LONDON - Inggris berencana mengganti enam kapal perusak tua dengan enam kapal perang hibrida yang mampu mengendalikan drone. Rencana ini diumumkan pemerintah saat bersiap untuk mengungkap rencana investasi pertahanan yang telah lama tertunda selama dekade berikutnya.

Enam kapal perang baru tersebut, yang akan menggantikan enam kapal perusak Type 45, akan mulai beroperasi awal tahun 2030-an. "Akan menggabungkan kemampuan berawak dan tanpa awak serta lebih sesuai dengan kecepatan dan sifat peperangan modern," kata Kementerian Pertahanan Inggris, yang dikutip AFP, Selasa (30/6/2026).

"Kapal-kapal ini dilengkapi untuk mengerahkan drone dan bekerja bersama berbagai kapal lain, platform tanpa awak, dan aset bawah air, mewakili investasi sekali seumur hidup dalam kemampuan maritim baru," imbuhnya.

Pengumuman ini menyusul periode yang penuh gejolak bagi kementerian tersebut, setelah Menteri Pertahanan John Healey dan Menteri Angkatan Bersenjata Al Carns mengundurkan diri awal bulan ini karena perselisihan mengenai pendanaan untuk Rencana Investasi Pertahanan (DIP) yang telah lama ditunggu-tunggu.

Perdana Menteri Keir Starmer juga mengumumkan pengunduran dirinya 11 hari kemudian karena dukungan untuk pemimpin yang sedang terpuruk di internal Partai Buruh yang berkuasa setelah serangkaian kesalahan langkah, perubahan kebijakan, dan skandal pemerintah.

Awalnya direncanakan untuk dirilis tahun lalu, DIP telah berulang kali ditunda karena pemerintah kesulitan menemukan uang untuk meningkatkan pengeluaran militer dan memprioritaskan NATO seiring meningkatnya ancaman dari Rusia.

Healey dan Al Carns sebelumnya memperingatkan bahwa DIP yang diusulkan Starmer tidak cukup didanai dan berisiko membuat Inggris "kurang aman".

Media-media Inggris melaporkan bahwa dana yang tersedia kurang hingga USD37 miliar dari yang diminta oleh Kementerian Pertahanan.

Pengganti Healey, Dan Jarvis, telah menghabiskan dua minggu pertamanya dalam peran tersebut untuk memfokuskan kembali rencana tersebut. "Ke arah prioritas yang lebih mendesak," kata Kementerian Pertahanan.

Rencana tersebut diharapkan akan dipublikasikan menjelang KTT NATO beberapa hari mendatang yang diselenggarakan oleh Turki di Ankara mulai 7 Juli.

Enam kapal perang baru itu dikenal sebagai "Common Combat Vessels". "Kapal perang baru tersebut dapat bertindak sebagai pusat kendali untuk sistem tanpa awak yang memperluas jangkauan, ketahanan, dan daya tembak Angkatan Laut tanpa peningkatan proporsional dalam jumlah awak atau biaya," kata Kementerian Pertahanan.

Ditambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari rencana untuk beralih ke Angkatan Laut hibrida daripada memusatkan kemampuan pada sejumlah kecil kapal besar dan mahal.

Jarvis mengatakan, "Kapal-kapal baru tersebut dirancang dan dibangun untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat yang kita hadapi."

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un telah berjanji untuk mempersenjatai kapal-kapal perang Pyongyang dengan senjata nuklir. Upaya ini akan menambah masalah bagi Amerika Serikat (AS) yang sudah lama ingin melucuti senjata nuklir rezim Kim.

Menurut laporan media pemerintah Korut, KCNA, janji Kim Jong-un disampaikan pada upacara peresmian kapal perusak Choe Hyon berbobot 5.000 ton di sebuah galangan kapal di pelabuhan barat Nampo baru-baru ini.

"Angkatan Laut ini berkembang menjadi Angkatan Laut yang lengkap, yang dilengkapi dengan sarana strategis karena program mempersenjatai Angkatan Laut dengan senjata nuklir berjalan sesuai rencana tanpa kesalahan," kata Kim Jong-un.

Korea Utara meresmikan ambisinya untuk menjadi kekuatan nuklir pada tahun 2023 dengan menuliskannya ke dalam konstitusi. Pyongyang telah menolak seruan dari AS dan sekutunya; Korea Selatan, untuk denuklirisasi penuh Semenanjung Korea, yang menempatkan Kim Jong-un secara langsung bertentangan dengan rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump untuk kawasan tersebut.

Trump diduga telah meminta bantuan Presiden China Xi Jinping dalam masalah ini selama kunjungan kenegaraannya ke Beijing pada bulan Mei. Laporan media-media AS tentang pembicaraan tersebut menyatakan denuklirisasi sebagai tujuan bersama, tetapi ringkasan China tentang pertemuan puncak itu tidak mencantumkan posisi tersebut.

Awal bulan ini, selama kunjungan ke fasilitas pengayaan nuklir yang baru dibangun, Kim Jong-un berjanji akan memperluas kekuatan strategis Korea Utara secara eksponensial.

Dia juga mengungkapkan bahwa para ilmuwan nuklir Korea Utara telah menggandakan produksi material yang diperkaya dalam lima tahun terakhir.

Korea Utara memiliki setidaknya 60 hulu ledak nuklir, menurut perkiraan yang tersedia untuk umum, masih jauh di bawah persediaan Rusia dan AS, yang keduanya melebihi 5.000. Tetapi para peneliti percaya Korea Utara telah menghasilkan cukup material untuk hingga 90 hulu ledak.

"Saya percaya perkataan Kim Jong-un dan saudarinya, Kim Yo-jong, ketika mereka mengatakan tidak akan menyerahkan senjata nuklir mereka. Dan saya tidak yakin seberapa realistis komitmen Donald Trump terhadap denuklirisasi Korea Utara," kata Sean King, wakil presiden senior di perusahaan konsultan Park Strategies di New York, kepada Newsweek, Jumat (26/6/2026).

"Saya pikir yang terbaik yang dapat diharapkan Amerika saat ini hanyalah mengelola masalah ini. Selama rezim Kim berkuasa, senjata nuklir Pyongyang akan tetap ada," kata King.

Korea Utara mengumumkan pembangunan kapal perang Choe Hyon 18 bulan lalu dan meluncurkannya pada April 2025. Kapal kedua dari kelas kapal perusak tersebut, Kang Kon, terbalik bulan berikutnya selama peluncuran di galangan kapal Hambuk di Chongjin di pantai timur Korea Utara. Kapal itu kemudian ditegakkan kembali oleh para insinyur.

Pyongyang akan mendanai setidaknya empat kapal perusak kelas Choe Hyon untuk Angkatan lLaut, tetapi Kim Jong-un menginginkan kapal yang lebih besar dan lebih kuat, termasuk kelas kapal penjelajah 10.000 ton, katanya kepada para pelaut pada upacara di Nampo.

“Sekarang kita dapat menegaskan bahwa tidak ada hambatan teknologi yang tidak dapat diatasi bagi kita dalam membangun dan meluncurkan kapal perusak dan kapal penjelajah dari berbagai kelas,” katanya.

