JAKARTA - Tifauzia Tyassuma ( Dokter Tifa ) akan menjalani sidang perdana perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ) pada Kamis 2 Juli 2026. Pengacara Dokter Tifa, Refly Harun , mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur membolehkan live streaming atau siaran langsung sidang kliennya itu.

"Kami apresiasi PN Jakarta Selatan ini yang sudah berkenan membuka diri sehingga kawan-kawan semua bisa siaran langsung, bisa live streaming (sidang praperadilan Roy Suryo). Kita berharap itu juga berlaku untuk sidang perkara pokok di PN Jakarta Timur. Kami mendengar tidak boleh siaran langsung perkara pokok yang akan dimulai kick off-nya untuk kasus Dokter Tifa yaitu tanggal 2 Juli 2026," ujar Refly Harun kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Soal praperadilan Roy Suryo, kata Refly, tim pengacara telah menyampaikan tuntutannya itu kepada hakim. Adapun yang dipersoalkan adalah terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan Roy Suryo. Semua yang dilakukan Polda Metro Jaya itu dianggap melanggar aturan hukum dan HAM.

"Alasan penangkapan dikaitkan P21 atau sudah selesainya penyidikan itu tidak benar dan tidak sesuai menurut hukum. Menurut hukum itu harus dikaitkan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan atau Mas Roy mangkir dua kali berturut-turut," tuturnya.

Dia menilai, berdasarkan aturan KUHAP, tidak ada satu pun dari 8 syarat penangkapan dan penahanan Roy Suryo terpenuhi. Maka itu, diharapkan hakim tunggal yang menangani praperadilan Roy Suryo itu nantinya bisa mengabulkan semua permohonan praperadilannya tersebut.

"Apakah Mas Roy berupaya melarikan diri? Tidak. Menghilangkan barang bukti sedangkan penyidikannya sudah selesai, mengulangi tindak pidana sedangkan kita masih berdebat yang dilakukan Mas Roy itu sebuah tindak pidana atau bukan, apakah Mas Roy tidak memberikan keterangan sebenarnya ketika diperiksa? Tidak juga. Apakah Mas Roy menghalangi saksi? Tidak juga," katanya.

Sebelumnya, PN Jakarta Timur tak mengizinkan pelaksanaan siaran langsung atau live streaming selama persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi.

Juru Bicara PN Jakarta Timur Imanuel Tarigan mengatakan, media tetap dapat melakukan peliputan seperti biasa. Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan untuk menyiarkan langsung jalannya sidang.

"Media diperkenankan untuk meliput sebagaimana biasa. Namun sampai hari ini, belum ada izin memperbolehkan untuk melakukan siaran langsung (live streaming) saat sidang berlangsung," kata Imanuel di PN Jakarta Timur, Jumat (26/6/2026).

JAKARTA - Kondisi kesehatan Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) dikabarkan belum membaik pascapenangkapan mereka terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Dokter Tifa disebut masih menjalani perawatan dengan infus, sedangkan Roy Suryo dikabarkan menolak mengonsumsi obat.

Informasi tersebut disampaikan kuasa hukum keduanya, Refly Harun. Menurut dia, kondisi Dokter Tifa justru lebih mengkhawatirkan dibandingkan Roy Suryo.

"Kalau Dokter Tifa malah lebih parah kondisinya karena dia masih diinfus. Saya tidak tahu kondisi terakhirnya, tapi sampai tadi siang saya mendapat informasi masih diinfus dari orang-orang yang datang," ujar Refly kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).

Refly menjelaskan, Roy Suryo dan Dokter Tifa memiliki penyakit bawaan yang mengharuskan keduanya menjalani pola hidup teratur, mulai dari menjaga pola makan hingga rutin mengonsumsi obat sesuai jadwal.

Namun, saat penangkapan dilakukan, keduanya disebut tidak sempat menjalani rutinitas tersebut sehingga kondisi kesehatannya menurun drastis.

