Meskipun tidak banyak menghasilkan kesepakatan, Indonesia tetap memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam KTM Ke-14

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) resmi ditutup di Younde, Kamerun (30/3), dengan kesepakatan sejumlah isu.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendag sekaligus Ketua Delegasi RI pada KTM Ke-14 Johni Martha menyampaikan bahwa sejumlah isu yang disepakati antara lain program kerja untuk small vulnerable economies, subsidi perikanan, dan proposal G-90 untuk Special and Differential Treatment (SNDT) terkait Technical Barriers To Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS).

"Namun, pertemuan kali ini belum mencapai konsensus untuk beberapa isu penting, seperti reformasi WTO, pertanian dan perpanjangan moratorium bea masuk elektronik yang seyogianya akan berakhir akhir Maret 2026," ujar Johni melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Meskipun tidak banyak menghasilkan kesepakatan, Indonesia tetap memperjuangkan kepentingan
Indonesia dalam KTM Ke-14. Terkait subsidi perikanan, telah tercapai konsensus Ministerial Decision setelah Indonesia menyampaikan pernyataan nasional (national statement) yang tercatat resmi sebagai dokumen KTM Ke-14 WTO.

Sebagai negara kepulauan dan negara maritim terbesar di dunia, kata Johni, Indonesia terus mendukung perikanan yang berkelanjutan dengan mengeliminasi harmful subsidies dan juga untuk menjalani perundingan Fisheries tahap 2 without prejudice pada hak dan kewajibannya, di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), terutama terkait kedaulatan coastal state.

Selain itu, pernyataan juga mencakup pengakuan bahwa sengketa terkait governance of the ocean dalam Fisheries 2 bisa tunduk pada yurisdiksi International Tribunal for Law of The Sea (ITLOS).

Terkait isu pertanian, Indonesia tetap memperjuangkan agar perundingan pertanian dapat segera dimulai, khususnya untuk isu cadangan pangan pemerintah (Public Stockholding /PSH).

Indonesia juga berperan aktif dalam pertemuan tingkat Menteri Cairns Group yang menyepakati pernyataan bersama yang menekankan pada pemotongan terhadap subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan di sektor pertanian.

Johni menyampaikan pembahasan isu-isu yang belum mencapai kesepakatan di Yaounde, disepakati untuk dibahas lebih lanjut di Jenewa dan akan tetap menjadi "Paket Kesepakatan Yaounde".

Sementara itu, isu moratorium bea masuk elektronik dan moratorium TRIPS Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) juga perlu mendapat perhatian khusus mengingat bahwa kedua moratorium ini semestinya habis masa berlakunya jika tidak memperoleh mandat perpanjangan pada KTM Ke-14 WTO di Yaounde.

Dengan adanya perpanjangan masa KTM Ke-14 WTO ke Jenewa, lanjut Johni, rencananya akan dilakukan pembahasan mengenai pemberlakuan ketentuan interim kedua moratorium ini (perpanjangan sementara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026