Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengevaluasi ketentuan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah usulan kalangan buruh untuk menghapus pungutan tersebut.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan tersebut sebelum memutuskan apakah tarif pajak JHT perlu disesuaikan.

"Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lagi kita assessment dulu. Nanti kita lihat yang sekian persen itu perlu dilakukan pengurangan tarif atau tidak," kata Purbaya usai pelantikan tiga direktur jenderal baru Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian yang sedang dilakukan.

"Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti," ujarnya.

Meski membuka ruang evaluasi, Purbaya menekankan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta dengan saldo JHT bernilai besar.

"Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata nilai pensiunnya gede-gede banget, yang bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, ya enggak usah," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya memastikan kajian mengenai pajak JHT dilakukan sesuai arahan Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan ketentuan yang berlaku saat ini membebaskan pajak bagi pencairan JHT hingga Rp50 juta, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan instruksi tegas kepada Direktur Jenderal Anggaran (DJA) yang baru dilantik, Sudarto, untuk memperketat pengawasan terhadap usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Saya benar-benar ingin DJA menjadi penjaga disiplin fiskal dan kualitas belanja negara. Disiplin fiskal itu penting, bukan hanya menjaga defisit saja," ujar Purbaya dalam pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Purbaya menyoroti kebiasaan K/L yang kerap mengajukan tambahan anggaran di tengah berjalan atau bahkan di awal tahun anggaran. Menurutnya, jika pola penambahan anggaran instan ini terus dibiarkan, hal itu mencerminkan perencanaan pengeluaran yang buruk dan berpotensi merusak disiplin fiskal.

"Jadi Anda nanti follow up-nya jangan sampai gara-gara ABT anggaran kita terganggu. Yang penting adalah pemerintahan lembaga mengerti bahwa disiplin fiskal kita akan belanjakan sesuai dengan yang dianggarkan," kata Purbaya mengingatkan.

Ke depan, Kemenkeu berkomitmen untuk menekan kemunculan ABT sekecil mungkin. Purbaya juga mendesak K/L untuk menyusun perencanaan anggaran yang jauh lebih akurat dan matang sejak awal untuk tahun-tahun mendatang.

"Jadi ABT-nya, anggaran belanja tambahannya mungkin akan kita kurangi semaksimal mungkin," ungkap dia.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini mengingatkan bahwa pemerintah tidak wajib memenuhi seluruh usulan anggaran yang diajukan oleh K/L. Kebijakan fiskal saat ini akan jauh lebih selektif dan berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

"Saya sering mengingatkan bahwa tidak semua pemerintahan anggaran harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi adalah program yang benar-benar prioritas, siap dilakukan akan, berdampak bagi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (1/7).

Ketiga pejabat tersebut mengisi posisi Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sudarto resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran menggantikan Luky Alfirman. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Sementara itu, Evita Mantovani dipercaya mengemban jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara menggantikan Rionald Silaban yang memasuki masa pensiun.

Adapun Herman Saheruddin dilantik sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan menggantikan Masyita Crystallin yang telah beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero) sejak 11 Februari 2026.

"Pelantikan ini bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan. Ini adalah penyerahan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden kepada saudara-saudara sekalian," kata Purbaya dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Berikut tiga direktur jenderal yang dilantik:

- Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran;- Evita Mantovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan- Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat seluruhnya merupakan Direktur Jenderal (Dirjen), yang sebelumnya merupakan pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt). Purbaya memimpin langsung upacara pengambilan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab," bunyi sumpah jabatan yang dibacakan dan dipimpin Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat baru yang dilantik yaitu Sudarto, yang menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu. Dia sempat mengisi posisi Plh, usai Luky Alfirman dicopot pada April 2026. Sebelumnya juga dia menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara.

Kemudian, Evita Manthovani mengisi jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Rionald Silaban yang telah lama memasuki masa pensiun. Evita awalnya bekerja di Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya, Herman Saheruddin menjabat Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sebelum dilantik sebagai pejabat definitif, dia telah menjabat Plt. Herman sebelumnya adalah Direktur Eksekutif di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), institusi yang dulu dipimpin Purbaya.

