REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,77 persen secara kuartalan (qtoq) pada kuartal I 2026 dibandingkan kuartal IV 2025. Penurunan tersebut terjadi meski pertumbuhan ekonomi secara tahunan tetap mencapai 5,61 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kontraksi terutama dipicu penurunan komponen pengeluaran pemerintah pada awal tahun.

“Soal penyebabnya tentunya dari sisi pengeluaran itu konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan kuartal IV 2025,” ujar Amalia dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia menjelaskan, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi terdalam sebesar 30,13 persen. Selain itu, ekspor barang dan jasa turut terkontraksi 9,15 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Karena memang biasanya realisasi anggaran pemerintah tahun lalu puncaknya memang ada di kuartal IV 2025,” kata Amalia.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencatat kontraksi terdalam sebesar 8,20 persen. Penurunan terjadi pada subsektor pertambangan, batubara, serta minyak dan gas.

Amalia menambahkan sektor konstruksi juga mengalami kontraksi dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurut Amalia, konstruksi menjadi penopang utama proyek infrastruktur dan pembangunan fisik yang realisasinya cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran.

“Nah biasanya memang kalau kita bandingkan dengan sepanjang tahun, kuartal IV yang selalu paling tinggi untuk pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pembangunan infrastruktur,” kata Amalia.