JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) memberlakukan penyekatan ketat saat sidang perdana tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa pada hari ini, Kamis (2/7/2026). Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan mengungkapkan bahwa penyekatan tersebut perlu dilakukan.

Nantinya, pihak yang memiliki kepentingan saja yang diperbolehkan masuk ke dalam area PN Jakarta Timur. “Sejak pagi sudah dilakukan penyekatan. Yang diperkenankan adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan,” kata Immanuel kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

PN Jakarta Timur juga menutup area parkir di lingkungan pengadilan bagi pengunjung selama pelaksanaan sidang perdana. "Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," ucap Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba.

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menutup area parkir selama pelaksanaan sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Sidang tersebut terkait dengan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," kata Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba, Rabu (1/7/2026).

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Selain itu, Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Lihat video: PENGADILAN JAKARTA TIMUR! Dokter Tifa Akan Jalani Sidang Perdana



Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, DPD Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memanggil anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Therensius Lazakar. Pemanggilan itu berkaitan diklarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau yang akrab disapa dr Icha.

"Kami sudah memanggil melalui DPD Provinsi NTT, sudah dipanggil yang bersangkutan. Kemarin saya bertelepon dengan Ketua DPD Provinsi NTT dan DPD NTT lagi menyusun laporan dari pemanggilan yang bersangkutan," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Meski begitu, Sarmuji memastikan akan berbuat adil dalam menangani kasus tersebut. Merujuk ahli psikologis, kata dia, kasus intimidasi itu harus didalami.

"Cuman memang seperti yang disampaikan oleh salah satu ahli mengatakan, kita mesti tahu benar apakah benar ada tindakan seperti itu, tindakan intimidasi, dan apakah tindakan intimidasi itu benar, kemudian menyebabkan seseorang mengambil keputusan seperti yang kemarin," kata Sarmuji.

Meski begitu, Sarmuji menyatakan, pihaknya tak segan memberi sanksi tegas terhadap Therensius. "Kalau memang kader kami salah, kami tidak akan tolerir, kami pasti akan berikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya," tegasnya.

Sekadar informasi, Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), meninggal dunia pada Jumat (26/6/2026). Dia sempat menjalani perawatan di Kota Kupang.

Sebelum meninggal, dokter muda tersebut diduga mengalami tekanan psikologis setelah menjadi korban intimidasi saat menangani seorang pasien korban gigitan ular di ruang IGD.

JAKARTA - Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan memastikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri sidang tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo dan dokter Tifa. Hal itu untuk membuktikan keaslian ijazahnya.

Hal itu diungkapkan Andi dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Tok! Sidang Pembuktian Ijazah Dimulai' yang disiarkan di iNews, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, Jokowi menyampaikan keinginan datang dalam persidangan itu kepada relawannya. "Jokowi berkali-kali di depan kita semua mengatakan, Saya akan hadir karena saya butuh, ya, butuh sidang ini untuk membuktikan kepada publik yang dikatakan ijazah saya dibuat dari Pasar Pramuka lah, tidak punya ijazah lah, dan sebagainya," ujar Andi.

Selain itu, Jokowi ingin menunjukkan keaslian ijazahnya agar tak ada generasi yang mencontoh Roy Suryo Cs.

"Tidak ada lagi pengulangan-pengulangan lagi yang dilakukan oleh orang-orang, ya mungkin, ya generasinya akan datang itu mencontoh apa yang dilakukan Roy Suryo. Itu tidak ada lagi nantinya hal-hal seperti itu," ungkap Andi.

"Jadi kalau kita melihat di sini, ya kepada publik, ya kita harus cermat. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan selama ini, glorifikasi yang selama ini, itu adalah dari pihak mereka," sambungnya.

JAKARTA - Kuasa hukum Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Rivai Kusumanegara mencurigai adanya strategi tertentu di balik perbedaan langkah hukum yang dilakukan Roy Suryo dengan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Strategi ini dinilai sengaja dimanfaatkan oleh pihak Roy Suryo.

Menurut Rivai, adanya permohonan praperadilan oleh Roy Suryo mengakibatkan penangguhan pemeriksaan perkara utama di pengadilan sesuai ketentuan KUHAP yang baru. Sehingga, hal ini menciptakan selisih waktu atau jeda antara persidangan Tifa dan Roy Suryo.

