JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) mengajukan permohonan tambahan anggaran Rp516,4 miliar. Pengajuan ini dilayangkan menyusul pagu indikatif PPATK tahun 2027 yang disetujui hanya sebesar Rp253,3 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap, tambahan anggaran bertujuan memperkuat program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta analisis transaksi di sektor perjudian.

"Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami untuk menyampaikan usul tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar 516,4 miliar yang sekiranya dapat dipenuhi pada tahap penetapan pagu anggaran di bulan Juli 2026," kata Ivan saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Tambahan anggaran dibutuhkan untuk dua program utama PPATK. Pertama, program dukungan manajemen internal sebesar Rp106,1 miliar. Anggaran akan digunakan untuk pengelolaan manajemen internal, biaya operasional perkantoran, dan belanja pegawai.

Kedua, tambahan anggaran untuk program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) sebesar Rp410,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan strategis.

"Satu, pelaksanaan analisis transaksi dan pemeriksaan PPATK. Kedua, pengelolaan data pelaporan dan pengawasan kepatuhan pihak pelapor PPATK. Ketiga, pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan internasional TPPU, TPPT, dan PPSPM," ujarnya.

PPATK juga membutuhkan tambahan anggaran untuk penyusunan strategi dan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pengelolaan teknologi informasi PPATK, penguatan bidang hukum dan regulasi, serta pendidikan dan pelatihan antipencucian uang.

Ivan menjelaskan, PPATK mengajukan total kebutuhan anggaran 2027 sebesar Rp769,8 miliar. Namun, Kementerian Keuangan dan Bappenas menetapkan pagu indikatif sebesar Rp253,3 miliar.

"PPATK menegaskan komitmen untuk senantiasa mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Mensesneg Prasetyo Hadi di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini. Pertemuan tersebut membahas pengawasan terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” tulis akun Instagram @Sekretariat.kabinet dikutip Minggu (3/5/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

“Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujar dia.

Presiden Prabowo menegaskan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dieksekusi tepat waktu.

Lihat video: KADO SPESIAL PRABOWO! Bantuan Subsidi Upah Cair untuk 15 Juta Pekerja Indonesia



“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” jelas dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2025 dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit).

Pemeriksaan ini berfokus pada pengendalian intern yang mencakup pengendalian tingkat entitas termasuk pengendalian atas pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian tingkat transaksi.

“Selain itu, fokus pemeriksaan lainnya meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, temuan berulang, peristiwa yang berindikasi kecurangan, serta pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pengelolaan persediaan, sistem informasi, dan pengelolaan barang,” ucap Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas LK PPATK Tahun 2025, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Anggota II BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam kerangka hukum tersebut, pihaknya akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, BPK turut bakal menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daniel juga menekankan pentingnya pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan secara tepat waktu dan lengkap. Menurut dia, data dan dokumen tersebut merupakan bukti pendukung yang diperlukan pemeriksa BPK untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan serta keandalan sistem pengendalian intern.

"Kami mengharapkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dari PPATK untuk mewujudkan sinergi yang efektif, sehingga pemeriksaan BPK dapat terlaksana sesuai target waktu yang ditetapkan," ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan perputaran dana Judi Online (Judol) hingga triwulan keempat 2025, mencapai Rp155 triliun. Jumlah tersebut menurun ketimbang 2024.

"Kalau dilihat tahun lalu Rp359 triliun. Sekarang sampai tengah triwulan keempat, kita sudah berhasil menekan sampai Rp155 triliun. Jadi perputaran sekarang itu di angka 155 triliun," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana di kantornya, Selasa (4/11/2025).

Nominal Rp155 triliun masih memungkinkan untuk bertambah. Sebab masih ada dua bulan lagi untuk menutup tahun 2025. "Kalau dibandingkan tahun lalu, kan 12 penuh itu 359, nah sekarang sudah hampir bulan ke-12, kita berhasil kita tekan sampai Rp155 triliun," kata Ivan.

Ivan menambahkan nilai deposit Judol tahun ini juga mengalami penurunan. Sepanjang 2024 nilai deposit Judol mencapai Rp51 triliun, sementara 2025 baru Rp24 triliun. "Deposit kalau tahun lalu itu Rp51 triliun, masyarakat yang deposit, sekarang sudah bisa kita tekan sampai Rp24 triliun," kata Ivan.

PPATK berkomitmen menurunkan perputaran uang Judol dan mencegah masyarakat melakukan deposit di perjudian daring dengan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga. Langkah ini juga sebagai upaya mewujudkan asta cita presiden Prabowo Subianto.

"Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden terkait dengan Asta cita dan bagaimana kita menjaga dampak sosial judi online kepada publik kita," ujarnya.