Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar US$200 juta pada 2026 atau sekitar Rp3,36 triliun dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp16.832 per dolar AS.

Direktur Utama SMDR Bani Mulia mengatakan alokasi tersebut merespons tingginya permintaan pasar yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kapasitas perseroan saat ini.

Bani menyebut permintaan pengiriman masih kuat, bahkan perseroan terpaksa menolak sebagian kargo karena keterbatasan kapal. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mempercepat ekspansi kapasitas melalui penambahan kapal baru yang saat ini tengah dipesan dari galangan di China.

Saat ini, paparnya, sejumlah kapal yang sedang dipesan yakni sebesar 3-5 kapal petikemas, 2 kapal chemical tanker, serta 1 kapal LNG yang juga sedang dikaji.

"Capex yang kami anggarkan pada tahun ini sekitar US$200 juta," ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Tak hanya memperbesar jumlah kapal, SMDR juga mengalokasikan capex untuk memperkuat infrastruktur darat.

Perseroan akan membangun dan mengembangkan fasilitas kepelabuhanan, termasuk terminal peti kemas di Patimban serta fasilitas logistik pendukung di kawasan pelabuhan. Ekspansi ini sebagai bagian strategi integrasi vertikal, dari layanan pelayaran hingga pengelolaan terminal dan logistik.

SMDR juga membangun galangan kapal di Madura dan membuka peluang pengembangan di wilayah lain di Indonesia.

Dengan melihat ekspansi dan belanja modal tersebut, Bani menargetkan pertumbuhan top line dan bottom line pada tahun ini yang lebih besar dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, tetapi belum menyebut secara spesifik besaran angka.

"Target yang kami canangkan pada tahun ini, tentunya akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan pada tahun lalu," imbuhnya.

Sebagai catatan, emiten pelayaran tersebut mencatatkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$43,08 juta atau Rp716,81 miliar (asumsi kurs Rp16.636 per dolar AS) per kuartal III/2025.

Pertumbuhan laba SMDR sejalan dengan pendapatan jasa yang naik 7,94% YoY menjadi sebesar US$571,55 juta per kuartal III/2025, dibandingkan US$529,49 juta per kuartal III/2024.

Pendapatan SMDR terbesar dikontribusikan dari segmen usaha jasa pelayaran dan keagenan yakni US$465,26 juta, naik 12,37% YoY. Kemudian, segmen usaha jasa logistik dan Pelabuhan menyumbang pendapatan US$113,47 juta, turun 5,6% YoY. Segmen usaha lain-lain menyumbang pendapatan US$19,89 juta, naik 6,68% YoY.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

BEIJING - Pada hari Jumat, media China melaporkan bahwa Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) telah resmi mengoperasikan kapal induk ketiganya, Fujian, di sebuah pangkalan angkatan laut di Pulau Hainan, China selatan.

Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan upacara peresmian telah diadakan pada hari Rabu, dengan kehadiran Presiden China Xi Jinping.

Reaksi internasional masih berhati-hati. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang dan mantan menteri pertahanan Minoru Kihara mengatakan bahwa Jepang mengamati aktivitas militer China dan akan merespons "dengan tenang namun tegas" jika diperlukan.

Fujian juga merupakan nama provinsi pesisir China yang menghadap Pulau Taiwan di Laut China Selatan.

AS Ketar-ketir ketika Kapal Induk Generasi Terbaru China Mulai Beroperasi, Berikut 5 Kehebatannya

1. Memiliki Teknologi Lepas Landas yang Canggih

Melansir DW, Fujian adalah kapal induk pertama yang dirancang dan dibangun China secara independen. Dua kapal induk pertama, Liaoning dan Shandong, yang diresmikan pada tahun 2012 dan 2019, sangat bergantung pada cetak biru Soviet.