"Memang dengan upaya praperadilan maka terjadi penangguhan pemeriksaan pokok perkara. Dan ini sekarang sudah terjadi, terjadi jeda antara pemeriksaan dokter Tifa dengan pemeriksaannya Pak Roy," ujar Rivai dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (30/6/2026).

Dia mengungkap dalam beberapa praperadilan yang biasa dilakukan itu biasanya selesai sekitar 2-3 pekan. Melihat jeda waktu tersebut, tentu Jokowi sebagai pihak pelapor mengalami kerugian dari segi waktu karena harus dua kali menghadiri persidangan.

Namun, Rivai mengendus jika ini justru menjadi bagian dari strategi hukum yang tengah dilakukan kubu Roy Suryo. "Biasanya dengan cara Ibu Tifa di depan, nanti Tifa yang pembuktian duluan, Ibu Tifa yang divonis, Pak Roy yang akan mengambil manfaatnya," ujarnya.

Dengan posisi Tifa yang disidang lebih awal, tim hukum Roy Suryo diduga dapat mempelajari kekurangan dalam pemeriksaan saksi maupun ahli di persidangan pertama untuk kemudian disempurnakan pada persidangan berikutnya.

"Contoh, pemeriksaan ahli A di sana kurang sempurna, di Pak Roy akan disempurnakan. Jadi itu sebagai lawyer biasanya strategi itu. Nah, kami sedang mencermati apakah ini bagian dari strategi itu," ucapnya.

JAKARTA - PDI Perjuangan menonaktifkan Anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Veronika Lake, usai namanya terseret dalam kasus meninggalnya dokter muda, dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha. Keputusan ini diambil setelah partai memanggil Veronika Lake.

"Hari ini anggota DPRD yang PDI Perjuangan itu sudah dipanggil oleh Badan Kehormatan partai di TTU, Timor Tengah Utara," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Selasa (30/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa Badan Kehormatan meminta penjelasan atau klarifikasi atas peristiwa meninggalnya dokter Icha, termasuk sampai namanya ikut terseret dalam dugaan intimidasi. "Dia sudah menjelaskan. Kemudian DPC menonaktifkan dia selama proses hukum di polisi," ujarnya.

Kasus ini bermula saat Dokter Icha diduga mendapat intimidasi ketika bertugas di IGD RS Leona Kefamenanu. Pihak keluarga almarhumah, melalui sang paman Victor Manbait, menyebut Dokter Icha mengalami trauma berat setelah dibentak dan ditunjuk-tunjuk oleh oknum anggota DPRD TTU.

Ketegangan disebut dipicu desakan keluarga pasien yang meminta vaksin tertentu. Namun, berdasarkan prosedur medis, tindakan tersebut belum direkomendasikan dan stoknya tidak tersedia di rumah sakit.

Saat ini, penyebab pasti meninggalnya Dokter Icha masih diselidiki secara intensif oleh Polres Timor Tengah Utara dan Polres Kupang. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan akan memanggil tiga anggota DPRD yang disebut berada di lokasi untuk dimintai klarifikasi.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kisah tragis dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha, yang meninggal dunia setelah diduga mengalami depresi berat akibat intimidasi dari oknum anggota DPRD. Ia berharap kasus perundungan dan intimidasi terhadap nakes tak lagi terjadi.

"Terjadi perundungan, ya itu kan? Ya? Jangan sampai terulang lagi. Itu harus diselidiki," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Ketua DPP PDI-Perjuangan ini pun meminta agar kasus dugaan intikidasi itu harus diusut oleh polisi. Ia meyakini, setiap partai akan menertibkan anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi dr Icha.

"Ya pastinya nanti semua partai yang memang anggotanya terlibat mempunyai mekanisme dalam hal tersebut," kata Puan.

"Namun yang pasti ya sanksi hukum ataupun kemudian penyelidikan harus dilakukan sampai tuntas," pungkasnya.

Sekadar informasi, Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), meninggal dunia pada Jumat (26/6/2026). Dia sempat menjalani perawatan di Kota Kupang.

Sebelum meninggal, dokter muda tersebut diduga mengalami tekanan psikologis setelah menjadi korban intimidasi saat menangani seorang pasien korban gigitan ular di ruang IGD.

ACEH TAMIANG - Bakti sosial pelayanan dokter spesialis gratis bagi masyarakat Aceh Tamiang digelar dalam rangka Soft Launching Klinik Pusat Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi (PPKR) Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Aceh Tamiang dan Milad ke-24 BSMI. Sebanyak 87 pasien terlayani melalui layanan dokter spesialis secara gratis dalam kegiatan yang berlangsung pada 27-28 Juni 2026 itu.

Penanggung Jawab Klinik PPKR BSMI Aceh Tamiang, Apt. Juliansyah Putra, S.Farm., menjelaskan komitmen BSMI dalam membantu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi, khususnya di Aceh Tamiang. "Soft Launching Klinik PPKR BSMI Aceh Tamiang alhamdulillah bertepatan dengan momentum Milad ke-24 BSMI. Ini sebagai bentuk rasa syukur kami bisa terus mengawal dan melayani masyarakat Aceh khususnya di Aceh Tamiang pasca bencana banjir besar yang lalu," ujar Putra di klinik PPKR BSMI Aceh Tamiang, Jalan Medan Banda Aceh, Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, tepat di depan GOR Aceh Tamiang pada Sabtu (27/6/2026).

Dia menuturkan, dalam rangka soft launching dan Milad ke-24 BSMI, Dewan Pengurus Nasional (DPN) BSMI menghadirkan sejumlah dokter spesialis untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Antara lain dokter spesialis mata dr. Jamaludin, Sp.M, dokter spesialis kulit dan kelamin dr. Annisa Anjani Ramadhan, Sp.D.V.E., FIMMA yang pernah bertugas sebagai Emergency Medical Team (EMT) BSMI di Gaza layanan serta dokter umum dr. Masyithoh.



Selama dua hari pelaksanaan bakti sosial, dokter spesialis kulit dan kelamin dr. Annisa Anjani Ramadhan melayani 13 pasien pada hari pertama dan 28 pasien pada hari kedua sehingga total melayani 41 pasien. Sementara itu, dokter spesialis mata dr. Jamaludin memberikan pelayanan kepada 10 pasien pada 27 Juni dan 27 pasien pada 28 Juni dengan total 37 pasien.

Selain pemeriksaan kesehatan mata, tim juga melaksanakan tiga tindakan operasi katarak dan satu operasi minor bagi pasien yang membutuhkan tindakan lanjutan. Layanan dokter uumum dr. Masyithoh melayani empat pasien pada hari pertama dan lima pasien pada hari kedua sehingga total sembilan pasien mendapatkan layanan kesehatan di Poli Umum.

Secara keseluruhan, sebanyak 87 pasien mendapatkan pelayanan dokter spesialis dan poli umum gratis selama kegiatan bakti sosial berlangsung. Antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya kebutuhan layanan kesehatan spesialis yang mudah dijangkau dan terjangkau di Aceh Tamiang.

"InsyaAllah pada 4 Juli akan ada lanjutan pemeriksaan dokter spesialis kandungan secara gratis oleh dr. Masyitah Hamidah, Sp.OG," ujar Putra.

Putra menambahkan, layanan Klinik PPKR BSMI Aceh Tamiang hadir setiap Senin hingga Sabtu pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB dan beroperasi secara gratis. "Warga cukup membawa data diri seperti KTP atau KK dan nomor telepon, Insyaallah akan kami layani secara gratis sebagai bentuk pelayanan program pascabencana dari BSMI," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, dr. Mustakim, M.Kes., Sp.DLP yang hadir mewakili Bupati Aceh Tamiang mengucapkan selamat atas soft launching Klinik PPKR BSMI Aceh Tamiang. Ia berharap kolaborasi pelayanan kesehatan dapat terus terjalin demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Aceh Tamiang, khususnya pascabencana.

