Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019

PADA Februari 2026, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional tercatat mencapai 111,86%, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Artinya, setiap bulan BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp111,86 untuk setiap Rp100 iuran yang diterima. Februari 2026 saja, pendapatan iuran sebesar Rp29,26 triliun harus berhadapan dengan beban klaim Rp32,73 triliun. Selisih Rp3,47 triliun yang harus ditambal dari cadangan dana yang semakin tipis.

Ini bukan anomali sesaat. Ini adalah tren yang merayap dengan konsistensi mengkhawatirkan: 104,72% pada 2023, naik menjadi 105,78% pada 2024, lalu 107,69% pada 2025, dan kini menembus 111,86%. Setiap tahun, lubang itu semakin melebar, sementara cadangan yang tersedia untuk menutupnya semakin menyempit.

Aset bersih DJS yang pada 2022 sempat mencapai Rp56,67 triliun, telah menyusut menjadi Rp49,52 triliun pada akhir 2024. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan, jika tidak ada perubahan kebijakan, ketahanan DJS dapat menjadi negatif mulai 2026, dengan proyeksi defisit akumulatif bisa melampaui Rp58 triliun. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit tahunan BPJS Kesehatan berpotensi mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun per tahun.

Memahami Anatomi Krisis

Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita perlu melihat tiga tekanan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, lonjakan utilisasi yang bersifat struktural. Selama satu dekade terakhir, program Jaminan Kesehatan (JK) atau yang lebih familier dengan sebutan JKN berhasil mengubah perilaku kesehatan masyarakat Indonesia secara fundamental.

Warga yang sebelumnya menahan diri berobat karena biaya, kini datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan lebih leluasa. Ini adalah keberhasilan program, sekaligus tekanan pada sisi keuangannya. Biaya jaminan kesehatan yang pada 2019 sebesar Rp108 triliun diproyeksikan melampaui Rp200 triliun pada 2025, bertumbuh hampir dua kali lipat dalam enam tahun.

Kedua, beban penyakit katastropik yang terus membengkak. Gagal ginjal saja telah menguras Rp13 triliun dari kas JKN sepanjang 2025, dengan pasien yang membutuhkan cuci darah dua hingga tiga kali seminggu seumur hidup. Belum lagi jantung koroner, kanker, stroke, thalasemia, diabetes, dan sirosis hati, secara bersama-sama menyerap porsi terbesar pembiayaan. Jauh melampaui perkiraan dalam desain awal program.

Ketiga, rendahnya keaktifan dan tingginya tunggakan peserta mandiri. Per Februari 2026, terdapat 58,32 juta peserta yang tidak aktif, sebagian besar berasal dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta mandiri yang menunggak iuran. Fenomena adverse selection, di mana seseorang mendaftar hanya ketika sakit, lalu berhenti membayar ketika sehat, menggerogoti prinsip gotong royong yang menjadi ruh program ini.

Risiko Nyata bagi Warga

Gagal bayar BPJS Kesehatan bukan ancaman abstrak. Ia memiliki wajah yang konkret: rumah sakit dan fasyankes lain menunda pembelian obat dan alat medis karena menunggu pembayaran klaim yang terlambat, perusahaan farmasi mengurangi produksi dan menunda distribusi karena menunggu pembayaran dari rumah sakit, dokter dan perawat frustrasi karena ketidakpastian operasional, pasien tidak mendapat layanan optimal karena fasilitas kesehatan mengalami masalah likuiditas, dan seterusnya.

Kisah nyata di atas pernah kita alami. Antara 2014 dan 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit berulang yang berujung pada keterlambatan pembayaran ke rumah sakit, penolakan pasien di sejumlah fasilitas, dan krisis kepercayaan terhadap sistem. Situasi itu baru terstabilkan setelah kenaikan iuran pada 2020.

Kini, dengan rasio klaim yang lebih tinggi dan cadangan DJS yang lebih tipis, risiko itu kembali mengancam dan kali ini dalam skala yang lebih besar, karena basis kepesertaan juga jauh lebih besar. Jika krisis keuangan JKN tidak ditangani serius, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang paling bergantung pada program ini: warga miskin, penderita penyakit kronis, dan keluarga yang tidak memiliki pilihan lain.

Intervensi yang Tidak Dapat Ditunda

Solusi untuk krisis finansial JKN tidak sederhana dan tidak ada satu langkah ajaib yang menyelesaikan semuanya. Namun ada beberapa intervensi yang tidak dapat ditunda. Pertama, penyesuaian iuran PBI perlu segera dikaji secara serius. Iuran PBI yang saat ini sebesar Rp42.000 per orang per bulan sudah tidak lagi mencerminkan biaya riil pelayanan kesehatan.

DJSN telah merekomendasikan kenaikan ke sekitar Rp70.000. Kenaikan ini memang akan menambah beban APBN, namun konsekuensi dari tidak menaikkannya, erosi cadangan DJS yang tidak terkendali, jauh lebih mahal dalam jangka panjang.

Kedua, mengimplementasikan strategi pembelian layanan kesehatan yang cerdas (strategic health purchasing) secara masif. BPJS Kesehatan memiliki posisi tawar sebagai pembeli tunggal terbesar di pasar kesehatan Indonesia. Kekuatan itu belum sepenuhnya digunakan untuk menegosiasikan harga obat, alat medis, dan lainnya secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas.

Ketiga, program promotif dan preventif harus mendapat porsi investasi yang lebih besar. Mencegah seseorang jatuh sakit jauh lebih efisien daripada membiayai pengobatannya. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pencegahan obesitas, diabetes, hipertensi, sakit jantung, strok, akan menghemat puluhan rupiah biaya klaim penyakit katastropik di masa depan.

Preventif dapat dilakukan oleh: keluarga, sekolah, masyarakat, dan terutama pemerintah. Pemerintah mampu membuat regulasi untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang dapat membahayakan kesehatan warganya, seperti: gula, garam, dan lemak (GGL).

Secara spesifik dapat mengenakan cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Dengan prinsip, primum non nocere atau first, do no harm (pertama-tama, jangan merugikan atau jangan membahayakan). Setelah itu, pemerintah menciptakan ekosistem terbaik untuk terwujudnya pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Keempat, keaktifan peserta mandiri harus ditingkatkan melalui kombinasi insentif dan kemudahan. Model diskon iuran parsial yang berhasil diterapkan BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dapat diadaptasi untuk mendorong keaktifan peserta mandiri JKN.

Kelima, revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi BPJS Kesehatan dalam manajemen aset dan likuiditas, sekaligus memperkuat transparansi pelaporan keuangan hingga ke tingkat daerah.

Catatan Akhir: Keberhasilan yang Tidak Boleh Disia-siakan

JKN adalah program jaminan sosial terbesar yang pernah dijalankan negeri ini. Dalam satu dekade, ia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem perlindungan kesehatan berbasis solidaritas sosial dalam skala yang bahkan membuat banyak negara berdecak kagum.

Keberlanjutan program JKN bukan sekadar urusan kementerian/lembaga, aktuaria, dan neraca keuangan semata, tapi juga menjadi urusan dan harapan seluruh warga yang menjadi peserta. Mengapa? Karena JKN adalah pertaruhan moral bangsa: apakah kita serius mempertahankan janji konstitusional bahwa setiap warga berhak atas layanan kesehatan, atau kita akan membiarkannya runtuh karena keengganan mengambil keputusan yang boleh jadi tidak populer namun sangat perlu.

Sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan JKN di ujung tanduk. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di neraca BPJS, melainkan kesehatan, martabat, dan masa depan ratusan juta pesertanya. Wallahu a'lam bish-shawab.