JAKARTA - Pemerintah akan mendata barang, karyawan Hotel Sultan hingga penghuni apartemen The Suites Residences di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) saat melaksanakan eksekusi. Hal itu sebagai komitmen pemerintah bahwa tidak ada yang dikorbankan dalam eksekusi tersebut.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan, pihaknya akan mendata segala hal di kawasan Hotel Sultan pasca eksekusi.

"Nanti kita data, hari ini kita data. Jadi, sekarang kita akan laksanakan eksekusi, setelah itu kita data, baru kemudian barang apa dan sebagainya kita amankan," ujar Bambang, Kamis (18/6/2026).

Bambang menyampaikan, pihaknya punya gudang untuk menyimpan barang. Untuk itu, ia memastikan, tak ada yang dikorbankan dari eksekusi ini. "Nanti kita punya gudang untuk menyimpan, jadi tidak ada yang rusak. Tidak ada yang dikorbankan," katanya.

Sementara Kuasa hukum PPKGBK, Chandra Hamzah menyampaikan, pihaknya concern untuk memikirkan nasib para karyawan Hotel Sultan. Pemerintah akan mendata para karyawan baik yang berstatus tetap hingga PKWT.

Lihat video: Jelang Pengosongan oleh PPKGBK, Begini Suasana Terkini Hotel Sultan

"Mengenai karyawan, ini merupakan concern dari Pak Wamen sendiri, dari Setneg. Itu kita akan akomodir, kita akan catat mana yang karyawan benar, mana yang karyawan harian, mana yang karyawan waktu tertentu lah, PKWT," kata Chandra di kawasan GBK.

JAKARTA - Pemerintah mendorong penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi pekerja di sektor swasta , BUMN, dan BUMD. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor, terutama yang membutuhkan kehadiran fisik dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Yassierli menegaskan, pengecualian diberikan agar aktivitas vital tetap berjalan dan tidak mengganggu layanan publik maupun operasional industri. Pegawai Swasta Didorong Ikut WFH Seminggu Sekali, Menaker: Gaji Tetap Dibayar



"Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu yang memang memerlukan kehadiran fisik, baik untuk pelayanan maupun operasional," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4).

Sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH antara lain sektor kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi. Selain itu, sektor energi seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik juga tetap harus beroperasi secara langsung.

Pemerintah juga mengecualikan sektor infrastruktur dan pelayanan masyarakat, seperti jalan tol, penyediaan air bersih, serta pengangkutan sampah. Sektor ritel dan perdagangan bahan pokok, termasuk pasar dan pusat perbelanjaan, juga tidak masuk dalam skema WFH.

WFH Jumat: Solusi Krisis Energi atau Sekadar Ilusi ‘Long Weekend’?



Di sisi lain, sektor industri dan produksi, khususnya pabrik yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin, tetap diwajibkan bekerja di lokasi. Hal yang sama berlaku untuk sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality.

Tak hanya itu, sektor makanan dan minuman seperti restoran dan kafe, sektor transportasi dan logistik yang mencakup angkutan penumpang dan barang, hingga sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal juga termasuk dalam daftar pengecualian.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur teknis pelaksanaan WFH sesuai kondisi masing-masing. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengoptimalkan penggunaan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif.

"Yang terpenting adalah keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlangsungan operasional. Karena itu, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH," kata Yassierli.

Selain kebijakan WFH, pemerintah juga mendorong perusahaan menjalankan program efisiensi energi di tempat kerja, mulai dari penggunaan teknologi hemat energi hingga pengawasan konsumsi listrik dan bahan bakar secara terukur. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi nasional tanpa mengganggu aktivitas ekonomi.

JAKARTA - Pemerintah bakal menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja swasta usai Lebaran 2026. Kebijakan ini diumumkan langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons tingginya harga minyak dunia imbas perang Amerika Serikat-Israel versus Iran.

“Terkait dengan kajian, dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk WFH,” ujar Airlangga usai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Airlangga merincikan teknis untuk kebijakan WFH ini sedang disiapkan. Namun, WFH dapat dilakukan para pekerja selama satu hari dalam satu minggu.

Kebijakan ini juga diharapkan bisa diterapkan bukan oleh ASN saja, tetapi juga pekerja swasta. “Teknisnya sedang disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi,” ungkapnya.

Menurut Airlangga, kemungkinan penerapan kebijakan WFH akan dimulai selepas Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Jika konsep kebijakannya sudah dimatangkan, pengumuman lanjutan akan disampaikan ke publik.

Terkait durasi pelaksanaan WFH ini juga masih akan dibahas lebih lanjut menyesuaikan situasi harga minyak dunia. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah memprediksi perputaran uang melalui Tunjangan Hari Raya ( THR ) sektor swasta akan mencapai angka fantastis sebesar Rp124 triliun pada musim Lebaran 2026 . Estimasi ini didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa kucuran dana jumbo ini diharapkan menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi domestik melalui peningkatan belanja masyarakat. THR Karyawan Swasta Wajib Cair H-7 Lebaran, PNS Duluan

"Dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp124 triliun untuk THR sektor swasta dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Airlangga menjelaskan, bahwa besaran THR yang diterima pekerja swasta mengacu pada masa kerja masing-masing individu. Pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun berhak mendapatkan tunjangan sebesar satu bulan upah penuh.

"Sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional," ujarnya.

Cairkan THR PNS, TNI/Polri 2026, Purbaya Siapkan Rp55 Triliun



Tak hanya sektor swasta, pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar Rp55 triliun untuk THR Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 10 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp49 triliun.

Pencairan untuk abdi negara ini dilaporkan sudah mulai berjalan secara bertahap sejak akhir Februari lalu. "Pembayaran THR sudah dimulai bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pekan pertama Ramadan yang diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan para pensiunan," jelas Airlangga.

Distribusi anggaran Rp55 triliun tersebut menyasar jutaan penerima manfaat dengan rincian, ASN Pusat, TNI, & Polri 2,4 juta orang dengan alokasi Rp22,2 triliun, ASN Daerah 4,3 juta orang dengan alokasi Rp20,2 triliun dan Pensiunan 3,8 juta orang dengan alokasi Rp12,7 triliun.

Kombinasi antara THR sektor swasta dan ASN ini diharapkan menciptakan efek domino yang positif bagi sektor ritel, transportasi, dan jasa selama periode Idulfitri 1447 H.

Daftar Isi

• Syarat dan Ketentuan
• Gunakan Kartu Bank DKI
• Tujuan Program

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberikan fasilitas naik transportasi umum gratis untuk karyawan swasta bergaji setara atau di bawah Rp6,2 juta per bulan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 10 Oktober 2025 dan berlaku surut sejak 7 Mei 2025.

Langkah ini merupakan perluasan dari layanan gratis Transjakarta yang sebelumnya hanya menyasar kelompok tertentu seperti pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Kini, pekerja sektor swasta pun berkesempatan menikmati fasilitas serupa, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

"Layanan angkutan umum massal gratis diberikan bagi golongan masyarakat tertentu yang memenuhi persyaratan," bunyi Pasal 2 ayat (1) Pergub 33/2025, dikutip Kamis (6/11/2025).

Salah satu kelompok yang berhak adalah karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j.

Syarat dan Ketentuan

Agar bisa menikmati layanan gratis MRT, Transjakarta (BRT), dan LRT Jakarta, pekerja swasta wajib memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) serta berpenghasilan paling tinggi 1,15 kali upah minimum provinsi (UMP) atau sesuai ketentuan UMP.

Dengan UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar sekitar Rp5,4 juta, maka batas gaji maksimal yang memenuhi kriteria program ini adalah sekitar Rp6,2 juta per bulan (Rp6.206.275).

Dalam Pasal 13 Pergub 33/2025 dijelaskan bahwa penerima fasilitas ini harus melampirkan beberapa dokumen, seperti:

• Fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta
• Surat keterangan aktif bekerja
• Fotokopi Kartu Pekerja Jakarta
• Surat keterangan penghasilan, dan
• Foto diri terbaru
• Pengajuan dapat dilakukan langsung melalui badan usaha penyelenggara transportasi publik milik daerah, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, dan/atau LRT Jakarta.

Foto: Sejumlah calon penumpangmelintas di sebelah Stasiun MRT di Blok M, Jakarta, Kamis, (30/5). Akses ke Stasiun MRT Blok M ditutup sementara setelah MRT menghentikan kegiatan operasionalnya sore ini. Penumpang pun menumpuk di sekitar Stasiun Blok M. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah calon penumpangmelintas di sebelah Stasiun MRT di Blok M, Jakarta, Kamis, (30/5). Akses ke Stasiun MRT Blok M ditutup sementara setelah MRT menghentikan kegiatan operasionalnya sore ini. Penumpang pun menumpuk di sekitar Stasiun Blok M. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Gunakan Kartu Bank DKI

Adapun fasilitas ini diintegrasikan dengan sistem pembayaran digital milik Bank DKI. Nantinya, para pekerja dapat mengaktifkan Kartu Pekerja Jakarta sebagai kartu layanan transportasi gratis atau mengajukan penerbitan kartu baru di Bank DKI.

Pergub juga menegaskan, kartu ini bisa digunakan di semua moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI, yaitu BRT, MRT, dan LRT, serta hanya berlaku untuk pemegang kartu yang terdaftar. Sedangkan masa berlaku kartu layanan bagi penerima adalah selama pekerja tersebut terdata sebagai pemegang kartu, dengan mekanisme pengkinian (updating) data setiap 6 bulan.

"Kartu layanan dapat digunakan pada Sistem BRT, MRT, dan LRT; kartu layanan hanya dapat digunakan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam kartu layanan," jelas Pasal 27.

Tujuan Program

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebijakan ini bertujuan memperluas akses transportasi publik, dan mendorong masyarakat mengubah perilaku menuju penggunaan moda transportasi umum yang lebih berkelanjutan.

"Dalam rangka menyediakan aksesibilitas transportasi yang merata dan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan," tulisnya dalam bagian Menimbang huruf a Pergub tersebut.

Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, berupa subsidi kepada badan usaha pengelola transportasi publik.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan pembiayaan berupa subsidi kepada Badan Usaha yang bersumber dari APBD," tulis Pasal 22.

Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan semakin banyak warga berpenghasilan menengah ke bawah beralih menggunakan transportasi publik, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan pribadi di Ibu Kota.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]