Namun, Kim Jong-un menambahkan bahwa kurangnya pangkalan untuk menambatkan kapal perang besar saat ini merupakan suatu kekhawatiran.

“Di masa lalu tidak ada kebutuhan akan pangkalan seperti itu,” kata Kim Jong-un, menambahkan; "Sekarang membangun pangkalan Angkatan Laut modern adalah tugas yang mendesak dan penting.”

Angkatan Laut yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir dan Angkatan Darat yang dilengkapi dengan rudal hipersonik telah lama menjadi daftar keinginan Kim Jong-un, bersamaan dengan satelit mata-mata dan rudal balistik antarbenua.

KUALA LUMPUR - Malaysia telah menuntut kompensasi sebesar €226,13 juta (lebih dari Rp4,6 triliun) dari Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) Norwegia setelah pembatalan kesepakatan pengadaan Naval Strike Missiles (NSM) untuk Kapal Tempur Pesisir (LCS) Angkatan Laut-nya. Nilai tuntutan itu disampaikan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin, Jumat (26/6/2026).

Total nilai tuntutan itu terdiri dari €129,86 juta kerugian langsung, yang mencakup pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan €96,26 juta kerugian tidak langsung untuk biaya tambahan dan kerusakan konsekuensial yang timbul dari kegagalan pengiriman sistem rudal canggih tersebut.

“Biaya tambahan sebenarnya, atau ‘biaya yang melebihi anggaran’, yang akan ditanggung oleh pemerintah belum dapat dipastikan karena bergantung pada metode penyelesaian yang disepakati dan sistem senjata pengganti yang saat ini sedang dievaluasi,” kata Mohamed Khaled dalam jawaban tertulisnya kepada parlemen, yang dilansir MalayMail.

Dia menjawab pertanyaan dari anggota parlemen; Ikmal Hisham Abdul Aziz, yang menanyakan tentang status Sea Trial (Uji Coba Laut) untuk kapal tempur pesisir KD Maharaja Lela dan potensi biaya yang melebihi anggaran akibat pembatalan kontrak NSM.

Mengenai KD Maharaja Lela, Mohamed Khaled mengatakan kapal tersebut sedang menjalani serangkaian uji dan evaluasi bertahap untuk memverifikasi kinerja platform, navigasi, propulsi, dan sistem penting lainnya sebelum diterima secara resmi oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia.

Dia mengatakan Uji Coba Laut yang dilakukan oleh LUNAS (Lumut Naval Shipyard) pada 29 April berjalan sesuai jadwal dan menunjukkan “kemajuan positif”.

“Penerimaan resmi kapal tersebut masih bergantung pada keberhasilan penyelesaian Sea Acceptance Trial (Uji Penerimaan Laut), perbaikan temuan teknis apa pun, dan verifikasi akhir oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia,” katanya.

Sekadar diketahui, Norwegia telah membatalkan izin ekspor untuk rudal anti-kapal NSM dan sistem peluncur terkaitnya ke Malaysia dengan alasan keamanan nasional. Padahal Malaysia sudah membayar 95 persen dari nilai kontrak.

NSM adalah rudal anti-kapal jarak jauh yang mampu melakukan misi serangan maritim dengan kecepatan subsonik tinggi dengan jangkauan melebihi 300 km.

Menteri Pertahanan Norwegia Tore O Sandvik telah meminta maaf kepada Malaysia atas keputusan Norwegia untuk mencabut izin ekspor NSM yang ditujukan untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Permintaan maaf tersebut disampaikan selama pertemuan dengan Mohamed Khaled di sela-sela forum Shangri-La Dialogue di Singapura pada 31 Mei lalu.

Saat itu, Mohamed Khaled mengatakan bahwa Sandvik sudah menjelaskan alasan di balik keputusan Norwegia untuk membatalkan izin ekspor NSM. Meskipun Malaysia menerima penjelasan tersebut, Mohamed Khaled mengatakan pemerintah tetap kecewa.

“Kami menyampaikan kekecewaan kami dengan jujur dan terus terang,” katanya, mencatat bahwa Malaysia dan Norwegia telah menjalin hubungan yang erat selama bertahun-tahun.

Kesepakatan rudal tersebut ditandatangani pada tahun 2018 antara Angkatan Laut Kerajaan Malaysia dan KDA Norwegia. Kontrak senilai €124 juta tersebut dimaksudkan untuk melengkapi enam Kapal Tempur Pesisir Malaysia dengan sistem NSM.

Norwegia kemudian mencabut izin ekspor tersebut, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.

Pembatalan kontrak secara sepihak tersebut telah menjadi titik ketegangan yang jarang terjadi dalam hubungan pertahanan antara Norwegia dan Malaysia, dengan kedua pihak mengisyaratkan keinginan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang mereka meskipun ada perselisihan tersebut.

TOKYO - Tokyo menolak tuduhan Beijing bahwa militer Jepang telah mengganggu kelompok tempur kapal induk Liaoning China selama latihan tempur 40 hari di perairan Pasifik.

Angkatan Laut China mengatakan awal pekan ini bahwa kapal dan pesawat Jepang berulang kali terlibat dalam pelacakan jarak dekat, pengawasan, penindasan, dan provokasi.

China menyatakan formasi yang dipimpin oleh kapal induk Liaoning telah beroperasi di beberapa wilayah, termasuk Laut China Selatan dan Pasifik Barat untuk beberapa putaran latihan ofensif dan defensif siang dan malam.

Latihan tersebut melibatkan kapal dan pesawat terbang dan menguji kemampuan operasional berbasis sistem di perairan jauh, kata Angkatan Laut China di akun WeChat-nya.

"Formasi Liaoning mempertahankan keadaan siaga tinggi sepanjang waktu, meluncurkan pesawat berbasis kapal induk untuk serangan tempur dan terus menanggapi tindakan berbahaya dari pihak Jepang," paparnya.

Staf Gabungan Jepang menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasarkan fakta. Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan militer hanya bertindak untuk melindungi kedaulatan negara.

“Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri akan terus mempertahankan sikap tenang dan tegas, memprioritaskan keselamatan di atas segalanya, sambil secara profesional dan tekun melakukan pengawasan dan pemantauan di perairan dan wilayah udara di sekitar Jepang,” kata kementerian tersebut, seperti dikutip dari Japan Times, Jumat (26/6/2026).

“Kami tidak akan menyia-nyiakan upaya apa pun untuk memastikan kedaulatan dan keamanan Jepang," lanjutnya.

Pada awal bulan ini, yakni 1 Juni, Staf Gabungan Jepang mengatakan bahwa armada China melakukan latihan di sebelah timur Filipina pada akhir Mei dan bahwa militer Jepang melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi.

Hubungan dingin antara China dan Jepang telah memburuk setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang dianggap sebagai seorang konservatif dan pendukung keamanan garis keras, menyatakan pada bulan November bahwa Jepang mungkin akan campur tangan secara militer dalam upaya China untuk merebut Taiwan.

