CEO QatarEnergy Saad al-Kaabi mengungkapkan dirinya kerap mengingatkan Amerika Serikat (AS) soal bahaya besar terkait pasokan energi yang bakal dihadapi saat konflik Iran memanas. Hal ini mengacu pada fasilitas energi Iran yang menjadi target serangan AS dan Israel.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kaabi dalam wawancara ekslusif kepada Reuters, dikutip Minggu (22/3).

"Mereka sadar akan ancaman itu, dan saya selalu mengingatkan mereka, hampir setiap hari, bahwa kita perlu memastikan adanya pengendalian terhadap fasilitas minyak dan gas," ujar Kaabi.

Al-Kaabi yang juga Menteri Energi Qatar tersebut juga aktif mengingatkan para eksekutif sektor minyak dan gas, hingga mitra perusahaan sepertiExxon Mobil dan ConocoPhillips terkait bahaya tersebut.

"Saya selalu memperingatkan, berbicara dengan para eksekutif minyak dan gas yang bermitra dengan kami, berbicara dengan Menteri Energi AS, untuk memperingatkannya akan konsekuensi tersebut dan bahwa hal itu bisa merugikan kami," katanya.

Terkait risiko dampak serangan ke Iran terhadap pasokan energi, ExxonMobil belum memberikan tanggapan. Adapun ConocoPhillips menyatakan akan tetap berkomitmen pada kemitraan jangka panjang.

"Kami tetap berkomitmen penuh pada kemitraan jangka panjang kami dan akan terus bekerja sama dengan QatarEnergy dalam jalur pemulihan," kata juru bicara ConocoPhillips.

Di sisi lain, Departemen Energi AS menyerahkan masalah ini kepada Gedung Putih. Adapun juru bicara Gedung Putih Taylor Rogers mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump dan seluruh tim energi sadar akan risiko gangguan jangka pendek pada pasokan minyak dan gas, imbas serangan ke Iran.

Rogers juga mengklaim pihaknya sudah mengantisipasi kondisi tersebut.

Pernyataan Bos QatarEnergy muncul usai adanya serangan rudal Iran menghantam kompleks gas alam cair (LNG) Ras Laffan di Qatar, yang merupakan fasilitas gas alam cair terbesar di dunia. Serangan itu merusak infrastruktur penting dan mengganggu pasokan energi global.

Serangan tersebut mengakibatkan 17 persen kapasitas ekspor LNG Qatar hilang. Pemulihan diperkirakan bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga rencana ekspansi produksi gas negara itu juga ikut tertunda.

Gangguan ini berpotensi berdampak luas, mengingat Qatar merupakan salah satu pemasok utama gas untuk Eropa dan Asia. Jika pasokan terganggu lama, harga energi global bisa semakin naik.

Dampak terbesar sejauh ini terjadi di komplek LNG terbesar di dunia, Ras Laffan milik QatarEnergy. Kaabi mengatakan kepada Reuters bahwa kerusakan tersebut bernilai US$26 miliar dan akan berdampak pada pengiriman LNG ke Eropa dan Asia hingga lima tahun ke depan.

Ia mengatakan serangan terhadap Ras Laffan tidak hanya melumpuhkan 17 persen kapasitas ekspor LNG Qatar, namun dampaknya akan bertahan hingga lima tahun karena beberapa bagian rusak.

"Kotak pendingin (cold boxes) telah hancur," kata Kaabi, merujuk pada mekanisme pendinginan yang rusak pada dua dari 14 train (unit pemrosesan) kompleks tersebut, yang memurnikan dan mendinginkan gas untuk diangkut dalam bentuk cair.

"Ini adalah unit utama, yaitu kotak pendingin LNG, yang hancur total," tambahnya.

Kaabi juga mengklaim akan ada penundaan ekspansi di Ras Laffan, yang berdampak pada gas bakal dikirim ke negara-negara termasuk Prancis, Jerman, dan China mulai 2027.

Padahal, ekspansi tersebut dikabarkan bakal memperkuat posisi Doha sebagai eksportir LNG utama dunia, dan mampu meningkatkan kapasitas produksi Qatar dari 77 juta menjadi 126 juta ton per tahun pada 2027.

"Tidak ada pekerjaan yang berlangsung pada ekspansi North Field. Tidak ada pekerja di sana. Ini pasti tertunda," kata Kaabi. "Saya pikir ini akan tertunda selama berbulan-bulan, jika tidak setahun atau lebih."

Produksi QatarEnergy hanya dapat dimulai kembali jika permusuhan berakhir, dan bahkan setelah itu, akan memakan waktu setidaknya tiga hingga empat bulan untuk kembali melakukan penguatan muatan secara penuh, kata Kaabi.

Selain itu, QatarEnergy berpotensi untuk menyatakan keadaan kahar (force majeure) pada kontrak jangka panjang LNG dengan berbagai negara, termasuk Korea Selatan, hingga lima tahun ke depan.

Kaabi mengatakan gangguan tersebut dapat berdampak pada pengiriman ke Italia, Belgia, Korea Selatan, dan Tiongkok karena kerusakan pada dua jalur produksi LNG.

