Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana mengeksekusi lahan eks Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk dibangun menjadi pusat perkantoran lembaga Islam.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa lahan seluas 4.000 meter persegi tersebut akan difungsikan sebagai kantor bersama lintas instansi keagamaan.

“Masalah [penyediaan] gedung ini adalah bentuk komitmen presiden kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia,” ujar Nusron Wahid dalam keterangan resmi, Minggu (8/2/2026).

Nusron memaparkan bahwa pembangunan gedung ini bertujuan untuk menghilangkan beban biaya operasional atau overhead bulanan bagi lembaga-lembaga umat Islam. Seiring dengan adanya ketersediaan fasilitas perkantoran permanen, organisasi-organisasi tersebut diharapkan dapat mengalihkan fokus pada program pemberdayaan masyarakat secara lebih masif.

Nantinya, Umat Tower diproyeksikan menjadi rumah bagi sejumlah lembaga besar seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selain itu, instansi keumatan lain dan organisasi kemasyarakatan (ormas) juga akan ditempatkan di lokasi tersebut.

Terkait spesifikasi bangunan, Nusron mengungkapkan bahwa desain yang telah disusun oleh Kementerian Agama mencakup pembangunan gedung setinggi 40 lantai. Kapasitas besar tersebut dirancang untuk mengonsolidasi seluruh kekuatan umat secara terpadu di bawah satu atap guna meningkatkan koordinasi antarlembaga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan lahan di pusat Jakarta ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. Prabowo menyebut kawasan Bundaran HI tidak boleh hanya didominasi oleh fasilitas komersial seperti hotel mewah dan pusat perbelanjaan semata.

"Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah. Jangan hanya ada mal, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan lembaga-lembaga umat Islam," tegas Prabowo di hadapan ribuan jemaah.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN kini tengah mematangkan aspek administrasi pertanahan agar proses eksekusi lahan eks Kedubes Inggris tersebut dapat segera dimulai.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengungkapkan gedung yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk pusat lembaga-lembaga umat Islam berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Bangunan tersebut diketahui merupakan bekas Gedung Kedutaan Besar Inggris.

"Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Nusron usai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Nusron yang juga menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang menyampaikan MUI menyambut positif rencana Presiden Prabowo tersebut. Menurut Nusron, penyediaan gedung itu menjadi wujud nyata komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat peran dan kelembagaan umat Islam.

"Soal masalah gedung itu adalah bentuk komitmen beliau kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia," ujarnya.

Nusron menjelaskan, gedung tersebut nantinya akan difungsikan sebagai kantor bersama bagi sejumlah lembaga keumatan agar pengelolaan lebih efisien dan terintegrasi.

"Nanti akan dijadikan kantor bersama antara Baznas, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, BPKH, dan instansi-instansi keumatan lain. Supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk memberdayakan umat," jelasnya.

Lihat video: Hadiri Pengukuhan MUI, Presiden Prabowo Hadiahi Lahan 4 Hektar di Kawasan HI



Terkait rencana pembangunan, Nusron menyebut berdasarkan informasi awal dari Kementerian Agama (Kemenag), gedung tersebut dirancang hingga sekitar 40 lantai. Namun, Nusron enggan membeberkan secara detail teknis pembangunan dan besaran anggaran masih menjadi kewenangan kementerian terkait. "Jangan tanya saya," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam taklimatnya pada acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus MUI Masa Khidmat 2025–2030 yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal

"Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan gedung tersebut nantinya bisa dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan gedung atau lahan yang bakal diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk pusat lembaga-lembaga umat Islam terletak di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengatakan, gedung yang disediakan oleh Prabowo adalah bekas Kedutaan Besar Inggris.
"Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," ucap Nusron di sela-sela agenda Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI Masa Bakti 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Nusron menyebut, gedung bakal dirancang setinggi 40 lantai. Namun, dia belum bisa merinci terkait anggaran dan target pembangunan gedung itu.
Pria yang juga menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu mengatakan, gedung nanti akan dipakai sebagai kantor bersama berbagai lembaga keumatan. Hal ini dilakukan agar operasional lebih efisien dan terintegrasi.
"Nanti akan dijadikan kantor bersama antara Baznas, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, BPKH, dan instansi-instansi keumatan lain. Supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk memberdayakan umat," tutur Nusron.
Dia menambahkan bahwa MUI menyambut positif renan penyediaan gedung oleh Prabowo. Menurutnya, upaya Prabowo menjadi bentuk komitmen penguatan peran dan kelembagaan umat Islam.
"Gedung itu adalah bentuk komitmen beliau kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia," kata Nusron.
Prabowo sebelumnya mengumumkan rencana penyediaan lahan strategis di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung MUI serta lembaga-lembaga umat Islam.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri agenda Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI Masa Bakti 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa seluruh umat dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada MUI agar terus bersikap tegas dan konsisten dalam menjalankan perannya bagi umat dan bangsa. Menjawab harapan tersebut, Presiden menyatakan pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI.
“Saya sebagai Presiden Republik Indonesia telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan,” ujar Prabowo.
Dia mengungkapkan, rencana pembangunan gedung tersebut bahkan diproyeksikan bertingkat tinggi, dengan perkiraan hingga 40 lantai. Gagasan tersebut, menurut Presiden, merupakan permintaan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Nasaruddin Umar, yang juga menjabat sebagai Menteri Agama.
Prabowo menegaskan, kawasan Bundaran HI ke depan tidak hanya diisi hotel dan pusat perbelanjaan, tetapi juga gedung yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga umat Islam.
“Beliau menyampaikan kepada saya bahwa kantor MUI sekarang belum jelas keberadaannya. Saya pun jujur, tidak tahu persis di mana kantor MUI. Ke depan, kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantung Ibu Kota Jakarta,” tandas Prabowo.

JAKARTA - Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) berkolaborasi dengan Kedutaan Inggris di Jakarta perkuat keamanan siber yang tangguh dan inovatif. Hal itu sebagai upaya menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

Upaya tersebut terungkap dalam diskusi bertajuk “Cybersecurity in Financial Services”. Acara ini merupakan bagian dari Misi Perdagangan Keamanan Siber Inggris di Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada 27-29 Oktober 2025, dengan membawa 11 perusahaan siber unggulan Inggris.

Dalam kesempatan itu, ADIGSI mempertemukan perwakilan perusahaan, lembaga, dan pemangku kepentingan dari Inggris dan Indonesia untuk membahas tantangan keamanan siber, perkembangan kebijakan, serta peluang kolaborasi di sektor jasa keuangan.

Ketua Umum ADIGSI, Firlie H Ganinduto mengatakan pertemuan tersebut juga difokuskan pada upaya memperkuat ketahanan siber nasional dengan penekanan pada perlindungan infrastruktur kritikal serta dukungan terhadap transformasi digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

"Kami berkomitmen pada penguatan ekosistem keamanan siber nasional dan mendorong terbentuknya kolaborasi strategis dan berkelanjutan antara pelaku industri Indonesia dan mitra dari Inggris," kata Firlie, Kamis (30/10/2025).

Firlie berharap kolaborasi dengan mitra internasional semakin memperkuat pengetahuan, transfer keahlian, serta sinergi jangka panjang yang mampu meningkatkan daya saing nasional. Termasuk memperkokoh posisi Indonesia dalam ekosistem keamanan siber global.

Menurut Firlie, memperkuat pertahanan siber begitu penting untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan bisnis serta infrastruktur nasional. Terlebih dengan 221 juta pengguna internet di 2024, nilai ekonomi digital Tanah Air mencapai USD360 miliar dengan compound annual growth rate (CAGR) atau tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 15%.

"Pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik (best practices) tentu semakin memperkuat ketahanan siber nasional kita," harapnya.

Deputy Head of Mission, British Embassy Jakarta, Matthew Downing, menjelaskan, misi perdagangan ini menjadi penanda signifikan hubungan Inggris-Indonesia dalam sektor keamanan siber, dan membuka jalan baru untuk kolaborasi strategis dan komersial di tahun-tahun mendatang.

“Bersama-sama, Inggris dan Indonesia dapat membangun sistem yang melindungi warga negaranya, memberdayakan pelaku usaha, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis di era digital. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi kedua negara, demi mencapai tujuan bersama yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama bagi Inggris dan Indonesia, di bawah kerangka Kemitraan Strategis yang akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Sir Keir Starmer beberapa minggu mendatang.”

ADIGSI merupakan wadah kolaborasi sektor swasta dan pemerintah untuk mendorong penerapan standar keamanan terbaik sekaligus memperkuat kemampuan nasional menghadapi ancaman digital dan memobilisasi peran dunia usaha dalam melindungi infrastruktur digital Indonesia. ADIGSI lahir guna merespons pentingnya perlindungan data nasional dari ancaman kejahatan siber dan memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah.