Bisnis.com, JAKARTA — Evaluasi atas keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) kini berpotensi dibayangi oleh polemik Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Untuk diketahui, FATF adalah organisasi multilateral yang fokus pada penetapan standar internasional untuk anti pencucian uang, serta penanggulangan pendanaan terorisme dan proliferasi. Indonesia resmi menjadi anggota penuh pada Oktober 2023, setelah menjadi negara G20 terakhir yang resmi bergabung.

Kini, polemik UU P2SK yang baru berpotensi memengaruhi proses evaluasi berkala keanggotaan Indonesia di FATF. Sebab, sejumlah klausul di Omnibus Law Sektor Keuangan ini dipandang berbagai kalangan bisa memicu risiko modus pencucian uang dari modal asing yang masuk ke Tanah Air.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui pihaknya terus membahas perkembangan mengenai UU P2SK secara internal. Dia tidak menampik polemik ini bisa turut membayangi posisi keanggotaan tetap Indonesia ke depannya.

"Kami bahas terus di internal mengenai hal ini termasuk dampaknya dari persepsi FATF karena posisi kita sebagai anggota tetap FATF," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Pada wawancara dengan Bisnis akhir 2023 lalu, Ivan menjelaskan bahwa terdapat proses panjang yang dilalui Indonesia untuk meraih kursi keanggotaan FATF. Tahapannya yakni menjalani Mutual Evaluation Review (MER) untuk menguji kepatuhan dan efektivitas rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APU PPT PPSPM) di Indonesia.

Pada Oktober 2023, 39 negara lalu resmi secara aklamasi menyetujui keanggotaan Indonesia berdasarkan seluruh penilaian yang dilakukan sembilan negara contact group. Namun, keanggotaan ini akan terus dievaluasi secara berkala.

Ivan menyebut FATF akan melakukan evaluasi atas kepatuhan Indonesia memenuhi berbagai standarisasi organisasi tersebut pada 2029. Indonesia akan menjalani lagi mekanisme MER oleh FATF, bahkan beberapa negara anggota lain akan hadir langsung dalam ke Tanah Air.

Untuk itu, pemberlakuan UU P2SK diantisipasi oleh PPATK sejak dini dengan koordinasi lintas lembaga. Sebab, UU sapu jagat sektor keuangan ini dipastikan bakal menjadi perhatian FATF.

"Tentunya akan menjadi salah satu concern FATF ke depan. Penjelasan komprehensif dan menyeluruh akan kami jelaskan mengenai semua aspek kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional yang telah dikeluarkan oleh FATF," terang Ivan.

Perkembangan penilaian kepatuhan Indonesia dalam standarisasi FATF terbaru dituangkan dalam laporan bertajuk 'Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures:3rd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-rating', yang terbit Juni 2026 lalu.

Indonesia berhasil meningkatkan peringkat kepatuhan terhadap Rekomendasi 6 FATF dari sebelumnya Partially Compliant (PC) menjadi Compliant (C). Capaian ini menjadi pengakuan internasional atas penguatan kerangka hukum dan kebijakan Indonesia dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme.

Rekomendasi 6 FATF mengatur penerapan Targeted Financial Sanctions (TFS) sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), khususnya Resolusi 1267 dan 1373, yang bertujuan mencegah aliran dana kepada individu maupun organisasi yang terlibat dalam aktivitas terorisme.

UU P2SK

Beberapa pasal yang dinilai sejumlah kalangan berpotensi memicu ekses negatif adalah pusat finansial internasional Indonesia, serta penerbitan surat utang khusus Danantara yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Pendirian pusat finansial dinilai berbagai kalangan bisa memicu lahirnya suaka pajak di Tanah Air, sebagaimana yang dibangun di Singapura, Hong Kong, maupun Uni Emirat Arab (UEA). Sementara itu, berbagai kalangan menyoroti penerbitan surat utang khusus Danantara yang memberikan perlindungan khusus bagi investornya dari tuntutan pidana hingga gugatan perdata.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai dua kebijakan yang tertuang di UU P2SK ini bisa memicu terciptanya surga pencucian uang di Indonesia.

"Ini adalah kebijakan yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan Indonesia menjadi surga pencucian uang," terangnya kepada Bisnis.

