Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia menuju lumbung beras dunia melalui swasembada pangan berkelanjutan tanpa impor, didukung peningkatan produksi serta penguatan cadangan nasional.

"Di akhir 2025 Indonesia mencapai swasembada beras dan pangan sempurna, yaitu tidak ada impor dan stok tertinggi selama Republik ini berdiri," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Amran menegaskan swasembada beras berkelanjutan tanpa impor mendukung visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia lumbung beras dunia.

"Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Jadi (sejak) kami lahir sampai tahun 2025, ini tertinggi," ujarnya.

Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang merupakan pencetak rekor dalam sejarah Indonesia sampai hari ini total stok beras yang dikelola Perum Bulog masih ada lebih dari 5,17 juta ton dan tersebar di seluruh Indonesia.

"Itu capaian pangan kita, insya Allah ini berkelanjutan. Jadi inilah saatnya nanti Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, khususnya beras," jelas Amran.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas menunjukkan total produksi beras selama Januari-Juni tahun ini diproyeksikan dapat mencapai 19,2 juta ton. Angka tersebut masih melebihi total kebutuhan konsumsi beras nasional Januari-Juni yang diperkirakan berada di angka 15,48 juta ton.

Sementara program penyaluran yang menjadi andalan pemerintah masih terus dijalankan. Program bantuan pangan periode Februari-Maret yang diperpanjang sampai Juni telah mencapai realisasi 97,97 persen atau 32,57 juta keluarga penerima manfaat. Secara kuantitas, beras yang telah tersalurkan sebanyak 651,4 ribu ton.

Pemerintah juga telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli sebanyak 3 bulan alokasi. Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga pemerintah sampai akhir 2026 setidaknya menggelontorkan CBP ke masyarakat hingga 1,6 juta ton.

Untuk realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah menyentuh 393,4 ribu ton.

Adapun program beras SPHP ini merupakan strategi pemerintah dalam intervensi harga beras di pasaran dengan menyediakan beras kualitas medium dengan harga lebih rendah dibandingkan harga eceran tertinggi (HET).

Amran juga mengajak kolaborasi dengan berbagai pihak agar Indonesia dapat menjadi negara super power di masa mendatang.

"Kita ini banyak kekurangan tapi kita kolaborasi. Kita kerja sama, karena negara lain tidak ingin Republik Indonesia menjadi super power. Jadi kita kolaborasi, Insya Allah Indonesia (bisa menjadi) super power," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Timika (ANTARA) - Papua Tengah mencatatkan ekspor perdana 42 ton ikan bawal ke Malaysia melalui Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomoka, Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa di Timika, Selasa mengatakan ekspor perdana ini merupakan tonggak penting pembangunan ekonomi Papua Tengah khususnya di bidang kelautan dan perikanan di wilayah itu.

"Hari ini bukti kerja keras para nelayan telah menembus pasar internasional, hari ini momentum ketika hasil laut Papua Tengah tidak lagi berhenti di pelabuhan tetapi berlayar menuju pasar dunia dengan membawa nama baik daerah, bangsa dan seluruh masyarakat Papua Tengah,"ujarnya.

Ikan yang diekspor tersebut merupakan hasil tangkapan nelayan lokal yang ada di Mimika.

"Saya memberikan dukungan kepada nelayan 10 unit kapal tangkap lengkap dengan mesin. Nanti kalau sudah berhasil kami akan tambah lagi," ujarnya.

Ia mengatakan potensi perikanan di Papua Tengah sangat besar sehingga harus di kembangan secara optimal. Keberhasilan melaksanakan ekspor ini merupakan kerjasama seluruh pihak mulai dari pemerintah baik itu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten serta didukung oleh sektor swasta lainnya seperti koperasi usaha perikanan, pengusaha perikanan dan juga nelayan .

