Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti...

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp689,80 miliar dipergunakan membangun 5.292 rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Angkaswantoro di Makassar, Senin, mengatakan, anggaran Rp689,80 miliar itu digunakan untuk 5.292 unit rumah yang berhasil dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan per Mei 2026.

"Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Mei 2026 sudah dibangun 5.292 unit rumah dengan penyaluran Rp689,80 miliar," ujarnya.

Angkaswantoro menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia mengatakan akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR masih terbatas sehingga diperlukan instrumen pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan berjangka panjang, mengingat sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.

"Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau," katanya.

Menurut dia, dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran yang direalisasikan mencapai Rp689,80 miliar itu disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Angkaswantoro menegaskan bahwa realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

"Jadi mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPPBK) Papua Barat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Corneles Sagrim mengatakan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya telah tuntas 100 persen.

Ia menjelaskan proyek pembangunan strategis dengan nilai anggaran lebih dari Rp444 miliar tersebut mencakup lima kegiatan utama, yakni pengembangan lahan, pembangunan tiga gedung utama, serta dukungan sistem penyediaan air minum (SPAM) bagi daerah otonomi baru (DOB).

"Seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar teknis, termasuk pengujian kualitas. Proyek ini juga telah diaudit oleh BPK," ujar Corneles di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.

Menurut dia, total lahan yang dibebaskan untuk kawasan pusat pemerintahan mencapai sekitar 55 hektare.

Namun, pemanfaatan saat ini masih di bawah 20 hektare dan difokuskan pada pembangunan tiga gedung utama, yang meliputi Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP.

Ia mengakui keterbatasan lahan menjadi tantangan, terutama pada kompleks DPRP yang hanya berdiri di atas lahan sekitar 0,7 hektare.

Sementara itu, Kantor Gubernur memiliki luas lahan sekitar 1,7 hektare.

Bangunan Kantor Gubernur dirancang modern dan fungsional, dilengkapi ruang serbaguna, ruang rapat, ruang kerja gubernur dan wakil gubernur di lantai tiga, serta fasilitas lift.

Gedung tersebut mampu menampung hingga 300 orang dalam satu waktu.

Selain itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian dengan pembangunan kawasan pada elevasi lebih dari 8 meter di atas permukaan laut guna mengantisipasi potensi banjir.

"Sistem drainase turut dirancang untuk mengatasi luapan air saat hujan deras.
Meski pembangunan fisik telah rampung, peresmian pusat pemerintahan tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat," katanya.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu penyelesaian penataan kawasan yang saat ini memasuki tahap lelang.

Penataan kawasan itu meliputi pembangunan jalan, saluran drainase, ruang terbuka hijau, alun-alun, hingga gapura utama.

Kawasan ini juga akan dilengkapi dengan multi utility tunnel (MUT), yakni sistem saluran bawah tanah terpadu untuk jaringan utilitas seperti pipa air, listrik, dan telekomunikasi.

"Kami ingin seluruh utilitas tertata rapi di bawah tanah sehingga kawasan terlihat lebih modern dan tertib," katanya.

Untuk operasional penuh gedung, lanjut dia, masih menunggu suplai listrik dari PT PLN (Persero) agar fasilitas seperti lift dan sistem pendukung lainnya dapat berfungsi optimal.

Kendati demikian, Corneles menegaskan bangunan tersebut pada prinsipnya sudah dapat digunakan dan tinggal menunggu proses serah terima pengelolaan.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kutai Timur (ANTARA) - Sejumlah investor dari sektor industri kimia, energi pembangkit listrik tenaga surya, hingga logistik menyatakan kesiapan untuk menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur.

Direktur KEK MBTK, Ade Himawan, di Kutai Timur, Jumat, menjelaskan bahwa kawasan ini merupakan KEK ke-8 di Indonesia. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014, kawasan ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019.

Meski sempat menghadapi tantangan investasi pasca-peresmian hingga 2021, evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Mei 2021 telah memicu langkah percepatan.

Ade menyebutkan berbagai upaya strategis terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing kawasan, salah satunya melalui kolaborasi dengan mitra usaha.

Langkah konkret telah terlihat melalui kerja sama antara PT Maloy Batuta Trans Kalimantan dengan PT Palma Serasih Internasional yang dimulai sejak Juli 2022. Saat ini, PT Palma Serasih Internasional telah membangun dua tangki timbun berkapasitas masing-masing 5.000 metrik ton serta fasilitas penumpukan cangkang.

"Setelah tahap pertama rampung dengan tambahan empat tangki timbun lagi, kami akan melanjutkan tahap kedua berupa pembangunan refinery minyak goreng," ungkap Ade.

Ade menambahkan saat ini, terdapat enam calon investor dari dalam dan luar negeri yang menunjukkan minat serius untuk memperkuat ekosistem industri di MBTK.

Enam investor tersebut, yakni PT Aracord Nusantara: Rencana pembangunan pabrik pengolahan batu bara menjadi amoniak, PT Palm Tree Energy Conversion: Pengembangan pengolahan tandan kosong kelapa sawit menjadi pelet kayu.

Selanjtnya, Hongshi Holding Group: Rencana pembangunan pabrik polisilikon, Limes Renewable Energy: Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), PT Trinusa Jaya Prima: Pengelolaan dan pengembangan pelabuhaan dan PT Prima Nusantara Indosentosa: Pembangunan gudang logistik.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menegaskan bahwa KEK MBTK merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang krusial bagi masa depan ekonomi daerah.

Ia berharap kawasan ini menjadi lokomotif pertumbuhan sekaligus pintu gerbang logistik internasional yang kompetitif.

"Sinergi seluruh pemangku kepentingan harus diperkuat agar KEK MBTK memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah," tegas Rudy.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda), Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim, memastikan kesiapan BUMD dalam mendukung pengembangan aset.

Salah satunya adalah optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KEK MBTK untuk memenuhi kebutuhan air bersih industri dan warga sekitar.

Berada di jalur strategis ALKI II, KEK MBTK diproyeksikan menjadi katalis hilirisasi komoditas unggulan sekaligus memperkuat transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Pewarta: Arumanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026