Dari sisi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond, Wijayanto mengkhawatirkan perlindungan negara terhadap investor obligasi tersebut justru sekadar memberikan proteksi atas korupsi dan kejahatan keuangan yang dilakukan.

Apalagi, UU tersebut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

"Yang kami khawatirkan adalah uang-uang hasil bisnis ilegal dan korupsi yang selama ini disimpan di gudang-gudang, akan dicuci juga," tuturnya.

Sejalan dengan surat utang ini, pembentukan pusat finansial turut dikhawatirkan semakin melanggengkan ekosistem pencucian uang di Tanah Air.

Pusat finansial dengan konsep kawasan ekonomi khusus (KEK) ini rencananya akan mencakup family office, pengelola dana pensiun maupun venture, hingga sovereign wealth fund (SWF) sehingga bisa menarik minat investor asing.

"Jika Family Office jadi dibentuk di Bali, maka ekosistem pencucian uang akan lengkap. Uang haram milik WNI dan WNA dari luar negeri, masuk Bali lewat Family Office, lalu dicuci lewat Obligasi Merah Putih ini. Sayang sekali, kepulauan Indonesia akan sama dengan kepulauan Mauritius, menjadi surga pencucian uang," pungkasnya.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) mengajukan permohonan tambahan anggaran Rp516,4 miliar. Pengajuan ini dilayangkan menyusul pagu indikatif PPATK tahun 2027 yang disetujui hanya sebesar Rp253,3 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap, tambahan anggaran bertujuan memperkuat program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta analisis transaksi di sektor perjudian.

"Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami untuk menyampaikan usul tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar 516,4 miliar yang sekiranya dapat dipenuhi pada tahap penetapan pagu anggaran di bulan Juli 2026," kata Ivan saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Tambahan anggaran dibutuhkan untuk dua program utama PPATK. Pertama, program dukungan manajemen internal sebesar Rp106,1 miliar. Anggaran akan digunakan untuk pengelolaan manajemen internal, biaya operasional perkantoran, dan belanja pegawai.

Kedua, tambahan anggaran untuk program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) sebesar Rp410,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan strategis.

"Satu, pelaksanaan analisis transaksi dan pemeriksaan PPATK. Kedua, pengelolaan data pelaporan dan pengawasan kepatuhan pihak pelapor PPATK. Ketiga, pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan internasional TPPU, TPPT, dan PPSPM," ujarnya.

PPATK juga membutuhkan tambahan anggaran untuk penyusunan strategi dan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pengelolaan teknologi informasi PPATK, penguatan bidang hukum dan regulasi, serta pendidikan dan pelatihan antipencucian uang.

Ivan menjelaskan, PPATK mengajukan total kebutuhan anggaran 2027 sebesar Rp769,8 miliar. Namun, Kementerian Keuangan dan Bappenas menetapkan pagu indikatif sebesar Rp253,3 miliar.

"PPATK menegaskan komitmen untuk senantiasa mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5).

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang. Ketiganya membahas evaluasi transaksi keuangan.

"Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Minggu (3/5).

Teddy menjelaskan pertemuan ketiganya merupakan agenda rutin bulanan untuk membahas pengawasan ketat aliran keuangan pemerintah. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

[Gambas:Instagram]

"Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah. Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," kata Teddy.

Prabowo menyatakan anggaran negara yang berasal dari uang rakyat harus tepat sasaran. Ia juga menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," pungkas Teddy.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Mensesneg Prasetyo Hadi di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini. Pertemuan tersebut membahas pengawasan terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” tulis akun Instagram @Sekretariat.kabinet dikutip Minggu (3/5/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

“Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujar dia.

Presiden Prabowo menegaskan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dieksekusi tepat waktu.

Lihat video: KADO SPESIAL PRABOWO! Bantuan Subsidi Upah Cair untuk 15 Juta Pekerja Indonesia



“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” jelas dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2025 dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit).

Pemeriksaan ini berfokus pada pengendalian intern yang mencakup pengendalian tingkat entitas termasuk pengendalian atas pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian tingkat transaksi.

“Selain itu, fokus pemeriksaan lainnya meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, temuan berulang, peristiwa yang berindikasi kecurangan, serta pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pengelolaan persediaan, sistem informasi, dan pengelolaan barang,” ucap Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas LK PPATK Tahun 2025, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Anggota II BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam kerangka hukum tersebut, pihaknya akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, BPK turut bakal menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daniel juga menekankan pentingnya pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan secara tepat waktu dan lengkap. Menurut dia, data dan dokumen tersebut merupakan bukti pendukung yang diperlukan pemeriksa BPK untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan serta keandalan sistem pengendalian intern.