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen meningkatkan kualitas pelabuhan perikanan , memperluas akses ekspor, memperkuat sertifikasi mutu, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta memastikan keterlibatan masyarakat adat dan orang asli Papua (OAP) dalam seluruh rantai nilai industri perikanan.

"Kami ingin memastikan bahwa laut Papua Tengah bukan hanya penghasil kan, laut papua tengah harus menghasilkan kesejahteraan, lapangan kerja, kebanggaan dan menghasilkan masa depan yang lebih baik bagi generasi Papua Tengah," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa momentum hari ini mengajarkan bahwa kerja sama yang dibangun secara kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan akan berjalan dengan optimal.

"Hari ini kami mengirim tiga kontainer besok harus mengirim puluhan kontainer, hari ini kami membuka satu pasar besok kami harus membuka lebih banyak pasar dunia. Hari ini kami memulai sejarah baru besok kami harus melanjutkan sejarah itu dengan kerja keras dan komitmen yang lebih besar," ujarnya.

Pj Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau mengatakan Pemerintah Mimika berkomitmen mendukung penuh pengembangan sektor perikanan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan SDM, penguatan kelembagaan nelayan dan koperasi yang kondusif sehingga sehingga sektor perikanan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami berharap kegiatan ekspor perdana ini menjadi awal kegiatan ekspor yang berkelanjutan sehingga semakin banyak produk unggulan Papua Tengah yang mampu menembus pasar dunia dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat di daerah," ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah Dr Karlos Matuan mengatakan ekspor perdana 42 ton ikan Bawal ke Malaysia dikemas dalam tiga kontainer yang dikirim oleh Koperasi Sukses Sejahtera Papua

"Koperasi ini yang menampung hasil tangkapan masyarakat (nelayan lokal) lalu bekerjasama dengan pengusaha yang mempunyai cold storage (gudang beku) untuk menyimpan hasilnya lalu hari ini dia kirim," ujarnya. Ikan-ikan yang di ekspor ini merupakan hasil tangkapan nelayan lokal Timika dari Kampung Akar, Kampung Kipia dan Kampung Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah.

Ia mengatakan wilayah Papua Tengah memiliki potensi perikanan yang sangat besar terutama di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Saat ini jumlah nelayan tangkap di Papua Tengah mencapai 25 ribu nelayan yang terbagi di dua wilayah yakni Nabire sebanyak 15 ribu nelayan dan Mimika berjumlah 10 ribu nelayan.

"Ini perdana, kami rencana ke depan akan melakukan ekspor lagi. Selama ini ikan yang dikirim ke luar itu izin ekspor nya dari Surabaya, sekarang tidak, kami minta izin ekspor nya di keluarkan di Nabire atau di Timika. Pengiriman kali ini izin ekspo nya di keluarkan langsung dari sini. Semua yang dikirim itu boxnya harus label Provinsi Papua Tengah dengan demikian orang di negara mana saja mereka tahu bahwa ini ikan dari Papua Tengah," ujarnya.

Ia mengatakan akan mengawal proses pengirim perdana mulai dari Mimika menuju Surabaya dan selanjutnya dari Surabaya menuju Malaysia.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Hasil Survei Nasional Pusat Polling Indonesia atau Puspoll Indonesia periode 18-26 Mei 2026 menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 82,2 persen responden menyatakan setuju gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

Dukungan terhadap pemilihan langsung bupati dan wali kota bahkan mencapai sekitar 84,0 persen. Temuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026.

Meskipun permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, MK menegaskan dalam pertimbangannya bahwa mekanisme pilkada yang berlaku saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin mengatakan kesesuaian antara putusan MK dan hasil survei memperlihatkan bahwa pilkada langsung memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi sosial yang kuat.

“Lebih dari delapan dari setiap sepuluh masyarakat masih menghendaki gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung. Bagi publik, pilkada bukan sekadar prosedur administratif, tetapi wujud hak rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola daerahnya,” kata Chamad Hojin di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Chamad, putusan tersebut perlu dibaca secara proporsional. MK memberikan penegasan terhadap mekanisme yang berlaku saat ini, tetapi putusan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pilkada langsung.

