Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengkritik penerapan potongan aplikasi oleh perusahaan platform yang mulai berlaku hari ini. Menurut SPAI, potongan yang diterapkan di lapangan masih melebihi batas 8% sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, total potongan yang dikenakan kepada pengemudi masih berkisar 16%–24% untuk layanan pengantaran penumpang menggunakan kendaraan roda dua.

Dia mencontohkan, saat konsumen membayar tarif Rp34.000, platform terlebih dahulu memotong biaya aplikasi Rp5.000 dan biaya asuransi perjalanan Rp1.000, sehingga total potongan awal mencapai Rp6.000. Setelah itu, sisa pendapatan sebesar Rp28.000 kembali dipotong 8% atau Rp2.240 sebagai komisi platform.

“Maka pengemudi hanya memperoleh pendapatan Rp25.760. Itu artinya potongan aplikasi sebesar 24% dari uang yang dibayarkan oleh konsumen,” kata Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, SPAI menolak apabila batas potongan aplikasi 8% hanya diterapkan pada layanan pengantaran penumpang menggunakan sepeda motor. Menurut Lily, Peraturan Presiden tersebut mengatur pelindungan bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir kargo yang melayani pengantaran penumpang maupun barang dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun lebih.

Menurutnya, penerapan potongan aplikasi yang hanya berlaku bagi pengemudi ojek online merupakan praktik diskriminatif karena membedakan pekerja transportasi online yang pada dasarnya menghadapi kondisi kerja serupa.

Dia menilai seluruh pekerja transportasi online masih bekerja di bawah standar perlindungan ketenagakerjaan, dengan pendapatan yang tidak pasti, jam kerja panjang, serta risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Lebih lanjut, SPAI menilai belum adanya pengakuan pemerintah dan perusahaan platform terhadap status pengemudi sebagai pekerja menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan bagi pengemudi ojek online, taksi online, maupun kurir kargo.

Akibatnya, menurut SPAI, para pekerja transportasi online masih menerima pendapatan yang dinilai tidak layak, sekitar Rp100.000 per hari atau di bawah standar upah minimum, seperti UMP Jakarta sebesar Rp5,7 juta per bulan. Di sisi lain, mereka juga menghadapi jam kerja yang mencapai 12–18 jam per hari sehingga lebih rentan mengalami kecelakaan.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Karena itu, SPAI mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform. Lily mengingatkan pemerintah telah menyetujui konvensi tersebut untuk disahkan dalam sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114 pada Juni lalu.

“Bersamaan dengan itu pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja di pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan mempertegas perlindungan atas hak-hak normatif pekerja sekaligus kepastian hukum terkait pengaturan manfaat dana pensiun.

“Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas pelindungan terhadap hak-hak normatif pekerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) serta Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak.

“Putusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” ujar Cris.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.

Mahkamah juga menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak.

Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dan terbentuk dari uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda atau duda, atau anak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Menurut Cris, putusan tersebut menjadi rujukan penting dalam memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

“Pada prinsipnya, Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang putusan ini semakin memperkuat komitmen Kemnaker dalam melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun,” ujar dia.

Cris menambahkan, Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan MK.

“Sehingga pelindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkap sejumlah driver ojol saat ini masih dikenakan biaya aplikasi di atas 8%, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang seharusnya berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan struktur tarif yang dibebankan kepada pengemudi Gojek-Grab saat ini masih jauh dari kata adil karena adanya manipulasi komponen biaya tambahan di luar potongan komisi utama.

Biaya aplikasi yang dibebankan kepada para pengemudi pun, kata Lily, masih tinggi.

“Faktanya hari ini potongan lebih dari 8% yaitu berkisar 16% - 24% untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua (motor). Contohnya konsumen membayar Rp 34.000,” ujar Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dalam rincian perhitungannya, ketika konsumen membayar Rp34.000, platform langsung mengambil Biaya Aplikasi Rp5.000 dan Biaya Asuransi Perjalanan Rp1.000 ke keuntungan mereka dengan total sebesar Rp6.000. Kemudian sisanya senilai Rp28.000 dipotong lagi 8% untuk platform sebesar Rp2.240. Alhasil, pengemudi hanya memperoleh pendapatan bersih Rp25.760, yang mengindikasikan akumulasi potongan aplikasi mencapai 24% dari uang pembayaran konsumen.

