Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal merombak besar-besaran struktur pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai dalam waktu dekat.

Sinyal perombakan tersebut disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026). Dia menegaskan bahwa pelantikan hari ini hanyalah permulaan dari gelombang mutasi yang lebih besar.

"Ini bukan yang terakhir. Kita akan lakukan dalam 1—2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi," ungkap Purbaya di hadapan jajarannya.

Bendahara negara itu menjelaskan bahwa langkah strategis ini tidak semata-mata didasari oleh temuan indikasi penyelewengan. Lebih dari itu, perombakan ditujukan untuk membenahi inefisiensi kinerja di tubuh otoritas fiskal.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh menunjukkan adanya sejumlah target dan pekerjaan rumah yang tidak terakomodasi dengan baik oleh pejabat petahana.

Dalam rencana perombakan tersebut, Purbaya juga menekankan penerapan prinsip tanggung jawab berjenjang. Dia mengaku tidak segan untuk mencopot pejabat setingkat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) apabila terbukti gagal mengawasi integritas bawahannya.

Purbaya menyoroti sejumlah kasus hukum yang menjerat pegawai pajak di level bawah hingga kementerian. Baginya, atasan yang membiarkan penyimpangan, baik terlibat atau abai, harus ikut menanggung konsekuensi.

"Jadi, saya ingin kita ambil langkah-langkah strategis sampai ke level Kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga Bea Cukai sekaligus," kata Purbaya.

Ancaman sanksi yang disiapkan bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan pun terbilang berat, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil (3T) hingga pemberhentian tidak hormat.

Pantau Rekening Pegawai Pajak

Di sisi lain, Purbaya mengaku telah memantau profil risiko para pegawainya, termasuk memeriksa kewajaran saldo tabungan mereka selama beberapa tahun terakhir.

Kendati data perbankan menunjukkan angka yang wajar, Purbaya mengingatkan jajarannya agar tidak merasa aman. Dia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki akses data dari berbagai sumber untuk melacak aset yang disembunyikan.

"Saya rasa orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain," ujarnya.

Langkah bersih-bersih ini, lanjut Purbaya, krusial untuk menjaga kepercayaan publik di tengah target penerimaan negara yang menantang pada APBN 2026. Dia meminta seluruh pegawai bekerja lurus tanpa takut intervensi pihak luar, karena Presiden telah memberikan dukungan penuh.