JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Patra Dewa menyerukan gotong royong dan persatuan nasional kepada seluruh elemen bangsa di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan geopolitik. Dia berpendapat, kondisi dunia saat ini yang ditandai dengan fluktuasi harga komoditas, ancaman resesi, telah menciptakan efek domino yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Maka itu, menurut dia, diperlukan kesadaran kolektif untuk tidak terpecah oleh isu-isu yang dapat memecah belah keutuhan persatuan nasional. Dia mengajak seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, elite politik, tokoh masyarakat, hingga generasi muda, untuk kembali bergotong royong.

Dia menegaskan bahwa hanya dengan gotong royong dan persatuan nasional Indonesia bisa melewati badai global. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi oleh narasi kebencian atau perbedaan pandangan yang sempit, sebab persatuan adalah aset paling berharga untuk menjaga stabilitas nasional di tengah krisis multidimensi.

Dia juga menekankan akan mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi bangsa. Ia mendorong agar negara tegas mengembalikan fungsi kedaulatan atas bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir korporasi atau pemilik modal asing.

Dia juga mengajak seluruh komponen yang memiliki aspirasi untuk menyampaikan pandangannya dengan tetap fokus mengedepankan dialog konstruktif. Menurutnya, perbedaan pendapat dan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat dan berbasis fakta.

Dengan mengedepankan dialog, lanjut dia, setiap persoalan dapat dicari solusi bersama tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional atau menimbulkan konflik horizontal yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Patra Dewa mengingatkan bahwa agenda sebenarnya yang harus menjadi fokus bersama adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi, penegakan hukum dan ketergantungan ekonomi asing.

Dia menuturkan, gotong royong nasional harus dimaknai secara substansial, bukan sekadar slogan seremonial, dengan cara membangun sinergi antara kekuatan rakyat, pemerintah, dan sektor swasta yang berorientasi pada keadilan sosial. Sebagai penutup, dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan krisis global ini sebagai momentum evaluasi dan membangkitkan semangat nasionalisme ekonomi.

“Dengan menjalankan nilai-nilai Pasal 33 UUD 1945, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan, serta memperkuat ketahanan sosial melalui gotong royong. Indonesia tidak hanya mampu bertahan tetapi juga bisa tampil sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri dan berdaulat,” ungkapnya, Senin (15/6/2026).

GMNI menyatakan siap untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal semua proses kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat dan menolak segala bentuk anarkisme yang ada di dalam negeri.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendorong pemerintah menetapkan Inggit Garnasih sebagai Pahlawan Nasional. Usulan ini disampaikan dalam momentum Dies Natalis ke-72 GMNI di Jakarta.

Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menuturkan peran Inggit Garnasih dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia belum mendapatkan pengakuan yang setara dari negara. “Inggit Garnasih bukan sekadar pendamping Soekarno, tetapi sosok yang menyokong perjuangan di masa-masa paling sulit,” ujar Sujahri, Minggu (19/4/2026).

Inggit memiliki kontribusi besar saat Soekarno menjalani masa penahanan di Banceuy dan Sukamiskin hingga pengasingan di Ende dan Bengkulu. Dalam periode tersebut, Inggit berperan sebagai penyambung komunikasi, penyedia kebutuhan logistik, sekaligus pemberi dukungan moral.

“Ibu Inggit adalah pilar penting di balik keteguhan Bung Karno. Dia memastikan api perjuangan tidak pernah padam,” ucapnya.

GMNI menilai ada sejumlah alasan yang memperkuat usulan tersebut di antaranya pengorbanan material dan moril yang dilakukan Inggit, keteguhan dalam mendampingi perjuangan di masa pengasingan, serta perannya sebagai simbol keteladanan perempuan dalam sejarah bangsa.

“Pengakuan terhadap Inggit Garnasih merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sejarah,” kata Sujahri.

Dalam kesempatan sama, GMNI juga menyampaikan sejumlah sikap lain, termasuk desakan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik.

Selain itu, peringatan Dies Natalis ke-72 GMNI juga diisi dengan sejumlah kegiatan seperti peluncuran buku bunga rampai, penerbitan modul kaderisasi, serta kerja sama dengan Komite Nasional Advokat Indonesia (KNAI) melalui program beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam keras intervensi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Venezuela. Menurut Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik Andreas H Silalahi, agresi militer AS ke Venezuela adalah wujud nyata imperialisme dan neo-kolonialisme yang dipertontonkan secara nyata kepada masyarakat global.

“Tindakan militer AS sudah keluar dari batasan wajar, kategori ini sudah masuk ke ranah penjajahan, tidak ada satu pun negara, sekuat apa pun negara itu, yang berhak memperlakukan kepala negara lain, sebagai subjek hukum domestiknya sendiri. AS harus sadar bahwa dunia yang luas ini bukan miliknya sendiri,” tegas Bung Andreas, Senin (5/1/2026).

Menurut GMNI, tindakan AS ini adalah bagian dari pola panjang intervensi imperialisme, yang kerap menggunakan dalih demokrasi, anti-terorisme, dan terakhir pemberantasan narkoba untuk menjatuhkan, melemahkan atau mengkriminalisasi pemimpin negara-negara yang menolak tunduk pada kepentingan geopolitik Barat.

GMNI mengingatkan bahwa sejarah Indonesia memberikan pelajaran pahit di era Presiden Soekarno. Sebagai pemimpin yang secara konsisten menentang imperialisme dan menggagas politik Non-Blok dan NEFO, Soekarno menjadi sasaran tekanan Barat yang sistematis.

"Melalui kombinasi operasi intelijen, perang opini dan eksploitasi konflik internal, kekuasaan Bung Karno dilemahkan secara bertahap hingga akhirnya runtuh pasca 1965," tegas Andreas.

GMNI menganggap, dokumen dan kajian sejarah menunjukkan bahwa kekuatan asing, terutama AS dan sekutunya, terlibat dalam proses tersebut. Dalam konteks itu, tindakan terhadap Presiden Venezuela harus dipahami sebagai kelanjutan praktik lama imperialisme, yakni menghukum negara yang berani menempuh jalan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington.

"Mengkriminalisasi atau menangkap kepala negara berdaulat bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi serangan terhadap hak rakyat suatu bangsa menentukan nasibnya sendiri," ujar Bung Andreas.

GMNI memandang bahwa situasi yang menimpa Venezuela, negara dengan kekayaan alam yang besar, berupa minyak, dapat dijadikan pelajaran penting bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah. Sikap waspada dinilai penting menghadapi situasi konflik global.

GMNI mendorong pemerintah segera mengevaluasi kebijakan strategis ke depan terkait kerja sama pengelolaan SDA. Sikap arogan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dianggap menjadi catatan bahwa SDA tetap menjadi incaran kekuatan besar geopolitik global.

GMNI pun menilai sikap pemerintah Indonesia yang menyerukan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional harus tegas menunjukan standing position sebagai negara yang menganut sistem politik luar negeri bebas-aktif.

“Pemerintah harus tegas, sebagai bangsa yang berprinsip anti penjajahan, pemerintah Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya negara Non-Blok untuk menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana standing position Indonesia dalam membela Palestina dari agresi Israel sampai sekarang,” pungkasnya.