Di sisi lain, SPAI konsisten menolak bila potongan aplikasi 8% yang diterapkan platform hanya berlaku bagi pengantaran penumpang dengan motor. Berdasarkan ketentuan hukum, Peraturan Presiden jelas berbunyi untuk melindungi Pekerja Transportasi Online.

Artinya, relaksasi tarif ini wajib berlaku universal untuk semua ojol, taksi online, dan kurir kargo yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang, termasuk makanan, dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih.

Pembatasan sepihak oleh aplikator diklaim sebagai praktik diskriminatif karena membeda-bedakan sesama pekerja transportasi berbasis aplikasi. Padahal, risiko dan kondisi kerja yang dialami di lapangan serupa, yakni berada di bawah standar hukum ketenagakerjaan akibat ketidakpastian upah, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari, serta tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi di jalan raya.

SPAI mencermati ketidakpastian kebijakan pemerintah selama ini terhadap pengemudi disebabkan karena pemerintah dan platform belum mengakui status pekerja bagi pekerja transportasi online. Dampak regulasi yang menggantung ini membuat pendapatan riil pengemudi merosot hingga ke kisaran Rp100.000 per hari, jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,7 juta.

Ketiadaan payung hukum hubungan kerja formal juga membuat para pengemudi kehilangan akses terhadap fasilitas perlindungan mendasar yang menjadi hak normatif kaum buruh.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Melihat rantai persoalan kesejahteraan yang terus berulang, SPAI mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu telah disetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan didesak segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja resmi pada pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru demi kepastian iklim usaha yang berkeadilan.

Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Fatkur Huda angkat bicara mengenai implementasi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Fatkur menyatakan kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara lebih komprehensif. Khususnya, penerapan pajak progresif bagi peserta yang pernah melakukan pencairan sebagian dana JHT sebelum memasuki masa pensiun.

Menurut dia, ketentuan perpajakan terhadap dana JHT harus mempertimbangkan aspek berkeadilan bagi pekerja yang selama bertahun-tahun lamanya berusaha untuk menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai tabungan hari tua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 68/2009, pencairan JHT yang dibayarkan sekaligus dikenakan PPh Final sebesar 0% terhadap saldo hingga Rp50 juta dan 5% untuk saldo yang melebihi Rp50 juta. Aturan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum bagi peserta yang mencairkan manfaat JHT sesuai tujuan awal program.

Namun tutur Fatkur, penerapan pajak progresif terhadap pencairan JHT setelah peserta yang melakukan pengambilan sebagian dana tersebut menimbulkan perdebatan terkait rasa keadilan.

“Dana JHT berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja yang dikumpulkan selama masa kerja. Dana tersebut berfungsi sebagai tabungan dan perlindungan ekonomi pada masa pensiun, bukan sebagai penghasilan baru yang diperoleh secara tiba-tiba,” beber Fatkur, Selasa (30/6/2026).

Ia memaparkan besaran potongan pajak progresif dapat mencapai nominal yang bervariasi dan cukup besar, sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Berdasarkan aturan mengenai tarif PPh yang berlaku saat ini, dikenakan tarif sebesar 5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta, 15% untuk penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta, 25% bagi penghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta, 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar, serta 35% untuk penghasilan lebih dari Rp5 miliar.

Fatkul mengatakan penerapan aturan tersebut bakal berdampak besar terhadap jumlah saldo yang berasal dari penghasilan mereka yang telah dipotong setiap bulannya sebagai JHT. Bila seorang peserta dengan jumlah saldo JHT yang besar usai bekerja dalam durasi yang panjang bagi sebuah perusahaan, maka berpotensi untuk dipotong pajak dengan persentase yang tinggi juga.

