Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak struktur organisasi Lembaga National Single Window (LNSW), sebagai upaya perkuat ekosistem logistik nasional dan mengakselerasi layanan pemerintah berbasis elektronik di tengah dinamika ekonomi global.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja LNSW yang diteken Purbaya pada 8 Desember 2025 dan diundangkan 18 Desember 2025. Beleid anyar ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PMK No. 78/PMK.01/2022.

Dalam pertimbangannya, Menkeu menegaskan bahwa restrukturisasi ini mendesak dilakukan untuk merespons perubahan lingkungan strategis global serta kebutuhan untuk mendongkrak daya saing dan kinerja logistik nasional.

"Adanya dinamika perubahan lingkungan strategis global dan penambahan penugasan kepada organisasi, serta untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, dan iklim ekosistem investasi, serta mendukung kemudahan berusaha, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga National Single Window," bunyi poin pertimbangan beleid tersebut, dikutip Jumat (19/12/2025).

Pergeseran Pendekatan Proses Bisnis

Perubahan paling mencolok terlihat pada transformasi Direktorat Efisiensi Proses Bisnis. Jika dalam regulasi lama (PMK 78/2022) pembagian tugas berbasis pada alur perdagangan (Subdirektorat Ekspor dan Subdirektorat Impor) maka kini pemerintah mengubahnya menjadi berbasis fungsi layanan.

Berdasarkan Pasal 23 PMK 86/2025, direktorat tersebut kini membawahi tiga subdirektorat yang lebih spesifik: Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Fasilitas; Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Perizinan; dan Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Logistik.

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak lagi hanya melihat Single Window sekadar pintu ekspor-impor, melainkan fokus pada simplifikasi berdasarkan jenis layanan seperti fasilitas fiskal/prosedural dan perizinan, sebagaimana dirinci dalam Pasal 27 dan Pasal 31.

Pemekaran Divisi Teknologi Informasi

Direktorat Teknologi Informasi juga mengalami pemekaran. Dalam Pasal 38, jumlah subdirektorat ditambah dari tiga menjadi empat unit.

Pemerintah memisahkan fungsi pengembangan sistem menjadi dua unit terpisah, yakni Subdirektorat Pengembangan Sistem Fasilitas dan Perizinan serta Subdirektorat Pengembangan Sistem Logistik. Sebelumnya, fungsi ini disatukan dalam satu wadah Subdirektorat Pengembangan Sistem.

Pemisahan ini menegaskan prioritas LNSW untuk membangun arsitektur sistem logistik yang lebih tangguh dan terintegrasi, yang mana tugas spesifik pengembangan sistem logistik ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 47.

Penguatan Kepatuhan Internal

Di level kesekretariatan, LNSW kini memiliki struktur yang lebih gemuk untuk menjamin akuntabilitas. Sesuai Pasal 8, Sekretariat yang tadinya hanya terdiri dari dua bagian, kini dipecah menjadi tiga bagian.

Kementerian Keuangan membentuk unit baru, yakni Bagian Kepatuhan Internal, Hukum, dan Komunikasi dan Layanan Informasi. Unit ini secara spesifik akan menangani pemantauan pengendalian intern, advokasi hukum, hingga strategi komunikasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

"Pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru di lingkungan LNSW berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan," jelas Pasal 82 yang mengatur masa pengalihan.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menyiapkan rencana strategis jangka menengah agar Indonesia mampu berdiri di kaki sendiri dan tidak lagi bergantung dengan utang.

Hal ini tertera Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, dikutip Senin (10/11/2025).

Kebijakan itu didasari pada upaya menyelesaikan masalah rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio yang selama ini rendah, menunjukkan potensi pajak yang dapat dihimpun negara belum maksimal.

Dalam 5 tahun terakhir, rasio perpajakan terhadap PDB yang tercatat oleh Kementerian Keuangan selalu di bawah 11%. Pada 2020 hanya 8,17%, 2021 sebesar 9,11%, 2022 naik sedikit menjadi 10,41%, 2023 kembali turun menjadi 10,31%, dan pada 2024 merosot lebih lanjut ke level 10,08%.

"Rendahnya rasio pajak ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan mengakibatkan pengelolaan fiskal semakin menantang," sebagaimana tertulis dalam PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya sejak 10 Oktober 2025.

Untuk menangani masalah ketergantungan APBN terhadap utang, Purbaya pada 2025-2029 menargetkan peningkatan tax ratio yang tinggi secara bertahap. Pada 2025, target tax ratio sebesar 10,24%, dan naik menjadi 11,52% sampai 15% pada 2029.

Kenaikan target ini diikuti dengan upaya menjaga defisit APBN sesuai batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yakni di kisaran 2,24%-2.5% pada 2029, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB di kisaran 38,55%-38,64% untuk menjamin keberlanjutan fiskal.

Demi mengejar peningkatan pesat tax ratio itu, Purbaya telah mendesain beberapa kebijakan peningkatan pendapatan negara, di antaranya dengan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara, berikut ini rincian strateginya:

1) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan negara.

2) Penyempurnaan administrasi penerimaan negara yang lebih sederhana dan efisien.

3) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

4) Perbaikan proses bisnis antara lain terkait keberatan dan banding perpajakan, serta pembayaran dan ekosistem pengawasan PNBP terintegrasi.

5) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.

6) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).

7) Penguatan layanan penerimaan negara berbasis digital.

Adapula rancangan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan dengan strategi berikut ini:

1) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan.

2) Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile Wajib Bayar/Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

3) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, dan objek cukai baru.

4) Penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Di sisi lain, juga didesain kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:

1) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabaeanan dan Cukai dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui Big Data/Advanced Analytics dan kecerdasan buatan secara menyeluruh (Intelligence-Led Compliance).

2) Optimalisasi kegiatan joint program penerimaan negara

3) Peningkatan kapasitas pengawasan perpajakan termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor.

4) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya), penegakan hukum dan audit/pemeriksaan di bidang perpajakan.

5) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang negara yang bersumber dari piutang perpajakan, termasuk melalui optimalisasi implementasi Automatic Blocking.

6) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemeriksaan penerimaan negara