Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan papan pemantauan khusus dengan mekanisme Full Call Auction (FCA) dinilai berisiko merugikan investor publik. Sementara itu, regulator pasar modal menyebut keberadaan papan FCA justru untuk meningkatkan transparansi.

Pelaku pasar mencermati sejumlah kriteria dalam papan pemantauan khusus pada praktiknya cukup berisiko. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi, Rabu (1/4/2026).

Adapun kriteria yang dimaksud Budi tersebut adalah kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Budi meminta BEI untuk menghapus peraturan yang merugikan investor maupun emiten.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengamini bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA ini. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Pasar Modal Reydi Octa. Menurutnya, evaluasi papan FCA yang direncanakan Bursa menurutnya memang sudah tepat, karena dalam praktiknya ada beberapa kriteria yang berisiko menangkap saham yang sebenarnya masih layak ditransaksikan secara normal.

“Kriteria yang menurut saya perlu ditinjau adalah yang berbasis harga seperti saham Rp50 tanpa melihat kualitas fundamental, jadi bukan sekadar level harga,” tutur Reydi, Rabu (1/4/2026).

Reydi memandang papan FCA masih relevan sebagai langkah BEI untuk menjaga integritas pasar, terutama dalam meredam volatilitas ekstrem dan praktik spekulatif di saham-saham berisiko tinggi.

Namun, lanjutnya, setelah dua tahun berjalan, memang perlu dilakukan penyesuaian terhadap papan FCA agar tidak terlalu menekan likuiditas dan minat investor di saham lapis bawah.

Ke depan, Reydi melihat tantangan bagi BEI adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan efisiensi pasar. Jika terlalu ketat, pasar akan menjadi kurang likuid, tetapi jika terlalu longgar, maka risiko manipulasi meningkat.

“Jadi yang dibutuhkan bukan penghapusan FCA, tetapi penyempurnaan kriteria agar lebih presisi,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan PPK FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan salah satu pekerjaan rumah (PR) yang akan dibenahi BEI tahun ini adalah revisi peraturan papan pemantauan khusus, selain membenahi free float dan transparansi pasar imbas MSCI. Jeffrey mengklaim nantinya, perubahan pada papan pemantauan khusus ini akan bersifat progresif.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey ditemui pekan lalu.

Akan tetapi, Jeffrey masih enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus ini.

Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Revisi peraturan pada papan FCA ini akan dilakukan pada kuartal II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pengawasan perdagangan saham melalui mekanisme Full Call Auction (FCA) dan penetapan status Unusual Market Activity (UMA) dinilai perlu dievaluasi. Pasalnya, kebijakan tersebut disebut justru berpotensi menekan likuiditas sejumlah saham yang sebelumnya aktif diperdagangkan di pasar.

Deputi Presiden Direktur Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma pada awalnya papan pemantauan khusus atau FCA ditujukan untuk meningkatkan kembali likuiditas saham-saham berharga rendah, khususnya saham di level Rp50 yang cenderung tidak aktif diperdagangkan.

“Tujuan awalnya papan pemantauan khusus terutama untuk meningkatkan dan mengaktifkan kembali likuiditas saham-saham Rp50,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut justru dinilai berdampak sebaliknya. Dia menilai sejumlah saham yang sebelumnya aktif malah mengalami penurunan likuiditas setelah masuk ke mekanisme FCA, terutama saham yang dikenakan kriteria Unusual Market Activity (UMA) tertentu.

Menurut Suria, hal itu terjadi karena proses penerapan FCA yang berlangsung cukup lama serta mekanisme yang dinilai belum sepenuhnya transparan bagi pelaku pasar.

“Pada perkembangannya malah menurunkan likuiditas saham-saham yang aktif, terutama yang terkena UMA kriteria 10 karena pelaksanaan FCA yang berlangsung lama dan kurang transparan mekanismenya,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti frekuensi penetapan status UMA yang dinilai terlalu sering dilakukan oleh otoritas bursa. Bahkan, jumlah pengumuman UMA disebut telah melampaui jumlah hari perdagangan di bursa dalam periode tertentu.

“UMA juga sekarang terlalu sering dikenakan, bahkan jumlahnya sudah lebih tinggi dari hari perdagangan bursa,” katanya.

Suria menilai mekanisme FCA sebaiknya difokuskan hanya pada saham-saham berharga sangat rendah yang memang memiliki likuiditas minim, seperti saham dengan harga di level Rp50. Sementara itu, saham yang masih aktif diperdagangkan sebaiknya tidak perlu dimasukkan ke dalam skema FCA.

“Kalau saya cenderung FCA buat saham-saham Rp50 dan sejenisnya saja. Kalau saham yang aktif tidak perlu pakai FCA,” ujarnya.

Namun demikian, dia juga menilai bahwa penerapan FCA tidak memiliki hubungan langsung dengan potensi praktik backdoor listing.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal menerapkan papan pemantauan khusus, sambil memaklumi urgensi regulator meluncurkan papan pencatatan tersebut.

Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.