"Ketika hari H kan tidak sempat melakukan itu. Jangankan membawa alat-alat obatnya, membawa pakaian dalam pun tidak, pakai sepatu saja hampir tidak diperbolehkan. Jadi itu yang memicu indikator kesehatannya naik luar biasa, hampir dua kali lipat dari normal," tuturnya.

Berdasarkan rekomendasi dokter, keduanya kemudian harus menjalani perawatan medis. Khusus Roy Suryo, Refly menyebut kliennya memiliki pola pengobatan sendiri sehingga enggan mengonsumsi obat yang diberikan selama menjalani perawatan.

"Saya tidak bisa memastikan secara persis, tapi saya dengar begitu. Bukan berarti tidak percaya, tetapi dia sudah punya pola pengobatan sendiri selama ini dan sudah terbiasa dengan obat-obat yang biasa dia konsumsi," jelasnya.

Refly menambahkan, penyakit yang diderita kedua kliennya merupakan jenis penyakit yang cukup banyak dialami masyarakat Indonesia. Namun, penyakit tersebut sangat rentan kambuh apabila penderitanya tidak disiplin menjaga pola makan, pola tidur, dan pengobatan secara teratur.

"Penyakit itu memang sangat rentan, betul-betul harus diatur pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya. Sedikit saja ada pemicu, angkanya bisa langsung melonjak. Banyak orang Indonesia mengalami masalah ini, sekitar 30 persen, apalagi Mas Roy termasuk yang sifatnya turunan," pungkasnya.

JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), Refly Harun, mengungkapkan alasan kliennya mengenakan baju tahanan. Refly mengatakan, Dokter Tifa memakai atribut tersebut atas kesadaran sendiri, bukan karena paksaan.

Refly mengatakan, Dokter Tifa ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdapat kezaliman dalam proses hukum terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah mengenai ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Dokter Tifa menggunakan (baju tahanan) bukan karena dipaksa, tapi Dokter Tifa dengan kesadarannya sendiri, mengatakan biar dunia tahu katanya kalau kezaliman itu terjadi," ujar Refly di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (19/6/2026).



Sementara itu, Roy Suryo tampak tidak mengenakan rompi tahanan dan hanya membawanya di tangan. Refly menjelaskan bahwa Roy pada awalnya menolak dibawa keluar dari Polda Metro Jaya sekaligus menolak mengenakan atribut tahanan. Namun setelah proses negosiasi, Roy akhirnya diperbolehkan tidak memakai rompi tahanan.

"Mas Roy juga menolak sesungguhnya, apalagi menggunakan baju tahanan, rompi tahanan ya. Kita sudah bernegosiasi tapi rupanya ada pemaksaan agar dicek (kesehatan) ke sini ya. Tetapi negosiasinya tadi, Mas Roy tidak menggunakan rompi tahanan," lanjut Refly.

Refly menilai tindakan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak semestinya dipertontonkan seolah-olah terkait tindak kejahatan. Menurutnya, kasus tersebut hanya terkait perbedaan pandangan.

"Jadi sekali lagi, ini kan bukan sebuah kejahatan yang pantas untuk dipertontonkan tersangkanya. Ini kan sebuah perbedaan pendapat yang kemudian berujung pada pelaporan oleh orang nomor satu di Republik ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Refly berpendapat mantan presiden tidak seharusnya melaporkan warga negara dalam perkara semacam ini. Ia menilai proses tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk kriminalisasi.

"Yang sebenarnya tidak layak ya, seorang bapak bangsa mengadukan warga negara dan kemudian memaksa, dalam tanda kutip, menggunakan aparat untuk mengkriminalkan warga negara tersebut," tandas dia.

JAKARTA - Kuasa Hukum Roy Suryo, Refly Harun mempertanyakan perkembangan status berkas perkara dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE terkait tudingan ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat kliennya. Menurutnya, hingga Jumat (12/6/2026), belum ada kepastian apakah perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa telah dinyatakan lengkap atau P21.