China, yang menganggap pulau demokratis itu sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencaploknya, telah menyarankan warganya untuk menghindari kunjungan ke Jepang, dan memberlakukan pembatasan perdagangan.

Di bawah kepemimpinan Takaichi, Jepang juga mempercepat pergeserannya menuju kebijakan pertahanan yang lebih proaktif, semakin melepaskan—dengan dorongan Amerika Serikat (AS)—pandangan pasifis yang telah ada sejak akhir Perang Dunia II.

BEIJING - Sebuah citra satelit terbaru menunjukkan replika 3D kapal perang Amerika Serikat (AS) di area gurun Xinjiang di barat laut China. Replika kapal perang itu dilaporkan akan dijadikan target uji coba rudal Beijing.

Mengutip laporan Newsweek, Jumat (26/6/2026), replika atau mockup tersebut mirip dengan kapal perusak rudal berpemandu kelas Arleigh Burke, andalan Angkatan Laut AS yang digunakan sebagai pengawal kapal induk, platform pertahanan udara, dan untuk serangan jarak jauh, seperti dalam perang Iran baru-baru ini.

Destroyer Squadron 15, yang terdiri dari 10 kapal kelas Arleigh Burke, adalah kelompok tempur terbesar dari jenisnya dan ditempatkan di Jepang di bawah komando Armada ke-7 AS.

Unit-unitnya sering bertemu dengan pasukan Angkatan Laut China selama operasi di wilayah Pasifik, dan para analis militer mengatakan replika tersebut, yang kemungkinan akan digunakan untuk latihan tembak rudal China, adalah tanda lain bahwa Beijing menanggapi dengan serius kemungkinan "perang panas" dalam waktu dekat, terlepas dari keadaan hubungan politik saat ini dengan Washington.

China telah membangun beberapa replika kapal AS di Gurun Taklamakan dalam beberapa tahun terakhir di lokasi uji coba maritim yang diyakini digunakan untuk menguji rudal balistik anti-kapal, termasuk varian hipersonik baru yang diungkapkan pada parade militer baru-baru ini.

Replika yang diketahui termasuk setidaknya dua target berbentuk Arleigh Burke lainnya dan sepasang replika kapal induk AS, tetapi semuanya dalam bentuk 2D.

Target 3D terbaru di lokasi uji coba rudal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Ruoqiang pertama kali diidentifikasi oleh peneliti sumber terbuka yang berbasis di Taipei, Joseph Wen, menggunakan foto satelit tanggal 11 Mei yang diambil oleh Vantor, sebuah perusahaan intelijen spasial Amerika yang mengoperasikan armada satelit pencitraan.

Struktur bagian dalam kapal tiruan tersebut sudah mulai terbentuk dalam gambar sebelumnya yang diambil oleh satelit Vantor pada 1 Februari.

Wen mengatakan target berukuran sebenarnya muncul di dekat jalur kereta api yang dikenal di lapangan tembak Taklamakan yang digunakan untuk mengangkut target bergerak melalui gurun. Menurutnya, sistem kereta api sepanjang 23 mil tersebut telah terlihat mengangkut kapal simulasi yang diyakini membawa peralatan yang dapat meniru tanda elektronik kapal perang AS.

Pengaturan ini memungkinkan PLA untuk berlatih dalam skenario penargetan yang lebih realistis untuk memvalidasi akuisisi target hingga "rantai pembunuhan" dari sistem radar dan senjatanya.

Di antara skenario yang mungkin terjadi dalam bentrokan AS-China adalah mengenai masa depan Taiwan, pulau demokrasi yang memerintah sendiri tapi masih diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayah China, yang pada akhirnya akan disatukan, termasuk dengan kekerasan.

Pertahanan AS atas Taiwan akan membutuhkan elemen Angkatan Laut AS untuk menempuh jarak yang sangat jauh di perairan Pasifik, dan pengambilalihan pulau yang berhasil akan membutuhkan pasukan China untuk menyerang kapal perang yang mendekat—termasuk kelompok kapal induk—dari jarak jauh.

Kapal perusak rudal berpemandu kelas Arleigh Burke; USS Rafael Peralta, ikut serta dalam blokade pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut AS pada 26 April 2026 di Laut Arab. Arleigh Burke yang serbaguna juga merupakan bagian yang sangat penting dari operasi Angkatan Laut AS di Pasifik.

Lebih jauh ke timur laut dari jangkauan rudal maritim terdapat situs senjata darat di mana replika pesawat AS, termasuk jet tempur F-35 dan F-22, telah terlihat dalam citra satelit setidaknya sejak 2024.

Itu bukan satu-satunya situs uji PLA yang diketahui, dan target militer China tidak terbatas pada aset militer AS.

Pada bulan Oktober, citra satelit menunjukkan bahwa China juga telah memperluas replika Kantor Kepresidenan Taiwan dan bangunan administrasi penting lainnya di Taipei di pangkalan pelatihan militer Zhurihe di wilayah Mongolia Dalam utara.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT PAL Indonesia segera meluncurkan kapal Landing Dock (LD) Philippines #1 sepanjang 124 meter yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni 2026.

Kapal tersebut merupakan unit pertama dari kontrak pengadaan dua unit kapal Landing Dock generasi lanjutan untuk Angkatan Laut Filipina (Philippine Navy) yang diproduksi sepenuhnya di galangan PT PAL Indonesia, Surabaya.

"Proyek ini menjadi bukti keberlanjutan kepercayaan pasar internasional terhadap kapabilitas industri pertahanan maritim Indonesia," kata Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod di Surabaya, Senin.

Kaharuddin menuturkan percepatan pembangunan LD Philippines #1 mencerminkan kesiapan fasilitas produksi, optimalisasi manajemen rantai pasok, serta kompetensi sumber daya manusia PT PAL dalam memenuhi target proyek tanpa mengabaikan standar kualitas internasional.

Selain itu, lanjutnya, akselerasi ini menjadi bukti nyata dari kapabilitas dan integritas tinggi yang melekat pada PAL di tengah target timeline yang ketat.

"Semangat united (bersatu) ditunjukkan oleh seluruh tim engineering, produksi, hingga manajemen, yang bekerja bahu-membahu demi memastikan mahakarya alutsista ini dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat mutu," ujar Kaharuddin.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari transformasi menyeluruh yang dijalankan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Penguatan fundamental keuangan, modernisasi fasilitas produksi, percepatan docktime, serta integrasi sistem digital telah mendorong perubahan budaya kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada produktivitas.

Dampak transformasi tersebut tercermin pada proses pembangunan LD Philippines #1 yang menunjukkan capaian impresif, yang berhasil memangkas docktime hanya dalam waktu enam bulan.

Pencapaian ini lebih efisien dibandingkan pembangunan dua kapal pendahulunya yakni Strategic Sealift Vessel (SSV) BRP Tarlac (LD-601) dan BRP Davao del Sur (LD-602).

Kaharuddin menambahkan, pembangunan LD Philippines #1 memiliki makna strategis bagi penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Filipina.

Terlebih, proyek ini merupakan kontrak lanjutan (repeat order), yang menjadi indikator nyata kepuasan pengguna terhadap kualitas produk, ketepatan pengiriman, dan dukungan layanan yang diberikan PT PAL.