"Kami mengharapkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dari PPATK untuk mewujudkan sinergi yang efektif, sehingga pemeriksaan BPK dapat terlaksana sesuai target waktu yang ditetapkan," ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir hampir 30 ribu rekening terindikasi judi online (judol).

"Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 29.906 rekening," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (7/11).

Dian mengatakan jumlah rekening tersebut bertambah dibandingkan 27 ribu rekening pada bulan lalu. Data rekening itu berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"(OJK) melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan serta melakukan enhanced due diligence," kata Dian.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap total transaksi judol sejak Januari hingga Oktober 2025 mencapai Rp155 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut meskipun masih tinggi, jumlah itu jauh lebih rendah hingga 56 persen dari transaksi judi online pada 2024 yang menembus Rp359 triliun.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, 12 (bulan) penuh itu Rp359 Triliun. Sekarang sudah hampir bulan ke-12, kita berhasil tekan sampai Rp155 triliun," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (4/11).

Selain nilai transaksi, Ivan mengatakan nilai deposit yang disetorkan para pemain judi online juga berhasil ditekan.

Ia menyebut, tahun lalu, nilai deposit mencapai Rp51 triliun akan tetapi sekarang sudah menyusut menjadi Rp24 triliun pada Oktober 2025.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan perputaran dana Judi Online (Judol) hingga triwulan keempat 2025, mencapai Rp155 triliun. Jumlah tersebut menurun ketimbang 2024.

"Kalau dilihat tahun lalu Rp359 triliun. Sekarang sampai tengah triwulan keempat, kita sudah berhasil menekan sampai Rp155 triliun. Jadi perputaran sekarang itu di angka 155 triliun," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana di kantornya, Selasa (4/11/2025).

Nominal Rp155 triliun masih memungkinkan untuk bertambah. Sebab masih ada dua bulan lagi untuk menutup tahun 2025. "Kalau dibandingkan tahun lalu, kan 12 penuh itu 359, nah sekarang sudah hampir bulan ke-12, kita berhasil kita tekan sampai Rp155 triliun," kata Ivan.

Ivan menambahkan nilai deposit Judol tahun ini juga mengalami penurunan. Sepanjang 2024 nilai deposit Judol mencapai Rp51 triliun, sementara 2025 baru Rp24 triliun. "Deposit kalau tahun lalu itu Rp51 triliun, masyarakat yang deposit, sekarang sudah bisa kita tekan sampai Rp24 triliun," kata Ivan.

PPATK berkomitmen menurunkan perputaran uang Judol dan mencegah masyarakat melakukan deposit di perjudian daring dengan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga. Langkah ini juga sebagai upaya mewujudkan asta cita presiden Prabowo Subianto.

"Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden terkait dengan Asta cita dan bagaimana kita menjaga dampak sosial judi online kepada publik kita," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap total transaksi judi online hingga Oktober 2025 mencapai Rp155 triliun.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan jumlah itu berhasil ditekan hingga 56% dari transaksi judi online pada 2024 sebanyak Rp359 triliun.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, kan 12 penuh itu Rp359, nah sekarang sudah hampir bulan ke-12, kita berhasil kita tekan sampai Rp155 triliun," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Di samping itu, Ivan juga mengemukakan angka deposit pemain judi online di Indonesia juga berhasil ditekan dari yang tadinya mencapai Rp51 triliun. Kini, biaya untuk judi online bisa menyusut mencapai Rp24 triliun pada Oktober 2025.

"Deposit kalau tahun lalu itu Rp51 triliun, masyarakat yang deposit, sekarang sudah bisa kita tekan sampai Rp24 triliun," imbuhnya.

Ivan mengemukakan bahwa perputaran uang dari praktik haram itu berhasil ditekan berkat kolaborasi antar stakeholder terkait.

Selain itu, pemberantasan judi online ini juga menjadi fokus pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, judi online ini memberikan banyak dampak negatif bagi masyarakat.

"Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden terkait dengan Astacita dan bagaimana kita menjaga dampak sosial judi online kepada publik kita," pungkasnya.