Posisi DJSPSK merupakan pecahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yang mana pecahan lainnya yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Posisi DJSPSK awalnya dijabat oleh Masyita Crystallin, yang berpinda ke Danantara Investment Management.

Kini, posisi Dirjen yang masih belum diisi oleh pejabat definitif adalah Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Usai pencopotan Febrio Kacaribu April lalu, jabatan ini diisin oleh Plh yakni Ferry Ardiyanto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7).

Tiga pejabat yang dilantik Purbaya yakni Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktur Jenderal Anggaran.

“Pada hari ini, Rabu, 1 Juli tahun 2026, saya Menteri Keuangan dengan ingin resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya saat melantik tiga Dirjen Kemenkeu, Rabu (1/7).

Purbaya melantik Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Herman sebelumnya telah menjadi Pelaksana tugas (Plt) kursinya saat ini sepeninggal Masyita Crystallin yang beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero) pada Februari 2026.

Herman dan Purbaya sama-sama meniti karier panjang di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Herman mengabdi sejak 2010 dan pernah menjabat Plt. Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga, sementara Purbaya memimpin lembaga tersebut sebagai Ketua Dewan Komisioner sejak 2020.

Ketika Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, ia menarik Herman untuk turut bergabung sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengembangan Sektor Keuangan, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan pada April 2026.

Adapun jabatan Direktur Jenderal Anggaran saat ini diduduki oleh Sudarto, yang sebelumnya mengemban tugas Pelaksana harian (Plh) jabatannya saat ini, sepeninggal Luky Alfirman yang dicopot oleh Purbaya.

Purbaya juga melantik Evita Mantovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan terbaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menyatakan pentingnya akuntabilitas dan transparansi atas keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila sektor perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Elvi menerangkan kebijakan tersebut merupakan langkah yang relevan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Ketersediaan likuiditas yang memadai di perbankan dinilai penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal, terutama dalam mendukung penyaluran kredit kepada dunia usaha.

"Perpanjangan penempatan dana kas negara dapat memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi perbankan, sehingga penyaluran kredit kepada sektor produktif tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan akses pembiayaan," ujar Elvi.

Meski demikian, Elvi menekankan bahwa besarnya dana yang ditempatkan pemerintah harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya likuiditas, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

"Akuntabilitas menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Pemerintah bersama otoritas terkait perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran. Dana publik harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian," tegasnya.

Elvi juga mendorong agar evaluasi terhadap implementasi kebijakan dilakukan secara berkala, termasuk mengukur efektivitas penyaluran kredit yang bersumber dari tambahan likuiditas tersebut.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, keseimbangan antara dukungan terhadap stabilitas sektor keuangan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

"Dengan pengawasan yang konsisten, perpanjangan penempatan dana kas negara di Himbara diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem perbankan sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Penipuan melalui media sosial kian gencar, terutama seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satunya beredarnya video hoaks yang mengatasnamakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memberikan klarifikasi. Melalui akun resmi Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu menjelaskan video yang beredar mengenai Purbaya menyatakan bahwa pengguna TikTok jangan lagi ada yang mengikuti bantuan dana hibah selain dari program pemerintah.

Klarifikasi tersebut juga dapat disampaikan melalui akun X, Facebook, dan website PPID Kemenkeu. Tak hanya itu, informasi juga disampaikan melalui akun Instagram @kemenkeu.prime serta Facebook Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME.

Selain itu, dalam video tersebut juga meminta untuk mendaftarkan diri melalui nomor 085752583863. “[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake,” demikian penjelasan Kemenkeu pada Selasa (30/6/2026).

Dalam tangkapan layar yang ditampilkan dalam akun Instagram @ppid.kemenkeu, terdapat narasi “Viral Hari Ini 29 Juni 2026 Buruan Daftar Sekarang Juga” dan menampilkan sosok Menkeu Purbaya. Tangkapan layar tersebut diberi label “HOAKS” dari Kemenkeu.