Kepercayaan tersebut tidak terlepas dari rekam jejak keberhasilan PT PAL dalam membangun dan menyerahkan dua unit kapal Landing Platform Dock sebelumnya, BRP Tarlac (LD-601) dan BRP Davao del Sur (LD-602) yang hingga kini menjadi tulang punggung armada angkut strategis Philippine Navy.

Setelah diluncurkan, kapal akan menjalani serangkaian pekerjaan lanjutan, termasuk penyelesaian sistem dan integrasi peralatan, sebelum memasuki fase pengujian performa di laut (sea trial).

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jepang dalam 80 tahun terakhir menjadi negeri antiperang (pasifis) setelah kalah dalam Perang Dunia II. Namun kini Jepang memilih menjadi negara militeristik.

Laporan The Japan Times, 21 April 2026 menyebutkan bahwa Diet (Parlemen) Jepang mengubah Konstitusi Anti-Perang dengan mengizinkan ekspor senjata.

Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi aktif dalam upaya memasarkan senjata ke negara tetangga sekaligus membentuk kerja sama mengadang kemajuan ekonomi China di kawasan. Takaichi menyebut isu Taiwan sebagai bagian kepentingan keamanan Jepang.

Takaichi menjual kapal perang ke Australia yakni fregat siluman (stealth) Mogami, menghibahkan armada kapal perusak (destroyer) Kelas Abukuma ke Filipina, dan merencanakan hal serupa yakni hibah kapal perusak kelas Asagiri ke Indonesia.

Dalam pertemuan di Tokyo pada 5 Juni 2026, Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi dan Menhan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin secara khusus membahas hibah kapal perang dan berbagai senjata dari Jepang.

Masalahnya, sebagian besar komponen industri senjata yang berasal dari unsur logam tanah jarang kadar berat, yang pasokan kebutuhan dunianya dikendalikan oleh China. Jepang, tidak kehilangan akal, sejak tahun 2011, negara ini menanam modal di Perusahaan Lynas, Australia, yang memproduksi logam tanah jarang kadar berat untuk spesifikasi senjata.

Laporan dari jogmec.go.jp pada 30 Maret 2011 menyebutkan bahwa Sojitz dan JOGMEC (Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation) sepakat menanamkan modal di Lynas untuk memasok logam tanah jarang Jepang. Korporasi Sojitz dan JOGMEC menanam modal USD250 juta dan mendapat alokasi minimum 8.500 ton logam tanah jarang dari Lynas. Jumlah tersebut setara 30 persen seluruh kebutuhan Jepang. Mitsubishi melalui Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga mengakuisis saham di Lynas tahun 2011, sebagaimana dilaporkan The Australian.

MUFG terhubung dengan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) yang membuat kapal perang modern seperti fregat Kelas Mogami. The Australian pada 26 Februari 2026 melaporkan bahwa MHI membangun tiga fregat di Jepang dan tiga unit di Australia yang akan diserahkan ke pembeli; Angkatan Laut Australia.

Untuk memasok magnet dan komponen berbasis logam tanah jarang, MHI mengandalkan pasokan dari Lynas. Menurut laporan tradingview.com pada 7 Januari 2026, karena larangan ekspor logam tanah jarang dari China ke industri senjata Jepang, pemasok di luar China menangguk keuntungan.

Saham Lynas Rare Earth Lt di Australia naik 16 persen, sedangkan perusahaan Jepang; Toyo Engineering Corp, naik 20 persen karena dinilai berhasil mengembangkan teknologi menambang logam tanah jarang dari dasar laut.

Bahaya Radio Aktif

Pasokan kebutuhan produksi senjata dan industri Jepang tersebut memicu persoalan lain yakni masalah kesehatan dan keselamatan warga terutama di Negara Bagian Pahang, Malaysia. Bahaya kesehatan itu dipicu oleh limbah radio aktif dari produksi logam tanah jarang yang berasal dari Pabrik Lynas Rare Earth Malaysia, di Gebeng Industrial Park, yang sudah lebih dari dua dasawarsa didemo warga.

Sebelum berdiri, warga setempat sudah menggelar unjuk rasa karena ketakutan pada paparan radio aktif. Selanjutnya setelah beroperasi pada November 2012, berbagai elemen warga rutin menuntut penutupan Lynas Rare Earth di China-Malaysia Industrial Park, Gebeng.

Dalam fase produksi tahap satu, logam tanah jarang selalu menghasilkan limbah radio aktif yang berbahaya bagi masyarakat. Hal itu sudah pernah terjadi di Malaysia pada dekade 1980-an.

Channel News Asia (CNA) dalam tayangan 5 November 2023 berjudul "Kota Malaysia Masih Dihantui Polusi Radioaktif" menceritakan sisa limbah radio aktif Mitsubishi Chemicals di Bukit Merah, Negara Bagian Ipoh, Malaysia, yang ditutup tahun 1984.

Limbah radio aktif di Bukit Merah itu merupakan sisa produksi logam tanah jarang yang dilakukan korporasi Mitsubishi Chemicals di tahun 1980-an. Bukit dan danau besar bekas penambangan dan penyimpanan limbah menimbulkan kecemasan warga hingga kini.

“Polusi radio aktif di Bukit Merah mengakibatkan anak lahir cacat dan aneka gangguan kesehatan. Ini menjadi kekhawatiran kami akan terulang di daerah kami di Pahang,” kata Tan Bun Tit (78), aktivis lingkungan hidup di Kuantan, Negara Bagian Pahang.

Menurut Tan yang dihubungi dari Jakarta, paparan radio aktif dalam jangka panjang bisa memicu kanker; anak lahir cacat dengan kepala lunak (jelly fish head) dan masalah lainnya.

Paparan radio aktif jangka panjang memang membahayakan manusia. Semisal bekal lokasi uji coba bom nukir Amerika Serikat di Kepulauan Marshall yang berakhir tahun 1956, sampai hari ini mengakibatkan 80 persen penduduk setempat terjangkit aneka jenis kanker.

Ditanya kenapa tidak banyak pemberitaan soal ancaman radio aktif di Kuantan, Tan mengatakan media massa di Malaysia dibungkam dan bisnis tersebut melibatkan orang-orang penting.

Limbah radio aktif Lynas di Malaysia disimpan di tempat terbuka, terkena embusan angin dan terpaan hujan. Menurut Tan, Lynas di Australia membuat kubah khusus untuk menanam limbah radio aktif secara aman.

Pemerintah Malaysia, dalam perpanjangan izin operasional Lynas Rare Earth Maret 2026, menyatakan bahwa Lynas harus menghentikan limbah radio aktif pada tahun 2031. Dalam laporan The Edge Malaysia, Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi (MOSTI) Datuk Chang Lih Kang, dalam sesi Parlemen menegaskan bahwa Lynas akan beroperasi sesuai aturan penanganan material radio aktif.

Namun kelompok pegiat lingkungan Malaysia masih menuntut Lynas dan Pemerintah Malaysia agar limbah tersebut dibawa kembali ke Australia karena di sana terdapat tempat penyimpanan limbah radio aktif yang layak.