"Maksud saya, ini adalah kontrak jangka panjang yang harus kami nyatakan keadaan kahar. Kami sudah menyatakannya, tetapi itu untuk jangka waktu yang lebih pendek. Sekarang, berapa pun jangka waktunya," katanya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memblokir perusahaan raksasa migas ExxonMobil untuk ikut berinvestasi ke Venezuela.

Ancaman pelarangan tersebut setelah CEO ExxonMobil Darren Woods menilai Venezuela, yang dikenal sebagai negara kaya minyak, sebagai wilayah yang "tidak layak huni untuk berinvestasi". Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan di Gedung Putih pada akhir pekan lalu, Jumat (9/1).

Mengutip SCMP, Woods mengatakan Venezuela harus mengubah undang-undangnya sebelum dapat menjadi peluang investasi yang menarik kepada Trump.

"Aset kami telah disita di sana dua kali. Anda bisa bayangkan, untuk masuk kembali untuk ketiga kalinya memerlukan perubahan yang sangat signifikan dari apa yang pernah kami lihat secara historis," ucap Woods di depan Trump.

Namun, Trump tersinggung dengan pernyataan bos ExxonMobil tersebut dan cepat menjadi sorotan. Pernyataan tersebut dianggap merusak harapan Gedung Putih untuk membangun keterlibatan bersama para bos minyak terkemuka di dunia.

"Saya tidak suka tanggapan Exxon," ujar Trump di atas Air Force One dalam perjalanan kembali ke Washington, Minggu (11/1).

"Saya cenderung akan melarang Exxon masuk. Saya tidak suka jawaban mereka. Mereka bermain terlalu 'culun'," tambahnya.

Trump mengumpulkan 18 bos minyak terkemuka pada Jumat (9/1) untuk mendesak mereka berinvestasi sebesar US$100 miliar atau setara Rp1,68 triliun (dengan kurs Rp16.870 per dolar). Hal tersebut bertujuan untuk merevitalisasi industri minyak Venezuela.

ExxonMobil dan ConocoPhillips mempunyai sejarah kelam di Venezuela. Aset mereka dinasionalisasi oleh mendiang Presiden Venezuela Hugo Chaves pada periode 2004 sampai 2007.

Berdasarkan putusan pengadilan, saat ini Venezuela berutang kolektif lebih dari US$ 13 miliar atau setara Rp219,27 triliun kepada kedua perusahaan tersebut atas penyitaan aset tersebut.

Meski CEO ConocoPhillips Ryan Lance meminta perombakan total sistem energi dan restrukturisasi utang, termasuk perusahaan negara PDVSA, Trump menegaskan AS akan memulai lembaran baru dan tidak akan menanggung kerugian kedua perusahaan tersebut.

"Kami tidak akan melihat kerugian orang-orang di masa lalu karena itu adalah kesalahan mereka," ujar Trump.

Trump pun menyampaikan di bawah kendali AS saat ini, perusahaan minyak langsung berurusan dengan Washington, bukan dengan otoritas lokal Venezuela.

"Anda berurusan langsung dengan kami. Anda sama sekali tidak berurusan dengan Venezuela. Kami tidak ingin Anda berurusan dengan mereka," tegasnya.

Untuk memperkuat kendali, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk memblokir pengadilan atau kreditor mana pun agar tidak bisa menyita pendapatan dari penjualan minyak Venezuela yang disimpan di rekening Departemen Keuangan AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menggelar pertemuan dengan para eksekutif perusahaan minyak AS pada pekan ini untuk membahas peningkatan produksi minyak Venezuela setelah pasukan AS menggulingkan pemimpin negara tersebut, Nicolas Maduro. Informasi itu disampaikan sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Pertemuan tersebut dinilai krusial bagi ambisi pemerintahan Trump untuk mengembalikan perusahaan minyak besar AS ke negara Amerika Selatan itu, setelah hampir dua dekade lalu pemerintah Venezuela mengambil alih operasi energi yang dipimpin perusahaan AS.

Tiga perusahaan minyak terbesar AS—Exxon Mobil, ConocoPhillips, dan Chevron—belum melakukan pembicaraan apa pun dengan pemerintah terkait penggulingan Maduro. Hal itu disampaikan oleh empat eksekutif industri minyak yang mengetahui situasi tersebut, sekaligus membantah pernyataan Trump pada akhir pekan lalu bahwa ia telah bertemu dengan seluruh perusahaan minyak AS, baik sebelum maupun sesudah Maduro ditangkap.

“Tidak ada satu pun dari tiga perusahaan itu yang melakukan pembicaraan dengan Gedung Putih mengenai operasi di Venezuela, baik sebelum maupun setelah penggulingan, hingga saat ini,” ujar salah satu sumber, Senin.

Pertemuan yang akan digelar tersebut dinilai penting bagi upaya pemerintah AS meningkatkan produksi dan ekspor minyak mentah Venezuela, bekas anggota OPEC yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan minyaknya dapat diolah oleh kilang-kilang khusus di AS. Namun, analis menilai upaya tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun serta investasi bernilai miliaran dolar AS.

Belum diketahui siapa saja eksekutif yang akan menghadiri pertemuan tersebut dan apakah perusahaan minyak akan hadir secara individu atau bersama-sama.