Bagi kami, pemulihan bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga memulihkan kembali harapan

Jakarta (ANTARA) - BUMN Nindya Karya mengerahkan alat berat untuk memulihkan infrastruktur yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Bagi kami, pemulihan bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga memulihkan kembali harapan,” ucap Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prioritas di lapangan adalah pembukaan akses jalan yang tertutup akibat longsor dan banjir bandang, seperti yang dilakukan di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, serta di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Langkah ini krusial untuk memulihkan mobilitas warga dan memperlancar distribusi logistik dan bantuan.

Selain pembukaan akses jalan, upaya pembersihan material lumpur juga dilakukan di jalur Sungai Liput–Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang.

Untuk mendukung operasi tersebut, Nindya Karya mengerahkan sejumlah besar alat berat di berbagai lokasi terdampak.

Data per 11 Desember 2025 menunjukkan bahwa di Aceh, dikerahkan 2 unit Wheel Loader, 6 unit Dump Truck, 1 unit Excavator dan 1 unit Backhoe Loader.

Di Sumatera Utara, 2 unit Wheel Loader dan 1 unit Dump Truck dioperasikan. Sementara itu, di Sumatera Barat, disiapkan 3 unit Excavator, 1 unit Wheel Loader, dan 1 unit Tangki BBM, dengan dukungan depo alat berat di Kota Padang.

Kerja nyata dalam infrastruktur mencakup pengerukan sungai untuk normalisasi dan pembuatan tanggul guna mengurangi potensi banjir.

Contohnya adalah pembersihan akses dan pembuatan Tanggul Sungai Aek Garoga, serta Normalisasi Sungai Aek Garoga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Di lokasi yang sama, dilakukan juga pengalihan akses di Sungai Siasis. Upaya pengerukan saluran resapan juga dilakukan di Kabupaten Pidie, Aceh.

Selain fokus pada pemulihan infrastruktur, Nindya Peduli turut mendirikan Posko Bantuan & Dapur Umum di lokasi terdampak.

Di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, didirikan Posko Nindya Peduli dan Dapur Umum untuk menyediakan makanan hangat bagi warga.

Posko Logistik juga didirikan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bantuan non-fisik yang disalurkan mencakup penyediaan logistik dan sembako, baju layak pakai, serta penyerahan bantuan kasur.

Selain itu, Nindya Karya juga memasang Toren Air Bersih di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga untuk memastikan ketersediaan sarana air bersih.

“Melalui penyaluran bantuan sembako, pelayanan di posko dan dapur umum, hingga kerja nyata di lapangan, kami berupaya memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” ujar Firmansyah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra, kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY itu mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul, dan air baku, infrastruktur air bersih serta sanitasi (cipta karya), serta prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah, dan rumah ibadah.

Menurut AHY, perhitungan rinci masih terus diperbarui seiring pemutakhiran data kerusakan di lapangan sehingga nilai kebutuhan anggaran berpotensi berubah mengikuti hasil asesmen teknis di masing-masing lokasi terdampak.

“Ini perhitungan awal yang masih bisa berkembang, agar kita punya gambaran kebutuhan anggaran sehingga proses pemulihan bisa disiapkan sejak dini,” ujar dia.

Lebih lanjut, AHY mengatakan pemerintah akan mengkaji berbagai sumber pendanaan agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan paralel dengan penanganan darurat yang masih berlangsung di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika fase tanggap darurat mulai beralih, rencana dan pembiayaan pemulihan sudah siap sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian perbaikan infrastruktur dan rumah mereka,” kata AHY.

Di sisi permukiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara menyampaikan terdapat sekitar 112.551 unit rumah terdampak di tiga provinsi yang akan ditangani melalui kombinasi perbaikan, pembangunan kembali, dan relokasi ke kawasan yang lebih aman.

“Data kerusakan kami bagi menjadi kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut. Biaya penanganannya tentu berbeda-beda, sehingga kami perlu memastikan datanya benar-benar sama dulu sebelum menyusun rencana anggaran dan teknis rekonstruksi,” kata Ara.

Ia menegaskan survei lapangan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah dan kebutuhan relokasi memerlukan waktu karena mencakup ratusan ribu unit, sekaligus penentuan lokasi relokasi dan skema pembangunan rumah baru di lahan yang aman.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025