Menurut Refly, hingga 10 hari setelah pernyataan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengenai status berkas perkara, pihaknya belum menerima kepastian resmi bahwa kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21. "Sampai hari ini tanggal 12 Juni, yang berarti 10 hari kemudian, kita belum mendapatkan kabar yang firm bahwa memang itu sudah P21," kata Refly dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai secara hukum perkara tersebut sulit untuk dilanjutkan apabila hanya berlandaskan aspek yuridis. "Sulit bagi kejaksaan untuk mem-P21-kan kasus ini kalau landasannya hanya hukum saja. Tapi tidak tahu kalau landasannya pesanan atau kepentingan-kepentingan politik tertentu," ujarnya.

Refly juga menyoroti lamanya proses penanganan perkara. Menurut dia, sejak pelimpahan perkara pada 13 Januari 2026 hingga 12 Juni 2026 telah berlalu sekitar 150 hari. "Secara formil sampai hari ini kami duduk di sini itu sudah 150 hari berlalu sejak kasus ini pertama dilimpahkan pada tanggal 13 Januari 2026," katanya.

Ia berpendapat kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum bagi para tersangka. Selain itu, Refly menilai dasar hukum perkara juga patut dipertanyakan setelah adanya mekanisme restorative justice terhadap sebagian pihak yang sebelumnya dilaporkan dalam kasus yang sama.

"Dengan adanya restorative justice yang dilanjutkan dengan pencabutan laporan, dilanjutkan dengan penerbitan SP3, maka sesungguhnya kasus ini harusnya sudah tidak valid lagi untuk ditindaklanjuti," katanya.

Dalam kesempatan itu, Refly juga mengungkapkan tim kuasa hukum telah kembali menyurati Kejaksaan Agung untuk meminta kajian materiil terhadap pasal-pasal yang digunakan dalam perkara tersebut.

Refly secara khusus menyoroti penerapan Pasal 32 ayat (1), Pasal 35, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menurutnya tidak relevan dengan tindakan yang dilakukan Roy Suryo maupun Dokter Tifa. "Kami sudah menyampaikan surat lagi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita minta eksaminasi secara materiil apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak," ujarnya.

Di sisi lain, Refly mengatakan pihaknya juga tengah menindaklanjuti komunikasi dengan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum yang berjalan. Menurut dia, Roy Suryo dan Dokter Tifa telah menjalani kewajiban wajib lapor hingga puluhan kali tanpa kepastian kapan perkara tersebut akan berakhir.

"Mas Roy dan Dokter Tifa sampai sekarang itu sudah disuruh wajib lapor untuk yang ke-30 kalinya tanpa landasan hukum yang jelas kapan akan selesainya wajib lapor tersebut," pungkasnya.

JAKARTA - Tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menghentikan dan mengembalikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke polisi.

"Kami mengimbau, meminta agar kasus ini dihentikan saja, SPDP-nya dikembalikan, karena sudah tidak layak lagi baik secara formil maupun secara materiil," ujar Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Refly menegaskan, penanganan kasus itu mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Menurutnya, hal itu berpotensi melanggar HAM para tersangka, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

"Bayangkan Mas Roy ini terombang-ambingnya lama sekali. Cuma untuk menghibur diri, Mas Roy sering bercanda, padahal sesungguhnya ketidakpastian ini menyebabkan banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara normal. Dr. Tifa juga begitu," ungkap Refly.

"Karena itu, kami meminta, mendesak Kejati agar kemudian menghentikan ini dan mengembalikan SPDP kepada penyidik Polda Metro. Kalau mau ditindak lanjuti lagi, ya silakan bikin laporan baru Pak Jokowi, karena proses yang sudah dilakukan ini tidak memadai, tidak adequate, baik secara formil maupun secara materiil," tambahnya.

Lihat video: Khozinudin Yakin dan Pastikan Roy Suryo Bebas, Apa Dasar Hukumnya?