Akun yang menyebarkan video hoaks deep fake Menkeu Purbaya tersebut di TikTok yaitu akun purbayaaa.yudhiii. Saat diakses oleh Bisnis, video tersebut telah mendapatkan like sebanyak 770, dengan 352 komentar dan 327 share. Beberapa netizen memberikan komentar jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut.

“Pak saya sdh pensiun saya mau pak,” tulis akun TikTok Ly***.

Bukan kali ini saja nama Menkeu Purbaya dicatut dalam video palsu. Sebelumnya, tim Kemenkeu juga menemukan sejumlah video deep fake lain yang mengatasnamakan Menteri Keuangan. Modusnya beragam, mulai dari klaim pembukaan program bantuan dana hibah, pencarian 700 orang penerima bantuan, hingga narasi yang menyebut Menkeu akan membongkar kerugian sejumlah perusahaan BUMN seperti PLN, Garuda Indonesia, dan Pertamina.

Kemenkeu menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait kebijakan, program, maupun pengumuman pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap unggahan yang berasal dari sumber tidak jelas, terlebih jika disertai ajakan menghubungi nomor pribadi, mengirimkan data pribadi, atau melakukan transfer sejumlah uang.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tulis Kemenkeu.

Kemenkeu juga mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarluaskan suatu konten. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran hoaks yang dapat merugikan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hibah lahan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara untuk program 3 Juta Rumah merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha.

Purbaya menyampaikan apresiasinya kepada Grup Lippo atas hibah tanah seluas 30 hektare tersebut.

“Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri,” kata Purbaya, dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6).

Purbaya mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” kata dia.

Aset yang dihibahkan tersebut rencananya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya memastikan pemerintah akan bergerak cepat menyelesaikan tahapan yang diperlukan, agar hasil hibah tersebut segera ditindaklanjuti. “Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat,” kata Purbaya.

Dampak Besar Pembangunan Perumahan

PT Lippo Cikarang Tbk resmi menandatangi komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara, untuk mendukung program 3 Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi pada Senin (29/6).

Founder Lippo Group Mochtar Riady mengatakan hibah lahan itu merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan hunian.

“Oleh karena itulah saya merasa kita bisa ikut menyumbang sesuatu untuk mengatasi suatu masalah kemiskinan di Indonesia ini,” kata Mochtar.

Mochtar menilai pembangunan perumahan memiliki dampak luas terhadap perekonomian karena melibatkan berbagai sektor industri.

“Pembangunan perumahan ini menyangkut 174 macam industri. Pembangunan perumahan bukan industri tunggal, tapi menyangkut atau membangkitkan 174 macam industri lainnya,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan rusun di Meikarta dapat menjadi contoh kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung program perumahan.

Lahan dengan luas sekitar 30 hektare itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan rusun subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, persoalan backlog (kebutuhan yang belum bisa dipenuhi) kepemilikan rumah masih menjadi tantangan utama penyediaan hunian nasional.

“Secara nasional, kepemilikan rumah yang backlog itu 9,4 juta unit. Susenas 2025, itu data yang kita pakai,” ujar Maruarar dalam acara Penandatangan Komitmen Hibah Lippo Cikarang Tbk, di Jakarta, Senin (29/6).

Penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, menghadapi keterbatasan lahan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi agar pemanfaatan lahan lebih efisien.

“Permasalahan penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal,” katanya.

Program 3 Juta Rumah membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengembang, masyarakat, hingga pelaku usaha. Menurutnya, hibah lahan dari Lippo Cikarang menjadi contoh kolaborasi antara sektor swasta dan negara.

Status Lahan sudah Clean and Clear

Lahan Meikarta yang diberikan kepada negara telah melalui proses pengawasan dan koordinasi dengan sejumlah lembaga. Pemerintah memastikan aspek tata kelola dan legalitas lahan berjalan sesuai aturan.

“Lahan yang ada di Meikarta dalam proses diberikan kepada negara dan tata kelolanya diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dikonsultasikan juga kepada KPK,” kata Maruarar.

Ia mengungkapkan, empat bulan lalu pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan status tanah tersebut telah clear and clean sehingga proses hibah dapat dilanjutkan. Maruarar mengatakan desain rusun yang disiapkan akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, mulai dari tipe satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar.

