Karena pasar itu luas jadi kita mencoba mencapai pasar global dan saya pikir kita memiliki keuntungan dari hal-hal yang unik yang bisa kita tunjukkan ke pasar global.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia (AGI) Shafiq Husein mengatakan pengembang game dari Indonesia memiliki keuntungan yang bisa diambil dari keunikan budaya lokal yang bisa mendorong pemasaran game lokal ke tingkat global.

“Karena pasar itu luas jadi kita mencoba mencapai pasar global dan saya pikir kita memiliki keuntungan dari hal-hal yang unik yang bisa kita tunjukkan ke pasar global,” kata Shafiq dalam acara diskusi panel MoU Coda dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Kamis.

CEO Gambir Studio ini mengatakan penikmat game di era saat ini lebih mencari game dari pengembang indie dibandingkan game AAA (Triple-A) dengan anggaran pengembangan dan pemasaran yang tinggi.

Namun, ia mengatakan pengembang game indie masih kesulitan menemukan pasar global karena keterbatasan dana untuk promosi, jika dibandingkan dengan industri game di Barat atau Eropa yang sudah memiliki standar dan ekosistem yang memudahkan mendapatkan akses ke pasar global.

Shafiq mengatakan dibutuhkan kolaborasi dari asosiasi dan pemerintah untuk memperbanyak akses pemasaran bagi pengembang lokal untuk bisa bersaing di acara internasional dan membuat program yang mendorong akses pasar lebih terbuka.

“Kita kekurangan akses pasar global, sekarang penerbit, investor, mereka sudah memiliki standar tersendiri untuk segalanya, tapi sebagai pengembang game lokal kita masih memiliki banyak studio baru yang muncul setiap bulan dan ada gap talenta spesialisasi,” katanya pula.

Ia juga mengatakan perlu ada akses pasar global dan pendanaan yang dapat mendukung keberlanjutan bisnis di industri game, serta pembuatan regulasi yang relevan seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat untuk membuat industri game Indonesia bertahan di tengah persaingan global.

AGI juga mendukung komitmen Kementerian Ekraf untuk membuat perusahaan game yang berkelanjutan di Indonesia, dengan melatih talenta industri game serta memberikan akses agenda internasional untuk memperkenalkan talenta pengembang game asal Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan transaksi digital yang dilakukan dalam platform monetisasi gim bisa perkuat ekspansi gim lokal ke global.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara platform monetisasi dan konten digital Coda dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Saya sangat mengapresiasi Coda yang membantu membukakan pintu karena ini adalah sistem plug-and-play jadi permainan apapun bisa masuk ke Coda, kemudian kita bisa akses ke pasar global," kata Irene di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kesempatan MoU ini juga akan membuka jalan bagi pengembang gim di Indonesia untuk bisa ekspansi karyanya ke ranah global melalui platform Coda.

Ia mengatakan platform pembayaran digital seperti Coda juga mampu mendatangkan keuntungan bagi negara yang datang dari industri kreatif khususnya gim.

"Apapun yang kita jual secara digital dan secara global, yang paling penting adalah adaptasi bagaimana kita bisa menerima keuntungan dari pelanggan potensial kita. Ini akan sangat sulit jika kita sebagai bisnis atau pengembang gim jika kita harus masuk ke negara demi negara untuk melihat bagaimana pembayaran bisa berdampak," kata Irene.

Irene mengatakan kolaborasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan private sector untuk mengembangkan industri gim, yang menurutnya Indonesia bukan hanya diisi oleh talenta gamers yang sudah menjuarai berbagai pertandingan tapi juga kreator gim yang jarang diketahui negara sendiri.

Ia mengatakan kementerian bersama dengan asosiasi terus mendorong pengembangan gim lokal untuk membuat konten yang menarik sesuai dengan genre pasar lokal.

Penandatanganan ini juga untuk memberikan pendalaman terkait pembuatan keputusan untuk membangun pengembang gim lokal agar bisa bersaing di industri internasional.

"Bersama sebagai negara, kita bisa lebih baik dalam mengalahkan seluruh dunia dengan permainan yang kita bangun karena saya percaya bahwa pengembang gim kita adalah top-notch," kata Irene.

Saat ini, Kementerian Ekraf terus melakukan aktivasi untuk memperkenalkan gim lokal seperti penempatan game corner di Bandara Terminal 2 dan 3 dan juga kolaborasi dengan hotel agar masyarakat bisa mengetahui permainan lokal baik digital maupun board game.

CEO Coda Shane Happach mengatakan Indonesia telah menjadi pasar yang potensial yang mana sekitar 20 persen pendapatan Coda datang dari pelanggan Indonesia.