Secara formiil, kata Refly, penanganan kasus ini telah melampaui batas waktu yang diatur dalam KUHAP. Ia berkata, Pasal 138 KUHAP yang lama ayat (2), itu hanya ada waktu 14 hari untuk melengkapi berkas yang dimintakan oleh jaksa peneliti.

"Penyidik seharusnya mengembalikan berkas ini pada tanggal 8, 9, atau 10 Februari. Dan sekarang, kalau sekarang sudah tanggal 30 Mei," pungkasnya.

JAKARTA - Kuasa Hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, Refly Harun menilai perlunya penyidik Polda Metro Jaya menggali informasi dari mantan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Kasmudjo. Sebab, Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan bahwa Kasmudjo adalah dosen pembimbingnya.

Keterangan Kasmudjo dianggap penting dalam pengungkapan kasus ijazah Jokowi. Refly menilai penyidikan perkara yang menimpa kliennya berantakan.

"Kalau bicara pidana, itu substantif atau materil, bukan kebenaran formil. Jika mau mengetahui betul ijazah ini palsu atau tidak saat ada informasi, didalami," kata Refly dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Roy Suryo Cs, Penjara atau Bebas?' di iNews, Selasa (26/5/2026).

"Kalau kami dibebani ke tersangka untuk menghadirkan Kasmudjo tidak mampu, orang yang melarang Kasmudjo untuk hadir lebih kuat," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Kasmudjo menegaskan bahwa dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). "Bukan sama sekali," katanya ditemui di kediamannya di Pogung, Mlati, Sleman Rabu (14/5/2025).

Kasmudjo menyebut, dosen pembimbing skripsi Jokowi saat masih berstatus mahasiswa adalah Prof Sumitro. Dia mengatakan, saat Jokowi berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM pada 1980-1985, dia masih menjadi dosen golongan IIIb atau asisten dosen, sehingga belum boleh mengajar secara langsung, apalagi menjadi pembimbing skripsi.

Kala itu, interaksi antara mahasiswa dan dirinya hanya sebatas membantu mahasiswa memahami teori-teori pada buku. Barulah, di 1986 dia naik golongan menjadi IIIc.

"Kalau selama Pak Jokowi kuliah saya hanya mendampingi, saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran-pelajaran sendiri," terangnya.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa, Refly Harun menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) takut jika polemik ijazahnya dibawa ke persidangan untuk dibuktikan secara terbuka. Pembuktian di pengadilan justru menjadi ujian bagi Jokowi.

“Makanya kemudian kalau kita bicara mengenai proses pembuktian persidangan, yang takut memang Jokowi. Kira-kira apa yang mau dia buktikan,” ujar Refly pada Rakyat Bersuara iNews, Selasa (26/5/2026).

Dalam diskusi tersebut, Refly lebih dulu menyoroti aspek hukum perkara yang menjerat kliennya, Roy Suryo dan dr Tifa. Dia menilai penanganan perkara tersebut masih menyisakan persoalan formil maupun materiil, termasuk terkait proses penyidikan dan pelimpahan berkas perkara.

Pihaknya telah menyampaikan keberatan atas proses tersebut saat beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 21 April 2026 dan Kejaksaan Agung pada 30 April 2026.

“Kami jelaskan baik secara formil maupun materiil ini sudah melanggar hukum. Nah kalau misalnya sesuatu yang melanggar hukum, masak Anda sarjana hukum kemudian Anda ikuti proses tersebut. Itulah kami katakan bahwa ini sudah tidak layak lagi,” ungkapnya.

Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan prosedural dalam penanganan perkara tersebut. Dia mengungkit batas waktu pelimpahan berkas perkara yang menurutnya telah melampaui ketentuan, sehingga proses hukumnya dinilai bermasalah.

“Kalau kita hitung misalnya dari mulai pelimpahan tanggal 13 Januari sampai dikembalikan lagi pada 26 Januari sesungguhnya jatuh temponya tanggal 8-9 Februari saja. Nah Anda bayangkan sekarang tanggal berapa? 26 Mei. Ini lewatnya sudah 100 hari lebih,” katanya.