“Kondisi tersebut menyebabkan peserta dengan saldo JHT yang besar berpotensi mengalami potongan pajak dengan nominal yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah saat memasuki masa pensiun,” ucapnya.

Selain itu, Fatkur mengungkapkan keterbatasan informasi mengenai konsekuensi perpajakan masih menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh peserta. Banyak pekerja yang memanfaatkan fasilitas pencairan sebagian dana JHT, seperti 10% atau 30%, untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, hingga pembelian rumah.

“Informasi mengenai potensi perubahan perlakuan pajak pada saat pencairan akhir belum sepenuhnya dipahami oleh peserta ketika keputusan pencairan sebagian dilakukan,” katanya.

Ia menyatakan tujuan utama program JHT adalah memberikan proteksi dan kesejahteraan pada masa tua. Karena itu, pengurangan manfaat pensiun akibat potongan pajak yang signifikan berpotensi mengurangi visi perlindungan sosial yang ingin diwujudkan dalam program tersebut.

Oleh sebab itu, Fatkur pun mendorong pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan transparansi informasi kepada peserta mengenai konsekuensi perpajakan dari setiap jenis pencairan JHT.

“Evaluasi terhadap penerapan pajak progresif pada pencairan dana JHT saat masa pensiun layak dipertimbangkan untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan perpajakan yang baik tidak hanya memerlukan dasar hukum yang kuat. Namun, juga harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang telah berkewajiban menyisihkan pendapatannya demi jaminan kehidupan yang lebih layak di masa pensiun.

Diberitakan sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan pajak untuk berbagai keperluan tersebut semestinya dihapus, lantaran terdapat penerapan berlapis yang dinilai memberatkan buruh. Ia mengaku akan bertemu atau bersurat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan langsung usulan tersebut.

"Karena pada waktu para pekerja menerima upah, katakanlah Rp5 juta, itu kan sudah dipotong pajaknya, PPh [pajak penghasilan] Pasal 21. Setelah dipotong pajak, sisa upah juga dibayarkan untuk jaminan hari tua atau jaminan pensiun. Nah, kenapa dipajaki lagi," beber lqbal dalam jumpa pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membandingkan situasi tersebut dengan keringanan pajak bagi korporasi besar yang berinvestasi di tanah air, semacam tax amnesty hingga tax holiday. Meskipun inisiatif tersebut dapat mendorong stabilitas dunia usaha, Iqbal meminta agar terdapat keringanan bagi pekerja.

Dia menyinggung peristiwa yang viral di media sosial bahwa terdapat buruh yang mendapatkan potongan pajak hingga mencapai 15% terhadap saldo JHT yang hendak dicairkan. Menurut dia, hal tersebut tidak mencerminkan kebijakan yang berpihak kepada buruh.

Iqbal lantas memberikan gambaran besarnya pengenaan pajak untuk pencairan JHT. Apabila seorang pekerja memiliki saldo JHT Rp50 juta, maka potongannya mencapai Rp7 juta hingga Rp12 juta karena persentase pajak yang dikenakan sebesar 15%.

Pungutan pajak tersebut bahkan dapat dikenakan lebih besar apabila sang pekerja mengalami lebih dari satu kali pemutusan hubungan kerja (PHK). Iqbal memandang hal tersebut tidak adil, mengingat JHT merupakan iuran yang disisihkan dari upah pekerja setiap bulannya.

"Saya akan membuat surat resmi sebagai Penasihat Khusus Presiden ke Menteri Keuangan, Pak Purbaya, untuk mendiskusikan hal ini. Mudah-mudahan beliau bisa memahami," tuturnya.

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 43.000 orang hingga Juni 2026. Industri manufaktur menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar angka PHK.

"Kalau nggak salah, kemarin di bulan Juni kan Rp43.000-an, ya, sampai bulan Juni," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, saat dijumpai di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan pada Senin (29/6/2026).

Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menekan bertambahnya angka PHK sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak. Salah satunya dengan memperkuat pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya, dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan. Karena bagi seorang-seorang yang ter-PHK, JKP itu sangat penting" ujarnya.

Dia menerangkan, program JKP memberikan sejumlah manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, mulai dari bantuan tunai hingga peningkatan keterampilan agar lebih mudah kembali masuk ke dunia kerja.

"JKP ini sangat penting. Pertama, tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah kompensasi keuangan, yang di situ kan cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan," kata Anwar.

Selain bantuan tunai, peserta JKP juga memperoleh pelatihan kerja melalui program reskilling dan upskilling. Kemnaker juga menyediakan layanan informasi lowongan kerja dan bimbingan penempatan kerja untuk membantu peserta mendapatkan pekerjaan baru.

"Akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan ketenagaan kerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah mencapai sekitar 43.000 kasus hingga Juni 2026, kalangan serikat pekerja menilai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS pajak atas dana JHT semakin membebani pekerja yang kehilangan penghasilan.

Pemerintah sendiri menyatakan akan meninjau kembali ketentuan tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengecek aturan yang menjadi sorotan para pekerja.

DOK. Humas BPJS Ketenagakerjaan Mulai 1 April 2026, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan pembaruan pada layanan Lapak Asik yang kini dilengkapi fitur antrean online.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak ya. Nanti saya akan cek lagi seperti apa," ujar Purbaya ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

JHT berasal dari upah yang sudah dipajaki

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjadi salah satu pihak yang paling keras mengkritik pengenaan PPh terhadap pencairan JHT.

Menurutnya, pekerja pada dasarnya telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ketika menerima upah bulanan.

Setelah itu, sebagian penghasilannya kembali dipotong sebagai iuran JHT dan jaminan pensiun.

Karena itu, menurut Said, pengenaan pajak saat dana JHT dicairkan merupakan bentuk pemajakan berganda terhadap uang milik pekerja.

"Pajak JHT seharusnya nol persen. Upah buruh sudah dipotong PPh 21, setelah itu membayar iuran JHT dan jaminan pensiun, tetapi dipajaki lagi saat dicairkan. Berarti dua kali dipajaki," kata Said, Senin (29/6/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaan dan membutuhkan dana JHT untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mencari pekerjaan baru.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, saat diwawancarai terkait isu 4.000 kaeyawan PT Fengtay di Banjaran, Kabupaten Bandung yang akan di rumahkan, Senin (22/6/2026).

Partai Buruh pun berencana mengusulkan kepada pemerintah agar ketentuan tersebut dicabut.

"Partai Buruh meminta Menteri Keuangan Bapak Purbaya mencabut pajak terhadap JHT, pajak terhadap pesangon, pajak terhadap THR, dan pajak terhadap jaminan pensiun," ungkap Said.

Aturannya seperti apa?

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pajak atas pencairan JHT bukanlah kebijakan baru.

Ketentuan tersebut telah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010.

"Pajak atas JHT itu sendiri bukan sesuatu hal yang baru. Aturan ini sudah lama diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010," jelas akun Instagram @Ditjenpajakri.

Melalui aturan tersebut, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus dapat dikenai PPh Pasal 21 dengan perlakuan berbeda sesuai waktu pencairan dan besarnya manfaat yang diterima.

Untuk pencairan yang memenuhi persyaratan tertentu, manfaat hingga Rp 50 juta dikenakan tarif PPh final sebesar nol persen, sedangkan bagian di atas Rp 50 juta dikenai tarif final 5 persen.

Sementara pencairan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif umum atau progresif.

Melalui aturan tersebut, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus kepada peserta dapat dikenai PPh Pasal 21.

Namun, besaran pajaknya bergantung pada waktu pencairan dan nominal manfaat yang diterima.

FREEPIK/KATEMANGOSTAR Ilustrasi pajak.

"Penghasilan tersebut (yang ada di saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan) merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21," jelas akun Instagram tersebut.