Infrastruktur Coda juga akan mendukung komersialisasi yang bisa memaksimalkan 38 persen gim Indonesia di platform global.

"Kami telah membangun seksi untuk menemukan konten Indonesia yang bernama local favorites. Kami berharap untuk meningkatkan channel ini secara besar di masa depan yang termasuk sebagai bagian dari kolaborasi ini," kata Shane.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia meminta tambahan waktu untuk mematuhi aturan PP Tunas, khususnya dalam menjalankan fitur verifikasi di platform e-commerce. Sementara itu Asosiasi Game Indonesia (AGI) butuh kepastian bahwa regulasi PP Tunas tidak tumpang tindih.

Pemerintah memberikan batas waktu kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce, untuk mematuhi PP Tunas dengan menghadirkan fitur mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang andal. Tenggat waktu yang diberikan adalah hingga 27 Maret 2027. Namun, waktu tersebut dinilai belum cukup memadai untuk memenuhi kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) Budi Primawan, mengatakan penerapan fitur-fitur yang mendukung PP Tunas memerlukan waktu lebih lama. Menurutnya, tenggat waktu yang diberikan saat ini masih belum cukup.

“Sebenernya sih tidak cukup, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, dikutip Sabtu(16/5/2026).

Saat ini, untuk mengikuti aturan PP Tunas, Budi mengatakan pihaknya masih mempelajari pengaturan yang tepat serta melakukan sejumlah penyesuaian dari sisi bisnis. Dia menjelaskan platform-platform e-commerce tengah sibuk melakukan assessment sesuai permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam rangka implementasi PP Tunas.

Tidak hanya itu, Budi juga menjelaskan e-commerce juga sudah menerapkan beberapa langkah untuk mendukung implementasi PP Tunas, salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pencantuman batas usia minimum dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform.

Beberapa platform menetapkan usia minimal 13 tahun untuk menjadi pengguna. Tujuannya adalah mencegah anak-anak menggunakan layanan e-commerce secara bebas.

Namun demikian, dia mengakui hingga saat ini belum ada penerapan KYC (Know Your Customer) secara ketat untuk pengguna biasa atau pembeli.

“Yang jadi kami perketat itu biasanya sekarang penjual. Jadi penjual itu misalnya mau jadi jual harus punya nama yang sesuai KTP dan rekeningnya harus sama KTP. Jadi kita beranggapan bahwa bank juga sudah melakukan KYC juga,” ujar Budi.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Game Indonesia, Shafiq Husein, menilai kehadiran regulasi baru tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan pengembang gim nasional. Dia mengatakan industri gim Indonesia saat ini sedang tumbuh pesat sebagai bagian dari ekonomi kreatif digital.

Menurut dia, pengembang gim pada dasarnya mendukung upaya pengurangan adiksi dan perlindungan anak. Namun, implementasi regulasi perlu mempertimbangkan realitas industri digital yang berkembang cepat.

“Karena ini digital gitu. Seperti yang kita ketahui bersama perkembangan digital itu walaupun paling terakhir masuknya dibandingkan dengan film, dengan musik. Cuman perkembangannya itu paling cepat,” ujarnya.

Shafiq menilai gim selama ini kerap diposisikan negatif di ruang publik, padahal industri tersebut juga melahirkan banyak talenta kreatif di berbagai daerah.

Dia menilai tambahan lapisan regulasi dapat menjadi tantangan baru bagi pengembang lokal. Sebelum PP Tunas diterapkan, industri gim juga telah diwajibkan menyesuaikan diri dengan IGRS yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan.

“Sebenarnya dengan adanya IGRS kita sudah menambahkan satu layer lagi,” ujarnya.

Menurut dia, situasi tersebut membuat sebagian pengembang mulai mempertimbangkan pasar luar negeri dibandingkan Indonesia. Dia menilai dampak jangka panjangnya dapat membuat pengembang lokal tidak lagi melihat Indonesia sebagai pasar utama.

Shafiq juga mengungkapkan bahwa pelaku industri asing mulai mempertanyakan kepastian implementasi PP Tunas.

“Kalau di asosiasi sudah banyak yang dari luar sudah mulai ketok pintu ke kita gitu, kayak ini bagaimana kelanjutannya,” katanya.

Menurutnya, informasi teknis mengenai implementasi regulasi masih terbatas di kalangan industri.

“Jadi kabarnya masih simpang siur sekali di luar, sedangkan informasi yang turun ke kami juga memang masih lumayan minim untuk itu,” ujarnya.