Dia juga menyinggung adanya beberapa surat perintah penyidikan (Sprindik) dalam perkara yang sama yakni tertanggal 14 Juni, 15 Januari, dan 30 Maret 2026. Menurut dia, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait penanganan administrasi perkara.

Refly kemudian menyinggung soal pembuktian polemik ijazah Jokowi. Jika perkara tersebut benar-benar diuji secara terbuka, maka justru Jokowi yang menurutnya berada dalam posisi tertekan.

“Saya yakin nggak berani. Padahal, kalau kita bicara balik lagi prinsip transparansi, good governance, clean government, semakin Anda belok-belok maka semakin terlihat bahwa tidak ada yang benar,” ujar Refly.

JAKARTA - Koordinator tim hukum Troya Refly Harun merespons pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang menyebut penyidik akan melimpahkan perkara Roy Suryo Cs ke Kejaksaan alias P21. Menurut dia, pernyataan itu bersifat normatif.

Kabid Humas tak tahu kapan penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan. "Itu pernyataan yang normatif sifatnya. Dan yang kedua, dia juga tidak tahu persis apakah memang akan P21 atau tidak. Intinya dia membantah kalau tidak P21, tapi apakah akan P21, dia juga tidak tahu," ujar Refly di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

"Karena itu, menurut saya apa yang disampaikan dia itu ya memang dia doing his job sebagai Humas. Kan Humas kalau ditanya pasti tidak mungkin tidak jawab," tambahnya.

Terlepas dari itu, Refly menilai perkara yang menyeret kliennya tak layak untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, penanganan perkara itu terlampau telah melebihi batas waktu yang diatur dalam KUHAP baru.

"Jadi kalau kami hitung sejak misalnya pelimpahan P19 misalnya, itu pelimpahan pertama pada 13 Januari, kemudian dikembalikan pada hari ke-13, berarti tanggal 26 Januari, dan seharusnya cuma ada waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas P19 ke Kejaksaan Tinggi DKI dari penyidik Polda Metro Jaya, maka lampaunya waktu itu sudah bertambah-tambah," ungkap Refly.

Dia merasa janggal dengan penanganan perkara tersebut. Perkara itu sudah tak layak untuk ditindaklanjuti.

"Bahkan saya berkali-kali mengatakan, jangankan dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta penersangkaan, itu diterima saja laporannya tidak layak sebenarnya. Karena ini adalah sebuah kegiatan akademik ya yang menilai atau meneliti mengenai ijazah pejabat publik atau mantan pejabat publik yang memang berada di ranah publik berdasarkan UU KIP," ujarnya.

JAKARTA - Tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya) menilai gugatan warga negara atau citizen lawsuit (CLS) terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dapat mempengaruhi kelanjutan perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Gugatan tersebut berangkat dari penanganan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo.

Para penggugat menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut diajukan oleh sembilan purnawirawan jenderal, enam kolonel, dan dua warga sipil terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Itu ada sembilan jenderal, enam kolonel, dua warga negara biasa, itu mengajukan gugatan kepada Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya,” kata Refly dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Menurut Refly, terdapat dua pokok persoalan dalam gugatan CLS tersebut. Pertama, terkait dugaan penyelundupan hukum melalui penerapan pasal-pasal yang dinilai tidak berkaitan dengan fakta perkara. Ia menyoroti penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Yaitu terutama Pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 8 tahun dan kemudian Pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun,” kata Refly.

Poin kedua yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut ialah penerimaan laporan dari pihak yang dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Refly juga menilai perkembangan perkara saat ini menunjukkan penyidik maupun jaksa penuntut umum belum mudah membawa kasus tersebut ke tahap P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap. “Mudah-mudahan, karena baik penyidik maupun penuntut kelihatannya agak susah untuk menindaklanjuti kasus ini ke P21,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat CLS, Yasena, mengatakan gugatan warga negara tersebut diajukan sebagai bentuk koreksi terhadap manajemen penyidikan yang dinilai bermasalah. “Ini ada manajemen penyidikannya ini gimana sih, kok bisa penerapan pasal terhadap seorang peneliti yang ada dan ini merupakan aset publik yang saat ini kok dijadikan sebagai tersangka,” ujar Yasena.

