Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengingatkan pentingnya peran konsumen dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal Indonesia.

“Salah satu peran konsumen itu adalah bagaimana kita menggunakan produksi dalam negeri dengan baik, tapi dengan syarat, dengan syarat adalah produksinya atau produknya mempunyai daya saing,” kata Budi di sela perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Jakarta, Minggu.

“Nah siapa yang bisa menjadikan produk ini mempunyai daya saing? Ya salah satunya konsumen, karena konsumen ini yang mengontrol, baik produk maupun jasa, semua bisa dikontrol oleh konsumen,” ujar dia menambahkan.

Dengan konsumen yang cerdas, ia menilai produsen lokal juga akan terpacu untuk membuat produk yang bagus. Selanjutnya, diharapkan dengan produk-produk yang berdaya saing, nantinya akan menekan laju masuknya produk impor.

“Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, maka otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti, ya, kita bisa menahan laju impor,” katanya.

Pria yang juga akrab disapa Busan itu mengatakan perlindungan konsumen harus beriringan dengan perlindungan produsen lokal sehingga ekosistem perdagangan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

“Kita terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait dan juga pelaku usaha. Kita kalau untuk melindungi konsumen, kita juga tidak bisa meninggalkan produsen, karena kita harus jalan bersama, kita tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Budi.

Oleh karena itu, ia menilai kolaborasi dari para pemangku kepentingan terkait mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat juga diperlukan untuk melindungi ekosistem tersebut.

“Kalau produsen itu bisa memberikan layanan yang baik, bisa memberikan produk yang baik, pasti dia akan semakin bagus. Ketika kita mempunyai daya saing, yang diuntungkan juga produsen, tidak hanya konsumen. Jadi dua-duanya berjalan, perlunya kolaborasi antara produsen, konsumen, dan semua institusi yang terkait,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara digital yang terintegrasi dalam skala nasional.

Bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026, Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan, sistem digital tersebut perlu untuk mengatasi tantangan akibat prosedur pelaporan yang berbelit hingga keterbatasan jangkauan lembaga penyelesaian sengketa.

“Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, digitalisasi sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa tersebut juga akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, salah satunya dalam aktivitas periklanan produk.

Ia menuturkan, saat ini praktik disinformasi dan iklan menyesatkan meningkat, mulai dari overclaim produk kosmetik, investasi bodong, hingga promosi produk adiktif yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak.

“Fenomena tersebut diperparah oleh masifnya penyebaran informasi melalui platform digital yang sulit dikendalikan. YLKI mendesak penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik periklanan yang merugikan konsumen,” ujarnya.

Selain praktik iklan yang tidak bertanggung jawab, perluasan penggunaan platform digital juga menimbulkan risiko penipuan (scam) serta pencurian data dan informasi pribadi.

Ia mengatakan, data YLKI menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan secara konsisten masuk dalam lima besar sumber pengaduan selama lima tahun terakhir, dengan mayoritas kasus terkait penipuan, pembobolan akun, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Fenomena tersebut, lanjut dia, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara lemahnya perlindungan data pribadi dengan meningkatnya kejahatan digital, termasuk yang terafiliasi dengan platform e-commerce (belanja online).

“Oleh karena itu, implementasi efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi prioritas, disertai pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi data konsumen,” imbuh Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026