Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjelaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dalam seleksi atau penapisan.

Menpan RB, Rini Widiyantini menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengkurasi Kementerian/Lembaga mana yang akan diprioritaskan untuk dipindah dalam waktu dekat.

"Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN, kita juga sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus diinikan," kata Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (19/1/2026).

Pada saat yang sama, Rini menyebut meski Presiden telah menetapkan total ASN yang harus dipindahkan hingga 2028, angka tersebut menurutnya masih harus dihitung ulang.

"Jadi kan kemarin banyak, sering sekali saya bilang, ada beberapa kementerian yang dulu kan 34 ke 48 [kementerian], mereka kan juga musti ngitung lagi masalah orang-orangnya, tapi kita sudah koordinasi terus," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Dalam beleid itu, dia menyatakan bahwa guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik, Presiden Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.