Yasena mengatakan sidang lanjutan CLS dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 18 Mei 2026. “Insyaallah kami akan melanjutkan CLS ini atau Citizen Lawsuit itu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026,” ujarnya.

JAKARTA - Tim hukum Troya yang mendampingi Roy Suryo dan Dokter Tifa menilai kecil kemungkinan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dapat dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, mengatakan hingga kini status berkas perkara belum jelas meski polisi disebut telah melimpahkan berkas sejak April lalu.

“Boro-boro penahanan, P21 saja belum jelas,” kata Refly saat konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Menurut Refly, timnya telah melakukan analisis terhadap perkembangan perkara tersebut. Dari hasil pembahasan internal, mereka menilai peluang perkara itu menjadi P21 cukup kecil.

Ia menyebut ada empat aspek yang menjadi dasar analisis tim hukum Troya. Salah satunya terkait lamanya proses penanganan perkara.

“Kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April, dan tanggal 21 April kami ke Kejaksaan DKI belum ada, ya let's say tanggal 22 April, tapi sekarang tanggal 15 Mei,” ucapnya.

Refly menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya keraguan dari penyidik maupun jaksa penuntut umum dalam menentukan status berkas perkara. “Padahal tujuh hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi ada kelihatannya kegamangan,” katanya.

Selain itu, pihaknya mengaku telah menyampaikan sejumlah keberatan secara formil dan materiil kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi terkait penanganan perkara tersebut. “Kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukumnya,” ujar Refly.

Tim hukum Troya juga menyinggung adanya gugatan citizen lawsuit terkait manajemen penanganan perkara di Polda Metro Jaya. Menurut Refly, berbagai faktor tersebut memperkuat keyakinan pihaknya bahwa peluang perkara dinyatakan P21 cukup kecil.

“Empat hal itu kami duga bahwa membuat pertanyaan apakah bakal P21 atau tidak, ya kecil kemungkinannya berdasarkan analisis yang ada,” katanya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan perkembangan status perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa, termasuk terkait kemungkinan berkas dinyatakan P21 atau belum.

JAKARTA - Tim Hukum Tifa and Roy's Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap klien mereka, Roy Suryo dan dokter Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak layak dilanjutkan. Mereka mengungkap adanya dugaan pelanggaran prosedur karena pelimpahan perkara disebut melewati batas waktu yang diatur KUHAP.

Koordinator Tim Troya, Refly Harun mengatakan, pelimpahan tahap dua perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya diduga sudah melampaui batas waktu hingga lebih dari 70 hari.

“Secara formil kawan-kawan sudah paham bahwa pelimpahan tahap dua yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku tanggal 17 April yang lalu dan kemudian tanggal 21 April kita tidak tahu belum tercatat di Kejaksaan Tinggi DKI, itu sudah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur baik KUHAP lama maupun KUHAP baru,” kata Refly Harun dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

“Karena baik KUHAP lama maupun KUHAP baru mengatakan harus 14 hari. Ini tidak lagi 14 hari tapi 85 hari. Jadi lebih 70 hari,” lanjutnya.

Menurut Refly, kondisi tersebut membuat proses penersangkaan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa seharusnya dihentikan. Ia menyebut kliennya telah menyandang status tersangka selama sekitar enam bulan sejak ditetapkan pada 7 November 2025.

“Pertama kali ditetapkan Mas Roy itu pada tanggal 7 November. Kalau sekarang tanggal 8 Mei sudah 6 bulan dalam status sebagai tersangka,” ujarnya.

Tim hukum juga mengaku telah melayangkan surat keberatan ke sejumlah lembaga, mulai dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, hingga Komisi III DPR RI.