Mekanisme dari BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengenaan pajak atas JHT.

Asisten Deputi Komunikasi Pemasaran sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Budi Hananto, mengatakan pemotongan pajak tidak dikenakan atas seluruh saldo JHT.

Sebagai contoh, apabila peserta memiliki saldo JHT sebesar Rp 60 juta dan mencairkan seluruhnya sekaligus, maka yang dikenai pajak final 5 persen hanya selisih Rp 10 juta di atas batas Rp 50 juta.

“Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009,” katanya kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, peserta yang sebelumnya pernah mencairkan sebagian saldo JHT, misalnya 10 persen atau 30 persen, kemudian mencairkan sisa saldo setelah dua tahun dapat dikenai tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

“Sementara itu bagi peserta yang sebelumnya telah melakukan pencairan JHT sebagian (10 persen atau 30 persen) dan kemudian melakukan pencairan sisa saldonya setelah dua tahun, maka dikenakan pajak progresif,” ujar Budi.

Kebijakan yang tidak sejalan dengan perlindungan pekerja

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai pengenaan pajak progresif terhadap pencairan JHT tidak sejalan dengan tujuan pembentukan program tersebut.

Menurut Timboel, secara sosiologis dana JHT merupakan tabungan pekerja yang disiapkan untuk masa pensiun maupun ketika terkena PHK.

Dana tersebut berfungsi menjaga daya beli pekerja dan keluarganya sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

UNSPLASH/SHIVENDU SHUKLA Ilustrasi buruh.

"Tabungan JHT digunakan untuk menopang daya beli pekerja setelah PHK atau saat pensiun. Ketika dana itu dibelanjakan, konsumsi masyarakat tetap terjaga dan akhirnya ikut mendorong perputaran ekonomi," ujarnya.

Ia juga menilai pengenaan pajak terhadap JHT tidak tepat bagi pekerja yang selama ini berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), karena selama bekerja mereka memang tidak dikenai PPh Pasal 21.

Dari sisi hukum, Timboel berpendapat ketentuan pajak progresif dalam PP Nomor 68 Tahun 2009 dan PMK Nomor 16 Tahun 2010 bertentangan dengan semangat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang memberikan ruang bagi peserta mengambil sebagian manfaat JHT untuk kebutuhan tertentu seperti persiapan pensiun atau pembiayaan rumah.

Menurutnya, aturan yang lebih rendah tidak seharusnya mengurangi hak yang telah diberikan oleh undang-undang.

"Selama ini buruh sudah meminta pajak progresif atas JHT dihapus karena tidak sesuai dengan semangat Pasal 37 UU SJSN. JHT adalah tabungan pekerja, bukan tambahan penghasilan baru," kata Timboel.

Ia juga menyoroti implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang membagi JHT menjadi akun utama dan akun tambahan.

Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi membuat peserta kembali dikenai pajak progresif ketika mencairkan saldo di waktu yang berbeda.

PHK meningkat, JHT jadi harapan bertahan hidup

Perdebatan mengenai pajak JHT muncul di tengah meningkatnya angka PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga Juni 2026 jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai sekitar 43.000 orang.

Dalam sebuah kesempatan, Anwar Sanusi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan tersebut sekaligus menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar jumlah PHK tidak terus bertambah.

Namun ketika ditanya mengenai polemik pajak JHT, Anwar menyatakan persoalan tersebut berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

"Kalau soal itu nanti biar Dirjen PHI yang bisa menjawab," tegas Anwar di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai kisaran 43.000 orang hingga Juni 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan angka sementara karena pendataan terus dilakukan oleh Barenbang.

Dia mengatakan data PHK yang dihimpun Kemnaker juga dapat diakses publik melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan yang diperbarui setiap bulannya.

