Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula datanya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.