Refly mengatakan pihaknya mempermasalahkan aspek formil maupun materiil dalam penanganan perkara tersebut. Salah satunya terkait penerapan sejumlah pasal yang dinilai tidak relevan.

“Mas Roy ini ya, disangkakan dengan pasal yang ancaman hukumannya 6 tahun, 8 tahun dan 12 tahun. Which is itu punya legitimasi hukum untuk dilakukan penahanan setiap saat. Tetapi kami melihat ini pasal-pasal yang dipakai ini diselundupkan, tidak sesuai dengan hakikat dari kasus atau peristiwa yang diadukan yaitu pencemaran nama baik dan atau fitnah,” katanya.

Ia juga menyoroti penerapan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), termasuk Pasal 27A, Pasal 28 ayat 2, Pasal 32 ayat 1, dan Pasal 35 UU ITE.

Sementara itu, anggota tim hukum lainnya, Didit Wijayanto, menyebut Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik tidak tepat digunakan karena pernyataan Roy Suryo dan Dokter Tifa dinilai berkaitan dengan kepentingan publik.

“Pasal 310 ini ada ayat 3, ayat 3-nya ini adalah kalau untuk kepentingan publik tidak dapat dipidana. Artinya sebenarnya pasal 310 ini juga tidak bisa diterapkan di sini,” ujar Didit.

Ia juga menyinggung pernyataan Roy Suryo yang kerap menyebut dugaan ijazah palsu dengan persentase tertentu. Menurutnya, Roy Suryo tidak pernah secara mutlak menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu 100 persen sehingga tak bisa dikatagorikan sebagai fitnah.

“Mas Roy ini selalu mengatakan 99,9 persen. Kalau dikatakan 100 persen itu fitnah. Tapi kalau 99,9 persen itu berbeda dengan 100%,” ujarnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut foto ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa ini menegaskan 92,37% berbeda dengan Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Refly Harun dalam Program Rakyat Bersuara bertajuk “Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy CS: Rekayasa” yang tayang di iNews pada Selasa, 5 Mei 2026.

“Saya sebagai orang awam bicara foto saja. Foto adalah dokumen atau ingredient yang tidak bisa diubah dari specimen semuanya. Anda mau KPU nasional, KPU Jakarta, tidak bisa mengubah foto itu karena sudah direfil. Begitu sudah diluncurkan ke publik, foto yang rambutnya gondrong, belah tengah, kacamata, berkumis itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu bukan Pak Jokowi,” tegasnya, dikutip SindoNews, Jumat (8/5/2026).

Refly mengaku sependapat dengan mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno yang menyebut bahwa foto tersebut bukan Jokowi. “Mana pernah kita melihat Pak Jokowi berkumis, berkacamata, rambut tebal baik dia masa tua maupun masa mudanya lihat lah. Karena itu saya cocok dan setuju dengan Oegroseno bahwa itu bukan Jokowi,” tegasnya.

Apalagi, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sudah melakukan penelitian foto tersebut melalui Matematika Bioscience.

Lihat video: NEKAT! Refly Harun Sebut Ada Penyelundupan Pasal di Kasus Ijazah Jokowi



“Foto bisa dilihat secara kasat mata, ini rambutnya gondrong, kacamata, ini ada kumis. Nah ini baru kasat mata. Tapi dokter Tifa sudah melakukan matematika bioscience dia hitung berdasarkan matematik seperti jarak antar mata, hidung, gigi, dan sebagainya 92,37% berbeda,” kata Refly.

Hal senada dikatakan Kreator Konten Topi Merah yang mengaku telah melakukan uji face comparison pakai model face net terhadap foto Jokowi yang berada di ijazah dan di wisuda dengan Jokowi yang sekarang. Hasilnya, kecocokannya hanya 54%.

“Ijazah dengan wisuda itu sama, 80% kecocokannya. Sementara ijazah dengan Pa Jokowi yang sekarang itu 54%. Jauh di bawah standar,” ucapnya.