Bisnis.com, SURABAYA – Jelang penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026, unsur buruh atau pekerja di Provinsi Jawa Timur akan mengusulkan kenaikan upah sebesar 8% hingga 10%.

Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur dari unsur pekerja Ahmad Fauzi menjelaskan bahwa usulan tersebut didasarkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok, harga BBM, inflasi, hingga angka pertumbuhan ekonomi.

"Perlu ada pula perubahan dalam basis perhitungan UMK, di mana kalkulasi besarannya seharusnya tidak lagi didasarkan pada buruh lajang, tetapi pada buruh yang juga menanggung keluarga,” ungkap Fauzi, Senin (17/11/2025).

Dirinya pun menyadari bahwa usulan buruh yang meminta kenaikan upah minimum sebesar 8-10% dapat memicu perdebatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang mendorong kenaikan upah moderat, di mana kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil sepenuhnya.

Fauzi menyebutkan jajaran Dewan Pengupahan, yang terdiri atas unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah akan mulai membahas besaran UMP dan UMK di Jawa Timur pada akhir November 2025.

Adapun, penetapan UMP dijadwalkan pada 8 Desember 2025. Sedangkan, UMK 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur akan diputuskan pada 15 Desember 2025 usai menerima rekomendasi dari masing-masing daerah.

“Dewan Pengupahan di masing-masing Kabupaten/Kota akan terlebih dahulu bersidang untuk merumuskan usulan. Setelah itu, bupati atau wali kota juga memberikan rekomendasi kepada gubernur [Jawa Timur],” ucap Fauzi.

Dewan Pengupahan Jawa Timur pun saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengenai formula penghitungan UMP dan UMK pada tahun 2026.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat bersikap adil, dengan mempertimbangkan kenaikan UMK yang layak. Namun, tetap menjaga keberlangsungan industri,” pungkas Fauzi.

Bisnis.com, SURABAYA – Jelang penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026, unsur buruh atau pekerja di Provinsi Jawa Timur akan mengusulkan kenaikan upah sebesar 8% hingga 10%.

Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur dari unsur pekerja Ahmad Fauzi menjelaskan bahwa usulan tersebut didasarkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok, harga BBM, inflasi, hingga angka pertumbuhan ekonomi.

"Perlu ada pula perubahan dalam basis perhitungan UMK, di mana kalkulasi besarannya seharusnya tidak lagi didasarkan pada buruh lajang, tetapi pada buruh yang juga menanggung keluarga,” ungkap Fauzi, Senin (17/11/2025).

Dirinya pun menyadari bahwa usulan buruh yang meminta kenaikan upah minimum sebesar 8-10% dapat memicu perdebatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang mendorong kenaikan upah moderat, di mana kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil sepenuhnya.

Fauzi menyebutkan jajaran Dewan Pengupahan, yang terdiri atas unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah akan mulai membahas besaran UMP dan UMK di Jawa Timur pada akhir November 2025.

Adapun, penetapan UMP dijadwalkan pada 8 Desember 2025. Sedangkan, UMK 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur akan diputuskan pada 15 Desember 2025 usai menerima rekomendasi dari masing-masing daerah.

“Dewan Pengupahan di masing-masing Kabupaten/Kota akan terlebih dahulu bersidang untuk merumuskan usulan. Setelah itu, bupati atau wali kota juga memberikan rekomendasi kepada gubernur [Jawa Timur],” ucap Fauzi.

Dewan Pengupahan Jawa Timur pun saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengenai formula penghitungan UMP dan UMK pada tahun 2026.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat bersikap adil, dengan mempertimbangkan kenaikan UMK yang layak. Namun, tetap menjaga keberlangsungan industri,” pungkas Fauzi.