Kapal induk baru ini dilengkapi dengan teknologi lepas landas canggih — semacam ketapel elektromagnetik yang dikenal sebagai EMALS — yang mampu meluncurkan jet yang lebih berat daripada teknologi bertenaga uap sebelumnya, memungkinkan lebih banyak bahan bakar dan jangkauan yang lebih luas, serta muatan yang lebih besar.

2. Mampu Mengangkut Pesawat Siluman

Kapal induk ini juga memungkinkan pengerahan pesawat pengintai yang lebih berat, yang penting untuk memberikan visibilitas operasional bagi kapal saat berada di luar jangkauan dukungan darat.

Sebelumnya, kemampuan peluncuran ini hanya dimiliki oleh kapal induk kelas Ford — dinamai berdasarkan kapal perang terbesar di dunia hingga saat ini, USS Gerald R. Ford — di Angkatan Laut AS.

3. Beroperasi di Perairan Global

Meningkatkan jangkauan kapal perang dan pesawat di kawasan ini memiliki serangkaian implikasi geopolitik, yang memberikan China kemampuan yang semakin besar untuk mempertahankan pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan dan Laut Cina Timur yang diklaimnya, serta menantang dominasi AS yang lebih dalam di Pasifik.

"Kapal induk China tidak bisa hanya beroperasi di dekat rumah, mereka harus beroperasi di samudra dan laut lepas untuk melaksanakan berbagai misi pelatihan dan dukungan," ujar pakar militer yang berbasis di Hong Kong, Song Zhongping, kepada kantor berita AP. "Kepentingan luar negeri kami menjangkau seluruh dunia, kami perlu hadir secara global."

Dalam laporan terbaru kepada Kongres AS, Pentagon menggambarkan militer China sebagai "satu-satunya pesaing Amerika Serikat yang memiliki niat dan, yang semakin meningkat, kapasitas untuk membentuk kembali tatanan internasional."

Ada kekhawatiran yang berkembang di luar negeri bahwa kekuatan angkatan laut China yang semakin besar akan digunakan untuk memblokade atau bahkan menginvasi Taiwan. Pulau yang berpemerintahan sendiri secara demokratis di lepas pantai timur China ini memiliki relevansi geopolitik, ekonomi, dan historis dalam persaingan AS-China di Laut Cina Selatan dan sekitarnya.

Dan Fujian telah menarik perhatian internasional menjelang peresmiannya pada hari Rabu.

4. Memiliki Teknologi Nuklir

Pada bulan September, pejabat pertahanan China mengonfirmasi bahwa Fujian telah melewati Selat Taiwan untuk "uji coba penelitian ilmiah dan misi pelatihan." Kapal induk tersebut juga digunakan untuk memamerkan lepas landas dan pendaratan pesawat tempur siluman J-35 milik PLA yang bergengsi.

Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar untuk pertahanan dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan memodernisasi angkatan bersenjatanya pada tahun 2035.

Kapal induk keempat telah dibangun sejak tahun 2024, dan diperkirakan memiliki kemampuan propulsi nuklir yang akan meningkatkan jarak tempuhnya dengan praktis menghilangkan kebutuhan pengisian bahan bakar.

Angkatan Laut China diperkirakan akan memiliki enam kapal induk pada tahun 2030, menurut perkiraan Departemen Pertahanan AS.

5. Menjadi Angkatan Laut Terbesar di Dunia

Dari segi jumlah, China memiliki angkatan laut terbesar di dunia, dengan lebih dari 700 kapal perang dan kapal selam, serta lebih dari 1.000 kapal aktif. Sebagai perbandingan, Angkatan Laut AS hanya memiliki lebih dari 200 kapal aktif.

Namun dalam hal kapal induk, ketidakseimbangannya terbalik: Angkatan Laut AS memiliki total 11 kapal induk, dibandingkan dengan tiga milik China. Semuanya bertenaga nuklir.

Namun China telah berupaya untuk menutup kesenjangan ini, membangun kapal perang baru dengan kecepatan yang belum mampu ditandingi AS.

