Bisnis.com, JAKARTA — Industri keramik nasional meminta pemerintah memberikan kepastian pasokan gas bumi di tengah menurunnya realisasi alokasi gas industri yang berdampak langsung pada stabilitas produksi dan keberlanjutan operasional pabrik.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sepanjang Januari–Mei 2026 hanya mencapai 47,5%. Kekurangan pasokan itu harus ditutup melalui regasifikasi LNG dengan harga yang lebih tinggi.

Harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar US$20,5 per MMBTU. Kondisi tersebut menyebabkan industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar US$15–16 per MMBTU atau hampir dua kali lipat dari harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan sebesar US$7 per MMBTU.

“Daya saing industri akan terus tergerus dan utilisasi kapasitas produksi akan menurun,” ujar Edy dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Dia menambahkan fluktuasi pasokan yang terjadi saat ini membuat industri berada dalam posisi tidak stabil, terlebih dengan potensi penurunan realisasi AGIT pada Juni 2026 yang disebut bisa turun di bawah 30%.

ASAKI menegaskan kepastian pasokan gas menjadi faktor utama agar industri keramik tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan. Sektor ini juga menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja sehingga gangguan pasokan dinilai berisiko luas terhadap ketenagakerjaan.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian ketersediaan pasokan gas dengan harga kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional," jelasnya.

ASAKI juga menilai industri masih dapat bertahan apabila harga gas rata-rata berada pada kisaran US$7–9 per MMBTU, setara dengan harga gas industri di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Target tersebut dinilai dapat tercapai apabila AGIT direalisasikan minimal 80% dan sisanya dipenuhi melalui LNG.

Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan berpendapat bahwa ketidakpastian pasokan sebagai faktor utama terganggunya aktivitas produksi di berbagai sektor manufaktur.

“Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80% dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025,” tegasnya.

Adapun berdasarkan informasi yang diterima FIPGB, PGN menyebut AGIT saat ini hanya sekitar 27,5% dari alokasi yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Sementara penggunaan gas di luar AGIT akan dikenakan tarif sekitar US$20 per MMBTU per Juni 2026.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai isu pasokan gas industri telah menjadi persoalan serius yang berdampak pada berbagai sektor usaha. Dia menyebut potensi gangguan pasokan tidak hanya berdampak pada produksi, tetapi juga berisiko terhadap ketenagakerjaan di sejumlah daerah sentra industri.

“Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Persoalan ini sudah menjadi perhatian,” kata Dasco saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta.

Dasco juga mengungkapkan adanya ancaman terhadap sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, potensi PHK akibat tekanan biaya gas dapat mencapai sekitar 55.000 pekerja di sejumlah pabrik keramik di wilayah Bekasi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut kenaikan harga gas industri telah terjadi signifikan, dari sekitar US$6 menjadi US$23 per MMBTU.

Dia menilai kondisi tersebut telah berdampak nyata terhadap industri keramik nasional, termasuk penutupan sejumlah pabrik.

“Dua pabrik besar anggota kami di Bekasi sudah tutup. Granito, Milan Keramik, dan Mulia Keramik juga terancam akibat persoalan gas industri. Ini sangat berbahaya,” ujar Andi.

Dia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari solusi atas tekanan yang dihadapi industri.