Selain Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, kegiatan ini juga dihadiri jajaran dokter spesialis, perwakilan BPBD Aceh Tamiang, tokoh masyarakat sekitar Klinik PPKR BSMI Aceh Tamiang, serta warga yang mendapatkan layanan bakti sosial dokter spesialis. Klinik PPKR BSMI Aceh Tamiang diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan dan rehabilitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat upaya pemulihan kesehatan pascabencana di Aceh Tamiang.

JAKARTA - Tifauzia Tyassuma ( Dokter Tifa ) akan menjalani sidang perdana perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ) pada Kamis 2 Juli 2026. Pengacara Dokter Tifa, Refly Harun , mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur membolehkan live streaming atau siaran langsung sidang kliennya itu.

"Kami apresiasi PN Jakarta Selatan ini yang sudah berkenan membuka diri sehingga kawan-kawan semua bisa siaran langsung, bisa live streaming (sidang praperadilan Roy Suryo). Kita berharap itu juga berlaku untuk sidang perkara pokok di PN Jakarta Timur. Kami mendengar tidak boleh siaran langsung perkara pokok yang akan dimulai kick off-nya untuk kasus Dokter Tifa yaitu tanggal 2 Juli 2026," ujar Refly Harun kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Soal praperadilan Roy Suryo, kata Refly, tim pengacara telah menyampaikan tuntutannya itu kepada hakim. Adapun yang dipersoalkan adalah terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan Roy Suryo. Semua yang dilakukan Polda Metro Jaya itu dianggap melanggar aturan hukum dan HAM.

"Alasan penangkapan dikaitkan P21 atau sudah selesainya penyidikan itu tidak benar dan tidak sesuai menurut hukum. Menurut hukum itu harus dikaitkan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan atau Mas Roy mangkir dua kali berturut-turut," tuturnya.

Dia menilai, berdasarkan aturan KUHAP, tidak ada satu pun dari 8 syarat penangkapan dan penahanan Roy Suryo terpenuhi. Maka itu, diharapkan hakim tunggal yang menangani praperadilan Roy Suryo itu nantinya bisa mengabulkan semua permohonan praperadilannya tersebut.

"Apakah Mas Roy berupaya melarikan diri? Tidak. Menghilangkan barang bukti sedangkan penyidikannya sudah selesai, mengulangi tindak pidana sedangkan kita masih berdebat yang dilakukan Mas Roy itu sebuah tindak pidana atau bukan, apakah Mas Roy tidak memberikan keterangan sebenarnya ketika diperiksa? Tidak juga. Apakah Mas Roy menghalangi saksi? Tidak juga," katanya.

Sebelumnya, PN Jakarta Timur tak mengizinkan pelaksanaan siaran langsung atau live streaming selama persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi.

Juru Bicara PN Jakarta Timur Imanuel Tarigan mengatakan, media tetap dapat melakukan peliputan seperti biasa. Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan untuk menyiarkan langsung jalannya sidang.

"Media diperkenankan untuk meliput sebagaimana biasa. Namun sampai hari ini, belum ada izin memperbolehkan untuk melakukan siaran langsung (live streaming) saat sidang berlangsung," kata Imanuel di PN Jakarta Timur, Jumat (26/6/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan polisi msngusut tuntas kasus dugaan intimidasi di balik meninggalnya Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Yahya menyampaikan dukacita atas meninggalnya dr Icha lantaran kasus itu memprihatinkan.

Ia pun meminta Kemenkes turun tangan untuk mengusut kasus tersebut. "Saya minta Kemenkes melakukan investigasi secara transparan mengenai kasus tersebut. Jangan ada yang ditutup-tutupi, tolong buka ke publik," ujat Yahya saat dihubungi, Minggu (28/6/2026).

Selain itu, Yahya juga meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. "Saya minta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut," ujar Yahya.

Baginya, meninggalnya dr Icha memperlihatkan masih lemahnya perlindungan terhadap dokter. "Terjadinya kasus tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan dokter yang bertugas di RS. Tidak ada standar dan SOP yang menjadi pedoman untuk dijadikan pegangan semua pihak yang terlibat di setiap RS," pungkasnya.

Kasus dugaan intimidasi terhadap Dokter Icha menjadi perhatian publik setelah keluarga menyebut dokter jaga RSU Leona Kefamenanu itu mengalami tekanan psikologis usai peristiwa yang diduga melibatkan tiga anggota DPRD TTU berinisial TL, RT, dan VL.

