Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi memicu penundaan belanja nonprimer oleh kelas menengah karena porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi semakin meningkat.

“Akan berdampak pada penundaan belanja non-esensial, seperti rumah tangga kelas menengah kemungkinan besar akan menahan atau mengurangi konsumsi pada sektor sekunder dan tersier, seperti liburan, hiburan, food and beverage atau makan di luar, atau barang elektronik,” kata Rahma saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Ia mengingatkan bahwa mayoritas konsumen Pertamax berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga menengah atas.

Ketika harga Pertamax naik, maka kelompok tersebut menghadapi efek pendapatan (income effect) berupa penyusutan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) karena alokasi anggaran rumah tangga untuk transportasi membengkak.

Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap bensin cenderung bersifat inelastis dalam jangka pendek karena masyarakat tetap harus bekerja dan bermobilitas. Akibatnya, ruang belanja untuk kebutuhan nonprimer menjadi semakin terbatas.

Kondisi tersebut dinilai membebani kelas menengah yang tidak memperoleh bantalan fiskal sebagaimana kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial (bansos) maupun bantuan langsung tunai (BLT).

Kelompok menengah, jelas Rahma, harus menyerap sepenuhnya kenaikan biaya hidup secara mandiri di tengah pertumbuhan pendapatan atau gaji yang cenderung stagnan.

Tekanan tersebut juga datang pada saat yang kurang ideal karena bertepatan dengan tahun ajaran baru yang biasanya meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pendidikan.

Selain memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, kenaikan harga Pertamax juga berpotensi menimbulkan efek rambatan ke sejumlah sektor usaha.

Meski bukan bahan bakar utama sektor logistik barang pokok yang umumnya menggunakan solar, kenaikan harga Pertamax dinilai tetap dapat meningkatkan biaya operasional sejumlah pelaku usaha.

Ia mencontohkan sektor yang mengandalkan kendaraan pribadi atau operasional berbahan bakar bensin nonsubsidi, seperti jasa kurir, pengemudi ojek daring, hingga UMKM kuliner yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berbelanja bahan baku.

Apabila kenaikan biaya operasional tersebut diteruskan kepada konsumen akhir, harga barang dan jasa di tingkat ritel berpotensi meningkat sehingga menambah tekanan terhadap inflasi inti dan menggerus daya beli riil rumah tangga secara lebih luas.

Meski begitu, Rahma menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi umum masih relatif terbatas.

“Meskipun persentase kenaikannya (harga Pertamax) masif yaitu naik sekitar 32 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, efek dominonya terhadap inflasi umum tetap terkendali karena bukan kenaikan pada sektor logistik. Walaupun ada kira-kira cuma 0,1 persen saja,” kata dia.

Rahma menambahkan, kenaikan harga Pertamax juga tidak serta-merta memicu lonjakan inflasi nasional secara ekstrem karena sektor transportasi umum dan logistik berat masih menggunakan BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar.

Namun demikian, ia memperkirakan inflasi pada Juni 2026 tetap berada dalam tekanan. Dinamika sektor transportasi menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong inflasi umum (consumer price index/CPI) meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

“Proyeksi inflasi pada Juni 2026 ini berada dalam tekanan yang cukup kuat. Dinamika sektor transportasi menjadi salah satu trigger utama yang berpotensi mendorong inflasi umum (CPI) merangkak naik hingga mendekati atau bahkan menembus kisaran 4 persen secara tahunan (yoy), meningkat dari posisi Mei yang berada di level 3,08 persen (yoy),” kata Rahma.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi skenario buruk imbas perang di kawasan Asia Barat yang membuka peluang defisit APBN terhadap PDB dapat melampaui angka tiga persen.

Menurut Airlangga, jika perang di kawasan tersebut berlanjut, yang berimbas pada naiknya harga minyak mentah dunia, maka defisit APBN tiga persen sulit untuk dipertahankan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Menko Airlangga kemudian memberi penjelasan penetapan perppu saat masa COVID-19.

"Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden," ujar Menko Perekonomian Airlangga.

Kemudian Airlangga memaparkan usulan isi perppu yang dapat dibuat oleh pemerintah pada saat ini, mengacu pada yang pernah ditetapkan sebelumnya pada masa COVID-19.

"Pertama penerimaan negara ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kedua, bea masuk impor ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Ketiga, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Kemudian, kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasinya, Pak. Biasanya, harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo.

Dengan adanya perppu, Airlangga meyakini dapat memberikan kondisi yang lebih fleksibel untuk pemerintah.

"Dengan perppu ini, kita langsung, pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian, BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih)," usul Menko Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga memaparkan tiga skenario imbas perang terhadap keuangan negara manakala perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 10 bulan.

Dari tiga skenario itu, skenario terburuknya Menko Airlangga memproyeksikan defisit APBN dapat melampaui angka 4 persen.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah hitung (harga minyak mentah) sampai 92 (dolar AS per barel) pun kita masih bisa kendalikan anggaran, jadi enggak ada masalah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan gejolak geopolitik global belum mengganggu stabilitas keuangan Indonesia secara signifikan.

Hal ini disampaikan Purbaya sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Ia menyebut dampak dari konflik Amerika Serikat dengan Iran akan terlihat pertama kali dari sektor ekspor dan harga minyak dunia.

Menurutnya, pemerintah telah menghitung berbagai skenario lonjakan harga minyak. Bahkan jika harga minyak menembus hingga 92 dolar AS per barel, anggaran negara masih dapat dikendalikan.

"Saya sudah hitung (harga minyak mentah) sampai 92 (dolar AS per barel) pun kita masih bisa kendalikan anggaran, jadi enggak ada masalah," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan tidak ada kekhawatiran berlebihan terkait kondisi tersebut, karena pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan fiskal.

Terkait kemungkinan memburuknya situasi, termasuk jika terjadi gangguan jalur distribusi seperti penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada impor minyak, Purbaya mengakui harga impor dapat meningkat dan berpotensi menekan defisit anggaran.

Namun, pemerintah akan melakukan antisipasi dengan memperkuat penerimaan negara, khususnya dari pajak dan kepabeanan.

"Kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama Bea Cukai enggak ada yang bocor. Itu sudah mengurangi tekanan ke defisit," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah memastikan penerimaan optimal, pemerintah akan menghitung dampak lanjutan dan menentukan langkah tambahan bila diperlukan.

Purbaya optimistis ekonomi nasional tetap solid selama permintaan domestik yang berkontribusi sekitar 90 persen terhadap perekonomian tetap terjaga.

"Ekonomi kita masih bisa maju, enggak ada masalah. Dan kalaupun di atas, asalkan kita bisa jaga domestic demand yang 90 persen kontribusinya ke ekonomi, kita juga masih bisa survive," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026