“Kalau nggak salah [PHK] 43.000-an kemarin ya, sampai bulan Juni. Artinya kan kami selalu update, nanti dilihat saja itu,” kata Anwar di Kantor Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Ketika ditanya terkait sektor terbanyak yang menyumbang angka PHK hingga pertengahan tahun ini, dia menyampaikan bahwa salah satunya mencakup sektor manufaktur.

Anwar menjelaskan bahwa yang dilakukan pihaknya saat ini tak terbatas pada pemantauan, melainkan juga melakukan langkah mitigasi agar PHK tidak makin meluas.

Menurutnya, Kemnaker saat ini terus memperbaiki pelayanan terkait jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang dapat dimanfaatkan pekerja terdampak PHK guna menunggu pekerjaan baru maupun mengakses pelatihan kerja.

Di samping itu, pihaknya juga mengoptimalkan dialog sosial yang melibatkan pekerja, baik secara bipartit maupun tripartit.

“Itu untuk mencarikan solusi-solusi yang optimal terkait dengan persoalan tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Anwar juga menyampaikan bahwa Kemnaker juga memperhitungkan strategi penyerapan angkatan kerja baru ke dalam pasar kerja Tanah Air.

Dengan demikian, pihaknya mengharapkan bahwa terdapat solusi bagi pekerja terdampak PHK maupun bagi calon pekerja yang tengah berupaya mencari penghidupan.

Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyampaikan dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yakni PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto batal memindahkan produksinya secara besar-besaran ke Vietnam.

Kedua perusahaan tersebut merupakan merupakan bagian dari Grup Yazaki, yakni perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi suku cadang otomotif.

Said mengatakan semula kedua produsen itu berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksi tersebut ke Vietnam, sebagaimana dilansir dari DetikFinance, Minggu (28/6).

Rencana tersebut kemudian batal dilakukan berkat dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana itu berhasil ditekan sehingga hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akhirnya dipindahkan.

"Yang rencananya besar-besaran, hanya 50 persen enggak jadi. Hanya 3 sampai 5 line saja, line produksi yang dipindahkan ke Vietnam," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang secara daring, Minggu (28/6).

Adapun jika terjadi pengurangan karyawan, Said Iqbal mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal. Hal ini diketahui Said berdasarkan business plan perusahaan hingga 2030 yang dijelaskan kepada dirinya.

[Gambas:Youtube]

"Sampai 2030 kalaulah terjadi perampingan jumlah karyawan sampai tahun 2030, itu lebih, apa namanya, secara alamiah. Yaitu karyawan-karyawan kontrak yang habis kontraknya, maka mereka tidak memperpanjang kontraknya," ujarnya.

Ia juga menambahkan potensi perpanjang kontrak memungkinkan untuk dilakukan jika terjadi peningkatan permintaan pasar selama periode terkait.

"Tetapi bila ada permintaan pasar yang meningkat, terutama di grup Toyota, yang nomor satu biasanya grup Toyota dan perusahaan-perusahaan mobil lainnya, maka bisa saja perpanjangan karyawan kontrak tetap dilakukan. Tapi sampai 2030, jadi hanya pengurangan secara alamiah, mungkin sekitar 20 persen sampai 30 persen itu akan berkurang sampai 2030," sambungnya.

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan pemerintah berhasil mencegah relokasi besar-besaran produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto ke Vietnam.

Keduanya merupakan pabrik komponen otomotif di Jawa Timur dan memiliki induk perusahaan yang berasal dari Jepang yakni Grup Yazaki.

"Melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil ditekan menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi," ujar Said melalui keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan berdasarkan business plan perusahaan hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Said mengatakan pemerintah bersama gerakan serikat buruh terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya PHK, memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang terkena PHK, memperkuat perlindungan pekerja alih daya, serta mendorong penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut dia, situasi ekonomi global, daya beli masyarakat yang lemah, harga gas industri akibat konflik geopolitik yang tinggi, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional menjadi faktor yang meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor industri.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata, tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam," kata Said.

"Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," sambungnya.

Said menyatakan pendekatan langsung ke perusahaan jauh lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan. Oleh karena itu, dalam beberapa pekan terakhir, dia akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang pada Senin (29/6) besok.

"Saya meyakini penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilakukan dari balik meja. Karena itu saya memilih turun langsung ke perusahaan-perusahaan, berdialog dengan pekerja dan manajemen, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah melakukan langkah mitigasi terhadap industri keramik, granit, dan tekstil dengan mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Teruntuk kasus di PT Pakerin di Mojokerto, Said mengungkapkan PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat dihindari.

Namun, kata dia, pemerintah telah mengupayakan agar dana hasil likuidasi yang berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan untuk membayar pesangon pekerja, sekaligus menjadi modal agar perusahaan dapat kembali beroperasi dan mempekerjakan kembali para pekerja tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Produsen otomotif Jerman, Volkswagen, dikabarkan tengah menyiapkan gelombang efisiensi terbesar dalam sejarah perusahaan. Raksasa otomotif itu berencana menghapus hingga 100.000 pekerjaan di seluruh dunia dan mempertimbangkan penutupan empat pabrik di Jerman sebagai bagian dari strategi baru hingga 2030.

Laporan majalah bisnis Manager Magazin pada Jumat menyebutkan, rencana tersebut akan menggandakan target pengurangan tenaga kerja yang sebelumnya telah diumumkan, yakni sekitar 50.000 karyawan hingga 2030.

Menurut laporan itu, strategi bertajuk "Strategi 2030" telah dibahas dewan eksekutif Volkswagen pada Rabu lalu. Dokumen tersebut selanjutnya akan diajukan kepada dewan pengawas perusahaan untuk dibahas pada 9 Juli mendatang.

Empat fasilitas produksi yang disebut berpotensi ditutup dalam jangka menengah meliputi pabrik Volkswagen di Hanover, Zwickau, dan Emden, serta pabrik Audi di Neckarsulm. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan kapan penutupan itu akan mulai diterapkan.

Sebelumnya, Volkswagen telah mengumumkan rencana memangkas sekitar 50.000 posisi di seluruh grup hingga 2030. Dari jumlah tersebut, sekitar 35.000 berasal dari merek mobil penumpang utama Volkswagen.

Meski demikian, jaminan kerja yang telah disepakati dengan serikat pekerja IG Metall disebut masih berlaku bagi karyawan Volkswagen di Jerman setidaknya hingga 2030. Kesepakatan itu berpotensi menjadi tantangan tersendiri apabila perusahaan benar-benar merealisasikan rencana pengurangan tenaga kerja dalam skala yang lebih besar.

Di Balik Pemangkasan

Volkswagen bukan sekadar produsen mobil terbesar di Jerman, melainkan salah satu ikon industri otomotif dunia yang telah berdiri sejak 1937. Grup ini membawahi sejumlah merek ternama seperti Audi, Porsche, Škoda, SEAT, Bentley, Lamborghini, Ducati, Scania, hingga MAN. Selama puluhan tahun, Volkswagen dikenal sebagai simbol kekuatan manufaktur Jerman berkat reputasinya dalam menghasilkan kendaraan berkualitas, mulai dari mobil keluarga, kendaraan niaga, hingga mobil premium dan sport.

Jaringan bisnis Volkswagen juga membentang hampir di seluruh dunia. Eropa masih menjadi pasar terbesar perusahaan, disusul China yang selama bertahun-tahun menjadi penyumbang penjualan tunggal terbesar, kemudian Amerika Utara, Amerika Selatan, serta kawasan Asia-Pasifik. Perusahaan mengoperasikan puluhan fasilitas produksi di berbagai negara dan mempekerjakan ratusan ribu karyawan. Karena itu, rencana memangkas hingga 100 ribu pekerja dinilai sebagai salah satu langkah restrukturisasi terbesar dalam sejarah Volkswagen.

Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja yang layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan acuan regulasi ini khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital.

“Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya konvensi ini untuk mewujudkan kerja layak di ekosistem digital,” ujar Yassierli.

