida saat ini sudah mendekati batas maksimal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untung menyebutkan, dengan modal yang ada saat ini, Jamkrida Jatim memiliki kemampuan penjaminan kredit hingga sekitar Rp9 triliun. Sementara realisasi penjaminan telah mencapai sekitar Rp8,2 triliun.

“Artinya operasional masih berjalan, tetapi ruang untuk ekspansi sudah semakin terbatas sehingga membutuhkan tambahan penyertaan modal,” katanya.

Untung menjelaskan, tambahan penyertaan modal Rp100 miliar tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas penjaminan hingga sekitar Rp4 triliun dengan mengacu pada ketentuan rasio penjaminan yang berlaku.

Dampaknya, kata dia, akan langsung dirasakan oleh sektor UMKM. Saat ini rata-rata kredit UMKM yang dijamin Jamkrida Jatim berada di kisaran Rp37,5 juta per pelaku usaha.

“Dengan tambahan modal Rp100 miliar, diperkirakan Jamkrida dapat memperluas jangkauan penjaminan kepada sekitar 106 ribu UMKM,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan penyertaan modal dasar PT Jamkrida Jatim sebesar Rp600 miliar, dan saat ini terpenuhi Rp180 miliar hingga muncul usulan penambahan penyertaan modal Rp100miliar.

Penambahan penyertaan modal Jamkrida Jatim menjadi bagian dari upaya penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses pembiayaan bagi sektor produktif.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan akan memberikan prioritas formasi bagi belasan ribu guru madrasah honorer yang selama ini sudah mendedikasikan mengajar.

Usulan tersebut setelah dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri PAN-RB Ridi Widyantini, Selasa (30/6/2026).

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco, ya, Menkes, Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, dan juga PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu, dan disebut beberapa... dijelaskan beberapa simulasi," katanya saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan sejumlah persoalan yang kerap dibicarakan bersama Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, dari hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah solusi seperti memberikan insentif Rp1,5 juta.

"Misalnya, yang tidak bisa terangkat karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif 1,5 juta, ya. Itu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucapnya.

Kemudian, solusi lainnya adalah memberikan prioritas formasi bagi 18.000 guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri.

"Kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," sambungnya.

Selain itu, dia menjelaskan realisasi bantuan insentif guru non-ASN secara keseluruhan adalah sebesar 50,5%. Bantuan insentif guru non-ASN ini menyasar 252.627 guru yang belum sertifikasi.

Realisasi insentif guru non-ASN di atas untuk sementara adalah untuk semester genap tahun 2026, sedangkan sisa realisasi akan disalurkan pada semester ganjil tahun 2026.

"Berdasarkan hasil reviu APIP, terdapat 183.787 guru dan dosen serta guru besar yang memerlukan dukungan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan guru besar, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6.021.205.143.000," tuturnya.

Kebutuhan tersebut itu terdiri atas TPG, TPD, dan tunjangan guru besar ASN sebanyak 89.301 orang dengan kebutuhan sebesar lebih dari Rp3 triliun serta TPG dan TPD non-ASN sebanyak 94.486 orang dengan kebutuhan sebesar Rp2,37 triliun.

"Usulan tambahan anggaran dimaksud telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, telah berproses, dan telah dilakukan penelaahan bersama tanggal 21 Mei 2026 sebagai dasar pemenuhan kebutuhan anggaran pada DIPA tahun anggaran 2026 Kementerian Agama," tandasnya.

JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengibaratkan pengelolaan ekonomi nasional seperti sebuah tim sepak bola yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi antarpemain agar mampu menghasilkan strategi terbaik.

Prasetyo mengatakan koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menyusun kebijakan ekonomi, mulai dari aspek makro hingga penyelesaian persoalan di sektor riil.

"Hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran," ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

Menurut dia, momentum penyelenggaraan Piala Dunia menjadi gambaran bagaimana seluruh pihak harus bekerja sebagai satu tim dalam mengelola perekonomian nasional.

"Karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi," jelasnya.

Ia menjelaskan setiap kementerian dan lembaga saling memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, mulai dari kebijakan makroekonomi, fiskal, hingga penanganan persoalan yang dihadapi dunia usaha.

[Gambas:Youtube]

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan," katanya.

Prasetyo mencontohkan salah satu isu yang dibahas dalam koordinasi tersebut ialah pemenuhan kebutuhan gas bagi industri yang dinilai penting untuk menjaga aktivitas sektor manufaktur.

Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terus diperkuat agar berbagai kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI menggelar rapat paripurna ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026. Ada empat agenda dalam sidang yang digelar pada Selasa (30/6/2026).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, lebih dulu membuka rapat paripurna dengan menyampaikan laporan Sekretariat Jenderal mengenai anggota fraksi yang hadir.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang dari 579 orang anggota DPR RI, dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai," katanya.

Agenda pertama adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh BPK RI. Kedua, laporan Komisi I DPR RI atas uji kelayakan calon anggota KIP periode 2026–2030.

Ketiga, pendapat fraksi-fraksi terhadap 15 RUU kabupaten/kota usul inisiatif Komisi II DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Keempat, persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Nomor R-26 dan R-27 tanggal 11 Juni, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Micheal Lee Becker dan saudara Luke Anthony Vickery," jelasnya.

Dia menjelaskan, selain surat tersebut, pimpinan DPR juga telah menerima surat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 60 tanggal 26 Mei 2026 perihal permohonan waktu penyampaian LHP LKPP Tahun 2025.