TEHERAN - Militer Iranmengeklaim telah menembakkan beberapa rudal ke arah dua kapal perang Amerika Serikat (AS) di Teluk Oman sebagai tembakan peringatan pada hari Jumat (5/6/2026). Klaim ini menjadi episode terbaru ketegangan dan berpotensi meruntuhkan kesepakatan gencatan senjata yang dimulai sejak 8 April.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis media pemerintah; IRNA, militer Teheran mengatakan kedua kapal perusak Washington meninggalkan Teluk Oman "setelah tembakan rudal peringatan" oleh pasukan Iran.

"Operasi tersebut sebagai tanggapan terhadap pelanggaran dan penindasan maritim, serta pembajakan kapal komersial dan kapal tanker minyak oleh pasukan Angkatan Laut teroris Amerika Serikat," kata militer Iran.

Namun, Komando Pusat AS atau CENTCOM dengan cepat membantah bahwa insiden tersebut telah terjadi.

"Pasukan Iran tidak menyerang atau menembak kapal perang Angkatan Laut AS. Melakukan hal itu akan menjadi pelanggaran berat terhadap gencatan senjata," tulis CENTCOM di X.

Menurut CENTCOM, pasukan AS terus beroperasi secara bebas di perairan regional dan menegakkan blokade balasan AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Ini adalah episode terbaru pengguncang gencatan senjata yang diumumkan pada 8 April yang sebagian besar telah menghentikan permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel setelah pecahnya perang pada 28 Februari. Perang tersebut dimulai ketika pasukan AS dan Israel tiba-tiba melakukan serangan udara terhadap Iran.

Upaya untuk mengakhiri perang melalui pembicaraan langsung dan mediasi sejauh ini gagal.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada Rabu lalu bahwa Washington tidak lagi melakukan serangan berkelanjutan terhadap Iran karena Operasi Epic Fury, nama AS untuk serangannya terhadap Iran, telah berakhir.

Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat telah menghancurkan apa yang tersisa dari Angkatan Udara Iran. "Selain menghancurkan seluruh Angkatan Laut konvensional mereka," katanya.

Sejak awal perang, Iran telah memberlakukan blokade Angkatan Laut di Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang menghubungkan Teluk dengan Samudra Hindia.

Amerika Serikat kemudian mendirikan blokade sendiri terhadap pelabuhan Iran di "mulut" Selat Hormuz. Di masa damai, seperlima minyak dunia dulunya melewati jalur sempit tersebut.

WASHINGTON - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) pernah menyatakan bahwa kebakaran pada kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, saat ikut perang melawan Iran pada Maret lalu telah diatasi. Kobaran api diklaim telah "ditahan" dan kapal tersebut tetap beroperasi penuh tanpa masalah.

Namun pernyataan itu bohong. Video baru yang diperoleh CNN menunjukkan bahwa kebakaran tersebut ternyata lebih parah dan merusak daripada yang dinyatakan Angkatan Laut Amerika. Pernyataan resmi Angkatan Laut sebelumnya menyatakan kebakaran itu bukan akibat serangan rudal dan drone Iran.

Video tersebut menunjukkan ranjang-ranjang tempat para pelaut tidur hancur total. Yang tersisa dari ranjang-ranjang itu adalah logam hangus dan bengkok di bawah langit-langit yang tampaknya juga berlubang akibat kobaran api. Kabel-kabel menjuntai dari langit-langit dan tumpukan abu berserakan di lantai di sekitar ranjang.

“Saya benar-benar berpikir kita akan kehilangan kapal,” kata seorang pelaut di atas kapal USS Gerald R. Ford kepada CNN, menggambarkan perasaannya saat memadamkan kobaran api. “Ini antara berjuang atau mati.”

Sistem pemadam kebakaran kapal gagal berfungsi, membuat para pelaut bergegas memadamkan api, menurut pelaut tersebut dan seorang pejabat senior AS yang mengetahui insiden itu.

Pejabat senior AS mengatakan kepada CNN bahwa pernyataan publik Angkatan Laut mengecilkan dampak kebakaran terhadap USS Gerald R. Ford karena kapal tersebut berada di Laut Merah untuk mendukung operasi militer AS melawan Iran. Pejabat itu mengakui bahwa kebakaran memang berdampak pada kemampuan kapal.

Dua hari berlalu sebelum USS Gerald R. Ford dapat melakukan sorti lagi, kata Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Daryl Caudle pada bulan April, dan kapal tersebut terpaksa menuju pelabuhan di Yunani untuk perbaikan sementara.

Ditanya tentang luasnya kebakaran dan kegagalan sistem pengendalian kebakaran untuk berfungsi, juru bicara Angkatan Laut mengatakan kepada CNN, "Investigasi kebakaran sedang berlangsung."

Awak kapal USS Gerald R. Ford membutuhkan waktu sekitar 30 jam untuk memadamkan api, membersihkannya, dan mencegahnya menyala kembali. Sekitar 600 pelaut kehilangan akses ke tempat tidur mereka karena kerusakan tersebut, seperti yang dilaporkan CNN.

“Seharusnya tidak sampai separah itu. Sistem pemadam kebakaran yang terpasang di kapal seharusnya bisa memadamkannya,” kata pelaut itu, yang berbicara dengan syarat anonim untuk menghindari pembalasan dari Angkatan Laut. “Semua orang — termasuk saya—membantu memadamkan api.”

Video yang diperoleh CNN dan keterangan para pelaut di kapal USS Gerald R. Ford memberikan gambaran publik yang paling jelas tentang kesulitan yang dialami para pelaut selama penugasan 11 bulan yang memecahkan rekor, yang mencakup perang dengan Iran dan operasi militer AS di Venezuela.

“Kebakaran besar selalu menjadi tantangan, dan ini sangat signifikan — kebakaran yang disebabkan oleh cucian dan pengering,” kata Caudle kepada CNN setelah USS Gerald R. Ford kembali ke pelabuhan asalnya di Virginia.

“Awak kapal menanganinya dengan sangat baik, dan mereka melawannya dengan cemerlang dan berani, dan pada dasarnya kembali bertempur dalam hitungan hari," paparnya, Jumat (5/6/2026).

Kapal senilai USD13 miliar ini sangat penting bagi operasi militer AS melawan Iran. Pilot di atas kapal menerbangkan gelombang demi gelombang serangan bom yang menghantam target Iran. Tetapi kapal induk besar itu tidak hanya berada di pihak ofensif.

"Kelompok penyerang kapal induk yang mencakup USS Gerald R. Ford berada di bawah ancaman terus-menerus dari rudal musuh dan drone serang satu arah," demikian bunyi Penghargaan Unit Kepresidenan yang diberikan kepada kelompok tersebut.

Pelaut yang diwawancarai oleh CNN mengingat pada suatu saat, ketika USS Gerald R. Ford berada di Laut Merah, melihat garis oranye di langit saat amunisi Iran muncul di cakrawala. "Ketika rudal atau drone Iran mendekati kapal dalam jarak tertentu, kapal akan membunyikan peringatan, memberi tahu kami untuk bersiap terkena serangan dan melakukan pengendalian kerusakan," kata pelaut itu.