Menurut dia, konvensi tersebut akan menjadi referensi penting dalam memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan.

“Berbagai kebijakan strategis terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja layak, penguatan jaminan sosial, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah merampungkan berbagai regulasi ketenagakerjaan strategis, termasuk menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia pun mengajak serikat pekerja/buruh untuk turut berkontribusi melalui masukan konkret agar regulasi yang disusun mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Jangan lupa berkontribusi terkait UU Ketenagakerjaan. Kami menunggu masukan-masukan, langkah-langkah konkret (serikat butuh) untuk sama-sama membangun negeri ini,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ajang HR Asia Awards 2026 kembali digelar oleh Business Media International belum lama ini. Penghargaan untuk berbagai korporasi dari negara-negara di Asia inimengukur tiga aspek utama, yaitu CORE (Collective Organisation for Real Engagement), SELF (Heart, Mind, Soul), dan GROUP (Think, Feel, Do).

Penilaian tersebut membawa salah satu perusahaan asal Indonesia untuk menyabet tiga penghargaan di bidang ketenagakerjaan.Pertama, BCA kembali menyabet penghargaan sebagai Tempat Kerja Terbaik di Asia. Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia untuk tahun 2026 ini, merupakan penghargaan sejenis yang diperoleh BCA untuk kedelapan kalinya atau delapan tahun berturut-turut.

Bank ini juga sekaligus membawa pulang penghargaan kategori khusus, HR Asia Tech Empowerment Award 2026. Terakhir, perseroan meraih LinkedIn Talent Awards 2025 untuk kategori Best Employer Branding bagi perusahaan dengan skala besar di atas 10.000 karyawan.

Direktur BCA, Lianawaty Suwono, menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan cerminan dari komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik dan kebijakan yang senantiasa mengutamakan kesejahteraan karyawan, serta menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang positif.

“Tiga penghargaan ini menjadi bentuk cerminan atas konsistensi seluruh insan BCA dalam menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan positif. Pencapaian ini adalah buah dari usaha bersama. Kami akan terus berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang memungkinkan setiap individu bertumbuh, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaiknya baik secara profesional maupun personal,” ujar Lianawaty lewat keterangan tertulis, Jumat(26/6/2026).

Perusahaan pun kembali dinobatkan sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di Asia. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei internal karyawan dimanaBCA dinilai konsisten mencatatkan nilai di atas rata-rata industri.

Menurut Lianawaty, penghargaan khusus HR Asia Tech Empowerment Award pun menegaskan keberhasilan BCA dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengalaman kerja dan transformasi sumber daya manusia.

Apresiasi ini diraih atas usaha nyata perusahaan dalam mengimplementasikan teknologi guna mendukung produktivitas, kolaborasi, dan efektivitas proses kerja di berbagai lini bisnis. Pemanfaatan teknologi tersebut turut menciptakan proses bisnis yang lebih terintegrasi dan agile.

Perseroan tidak hanya mampu menghadirkan layanan yang lebih optimal kepada nasabah, tetapi juga menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menghadirkan transformasi digital yang menjaga pengalaman kerja karyawan tetap adaptif serta relevan dengan perkembangan dunia kerja saat ini.

Sementara itu, Best Employer Branding dari LinkedIn Talent Awards 2025 ini didasarkan pada penilaian ketat terhadap keberhasilan perusahaan dalam membangun citra yang kuat dan menarik talenta terbaik melalui strategi employer branding yang efektif, pengalaman kandidat yang positif, serta pemanfaatan platform digital untuk menjangkau dan mengembangkan talenta.

"Bagi kami, employer branding bukan sekadar tentang bagaimana perusahaan dipersepsikan dari luar, melainkan bagaimana setiap rekan kerja dapat merasakan ketulusan, saling mendukung, dan menikmati pengalaman bekerja yang positif setiap hari. Pencapaian ini menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi kami untuk terus belajar dan menjadi lebih baik,” tutur dia.