Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (IMEW) Ferdy Hasiman menilai MIND ID sebagai holding telah mendorong koordinasi antarentitas di sektor mineral strategis dan mengurangi fragmentasi kebijakan di tingkat korporasi.

"Sinergi ini krusial karena mereka adalah leader di segala bidang mineral; ada Antam di nikel dan bauksit, Inalum di alumina, hingga Freeport di tembaga," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menilai keterlibatan MIND ID dalam proyek-proyek hilirisasi mineral strategis mencerminkan arah kebijakan negara dalam mendorong penguatan industri berbasis sumber daya mineral, namun tetap membutuhkan kepastian regulasi yang konsisten.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki cadangan mineral strategis dalam skala global, mencakup sekitar 42 persen cadangan nikel dunia; 16,3 persen timah; dan 7,18 persen kobalt.

Besarnya potensi tersebut membuka peluang bagi penguatan hilirisasi, sekaligus menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal mengingat besarnya kebutuhan investasi dan insentif yang diberikan.

Dalam aspek keberlanjutan, Ferdy menyoroti penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) oleh sejumlah perusahaan tambang, termasuk penggunaan pembangkit listrik tenaga air oleh PT Vale Indonesia dari aliran Danau Matano, serta praktik reklamasi yang dijalankan PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi ESG membutuhkan pengawasan kebijakan yang konsisten agar tidak berhenti pada tataran formal.

"IUP ilegal ini yang memberikan stigma negatif terhadap industri tambang. Ini menjadi PR besar pemerintah karena mengganggu perusahaan yang sudah menjalankan ESG dengan baik," kata Ferdy.

Dari sisi fiskal, Ferdy menilai tantangan hilirisasi terletak pada sinkronisasi kebijakan antara kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan insentif yang diberikan pemerintah. Ketidaksinkronan kebijakan dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi keberlanjutan investasi dan penerimaan negara.

"Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa insentif pajak atau pemotongan pajak. Jangan sampai di satu sisi diminta membangun smelter dengan biaya besar, namun di sisi lain dibebani bea keluar yang tinggi. Dukungan pemerintah harus sinkron agar deviden yang dihasilkan nantinya juga besar bagi negara," kata dia.

Saat ini, sejumlah proyek hilirisasi masih berjalan, termasuk pengembangan ekosistem baterai terintegrasi di Halmahera Timur, manufaktur baterai di Karawang, serta pengembangan artificial graphite untuk mendukung kebutuhan kendaraan listrik.

Ke depan, proyek-proyek tersebut akan menjadi indikator penting apakah kebijakan hilirisasi dapat dijalankan secara disiplin, berkelanjutan, dan terkelola dengan baik dari sisi fiskal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini dan tahun 2026, masih akan diwarnai oleh ketidakpastian. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, DPR RI, Rabu (12/11/2025).

"Pada 2025 dan 2026 perekonomian dunia masih diwarnai tingginya ketidakpastian karena dampak tarif oleh pemerintah AS dan geopolitik yang berdampak pada melambatnya ekonomi dan tingginya ketidakpastian keuangan global," kata Perry.

Seperti diketahui, pada April 2025, pemerintah AS mengeluarkan kebijakan tarif respirokal yang lebih luas dan lebih tinggi bagi 70 negara a.l. China, Meksiko, Eropa dan Indonesia.

"Kebijakan tarif oleh pemerintah AS berdampak pola perdagangan dunia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. ekonomi dunia pada 2025 diperkirakan melambat menjadi 3,1% pada tahun ini dan jadi 3% pada 2026," paparnya.

"Tidak hanya pertumbuhan ekonomi dunia melambat, tapi juga terjadi fragmentasi pola pertumbuhan ekonomi antar negara," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Selain perlambatan ekonomi, BI juga mengantisipasi fragmentasi atau terpecah-pecahnya laju pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia yang bakal terjadi seperti Amerika Serikat dan China yang ekonominya cenderung akan melambat, sedangkan Uni Eropa dan India masuk tumbuh bagus.

"Tapi kesemuanya tumbuh lebih rendah pada 2025 dibanding 2024, disebabkan kebijakan tarif AS yang mempengaruhi lebih lambatnya tren penurunan inflasi dunia, yang sampai triwulan I cukup cepat tapi berbalik di beberapa negara, termasuk AS yang meningkat," papar Perry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan, kondisi perekonomian dunia masih akan lemah pada 2025-2026. Diperburuk dengan framentasi pertumbuhan antar negara yang menyebabkan tingginya ketidakpastian.

Ekonomi dunia pada 2025 Perry ramal hanya akan tumbuh 3,1%, lebih rendah dari pertumbuhan pada 2024 yang sebesar 3,3%. Lalu, pelemahan lebih lanjut akan terjadi pada 2026 dengan perkiraan pertumbuhan hanya akan mencapai 3%.

"Tidak hanya pertumbuhan ekonomi dunia melambat, tapi juga terjadi fragmentasi pola pertumbuhan ekonomi antar negara," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Perry menjelaskan, fragmentasi atau terpecah-pecahnya laju pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia yang bakal terjadi seperti Amerika Serikat dan China yang ekonominya cenderung akan melambat, sedangkan Uni Eropa dan India masuk tumbuh bagus.

"Tapi kesemuanya tumbuh lebih rendah pada 2025 dibanding 2024, disebabkan kebijakan tarif AS yang mempengaruhi lebih lambatnya tren penurunan inflasi dunia, yang sampai triwulan I cukup cepat tapi berbalik di beberapa negara, termasuk AS yang meningkat," papar Perry.