Kebakaran bukanlah satu-satunya masalah selama penugasan tersebut. Toilet kapal berulang kali tersumbat. Video lain dari atas kapal Ford yang diperoleh CNN menunjukkan kotoran manusia memenuhi toilet demi toilet.

"Jika Anda berada di bagian depan kapal, Anda harus berjalan jauh ke bagian belakang, hanya untuk menemukan toilet yang berfungsi," kata pelaut itu.

Dampak dari kebakaran itu bisa lebih buruk. Hunter Stires, yang menjabat sebagai ahli strategi maritim untuk sekretaris Angkatan Laut saat itu hingga tahun 2025, mengatakan pemulihan cepat kapal dari kebakaran tersebut merupakan bukti pelatihan dan ketahanan awak kapal di tengah penugasan yang memecahkan rekor.

“Kebakaran dan banjir adalah dua bahaya terbesar di atas kapal mana pun,” kata Stires kepada CNN.

“Angkatan Laut AS, patut dipuji, memiliki budaya organisasi dan filosofi desain yang tanpa henti berfokus pada persiapan pengendalian kerusakan dan redundansi sistem untuk memastikan kelangsungan hidup kapal," paparnya.

“Kerusakan akibat perang dan pertempuran pada dasarnya tidak dapat diprediksi,” kata Stires, ketika ditanya tentang kegagalan sistem pemadam kebakaran.

“Anda tidak tahu apa yang akan rusak,” katanya, menambahkan bahwa itulah mengapa pelatihan dan persiapan para pelaut sangat penting.

Ditugaskan ke Angkatan Laut pada tahun 2017, USS Gerald R. Ford adalah kapal induk bertenaga nuklir AS terbaru dan paling canggih secara teknologi dari 11 kapal induk AS lainnya dan telah menjadi simbol kekuatan, dan batasan, kekuatan Angkatan Laut AS.

Sistem ketapel elektronik USS Gerald R. Ford memungkinkannya untuk meluncurkan apa pun, mulai dari drone kecil hingga pesawat besar, memberi para komandan berbagai pilihan daya tembak, kata Brent Sadler, seorang veteran Angkatan Laut selama 26 tahun dan mantan perwira kapal selam, kepada CNN.

Sepuluh kapal induk AS lainnya, kata dia, tidak memiliki kemampuan itu.

Penugasan USS Gerald R. Ford, yang berakhir ketika kembali ke Norfolk, Virginia, pada bulan Mei, juga menyaksikan kapal tersebut membantu operasi AS untuk menangkap mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Penugasan tersebut—penugasan operasional terpanjang oleh kapal induk sejak Perang Vietnam—juga termasuk singgah di Mediterania dan Norwegia.

Kapal Gerald R. Ford kini sedang menjalani fase perawatan yang diperpanjang akibat kerusakan selama pelayaran, termasuk perbaikan tambahan terkait kebakaran.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa mungkin dibutuhkan setidaknya satu tahun sebelum USS Gerald R. Ford siap berlayar kembali, dan kapal lain mungkin harus mengisi kekosongan tersebut.

TEHERAN - Angkatan Laut Iran mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah menyerang sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) di Teluk Oman. Menurut Teheran, kapal perang yang merupakan "pusat komando dan kendali" di balik serangan Amerika terhadap kapal-kapal komersial Iran.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Hubungan Masyarakat Angkatan Laut Iran mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah apa yang mereka gambarkan sebagai "tindakan agresif" AS, pelanggaran peraturan di Selat Hormuz, dan serangan terhadap pelayaran komersial Iran di Teluk Oman.

Pernyataan itu mengatakan kapal perang Amerika itu diduga mencoba mendekati perairan teritorial Iran di Teluk Oman.

"Angkatan Laut Republik Islam Iran menargetkan pusat komando dan kendali dari tindakan permusuhan ini, yang ditempatkan di atas kapal perusak AS," bunyi pernyataan tersebut, yang dilansir Anadolu, Kamis (4/6/2026).

Lebih lanjut, Angkatan Laut Iran menegaskan pasukannya terus memantau apa yang mereka sebut sebagai aktivitas “Zionis-AS” di wilayah tersebut dan memperingatkan akan adanya pembalasan lebih lanjut.

Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) membantah klaim bahwa Angkatan Laut Iran menargetkan kapal perusak Angkatan Laut Amerika.

"Iran berbohong. Aset militer AS di laut terus terbang, berlayar, dan beroperasi dengan aman dan tanpa hambatan," tulis CENTCOM di X.

Juga pada hari Rabu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengeklaim bahwa rudal yang menghancurkan Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait bukan milik Iran, melainkan rudal pencegat yang ditembakkan sistem pertahanan Patriot AS.

Namun, CENTCOM lagi-lagi menyangkal klaim Iran tersebut.

"Klaim itu salah dan bahwa Iran menargetkan bandara dalam serangan yang disengaja, terencana, dan tidak dapat dibenarkan," kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya pada hari Rabu, Kuwait membantah bahwa wilayah udaranya digunakan AS untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Negara Teluk itu juga sependapat dengan narasi Washington bahwa bandaranya dihantam oleh rentetan rudal dan drone berat oleh Iran pada Selasa tengah malam atau Rabu dini hari, yang menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai 63 lainnya.

Rekaman video dari bandara menunjukkan kerusakan yang luas, dengan kebakaran berkobar di terminal satu, atap runtuh, dan kepulan asap tebal.

Setelah serangan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait Brigadir Jenderal Saud al-Otayan mengutuk apa yang digambarkannya sebagai "agresi kriminal Iran".

JAKARTA - Ketika perhatian dunia tertuju pada persaingan militer di Laut China Selatan,negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) diam-diam sedang membangun armada laut yang semakin modern.

Jika dua dekade lalu sebagian besar Angkatan Laut Asia Tenggara masih mengandalkan kapal perang bekas era Perang Dingin, kini sejumlah negara telah mengoperasikan fregat siluman (stealth frigate), rudal anti-kapal jarak jauh, sonar anti-kapal selam canggih, hingga sistem pertahanan udara berlapis.

Menariknya, Singapura sebagai negara dengan wilayah terkecil di ASEAN justru menjadi operator kapal perang paling canggih di kawasan. Namun Indonesia, Malaysia, dan Vietnam sedang mengejar ketertinggalan melalui program modernisasi besar-besaran.

5 Kapal Perang Paling Canggih di ASEAN

1. Fregat Kelas Formidable (Singapura)

Saat ini, kapal perang ini bisa dianggap sebagai "raja laut" di ASEAN karena tercatat sebagai kapal dengan teknologi tercanggih.

Kapal ini merupakan pengembangan dari desain Prancis La Fayette, tetapi dengan upgrade besar pada radar, sistem tempur, dan persenjataan. Mengutip laman resmi Angkatan Laut Republik Singapura, Formidable dirancang sebagai kapal multi-peran yang mampu menghadapi ancaman udara, permukaan, maupun bawah laut secara bersamaan.