“Tugas berikutnya bukan sekadar mempertahankan pilkada langsung. Pemerintah, DPR, partai politik, KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil harus memastikan pilkada berlangsung lebih bersih, murah, adil, kompetitif, dan mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” ujarnya.

Survei Puspoll Indonesia menemukan bahwa alasan utama masyarakat mendukung pilkada langsung adalah karena rakyat memiliki hak menentukan pemimpinnya sendiri.

Sebanyak 55,4 persen responden menyatakan rakyat berhak menentukan kepala daerah secara langsung. Sebanyak 22,8 persen menilai pemilihan langsung memungkinkan masyarakat lebih mengenal calon dan pemimpin daerahnya.

Alasan lainnya adalah mencegah politik uang di DPRD sebesar 6,1 persen, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi 5,0 persen, serta mencegah permainan elite partai 3,2 persen.

“Dukungan tersebut terutama lahir dari kesadaran mengenai kedaulatan rakyat. Masyarakat tidak ingin keputusan mengenai kepala daerah hanya ditentukan melalui kompromi elite politik,” kata Chamad.

Menurut Puspoll, kuatnya dukungan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembahasan perubahan Undang-Undang Pilkada. Perubahan sistem yang mengurangi keterlibatan langsung masyarakat berpotensi dipandang sebagai pengambilan kembali hak politik yang sudah dinikmati rakyat.

Selain ituSurvei juga menguji pandangan masyarakat mengenai wacana gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa pemilihan oleh rakyat.

Sebanyak 50,4 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 42,3 persen menyatakan setuju dan 7,4 persen tidak menjawab.

Chamad menilai angka tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat tetap menghendaki keterlibatan langsung dalam pemilihan gubernur. Namun, besarnya kelompok yang dapat menerima penunjukan pemerintah pusat juga tidak boleh diabaikan.

“Angka 42,3 persen menunjukkan masih terdapat ketidakpuasan atau keraguan terhadap kualitas pilkada yang berjalan saat ini. Dukungan terhadap prinsip pemilihan langsung sangat tinggi, tetapi sebagian masyarakat dapat menerima alternatif lain apabila pilkada dianggap mahal, penuh politik uang, atau tidak menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” jelasnya.

Karena itu, mempertahankan pilkada langsung harus diikuti dengan pembenahan serius. Tanpa perbaikan, dukungan yang saat ini kuat dapat perlahan melemah.

Puspoll juga menegaskan bahwa pertanyaan survei tersebut secara khusus membahas penunjukan gubernur oleh pemerintah pusat, bukan pemilihan gubernur oleh DPRD. Angka itu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan sikap masyarakat terhadap mekanisme pemilihan melalui DPRD.

Puspoll Indonesia menilai berbagai kritik terhadap pilkada langsung tidak dapat diabaikan. Penyelenggaraan pilkada masih menghadapi biaya pencalonan yang tinggi, politik uang, mahar politik, dominasi elite partai, dinasti politik, lemahnya transparansi dana kampanye, dan penyalahgunaan sumber daya kekuasaan.

Masalah lain adalah kualitas rekrutmen calon. Masyarakat memiliki hak memilih, tetapi pilihan yang tersedia sering kali telah disaring secara tertutup oleh elite partai.

“Hak memilih langsung akan kehilangan sebagian maknanya apabila proses pencalonannya tidak demokratis, biaya politiknya terlalu mahal, dan masyarakat hanya diberi pilihan di antara calon-calon yang ditentukan secara tertutup,” ujar Chamad.

Perbaikan pilkada karena itu harus dimulai sejak tahap pencalonan, bukan hanya pada hari pemungutan suara. Partai politik perlu membuka proses penjaringan calon, menggunakan ukuran integritas dan rekam kerja, serta mengurangi ketergantungan pada kemampuan finansial kandidat.

