Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah bertemu dengan pelaku usaha ekspor membahas potensi dampak eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada kinerja perdagangan Indonesia, terutama bagi komoditas yang bergantung pada bahan baku impor.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah sekaligus menyerap masukan dari dunia usaha.

“Pekan lalu, telah ada pertemuan Menteri Perdagangan dengan dua asosiasi pelaku usaha, yaitu Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia [GPEI] dan Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia [Depalindo],” kata Made kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak konflik terhadap aktivitas perdagangan dan rantai pasok, sekaligus mengumpulkan masukan dari pelaku usaha yang terdampak.

“Kemendag terus memantau perkembangan situasi ini dan menangkap aspirasi para pelaku usaha yang berpotensi terdampak oleh ketegangan tersebut,” terangnya.

Secara sektoral, Made mengatakan produk impor yang berpotensi terdampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah mencakup sektor peternakan, pertanian, serta industri manufaktur ringan seperti produk kulit, kayu, dan kertas.

Selain itu, Kemendag menilai sektor pertambangan dan mineral, termasuk minyak dan gas, juga rentan terhadap gangguan rantai pasok.

“Sebagian komoditas tersebut diproduksi atau diperdagangkan dari kawasan Timur Tengah dan negara negara sekitarnya, serta banyak menggunakan jalur distribusi maritim yang melewati kawasan Teluk dan Selat Hormuz sebagai salah satu chokepoint utama perdagangan global,” ujarnya.

Made menuturkan gangguan keamanan atau pembatasan lalu lintas kapal di jalur tersebut berpotensi meningkatkan biaya logistik, memperpanjang waktu pengiriman, serta menimbulkan risiko keterlambatan pasokan bagi industri domestik.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik juga berpotensi mendorong tekanan terhadap harga energi global, khususnya minyak dan gas.

“Secara tidak langsung, dapat mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan bahan baku,” imbuhnya.

Untuk memitigasi hal tersebut, Made menyampaikan pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga komoditas domestik, antara lain melalui cadangan pemerintah, intervensi pasar, serta kebijakan pengamanan pasar dalam negeri.

“Instrumen-instrumen ini berperan untuk tetap menjaga kestabilan dan ketahanan ekonomi dalam negeri,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah memilih merumuskan kebijakan berbasis masukan langsung dari pelaku usaha untuk merumuskan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap kinerja perdagangan.

“Saya ingin tahu secara teknis kira-kira masalahnya di mana para eksportir itu. Para eksportir, dia juga impor bahan baku. Besok kita akan ketemu,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Budi menyampaikan pemerintah belum dapat menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat konflik tersebut. Namun, Budi menilai komoditas yang menggunakan bahan baku impor berpotensi terdampak jika gangguan rantai pasok global terjadi akibat konflik geopolitik.