Spesifikasi Utama Fregat Kelas Formidable

•Negara operator: Singapura

•Kelas: Frigate Stealth

•Bobot: 3.200 ton

•Panjang: 114,8 meter

•Kecepatan: 27 knot

•Awak: 71 personel

•Helikopter pendukung: 1 unit S-70B Seahawk

Persenjataan

•VLS Sylver

•Rudal Aster 15 dan Aster 30

•RGM-84 Harpoon

•OTO Melara 76 mm Super Rapid

•Typhoon 25 mm RWS

•Peluncur torpedo triple A244/S

•Helikopter S-70B Seahawk

Keunggulan

Keunggulan utama Formidable terletak pada radar Herakles dan sistem tempur terintegrasi yang memungkinkan kapal mendeteksi, melacak, dan menyerang banyak target secara bersamaan.

Singapura juga sedang menjalankan program modernisasi pertengahan usia (mid-life upgrade) untuk menjaga superioritas kapal ini hingga dekade 2040-an, menurut Kementerian Pertahanan.

Harga

Program enam kapal diperkirakan bernilai sekitar USD1,6–USD2 miliar, sehingga harga per unit berada di kisaran USD300 juta hingga USD350 juta pada nilai awal pengadaan. Setelah modernisasi dan integrasi sistem terbaru, nilai penggantinya saat ini kemungkinan jauh lebih tinggi.

2. Fregat Kelas Martadinata/SIGMA 10514 (Indonesia)

Indonesia saat ini mengoperasikan dua fregat SIGMA 10514, yakni KRI Raden Eddy Martadinata dan KRI I Gusti Ngurah Rai

Kedua kapal ini menjadi simbol keberhasilan transfer teknologi antara galangan Belanda dan PT PAL Indonesia.

Spesifikasi Fregat Kelas Martadinata

•Negara operator: Indonesia

•Bobot: 2.365 ton

•Panjang: 105 meter

•Kecepatan: 28 knot

•Jangkauan: 5.000 mil laut

•Awak: 122 personel

Persenjataan

•OTO Melara Super Rapid 76 mm

•Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun 35 mm CIWS

•Denel Vektor 20 mm

•VL MICA

•Exocet MM40 Block III

•Triple torpedo launcher

•Radar SMART-S Mk2

•Combat system TACTICOS

Keunggulan

Kapal ini dirancang untuk operasi multi-peran dan cocok dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sistem modular SIGMA juga memungkinkan peningkatan kemampuan secara bertahap.

Harga

Menurut data US Naval Institute, biaya pengadaan diperkirakan sekitar USD220 juta hingga USD300 juta per kapal, tergantung konfigurasi sistem tempur dan persenjataan.

3. Fregat Kelas Maharaja Lela (Malaysia)

Meski programnya mengalami berbagai keterlambatan dan kontroversi politik, kapal kelas Maharaja Lela tetap menjadi salah satu desain kapal perang paling canggih yang pernah dimiliki Malaysia.

Kapal ini menggabungkan teknologi Prancis, radar Belanda, sonar mutakhir, dan sistem peperangan anti-kapal selam kelas atas.

Spesifikasi

•Negara operator: Malaysia

•Bobot: 3.100 ton

•Panjang: 111 meter

•Kecepatan: 28 knot

•Jangkauan: 5.000 mil laut

•Awak: 138 personel

Persenjataan

•Bofors 57 mm Mk3 (stealth cupola)

•MSI DS30M 30 mm cannon

•VL MICA dalam Sylver VLS

•Naval Strike Missile (NSM) Norwegia (dibatalkan)

•Sonar CAPTAS-2 towed array + hull sonar

•Radar SMART-S Mk2

•Combat system SETIS

Kapal ini awalnya akan dipersenjatai Naval Strike Missile (NSM) buatan Norwegia, tapi Norwegia secara sepihak membatalkan penjualannya sehingga diprotes Malaysia.

Keunggulan

Kekuatan terbesar kapal ini adalah kemampuan peperangan anti-kapal selam (ASW). Sonar towed-array CAPTAS-2 mampu mendeteksi kapal selam pada jarak yang jauh lebih besar dibanding sonar konvensional.

Harga

Biaya pengadaan awal diperkirakan sekitar USD466 juta per kapal, belum termasuk amunisi dan pembengkakan biaya proyek.

4. Fregat Kelas Jose Rizal (Filipina)

Filipina selama bertahun-tahun dikenal memiliki Angkatan Laut yang tertinggal. Namun keadaan mulai berubah sejak hadirnya kapal kelas Jose Rizal yang dibangun Korea Selatan.

Spesifikasi

•Negara operator: Filipina

•Bobot: 2.600 ton

•Panjang: 107 meter

•Kecepatan: 25 knot

Persenjataan

•OTO Melara 76 mm

•Aselsan SMASH 30 mm

•SIMBAD-RC untuk rudal Mistral

•Torpedo melalui helikopter AW159 Wildcat

•Rudal anti-kapal C-Star (SSM-700K Haeseong)

•Radar TRS-3D

Keunggulan

Dengan dibekali radar AESA modern, rudal anti-kapal jarak jauh, dan sonar anti-kapal selam, kapal perang ini menjadi andalan untuk peperangan jaringan (network-centric warfare)

Kapal ini menjadi tulang punggung modernisasi Angkatan Laut Filipina di tengah meningkatnya ketegangan Laut China Selatan.

Harga

Biaya pengadaan sekitar USD330 juta per kapal.

5. Fregat Kelas Gepard 3.9 (Vietnam)

Vietnam mungkin tidak memiliki kapal perang paling modern di ASEAN, tetapi armadanya dirancang khusus untuk menghadapi konflik intensitas tinggi.

Spesifikasi Fregat Kelas Gepard 3.9

•Negara operator: Vietnam

•Bobot: 2.100 ton

•Kecepatan: 28 knot

Persenjataan

•Kh-35 Uran anti-ship missile

•AK-176 76 mm

•AK-630 CIWS

•Palma/Sosna air defence system (tergantung unit)

•Torpedo launcher

•RBU-6000 anti-submarine rocket launcher

•Helikopter Ka-28 atau sejenisnya

Keunggulan

Keunggulan utama Gepard justru pada kemampuan anti-kapal selam dan serangan rudal permukaan, bukan pertahanan udara.

Dalam skenario perang laut terbatas, kapal ini dianggap sangat berbahaya karena membawa rudal anti-kapal yang dirancang untuk menembus pertahanan modern.

Harga

Biaya pengadaan sekitar USD175 juta hingga USD220 juta per kapal.

SINGAPURA - Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengecam respons lemah dari komunitas internasional terkait keputusan sepihak Norwegia membatalkan kesepakatan penjualan rudal dengan Kuala Lumpur. Sikap geram Khaled disampaikan dalam pidato di Shangri-La Dialogue, Singapura.

Dalam pidato yang penuh emosi, Khaled mengatakan "keheningan yang memekakkan telinga" atas pembatalan perjanjian Oslo mengirimkan pesan bahwa negara-negara tertentu "sama sekali di atas pengawasan", mempertanyakan apakah aturan global tunduk pada kehendak kekuatan yang lebih besar.

