BOYOLALI - Sejumlah kiai muda, pengasuh pesantren, akademisi, dan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dari wilayah Solo Raya mengikuti Halaqah Kiai Muda NU bertema Meneguhkan Supremasi Moral dan Kepemimpinan Ulama dalam Dinamika NU Kontemporer. Acara digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mustofa, Ngeboran, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa (2/6/2026).

Forum tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni intelektual NU Ahmad Baso dan Pengasuh PPM Aswaja Nusantara Mlangi, Gus Mustafid. Dalam paparannya, Ahmad Baso menyoroti sejumlah fenomena yang menurutnya menunjukkan melemahnya fungsi kepemimpinan ulama dalam tubuh PBNU.

Ia mengingatkan kembali pesan KH Ahmad Siddiq mengenai pentingnya menjaga NU tetap berada pada rel perjuangannya.

“KH Ahmad Siddiq pernah mengibaratkan NU seperti rel kereta api yang harus tetap berada pada jalurnya, bukan seperti taksi yang arah perjalanannya ditentukan sepenuhnya oleh sopir. Organisasi harus berjalan berdasarkan prinsip dan sistem, bukan semata-mata bergantung pada figur,” ujar Baso.

Menurutnya, posisi Rois Aam memiliki peran sentral sebagai penjaga arah organisasi sekaligus otoritas moral tertinggi yang harus mampu memberikan koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Termasuk terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan umat.

Baso mengenang pengalaman saat diminta almarhum KH Sahal Mahfudh menyusun pidato iftitah dalam sebuah forum bersama pemerintah. Saat itu, KH Sahal secara tegas meminta agar pidato tersebut memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.

“Beliau mengajarkan bahwa tugas ulama bukan sekadar mendukung, tetapi juga mengingatkan dan mengoreksi ketika ada kebijakan yang keliru,” katanya.

Dalam pandangannya, sosok Rois Aam ideal harus memenuhi empat kriteria utama, yakni wara’ (menjaga diri dari orientasi duniawi), faqih (memiliki kedalaman ilmu agama dan fikih), muharrik (mampu menggerakkan umat), dan munazzim (memiliki kapasitas organisatoris).

“Jika Rois Aam tidak memiliki kapasitas keilmuan yang kuat, maka otoritas ulama akan melemah dan mudah terpinggirkan dalam pengambilan keputusan organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Gus Mustafid menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan warga Nahdliyin harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral demi kemajuan organisasi, bukan sebagai upaya memecah belah NU.

“Saya berharap kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari Nahdliyin yang ikut memberikan kontribusi konstruktif bagi perbaikan dan kemajuan PBNU di masa mendatang,” ujarnya.

Gus Mustafid menjelaskan bahwa berdasarkan Qanun Asasi yang dirumuskan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, terdapat tiga fondasi utama yang menjadi dasar perjuangan NU.

Pertama, otoritas ilmu dan keulamaan. Menurutnya, KH Hasyim Asy’ari menempatkan ilmu dan ulama sebagai fondasi utama dalam kehidupan organisasi.

Kedua, prinsip al-ittihad atau persatuan. Ia menegaskan bahwa berbagai perbedaan pandangan yang muncul di kalangan warga NU tidak boleh sampai menimbulkan perpecahan karena persatuan merupakan salah satu pilar utama organisasi.

“Ketegangan dan perbedaan pendapat boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai memutus tali persatuan yang menjadi warisan para pendiri NU,” katanya.

Ketiga, NU sebagai alat perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai agama, kemaslahatan sosial, dan kepentingan umat. Karena itu, NU tidak boleh direduksi menjadi sarana untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“NU adalah alat perjuangan. Organisasi ini dibangun untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan umat, bukan untuk menjadi tangga bagi kepentingan personal atau kelompok,” tegas Gus Mustafid.

Halaqah Kiai Muda NU Solo Raya menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya mengembalikan fungsi kepemimpinan ulama sebagai penjaga moral organisasi, memperkuat tradisi kritik yang konstruktif, serta menjaga persatuan Nahdliyin dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi menjelang Konferensi Besar NU mendatang.

DEPOK- Gabungan Pengasuh Pesantren Indonesia (GAPPI) menggelar HalaqahPesantren.Forum tersebut mempertemukan pengasuh pesantren, akademisi, dan perwakilan pemerintah untuk membahas penguatan peran pesantren dalam kemandirian ekonomidan pengelolaan zakat berbasis teknologi yang dilaksanakan diPesantrenCendikia Amanah Depok, kemarin.

Acara dihadiri oleh Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, serta Misha Nugraha Ramadhan, perwakilan Bank Indonesia dari Departemen Ekonomi Syariah. Hadir pula Ketua Umum GAPPI KH Cholil Nafis, yang memberikan arahan dan dorongan kepada pesantrenuntuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan usaha produktif.

Dalam forum tersebut, pengalaman Pesantren Cendikia Amanah menjadi perhatian peserta. Melalui koperasinya, pesantren ini mengembangkan budidaya sayuran hidroponik hingga menghasilkan pengiriman rutin sekitar 5 ton sayuran setiap bulan untuk jaringan pasar. Model pertanian berbasis teknologi tersebut melibatkan santri dalam seluruh proses budidaya, mulai dari penanaman, panen hingga pemasaran, dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pasar.

Cendikia Amanah saat ini juga sedang menyiapkan duplikasi program ekonomi tersebut ke pesantren anggota GAPPI lainnya, mencakup tiga model utama: budidaya hidroponik, pengembangan peternakan kambing, serta penguatan koperasi pesantren sebagai mesin ekonomi yang dikelola profesional. Melalui program pelatihan, pendampingan teknis, dan pola usaha berbagi hasil, GAPPI mendorong kolaborasi agar model yang terbukti berhasil dapat diterapkan secara luas.

Dr. Basnang Said menilai langkah tersebut sebagai bentuk aktualisasi nilai pendidikan Islam dalam konteks sosial modern, "Pesantren hari ini tidak hanya membentuk akhlak dan keilmuan santri, tetapi juga menciptakan ruang pemberdayaan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Model usaha produktif seperti hidroponik, peternakan, dan digitalisasi zakat adalah wujud aktualisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks sosial modern. Kemenag mendukung penuh gerakan kemandirian pesantren agar menjadi lokomotif ekonomi umat yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan,"ujarnnya.

Sementara itu, Bank Indonesia melihat pesantren sebagai bagian penting dalam penguatan ekonomi syariah nasional. Misha Nugraha Ramadhan menyampaikan bahwa pesantren memiliki basis sosial dan nilai spiritual yang kuat, sehingga dapat mencapai tujuan ekonomi dan sosial secara bersamaan, “Ekonomi syariah tumbuh kuat ketika dikembangkan dari akar budaya dan institusi keagamaan kita sendiri — dan pesantren adalah fondasi utamanya. Inisiatif seperti budidaya hidroponik, peternakan, dan ekosistem zakat digital menunjukkan bahwa pesantren mampu membangun model bisnis yang modern tanpa meninggalkan nilai spiritual. Bank Indonesia melihat peran pesantren sangat strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.”

Dalam kesempatan yang sama, KH Cholil Nafis menekankan perlunya kolaborasi antar pesantren untuk memperkuat peran ekonomi dan sosial secara kolektif.

“Pesantren memiliki modal sosial yang sangat besar—jaringan santri, alumni, dan masyarakat—yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi umat. Melalui koperasi, budidaya hidroponik, peternakan, hingga digitalisasi zakat, pesantren dapat menjalankan fungsi pemberdayaan tanpa meninggalkan identitas keilmuannya. GAPPI mendorong kolaborasi agar pesantren tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dan terhubung dalam ekosistem yang terukur dan transparan. Melalui LAZIA, kami ingin pesantren menjadi Unit Pengumpul Zakat yang profesional dan memiliki dampak sosial nyata di lingkungan masing-masing. Kemandirian pesantren bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga tentang masa depan pendidikan Islam yang mampu menjawab kebutuhan zaman,"ungkap KH Cholil Nafis

Momentum diskusi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Lembaga Amil Zakat Investa Amanah dan KlikZakat, pengembang platform zakat, infak, dan sedekah digital. Penandatanganan dilakukan oleh CEO KlikZakat, Yoga Rifai Hamzah dan Direktur LAZIA, Ust. Dr. Achmad Afif, M.EI. Melalui kerja sama ini, diluncurkan portal edukasi zakat lazia.org, serta platform penggalangan dana digital amanahzakat.lazia.org yang menawarkan kemudahan akses infak dan zakat secara transparan.

Halaqah Pesantren GAPPI di Depok mencerminkan upaya nyata pesantren dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan digitalisasi tata kelola zakat. Forum ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dan praktik pengembangan usaha produktif, yang diharapkan dapat diterapkan di lingkungan pesantren lainnya untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar.