SUMBAR - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyatakan status tanggap darurat bencana alam di wilayah Sumbar berpotensi besar diperpanjang. Sebab sebagian besar kabupaten dan kota masih melaksanakan kegiatan penanganan darurat, mulai dari pencarian korban, perbaikan akses yang terputus, hingga penyediaan posko pengungsian.

“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Gubernur Mahyeldi saat berada di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar,Senin (8/12/2025).

Mahyeldi menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kini meminta seluruh kepala daerah menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status dikeluarkan pada Senin, 8 Desember 2025.

“Sekarang Sekda sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota,” kata Mahyeldi, Senin (8/12/2025).

Mahyeldi menyebut, sejumlah daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai stabil dan tidak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan penanganan intensif.

Pada beberapa titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal. Pemprov Sumbar juga tengah menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, dan bantuan khusus bagi ibu hamil serta balita.

“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah kirimkan tendon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi. Akses yang masih terputus juga bertahap kita buka,” ujarnya.

Mahyeldi mengungkapkan jumlah pengungsi masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal selesai dilakukan.

“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” jelasnya.

Pemprov Sumbar juga menerima dukungan dari berbagai daerah lain seperti Riau, Jambi, serta pemerintah kabupaten/kota tetangga. Bantuan datang melalui berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Menurut Mahyeldi, kolaborasi ini penting agar distribusi bantuan berjalan baik dan tidak menghambat pekerjaan alat berat di lapangan.

“Bantuan sebaiknya terkoordinasi melalui posko kabupaten atau kecamatan agar tidak mengganggu proses evakuasi dan pembersihan material. Banyak masyarakat ingin mengantar bantuan langsung, namun ini bisa menghambat alat berat yang sedang bekerja,” tegasnya.

Mahyeldi menekankan bahwa bencana ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak. Pemprov Sumbar kini sedang memetakan daerah-daerah rawan, termasuk wilayah perbukitan yang masih menunjukkan retakan panjang dan potensi longsor.

“Data yang akurat sangat menentukan langkah pada masa darurat maupun rekonstruksi. Karena itu, validasi data di posko harus diperkuat. Jika ada keterbatasan, daerah lain harus siap membantu,” katanya.

Mahyeldi mengimbau para bupati dan wali kota untuk memaksimalkan koordinasi dengan Forkopimda dan memastikan seluruh posko berjalan efektif. Ia juga meminta masyarakat yang ingin memberikan bantuan agar menyalurkannya melalui posko resmi. “Dengan koordinasi yang baik, distribusi bantuan akan lebih merata dan proses penanganan bencana tidak terganggu,” ucapnya.

PADANG - Acara resepsi pernikahan putri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah yang semula rencananya digelar pada 6-7 Desember 2025 ditunda. Mahyeldi membatalkan pernikahan putrinya akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar.

Dia pun memutuskan untuk menunda resepsi tersebut dan memilih membantu masyarakat. “Sebagai ayah, tentu saya ingin hadir dalam momen bahagia keluarga. Namun sebagai Gubernur, saya harus mendahulukan amanah. Melihat kondisi Sumatera Barat yang sedang dilanda bencana, saya dan keluarga sepakat untuk membatalkan pesta pernikahan anak kami pada 6–7 Desember 2025,” kata Mahyeldi melalui unggahan di akun Instagramnya @dailymahyeldi yang dilihat Selasa (2/12/2025).

Dia punmenyampaikan permohonan maaf kepada kerabat dan saudaranya. Ia menyadari tak mungkin melaksanakan hari bahagia di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan di tengah bencana.

“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada karib kerabat dan seluruh undangan. Keputusan ini bukan hal yang mudah, tetapi inilah bentuk hormat kami kepada masyarakat yang tengah berjuang memulihkan kehidupan,” ujar dia.

“Hari ini, hati saya bukan hanya untuk keluarga saya, tetapi untuk ribuan keluarga di Sumatera Barat. Tugas saya adalah memastikan pemulihan berjalan sebaik-baiknya,” jelas dia.

Sebelumnya, dilihat dari website resmi BNPB pada Selasa (2/12/2025), korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor itu mencapai 604 orang. Selain korban tewas, terdapat 464 orang hilang dan 2.600 orang terluka.

Kemudian 1,5 juta jiwa terdampak, 570.700 orang mengungsi tersebar di 50 kabupaten/kota. Selain itu, sebanyak 3.500 rumah mengalami rusak berat, 4.100 rusak sedang, 20.500 rusak ringan, 282 unit fasdik rusak, dan 271 unit jembatan rusak.