Pemerintah juga mendorong adanya unit dengan ukuran lebih besar agar lebih layak bagi keluarga.

“Kita menggunakan juga satu model yang 45 meter. Jadi saran Bapak yang 45 meter sudah menjadi bagian model,” katanya.

Ia berharap pembangunan rusun subsidi di kawasan tersebut dapat segera berjalan sehingga masyarakat bisa mulai melakukan akad dan memesan hunian pada tahun ini.

“Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan,” kata dia.

asosiasi pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan dan siap mematuhi ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan masih menunggu keputusan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memuat hasil pembahasan bersama platform digital mengenai teknis pelaksanaan pemungutan pajak platform lokapasar (marketplace).

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan asosiasi pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan dan siap mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Saat ini, idEA terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kami berharap mekanisme administrasi yang diterapkan dapat efektif, sederhana dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, platform digital, maupun para penjual (seller)," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Budi menerangkan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, platform marketplace diperkirakan diberikan waktu sekitar satu bulan sejak aturan pelaksanaan ditetapkan untuk melakukan penyesuaian sistem sebelum mulai menjalankan mekanisme pemungutan pajak. Namun, masa penyesuaian tersebut masih menunggu penetapan resmi dari pemerintah.

Selain itu, idEA juga menunggu komunikasi dan sosialisasi dari DJP kepada para penjual agar memahami mekanisme yang akan diterapkan dan bisa mempersiapkan diri.

"Kami meyakini bahwa koordinasi yang erat, petunjuk teknis yang jelas, dan sosialisasi yang memadai akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini," kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui platform marketplace dapat mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Meski demikian, ia menegaskan waktu pelaksanaannya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan DJP.

"Marketplace enggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan (otoritas) pajak," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (29/6).

Menkeu menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan penegasan atas kewajiban perpajakan yang selama ini dinilai belum diterapkan secara merata antara pelaku usaha daring dan luring.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih setara setelah adanya masukan dari pelaku usaha luring yang selama ini merasa menanggung kewajiban PPN, sementara pedagang di platform digital dinilai belum diperlakukan sama.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menjelaskan bahwa omzet penjual dari berbagai marketplace akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya juga melaporkan data transaksi penjual kepada DJP.

Ia menambahkan penjual dengan omzet usaha di bawah Rp500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada platform sehingga tidak dilakukan pemotongan pajak.

Namun, apabila akumulasi omzet dari seluruh platform telah melampaui Rp500 juta dalam setahun, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pemerintah secara konsisten terus memberikan perlakuan khusus berupa insentif Tarif Final yang jauh lebih ringan bagi para pekerja yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) .

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010, negara secara hukum menyediakan fasilitas Tarif PPh Final sebesar 0 persen untuk pencairan manfaat JHT di masa pensiun dengan nominal saldo sampai dengan Rp50 juta. Kebijakan batas ambang ini terbukti telah melindungi mayoritas kelompok buruh berpenghasilan menengah ke bawah dari beban pajak saat memasuki hari tua.

“Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan bahwa pembayaran klaim JHT periode Januari-Mei 2026, dari 1.723.910 klaim yang dibayarkan, sebanyak 1.645.469 klaim (95,45%) memiliki saldo di bawah Rp50 juta dan telah diberikan insentif pajak 0 persen,” papar Purbaya dalam keterangan resminya, Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, bagi para peserta kelas pekerja yang memiliki akumulasi saldo JHT di atas Rp50 juta, skema pemotongan pajaknya pun tetap diberikan kelonggaran. Atas nilai kelebihan saldo dari batas tersebut hanya akan dikenakan Tarif PPh Final yang sangat kompetitif sebesar 5%.

Fasilitas tarif rendah ini diberikan dengan syarat mutlak di mana seluruh rangkaian proses pencairan dana diselesaikan paling lama dalam kurun waktu 2 tahun kalender, terhitung sejak tanggal eksekusi pencairan pertama kali di masa pensiun nasabah.

