Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakseimbangan antara jumlah pelaku usaha dan ukuran pasar domestik disebut menjadi persoalan utama bagi pedagang aset kripto untuk membukukan keuntungan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut mayoritas pedagang aset keuangan digital atau PAKD di Indonesia masih membukukan kerugian. Dari sebanyak total 25 PAKD yang telah berizin, sekitar 72% di antaranya masih mencatatkan kerugian usaha.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan saat ini terdapat sekitar 29 exchange kripto aktif di Indonesia, sedangkan total volume transaksi domestik diperkirakan hanya sekitar Rp500 triliun per tahun. Jika dibagi rata, setiap exchange hanya mengelola sekitar Rp20 triliun per tahun.

Dengan struktur biaya yang ada, volume tersebut diperkirakan hanya menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp40 miliar per tahun. Angka ini relatif kecil dibandingkan dengan kewajiban modal disetor minimum Rp100 miliar.

“Dalam kondisi seperti ini, banyak exchange kesulitan untuk mencapai break even point, apalagi mencatatkan keuntungan,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Tekanan ini diperparah oleh beban pajak dan biaya transaksi. Exchange kripto domestic saat ini dikenakan pajak penghasilan final sekitar 0,21% serta biaya bursa sekitar 0,04%, sehingga menciptakan tambahan spread sekitar 0,25%.

Beban ini secara langsung menekan daya saing exchange dalam negeri dibandingkan platform luar negeri yang menawarkan struktur biaya lebih ringan

Akibatnya, terjadi capital outflow karena investor Indonesia memilih bertransaksi di platform global. Risiko terbesarnya, bursa domestik hanya menjadi jalur masuk dan keluar dana, sementara aktivitas trading utama berlangsung di luar negeri.

Dalam jangka menengah, kondisi ini berisiko memicu penurunan kualitas layanan, pengetatan operasional, hingga konsolidasi atau keluarnya pemain yang tidak memiliki skala dan permodalan kuat. Bagi perusahaan blockchain non-exchange, dampaknya terasa pada perlambatan ekspansi dan inovasi.

Keterbatasan arus kas membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam pengembangan produk, perekrutan talenta, dan investasi teknologi. Fokus bisnis cenderung bergeser dari pertumbuhan agresif ke efisiensi dan keberlanjutan, yang dapat memperlambat perkembangan ekosistem blockchain secara keseluruhan.

Pelaku dengan model bisnis solid, basis pengguna kuat, dan efisiensi tinggi masih berpeluangbertahan dan bahkan memperkuat posisinya.

Dalam jangka panjang, jika didukung oleh penyesuaian regulasi dan struktur biaya yang lebih kompetitif, industri kripto nasional justru berpotensi menjadi lebih matang, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Strategi Bertahan

Menghadapi kondisi ini, perusahaan kripto mulai mengubah strategi. Fokus bergeser dari ekspansi agresif menuju keberlanjutan bisnis. Langkah efisiensi dilakukan melalui pengendalian biaya pemasaran, optimalisasi struktur organisasi, serta investasi teknologi yang langsung berdampak pada retensi dan volume transaksi.

Exchange juga tidak lagi hanya mengandalkan fee transaksi spot. Banyak pelaku memperkuat layanan institusional, meningkatkan kepatuhan dan keamanan, serta mengembangkan fungsi sebagai infrastruktur layanan kripto yang lebih efisien.

Industri berharap adanya insentif kebijakan, khususnya penyesuaian pajak dan biaya transaksi, untuk meningkatkan daya saing exchange domestik dan menahan arus capital outflow.

Dengan beban biaya yang lebih proporsional, perusahaan kripto diharapkan dapat mencapai skala ekonomi yang sehat dan membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan di tengah dinamika pasar dan regulasi.

Sisi lain, OJK mencatat perdagangan aset kripto pada 2025 senilai Rp482,23 triliun, turun drastis dibandingkan dengan pada 2024 yang mencapai lebih dari Rp650 triliun.

Calvin menilai, penurunan volume transaksi lebih banyak dipengaruhi faktor struktural dibanding siklus pasar global. Saat pasar global mulai membaik, exchange domestik belum sepenuhnya merasakan dampaknya.

Namun dia juga melihat penurunan volume ini tidak serta-merta mencerminkan menurunnya minat masyarakat terhadap kripto. Justru sebaliknya, dari sisi jumlah investor terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan.

Pada 2025, sejak awal tahun jumlah investor kripto di Indonesia telah bertambah sekitar 6 juta dan secara total mencapai 20,19 juta investor. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan dan adopsi kripto di masyarakat masih kuat.