JAKARTA - Tim investigasi independen mengungkap peran dan keterlibatan 16 orang terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS,Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Temuan ini diperoleh dari investigasi independen berbasis analisis rekaman CCTV dan pemetaan kronologi sebelum hingga setelah kejadian.

Peneliti independen, Ravio Patra mengaku, ditugasi Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) untuk melakukan investigasi independen guna mengungkap fakta-fakta peristiwa penyerangan.

“Saya akan paparkan hasil temuan tim investigasi yang ditugaskan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi untuk mengungkap kenyataan dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang kasus aksi terorisme, percobaan pembunuhan berencana, dan juga penganiayaan berat yang dialami oleh teman kami, Andrie Yunus,” ujar Ravio dalam konferensi pers bersama Talud di Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Dari hasil penelusuran, pihaknya mengidentifikasi ada 16 Orang Tak Dikenal (OTK) yang dibagi dalam empat kelompok berdasarkan peran masing-masing. Yakni eksekutor, pengintai jarak dekat, tim komando, dan pengintai jarak jauh.

Ravio menyebut, lima orang di antaranya diduga sebagai eksekutor langsung penyiraman, sementara sisanya berperan dalam pemantauan, koordinasi, hingga pengamanan pelarian.

Berdasarkan analisis CCTV, aksi penyiraman disebut bukan peristiwa spontan, melainkan bagian dari operasi yang terstruktur dan terencana.

Ravio menjelaskan, timnya melakukan pemetaan terbalik untuk menelusuri pergerakan para pelaku sebelum kejadian. Sedikitnya 34 rekaman CCTV telah didalami dalam investigasi ini. “Kami peroleh menggunakan pemetaan terbalik. Kita akan lihat kronologinya dari belakang sampai ke beberapa jam sebelum terjadi aksi teror,” ujarnya.

Lihat video: Andrie Yunus Jalani Cangkok Kulit dan Operasi Debridement



Dari rekaman tersebut, terlihat adanya koordinasi intens antar pelaku di sejumlah titik sebelum terjadi aksi penyerangan, termasuk di kawasan Diponegoro dan sekitar YLBHI. Para pelaku juga disebut berpindah posisi dan melakukan komunikasi sebelum eksekusi.

“Jelas-jelas orang-orang ini saling mengenal, bukan orang-orang random tapi ini orang-orang yang saling mengenal dan sedang beraktivitas bersama,” papar Ravio.

Dalam pemaparan, disebutkan korban mulai dibuntuti sejak keluar dari Gedung YLBHI usai mengikuti kegiatan. Sejumlah orang diduga memberikan kode kepada eksekutor bahwa korban telah bergerak.

Serangan terjadi saat korban melintas di kawasan Salemba. Dua pelaku mendekat menggunakan sepeda motor dan menyiramkan cairan keras ke tubuh korban.

“Terjadi penyiraman terhadap Andri, Andri oleng, jatuh, kemudian berteriak kepanasan karena mengalami luka bakar instan,” ungkap Ravio.

Ia juga mengungkap dampak serius dari cairan tersebut terhadap tubuh korban. “Baju Andrie melepuh, meleleh tas, singlet, sepeda motor itu semua ada bagian yang meleleh. Sekuat itu cairan air keras yang disiramkan,” ujarnya.

Tim investigasi menemukan indikasi pelaku penyiram juga sempat terkena cipratan cairan tersebut. “Kami duga ini terjadi cipratan air keras kepada pelaku. Sehingga mereka kemudian menyiramkan air ke tangan dan muka,” kata Ravio.

Hal ini diperkuat dengan temuan rekaman pelaku yang berhenti usai kejadian untuk membilas diri menggunakan air mineral. Ia menambahkan, sebagian kendaraan yang digunakan teridentifikasi sebagai milik warga sipil yang memperkuat dugaan adanya keterlibatan unsur non-militer.

Namun demikian, TAUD menegaskan seluruh temuan ini masih bersifat awal dan membutuhkan pendalaman oleh aparat penegak hukum. “Ini bukanlah hasil final dengan kemampuan yang terbatas di masyarakat sipil kami tentu tidak bisa melihat seluruh Jakarta,” ujarnya.

Anggota TAUD Afif Abdul Qoyim mengatakan lambannya penanganan perkara oleh aparat penegak hukum menjadi sinyal kuat perlunya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen dan memiliki legitimasi hukum kuat dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat sipil.

“Ini justru menjadi sinyal kuat pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang dibentuk secara independen dan legitimasi hukum yang kuat, yang tentu beranggotakan perwakilan berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil,” jelasnya.