Calon kepala daerah harus dipilih berdasarkan kapasitas menyelesaikan persoalan daerah, bukan semata popularitas, kekuatan modal, atau kedekatan dengan elite.

Sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah, ibarat medical check-up atau rekam medis perekonomian.

Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah.

“Sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah. Sensus ekonomi ibarat medical check-up atau rekam medis perekonomian,” kata Amalia saat Apel Siaga dan Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026, di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Sabtu.

Menurut dia, data akurat dari sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan investasi, dan pemberdayaan dunia usaha. Karen itu, ia mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif memberikan data yang benar.

“Setiap informasi yang dihimpun akan menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Amalia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan SE 2026.

Ia turut memberikan motivasi kepada 8.619 petugas SE 2026 yang akan bertugas di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Para petugas disebutnya sebagai "pejuang data" yang memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sensus.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam apel ini menegaskan pembangunan yang berkualitas harus diawali dengan ketersediaan data yang valid.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun tersebut.

“Kita sadari bersama bahwa pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran berawal dari data yang akurat. Tanpa data yang lengkap dan benar, sulit bagi kita mengambil keputusan atau pun menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya..

Gubernur menilai SE 2026 memiliki peran penting memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia menyebut Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, hingga jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui terciptanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, serta semakin kuatnya usaha rakyat,” katanya pula.

Mirza juga mengapresiasi seluruh petugas lapangan yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan SE 2026.

Ia berpesan agar petugas menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan yang ramah dan humanis kepada masyarakat.

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan melakukan pertemuan penting dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada siang hari ini, Kamis (25/6/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengonfirmasi bahwa agenda pembahasan tatap muka antara bendahara negara dan pimpinan BGN tersebut telah masuk ke dalam lini jadwal resmi kementerian.

“Sementara masih terjadwal,” ungkap Deni saat memberikan konfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Rencana pertemuan antara Purbaya dan pimpinan BGN ini sebenarnya telah dirancang sejak pekan lalu. Namun, agenda tersebut terpaksa mengalami penjadwalan ulang lantaran Menkeu harus bertolak ke China dalam rangka menuntaskan kunjungan kerja dinas internasional.

Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu topik penting yang akan dibedah dalam pertemuan siang ini adalah tindak lanjut mengenai efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih tepat sasaran di lapangan.

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya telah melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian postur anggaran pada program MBG. Alokasi dana untuk program nasional ini dipangkas menjadi Rp268 triliun dari pagu perencanaan awal tahun yang sempat dipatok sebesar Rp335 triliun.

Penyesuaian pagu ini dieksekusi secara ketat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjamin penggunaan dana negara bergerak lebih efektif, efisien, dan bebas kebocoran.

Mengacu pada basis data Kemenkeu, realisasi penyerapan anggaran untuk pos program MBG ini terus menunjukkan tren pendakian yang signifikan. Hingga akhir Mei 2026, total dana kas negara yang terserap sukses menembus angka Rp88,15 triliun.

Capaian rapor ini mencatatkan kenaikan sebesar 17,53% jika disandingkan dengan posisi penyerapan pada bulan April 2026 lalu yang bertengger di level Rp75 triliun.

Secara rincian operasional, Purbaya Purbaya memaparkan dalam rilis APBN KiTa bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai total 63,13 juta jiwa penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dari akumulasi target tersebut, sebanyak 48,9 juta di antaranya menyasar klaster kelompok siswa sekolah, sementara 14,3 juta jiwa sisanya didistribusikan kepada kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan pesan sekaligus ajakan moral kepada seluruh keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri di Indonesia. Dia menekankan pentingnya peran para purnawirawan dalam menjaga persatuan nasional di tengah dinamika bangsa saat ini.

