Bisnis.com, JAKARTA — Industri media nasional masih menghadapi tekanan ekonomi yang berat di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan sumber pendapatan tradisional, dan perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat. Namun, tren meningkatnya kesediaan publik membayar berita digital dinilai membuka peluang baru bagi keberlanjutan bisnis media.

Profesor Media dan Urusan Publik serta Hubungan Internasional Universitas George Washington, Janet Steele, menilai tantangan terbesar yang dihadapi industri media Indonesia saat ini lebih banyak berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi dibandingkan isu kebebasan pers.

Menurut dia, tekanan terhadap perusahaan media datang dari berbagai faktor yang terjadi secara bersamaan, mulai dari berkurangnya belanja iklan pemerintah, berakhirnya sejumlah program pendanaan dari lembaga donor internasional, hingga pergeseran konsumsi berita ke platform digital.

"Tahun 2025 sangat sulit bagi organisasi berita televisi," tulis Steele dalam kajiannya mengenai kondisi media Indonesia di Digital News Report 2026.

Situasi tersebut mendorong sejumlah perusahaan media melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan sebanyak 549 jurnalis kehilangan pekerjaan sepanjang 2025.

Di saat yang sama, media konvensional masih berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang makin didominasi platform digital dan media sosial.

Berdasarkan laporan yang sama, sekitar 64% masyarakat Indonesia memperoleh berita melalui media sosial. Adapun WhatsApp menjadi platform yang paling banyak digunakan untuk mengakses informasi dengan tingkat penggunaan mencapai 56%.

Perubahan tersebut membuat perusahaan media menghadapi tantangan ganda, yakni menjaga pendapatan iklan yang terus tertekan sekaligus mempertahankan hubungan dengan audiens di tengah persaingan yang makin ketat.

Meski demikian, model bisnis berbasis pelanggan berbayar mulai menunjukkan prospek yang menjanjikan.

Laporan tersebut mencatat sebanyak 17% masyarakat Indonesia bersedia membayar untuk mengakses berita secara daring. Angka tersebut hanya turun satu poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya dan masih sejalan dengan rata-rata global.

Steele menilai kondisi itu menunjukkan masih adanya ruang bagi media untuk membangun sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan di luar ketergantungan terhadap iklan.

Pandangan serupa disampaikan CEO Digital Tempo Wahyu Dhyatmika. Menurutnya, potensi pasar pelanggan berbayar di Indonesia tetap besar mengingat jumlah penduduk yang sangat besar.

"Jika hanya 17% warga Indonesia yang bersedia membayar untuk berita, 17% dari 280 juta adalah jumlah yang besar," kata Wahyu dalam laporan tersebut.

Di sisi lain, lanskap media digital nasional masih didominasi sejumlah pemain besar. Berdasarkan laporan yang sama, Detik.com mencatat jangkauan mingguan tertinggi sebesar 52%, diikuti Kompas.com sebesar 43%, CNNIndonesia.com sebesar 33%, dan Tribunnews.com sebesar 29%. Sementara itu, Tempo memiliki jangkauan mingguan sebesar 18%.

Meski peluang dari model berlangganan makin terbuka, Steele menilai industri media masih menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan.

Salah satunya adalah maraknya praktik pengambilan ulang konten jurnalistik oleh akun maupun situs tidak resmi di media sosial.

Fenomena yang disebut sebagai media "tunawisma" tersebut dinilai tidak hanya menggerus potensi pendapatan media, tetapi juga memperumit upaya menjaga kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik.

Menurut Steele, masyarakat makin sulit membedakan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik yang terverifikasi dengan konten yang beredar tanpa standar editorial yang jelas.

Karena itu, berbagai organisasi media dan komunitas jurnalis mulai mendorong sejumlah langkah untuk memperkuat keberlanjutan industri, mulai dari pembentukan dana perwalian jurnalisme, penguatan perlindungan hak cipta, hingga pengembangan model bisnis yang lebih bertumpu pada dukungan pembaca.