Awal bulan ini, Norwegia—yang merupakan negara anggota NATO—tiba-tiba menghentikan perusahaannya; Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), untuk menyelesaikan pengiriman Naval Strike Missiles (NSM) ke Malaysia.

Malaysia mengatakan telah membayar 95 persen dari kontrak tersebut, senilai USD146,4 juta, untuk sistem senjata yang dimaksudkan untuk melengkapi armada kapal tempur pesisirnya.

Khaled mengatakan negara-negara berkembang menghadapi kecaman dan tekanan ketika melanggar perjanjian, tetapi ketika negara-negara kuat atau sekutu mereka melakukan hal yang sama, respons internasional menjadi sangat lemah.

Dia mengatakan kerangka kerja internasional sekarang diabaikan dan "diinterpretasikan secara selektif" ketika tidak selaras dengan kepentingan geopolitik.

"Kemunafikan yang terang-terangan ini sangat merusak legitimasi dan kredibilitas tatanan internasional berbasis aturan," katanya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Senin (1/6/2026).

Langkah Oslo juga memicu perselisihan diplomatik, di mana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengkritiknya sebagai langkah "sepihak dan tidak dapat diterima". Kuala Lumpur sekarang menuntut ganti rugi lebih dari 1 miliar ringgit (USD251,5 juta) dari KDA atas pembatalan kontrak yang ditandatangani pada tahun 2018.

Norwegia membela keputusannya, dengan mengatakan bahwa mereka membatasi ekspor beberapa teknologi pertahanan yang paling sensitif yang dikembangkan Norwegia kepada sekutu dan mitra terdekatnya.

Khaled mengatakan pembatalan kontrak tersebut menimbulkan pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan tentang apakah perjanjian internasional dapat dipercaya jika bahkan sebuah negara yang terkenal karena memberikan Hadiah Nobel Perdamaian dapat meninggalkan komitmen tanpa konsekuensi.

Dia mengatakan hubungan internasional tidak lagi diatur oleh prinsip-prinsip, tetapi oleh kehendak dan keinginan pribadi. "Ini adalah lintasan yang sangat berbahaya bagi sistem internasional, terutama jika melibatkan kekuatan besar," katanya.

Sebelumnya, sebuah laporan sejumlah media asing mengatakan bahwa penjualan rudal, yang berisi komponen buatan Amerika, mungkin telah diblokir karena pembatasan ekspor Washington. Tetapi AS menolak klaim tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki peran dalam keputusan Norwegia.

Khaled mengatakan insiden itu adalah "pelajaran yang sangat baik", mencatat bahwa Malaysia akan terus menyambut mitra untuk membantu pengembangan kemampuan militernya meskipun dengan lebih hati-hati.

"Tentu saja, kita akan berurusan dengan mereka yang kita percayai...Kita tidak dapat bergantung pada mereka yang tidak tulus," katanya.

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Malaysia tidak akan lagi membeli produk terkait pertahanan dari Norwegia setelah kejadian ini.

Pengamat ASEAN Vu Lam mengatakan komunitas internasional kemungkinan besar tetap diam karena sebagian besar negara memiliki hak serupa untuk mencabut izin ekspor.

“Menegur Norwegia akan merusak wewenang mereka sendiri,” kata Vu. "Negara tersebut membingkainya sebagai masalah regulasi daripada janji yang dilanggar, yang memberi semua orang alasan mudah untuk tidak berkomentar," paparnya.

Menurutnya, sorotan pada aturan ekspor AS juga dapat memengaruhi keengganan mereka, karena mereka tidak ingin mengambil risiko secara implisit mengkritik Washington.

Vu menyebut keputusan Khaled untuk mengangkat isu tersebut di konferensi sebagai langkah “disengaja” untuk menjangkau Norwegia, serta pemasok alternatif potensial dan pembeli non-blok.

“Ini mungkin hanya akan memperkuat keluhan bilateral menjadi cerita peringatan yang lebih luas tentang keandalan pemasok Barat,” katanya.

Bridget Welsh, seorang analis politik yang mengkhususkan diri di Asia Tenggara, mengatakan sorotan pada kontrak pertahanan, yang biasanya tidak banyak dibahas, kemungkinan akan diperkuat.

"Pengalaman Malaysia terkait kesepakatan Norwegia merupakan contoh yang mengilustrasikan," katanya. "Masalah yang lebih luas adalah negara-negara kecil dapat lengah di era ketidakpastian geopolitik ini," imbuh dia.

Khaled juga mengatakan bahwa negara-negara ASEAN sedang tertekan oleh meningkatnya persaingan kekuatan super, dan mendesak kerja sama antara negara-negara menengah untuk memulihkan tatanan dan kerangka kerja internasional.

"Negara-negara kecil tidak menciptakan banyak krisis yang dihadapi dunia saat ini, tetapi kita dipaksa untuk menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh negara-negara kuat, yang sering mengabaikan prinsip-prinsip yang mereka junjung tinggi," katanya.

Menurutnya, negara-negara yang terlibat dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus menghormati norma, sensitivitas strategis, dan mekanisme blok yang beranggotakan 11 negara tersebut.

Amerika Serikat, imbuh dia, memiliki hak penuh untuk meminta sekutunya meningkatkan pengeluaran pertahanan, yang menyoroti kendala Malaysia dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam pidatonya di pertemuan tersebut, Menteri Perang AS Pete Hegseth menyerukan sekutu Washington untuk meningkatkan pengeluaran militer mereka menjadi 3,5 persen dari produk domestik bruto mereka.

“Bagi negara seperti Malaysia, kami adalah negara kecil, kami adalah negara berkembang, bukan negara maju,” kata Khaled, menambahkan bahwa Kuala Lumpur perlu mengembangkan sektor lain atau berisiko mengalami ketidakstabilan.

Ketika ditanya tentang sikap Malaysia terhadap China, karena Beijing berupaya mengakses Samudra Hindia melalui Myanmar, Khaled mengatakan pemerintah mempertahankan kebijakan non-intervensi.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa keamanan Selat Malaka terlindungi,” katanya.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menteri Pertahanan Belanda Dilan Yeşilgoz-Zegerius, ditanya apakah mereka setuju dengan pernyataan Khaled bahwa ada penerapan hukum internasional yang selektif.

Sementara Koizumi tidak menjawab pertanyaan tersebut, Yeşilgoz-Zegerius mengatakan kepatuhan terhadap hukum internasional sangat penting, dengan mengutip perang Rusia-Ukraina.

“Sangat penting bahwa bersama-sama kita memastikan bahwa Rusia tidak menang. Itu tidak hanya sangat penting bagi benua kita, saya pikir [juga] bagi seluruh dunia,” katanya.

“Ini juga merupakan sinyal yang jelas bahwa agresi brutal dan perang yang tidak adil [di mana] Putin tidak dapat menang. Saya pikir itu sangat penting bagi Putin dan semua pihak lain yang menginginkan konflik di sana," paparnya, mengacu pada Presiden Rusia Vladimir Putin.