SULTRA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menunjukkan keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu ditandai dengan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Sultra, dan Pemprov Sultra yang digelar pada di Gedung Set A Kantor DPRD Sultra, Kendari Rabu, 6 Mei 2026.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmen kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Rapat ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga antikorupsi. Inisiasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini diharapkan mampu mendorong langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya.

ASR menegaskan korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan ancaman serius yang dapat menghambat kemajuan daerah. “Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya, Jumat (8/5/2026).

ASR menambahkan seluruh program pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan.

Lihat video: Kadin Sultra Sukses Galar Rapimprov di Kendari



“Seluruh program pembangunan daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmennya, ASR juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk konsisten menjalankan arahan dari KPK agar setiap kegiatan terhindar dari praktik yang melanggar aturan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada KPK yang terus mendampingi daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya

ASR berharap rapat koordinasi ini dapat menciptakan kesamaan persepsi dan langkah nyata antarlembaga. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK menjadi kunci utama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rapat ini menjadi momentum berharga bagi Sultra untuk terus meningkatkan akuntabilitas publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.