Surat-surat itu telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

Adapun daftar 15 RUU yang dimaksud adalah:

1. RUU tentang Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat.

2. RUU tentang Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat.

3. RUU tentang Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat.

4. RUU tentang Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.

5. RUU tentang Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat.

6. RUU tentang Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat.

7. RUU tentang Kabupaten Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat.

8. RUU tentang Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah.

9. RUU tentang Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah.

10. RUU tentang Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah.

11. RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

12. RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah.

13. RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan.

14. RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

15. RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum, Senin (29/6/2026).

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, meminta supaya draft RUU tidak disebar ke publik untuk mencegah hoax atau kekeliruan dalam memaknai.

"Mohon juga di tahapan ini saya meminta untuk draf-draf ini sebaiknya tidak perlu keluar dulu, karena nanti terlalu banyak hoaks,” kata Utut.

Komisi I juga membentuk Panja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta. Panja berisi 23 anggota yang berasal dari seluruh fraksi DPR RI. Selain itu, Komisi I juga menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Hukum, Omar Sharif Hiariej, mengatakan presiden telah menugaskan Menteri Hukum, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Presiden Republik Indonesia nomor R-07/Pres/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan siber.

Dia menjelaskan bahwa ruang siber dan ekosistem digital terus mengalami perkembangan di kehidupan masyarakat sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas nasional, keamanan sosial reputasi negara, dan pelayanan publik.

"Tidak hanya itu, adanya transformasi digital selain memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, juga telah menimbulkan berbagai potensi disrupsi dan gangguan keamanan dan ketahanan siber," kata dia.

Dia menyebut sederet materi muatan dalam RUU ini, yakni penyelenggaraan keamanan siber pada infrastruktur informasi dan infrastruktur informasi kritikal, yang memuat kewajiban penyelenggara infrastruktur informasi untuk melindungi infrastruktur informasi yang dimiliki, dikelola, dan atau dioperasikan.

Lalu, penyelenggaraan ketahanan siber, yang dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas teknologi, dan peningkatan kapasitas proses bisnis.

Ketiga, Pelaksanaan kerja sama internasional, di mana dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber diperlukan adanya koordinasi kerja sama antarnegara.

Keempat, penguatan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber, dari penyusunan standar dan kebijakan nasional keamanan dan ketahanan siber, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi, penumbuhkembangan ekosistem industri teknologi keamanan siber nasional, pemberian penghargaan kepada penyelenggara infrastruktur informasi kritikal yang telah memenuhi standar keamanan siber dan memiliki kinerja keamanan siber yang baik, hingga pemantauan anomali trafik internet.

Kelima, pelaksanaan audit teknis, yang merupakan proses pemeriksaan, penelusuran, dan pengumpulan fakta secara sistematis terhadap suatu insiden siber

Keenam, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Ketujuh, pengaturan mengenai sumber pendanaan. Kedelapan, kengaturan mengenai pelaksanaan penyidikan. Kesembilan, pengaturan mengenai pengenaan sanksi administratif. Kesepuluh, pengaturan mengenai ketentuan pidana, yang core crime-nya belum ditemukan atau diatur sempurna dalam undang-undang lain.

JAKARTA - Komisi I DPR akan menetapkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030 pada Selasa (30/6/2026). Penetapan ini menyusul telah rampungnya tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 19 calon anggota KIP, setelah 2 peserta mengundurkan diri dari proses seleksi.

"Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi I DPR RI akan menetapkan tujuh orang sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat untuk masa jabatan berikutnya," kata Dave kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Menurut Dave, penetapan nama-nama anggota KIP terpilih akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan di Komisi I DPR RI sesuai tata tertib dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Besok diumumkan (nama-nama calon terpilih)," ujarnya.

Dave memastikan, selama melaksanakan proses seleksi tersebut, Komisi I DPR RI mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas, independensi, rekam jejak, pemahaman terhadap substansi keterbukaan informasi, serta gagasan para calon dalam memperkuat tata kelola informasi publik di Indonesia.

"Kami berharap komisioner yang terpilih nantinya merupakan figur yang memiliki integritas, independensi, dan komitmen yang kuat dalam memperkuat pelayanan informasi publik sebagai salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Berikut daftar 19 calon anggota KIP periode 2026-2030:

1. Ade Firman

2. Ahmad Hanafi

3. Andri Harsil

4. Arman Fauzi

5. Bayu Pradana Bagja Kusumah

6. Danardono Siradjudin

7. Dery Hendryan

8. Edi Purwanto

9. Fransiskus Surdiasis

10. Hafidhah

11. Handoko Agung Saputro

12. Hendra

13. Joemarthine Chandra

14. Mimah Susanti

15. Rini Purwandari

16. Rohman Budijanto

17. Rospita Vici Paulyn, ST

18. Susari

19. Sutarno Bintoro.

Kota Bandung (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan iklim investasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.

Jajang mengatakan realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga pemerintah perlu menjaga momentum tersebut dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

“Supaya tidak turun, berarti nilai investasinya harus ditingkatkan, kemudahan, kepastian, iklim investasinya. Terus didukung juga infrastruktur supaya investor mau ke Jawa Barat,” kata Jajang di Bandung, Senin.

Menurut dia, penguatan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Jawa Barat.

Selain itu, Jajang menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi perhatian agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri yang berkembang.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya penyelarasan sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Nah, ini perlu ditingkatkan supaya investasi di sektor-sektor yang selama ini ada, bisa melesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jajang mengatakan investasi di Jawa Barat saat ini masih terkonsentrasi di kawasan industri bagian utara. Menurut dia, potensi wilayah selatan juga perlu dikembangkan melalui peningkatan infrastruktur, terutama untuk sektor jasa dan pariwisata.

“Dengan infrastruktur yang memadai, wilayah Jawa Barat selatan bisa dimaksimalkan untuk sektor jasa dan pariwisata, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia berharap penguatan iklim investasi yang dibarengi pemerataan pembangunan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah Jawa Barat.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026