Kapolres TTU AKBP Eliana Papote menyampaikan, telah mengambil langkah hukum untuk mengusut dugaan intimidasi yang dialami Dokter Icha sebelum meninggal dunia. “Secara verbal kami akan melaksanakan penindakan sesuai dengan prosedur. Jadi tidak ada pembedaan-pembedaan. Langkah hukum sekarang sedang kita ambil,” ujar AKBP Eliana dikutip dari iNews TTU, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, penyidik telah memulai tahapan awal penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang berada bersama dr. Icha saat peristiwa tersebut terjadi.

Selain meminta keterangan para saksi, penyidik juga akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memperoleh dokumen medis yang berkaitan dengan kondisi dr Icha setelah peristiwa dugaan intimidasi.

Polres TTU akan meminta rekam medis maupun catatan kesehatan dari RSU Leona Kefamenanu dan rumah sakit di Kupang tempat Dokter Icha sempat menjalani perawatan.

Ramdansyah

Alumni Kriminologi FISIP UI dan Advokat TPDT

RUANG tunggu Kejaksaan pada 22 Juni 2026 menjadi pengingat penting tentang batas kewenangan negara. Di balik pemeriksaan terhadap dr Tifa dan Roy Suryo, pertanyaan mendasarnya bukan semata apakah perkara dugaan ijazah palsu Joko Widodo akan berlanjut ke persidangan, melainkan bagaimana aparat menggunakan kewenangan yang dapat membatasi kemerdekaan warga negara. Perkara yang menyedot perhatian publik semestinya justru menjadi ruang untuk memperlihatkan bahwa hukum bekerja dengan ukuran, bukan dengan tekanan massa.

Sebelum pemeriksaan dimulai, tim advokat menyerahkan permohonan agar keduanya tidak ditahan. Surat diterima, distempel, lalu dibawa ke ruang pemeriksaan. Di ruang tunggu, yang tersisa adalah kecemasan dan penantian. Keputusan penuntut umum akan menentukan apakah proses hukum tetap berjalan dari luar tahanan atau disertai penahanan.

Dalam negara hukum, penangkapan dan penahanan memang instrumen yang sah. Aparat membutuhkannya agar penyidikan dan penuntutan efektif. Namun, sah menurut hukum tidak selalu berarti harus digunakan. Kewenangan besar justru menuntut alasan yang kuat, ukuran yang jelas, dan kehati-hatian yang tinggi. Semakin besar pembatasan terhadap kebebasan seseorang, semakin besar pula beban negara untuk menjelaskannya secara rasional.

Penangkapan, Penahanan, dan Pilihan Hukum

Pada 19 Juni 2026, dr Tifa dijemput paksa pada pagi hari, saat pada hari yang sama ia dijadwalkan mengikuti ujian disertasi. Peristiwa itu menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas tindakan aparat, terlebih bila yang bersangkutan dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan. Karena Kejaksaan kemudian tidak menahannya, ia memilih membatalkan permohonan praperadilan dan berkonsentrasi menghadapi sidang pokok perkara. Perkaranya teregister dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim dan dijadwalkan disidangkan pada 2 Juli 2026.

Roy Suryo mengambil jalan berbeda. Ia tetap menempuh praperadilan untuk menguji penangkapan dan penggeledahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Perkara pokoknya teregister dengan Nomor 300/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim. Sidang ditunda karena mengunggu putusan praperadilannya yang teregister dengan Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN Jkt Sel. Perbedaan pilihan ini menunjukkan satu persoalan yang sama: bagaimana negara mempertanggungjawabkan penggunaan upaya paksa.

Sistem peradilan pidana selalu berada di antara dua kepentingan: efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Karena itu, pembatasan kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan dan dilakukan secara proporsional. Jika proses hukum tetap dapat berjalan melalui wajib lapor, penahanan seharusnya tidak dijadikan kebiasaan.

Arah Pembaruan KUHAP

Arah pembaruan KUHAP bergerak ke sana. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan pada tahap penuntutan. Namun, norma itu memakai kata “dapat”, bukan “wajib”. Diksi ini penting karena menegaskan bahwa penahanan adalah diskresi, bukan konsekuensi otomatis dari pelimpahan berkas.