Di sisi lain, Kemenkeu menerapkan aturan yang berbeda bagi pekerja yang nekat melakukan penarikan dana JHT saat statusnya masih aktif bekerja. Untuk klaster penarikan dini ini, mekanisme perpajakannya akan dilaksanakan secara ketat mengikuti ketentuan Tarif Umum PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara



Perbedaan perlakuan ini sengaja diadopsi sebagai instrumen kendali agar para peserta tidak buru-buru mencairkan tabungannya di awal, sehingga fungsi proteksi hari tua dapat dirasakan secara maksimal. Purbaya juga meluruskan anggapan keliru mengenai adanya pungutan berganda atas pendapatan pekerja.

Adapun Kemenkeu mengingatkan kembali bahwa iuran dana JHT yang disetor secara rutin oleh buruh maupun perusahaan setiap bulan saat masa aktif bekerja merupakan komponen dana bersih yang tidak pernah dipotong PPh sedikit pun.

Melalui bauran skema insentif saat pencairan akhir inilah, negara hadir secara nyata untuk memberikan kepastian hukum yang berlandaskan asas keadilan, kemudahan administrasi, serta kesederhanaan bagi perlindungan hari tua para pekerja.

Untuk mendapatkan asistensi informasi regulasi yang lebih mendalam, masyarakat diimbau untuk langsung menghubungi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Warta Ekonomi, Jakarta -

Usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan belum langsung mendapat lampu hijau dari pemerintah karena dinilai berpotensi lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar dibanding pekerja berpenghasilan rendah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mempelajari lebih dahulu profil peserta yang selama ini dikenai pajak sebelum memutuskan apakah aturan tersebut layak diubah atau tetap dipertahankan.

Menurut Purbaya, evaluasi diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kelompok yang membutuhkan, bukan justru memberi keuntungan lebih besar kepada peserta dengan nilai pencairan tinggi.

"Kan sampai Rp 50 juta 0% ya, kita akan cek yang bayar di atas Rp 50 juta berapa sih. Jangan-jangan nanti saya kasih untuk orang yang kaya saja," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa melihat data secara menyeluruh.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian lebih lanjut sekaligus membandingkan kebijakan Indonesia dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," ujarnya.

Purbaya juga mengingatkan bahwa penghapusan pajak tidak selalu berarti memberikan manfaat yang merata kepada seluruh pekerja.

Ia bahkan melempar candaan bahwa kebijakan tersebut justru bisa menuai kritik apabila ternyata hanya menguntungkan kelompok tertentu.

"Jangan sampai saya potong, yang untung orang kaya, nanti dimaki-maki lagi gua," ucapnya.

Pernyataan itu muncul setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menghapus pajak atas manfaat JHT, pesangon, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI Said Iqbal menilai pemotongan pajak terhadap dana JHT tidak lagi relevan karena penghasilan pekerja setiap bulan telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima, karena itu ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0% sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Said Iqbal.

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah mengingatkan bahwa pengenaan pajak atas manfaat JHT bukanlah aturan baru.

Ketentuan itu telah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam regulasi tersebut, manfaat JHT yang dicairkan sekaligus dikategorikan sebagai penghasilan sehingga dapat dikenai PPh Pasal 21.

Hal itu berbeda dengan gaji bulanan yang telah lebih dahulu dipotong pajak setiap periode pembayaran.

Aturan yang berlaku saat ini juga membedakan besaran pajak berdasarkan nilai pencairan dan jangka waktunya.

Untuk pencairan hingga Rp50 juta dalam periode maksimal dua tahun, tarif PPh final ditetapkan sebesar 0 persen.

Sementara pencairan yang melebihi Rp50 juta dikenai tarif final sebesar 5 persen.

Apabila pencairan dilakukan setelah melewati jangka waktu dua tahun, maka pengenaan pajaknya tidak lagi bersifat final, melainkan mengikuti tarif progresif sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hingga kini pemerintah belum memastikan apakah usulan penghapusan pajak JHT akan diakomodasi.

Keputusan akhir akan ditentukan setelah kajian selesai, termasuk melihat siapa kelompok peserta yang paling terdampak apabila kebijakan tersebut benar-benar diubah.