"Mereka mengerahkan dan membangun lebih banyak kapal induk, mereka mengerahkan lebih banyak kapal selam bertenaga nuklir, mereka mengerahkan lebih banyak kapal perusak yang lebih besar dan kapal-kapal lain yang membawa lebih banyak rudal," ujar wakil direktur China Power Project di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Brian Hart, kepada AP.

Namun, analis sekaligus insinyur kedirgantaraan yang berbasis di Singapura, Tang Meng Kit, mengatakan kepada kantor berita AP, "Kemungkinan kemampuan China dilebih-lebihkan," dan berpendapat bahwa parade yang dirancang dengan baik dan menampilkan persenjataan modern tidak mencerminkan kesiapan tempur yang sesungguhnya.

"Kesiapan operasional di dunia nyata tertinggal dari persenjataan yang dipamerkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat dan China memulai babak baru perang dagang dengan saling mengenakan biaya tambahan di pelabuhan terhadap kapal masing-masing, menjadikan sektor maritim sebagai medan konfrontasi terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia.

Melansir Reuters pada Selasa (14/10/2025), China menyatakan telah mulai memungut biaya khusus terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera AS. Namun, Beijing menegaskan bahwa kapal buatan China akan dibebaskan dari pungutan tersebut.

Dalam rincian yang disiarkan oleh CCTV, pemerintah China menjelaskan ketentuan pengecualian, termasuk untuk kapal kosong yang memasuki galangan kapal di China untuk perbaikan.

Biaya tambahan itu akan dipungut di pelabuhan pertama yang disinggahi atau untuk lima pelayaran pertama dalam setahun, dengan siklus penagihan tahunan yang dimulai setiap 17 April.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan biaya pelabuhan terhadap kapal yang berafiliasi dengan China. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dominasi China dalam industri maritim global serta memperkuat kapasitas galangan kapal AS.

Pemerintah AS juga akan mulai memungut biaya tersebut pada 14 Oktober. Analis memperkirakan perusahaan pelayaran China, COSCO, akan menjadi pihak yang paling terdampak, menanggung hampir setengah dari beban biaya yang diperkirakan mencapai US$3,2 miliar pada 2026.

Sebagai balasan, China mengumumkan pekan lalu akan mengenakan biaya serupa terhadap kapal yang berafiliasi dengan AS mulai pada hari yang sama. Menurut analis Jefferies Omar Nokta, sekitar 13% kapal tanker minyak mentah dan 11% kapal kontainer global akan terdampak kebijakan timbal balik tersebut.

“Langkah saling balas ini mengunci kedua ekonomi dalam spiral pajak maritim yang berisiko mengganggu arus perdagangan global,” tulis perusahaan riset Xclusiv Shipbrokers yang berbasis di Athena dalam laporannya.

Ketegangan meningkat setelah Trump pada Jumat (10/10/2025) mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% terhadap barang impor asal China serta memberlakukan pembatasan ekspor baru untuk perangkat lunak strategis mulai 1 November.

Beberapa jam setelah itu, pejabat pemerintahan AS memperingatkan bahwa negara-negara yang mendukung rencana Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor pelayaran bisa menghadapi sanksi, larangan berlabuh, atau pungutan kapal tambahan. China sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap rencana IMO tersebut.

“Penggunaan kebijakan perdagangan dan lingkungan sebagai senjata menandakan bahwa sektor pelayaran kini telah berubah dari sekadar sarana perdagangan global menjadi alat politik luar negeri,” tulis Xclusiv.

Sementara itu, saham perusahaan pelayaran COSCO yang terdaftar di Shanghai naik lebih dari 2% pada awal perdagangan Selasa.

Perusahaan tersebut juga mengumumkan rencana pembelian kembali saham senilai hingga 1,5 miliar yuan (sekitar US$210 juta) dalam tiga bulan ke depan untuk menjaga nilai korporasi dan melindungi kepentingan pemegang saham.