Semangat tersebut sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa praperadilan tidak serta-merta gugur hanya karena berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, sepanjang pokok perkara belum mulai diperiksa. Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 menguatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas tindakan penyidik. Benang merahnya jelas: kewenangan yang besar memerlukan pengawasan yang sama kuatnya.

Diskresi Penahanan dan Logika Negara Hukum

Karena itu, tidak ditahannya dr Tifa dan Roy Suryo sebaiknya tidak dijelaskan melalui spekulasi tentang “orang kuat”. Penjelasan yang lebih sehat dalam negara hukum adalah prinsip: penahanan bukan penghukuman dini, melainkan instrumen untuk menjamin proses peradilan. Jika risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana tidak tampak kuat, pembatasan kebebasan harus diuji dari sisi kebutuhan dan proporsionalitas.

Tom R. Tyler dalam Why People Obey the Law (2006) menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat tidak terutama lahir dari rasa takut terhadap pidana, melainkan dari keyakinan bahwa prosedur negara berjalan adil. John Rawls dalam A Theory of Justice (1971) juga menempatkan keadilan pada institusi dan prosedur yang memperlakukan setiap orang secara setara. Legitimasi hukum lahir bukan hanya dari putusan akhir, melainkan juga dari cara negara memperlakukan tersangka sejak awal proses.

Pembaruan KUHAP karena itu harus diikuti pedoman objektif mengenai upaya paksa. Parameter penangkapan, penahanan, dan penangguhan penahanan perlu dirumuskan lebih terukur agar tidak bergantung pada selera aparat atau tekanan opini publik. Kepastian hukum tidak cukup lahir dari norma; ia juga ditentukan oleh konsistensi penerapan.

Pada akhirnya, kualitas negara hukum tidak diukur dari banyaknya orang yang ditangkap atau ditahan. Kualitas itu tampak ketika negara mampu menahan diri, menjadikan penahanan sebagai pilihan terakhir, dan tetap menempatkan martabat manusia sebagai batas kekuasaan. Di titik itulah hukum memperoleh kekuatan terpentingnya: bukan hanya kemampuan memaksa, melainkan legitimasi moral di hadapan masyarakat.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur tak mengizinkan pelaksanaan siaran langsung atau live streaming selama persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan mengatakan media tetap dapat melakukan peliputan seperti biasa.

Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan untuk menyiarkan langsung jalannya sidang. "Media diperkenankan untuk meliput sebagaimana biasa. Namun sampai hari ini, belum ada izin memperbolehkan untuk melakukan siaran langsung (live streaming) saat sidang berlangsung," kata Immanuel di PN Jakarta Timur, Jumat (26/6/2026).

Menurut Immanuel, kebijakan tersebut masih diberlakukan guna menjaga ketertiban dan kelancaran proses persidangan. Sementara terkait keputusan kemungkinan pemberian izin live streaming nantinya akan bergantung pada pertimbangan majelis hakim dan pimpinan pengadilan.

Meski demikian, PN Jakarta Timur menegaskan tidak membatasi aktivitas jurnalistik selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Media tetap diberikan akses untuk meliput jalannya persidangan, mengambil gambar, serta memperoleh informasi terkait proses hukum yang berlangsung.

"Kita lihat nanti, apakah majelis hakim dan pimpinan kita memperkenankan untuk itu. Tetapi untuk sementara ini, live streaming belum diperkenankan," ujar Immanuel.

"Semua pihak, untuk live streaming tidak kita perkenankan. Tetapi kalau untuk peliputan, silakan, karena prinsipnya, persidangan ini terbuka untuk umum," sambungnya.

Ia menambahkan, apabila dalam perkembangan persidangan terdapat kebutuhan tertentu yang mengharuskan adanya siaran langsung, pengadilan akan menyampaikan keputusan tersebut secara resmi kepada publik dan media.

PN Jakarta Timur sebelumnya telah menjadwalkan sidang perdana perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi dengan terdakwa Dokter Tifa pada 2 Juli 2026. Sidang akan digelar secara terbuka untuk umum.