Dari sentimen domestik, kegelisahan pasar atas agenda pengeluaran besar-besaran Presiden Prabowo terhadap program politik yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, membuat defisit neraca transaksi berjalan melebar. Pelebaran defisit tersebut, terjadi seiring menyusutnya surplus perdagangan Indonesia.

Selain itu, pemerintah harus menghitung ulang dengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang begitu besar akibat lonjakan harga minyak mentah setelah penutupan Selat Hormuz  di Timur Tengah oleh Iran, sehingga kebutuhan dolar AS tinggi dan membuat utang pemerintah semakin membengkak.

Kemudian, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS atau setara Rp2.590,2 triliun pada akhir Mei 2026. Cadangan devisa tersebut turun dari bulan sebelumnya sebesar 146,2 miliar dolar AS.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh maka cadangan devisa di level 144,9 miliar dolar AS itu merupakan rekor terendah baru sejak Juni 2024 (saat itu cadangan devisa di level 140,2 miliar dolar AS atau dalam 23 bulan terakhir.

Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 itu setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. 

Oleh sebab itu, BI menilai cadangan devisa tersebut masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank sentral turut meyakini ketahanan sektor eksternal akan tetap terjaga dengan cadangan devisa tersebut.

Editor: Puti Aini Yasmin

Oleh karena itu, pemerintah diminta turun tangan dengan tidak menambah beban baru berupa pungutan pajak bagi sektor yang sedang terpuruk, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Kebijakan pemberian insentif yang selektif dan tepat sasaran dinilai bisa menjadi penyelamat bagi industri strategis penyerap banyak tenaga kerja.

"Kan industri manufaktur ini kita tidak bisa samakan semuanya, nasibnya ada yang masih bagus, ada yang sudah berdarah-darah. Jadi yang perlu dilakukan pemerintah memang perlu mengantisipasi mereka untuk tidak sampai bangkrut, kemudian memberhentikan karyawan," ujar Faisal.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani menekankan situasi pelemahan rupiah terhadapmu dolar AS layaknya external shock (guncangan eksternal) yang semakin membebani struktur ongkos produksi, kelancaran arus kas korporasi, sampai berdampak pada keputusan ekspansi bisnis.

Dalam pandangan Shinta, anjloknya performa mata uang Garuda ini secara otomatis mengerek beban biaya impor, terlebih mengingat tulang punggung industri nasional sejatinya masih sangat bersandar pada pasokan bahan baku dari negara lain. 

Untuk saat ini saja, kurang lebih 70% bahan baku untuk sektor manufaktur masih harus didatangkan dari luar negeri, di mana komponen bahan baku tersebut menyumbang porsi krusial hingga 55% di dalam postur biaya produksi perusahaan.

“Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah,” ujar Shinta dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/5/2026).

Sektor-sektor usaha yang paling rentan terpukul oleh rentetan tekanan ini merupakan kelompok industri yang tingkat ketergantungan impornya teramat tinggi, sebut saja industri petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, sampai dengan sektor manufaktur yang digerakkan oleh sumber energi.

Editor: Puti Aini Yasmin