Sebagai sesama mantan prajurit, dia memberikan penghormatan tertinggi atas dedikasi yang telah diberikan para senior dan sejawatnya. Ia meyakini bahwa pengalaman panjang pengabdian di militer dan kepolisian adalah modal berharga yang sangat dibutuhkan negara hari ini.

"Saat ini bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang memerlukan ketenangan, kebijaksanaan, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Dalam situasi seperti ini, saya meyakini bahwa para purnawirawan memiliki peran moral yang sangat penting sebagai teladan bagi masyarakat," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia mengingatkan agar seluruh purnawirawan tidak melupakan nilai-nilai dasar yang telah membentuk karakter mereka selama aktif berdinas. Nilai-nilai tersebut merupakan kompas moral yang harus terus menyala, bahkan setelah purna tugas.

"Mari kita senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang telah membentuk jati diri kita, yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, serta Tribrata dan Catur Prasetya. Nilai-nilai tersebut mengajarkan kesetiaan kepada bangsa dan negara, pengabdian kepada rakyat, penghormatan terhadap hukum, serta tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

Menyikapi adanya dinamika atau perbedaan pandangan yang mungkin muncul di kalangan purnawirawan, Dudung menilai hal tersebut sebagai dinamika yang wajar. Namun, ia menggarisbawahi bahwa komitmen terhadap ideologi negara tidak boleh goyah oleh kepentingan apa pun.

"Perbedaan pandangan dan mungkin ada sebagian kecil di antara kita yang tidak menyuarakan pemikiran kolektif dari seluruhnya. Namun, di atas segala perbedaan itu, kita memiliki kesamaan yang tidak boleh luntur, yaitu kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Ia juga mengajak rekan-rekan purnawirawan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dengan cara yang bermartabat. Salah satunya adalah dengan mengawal program pemerintah melalui masukan yang sehat.

"Mari kita dukung setiap program dan kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif, santun, dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa."

Mengakhiri pernyataannya, Dudung berharap jiwa korsa dan semangat kebersamaan para purnawirawan dapat bertransformasi menjadi energi positif bagi stabilitas nasional, sekaligus menjadi warisan moral bagi generasi muda Indonesia.

"Kepada seluruh senior dan rekan purnawirawan, mari kita terus menjadi perekat bangsa, penjaga moral kebangsaan, serta sumber keteladanan bagi generasi penerus. Bersama kita jaga persatuan, bersama kita kuatkan Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang (NSD) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung menyatakan seluruh pihak yang dinilai memiliki informasi terkait kasus ini dapat diperiksa sebagai saksi.

Hal itu disampaikan Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi saat ditanya respons Kejagung soal pengakuan pengacara mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang menyebut dugaan keterlibatan NSD dalam mengubah nama-nama yayasan pengelola SPPG.

Menurut dia, penyidik tidak hanya bergantung pada keterangan satu orang. “Alat bukti yang kami dapat atau cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Kami punya alat bukti banyak, ada keterangan saksi, ada barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen, dan lain-lain, serta ahli. Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja,” ujar Syarief, Selasa (23/6/2026).

“Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus sampai saat ini masih berjalan sehingga tidak bergantung kepada keterangan satu orang,” sambungnya.

Menurut dia, Nanik S Deyang juga berpotensi untuk diperiksa. Pihak yang diduga memiliki informasi bisa diperiksa sebagai saksi.

"Untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan. Semua orang yang mengetahui, mengalami itu berpotensi diperiksa sebagai saksi ya berpotensi. Tapi, semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan," ujar Syarief.

Dia belum menjelaskan secara rinci kapan tepatnya Nanik S Deyang diperiksa. “Kami belum bisa menyampaikan sekarang, tapi semua orang yang mengetahui, mengalami, yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu akan kami pertimbangkan untuk diperiksa sebagai saksi,” katanya.

Kejagung telah menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Enam tersangka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing.

Kendala di Kabupaten Puncak, untuk penyaluran ke wilayah yang jauh, cuaca dan juga keamanan

Timika (ANTARA) - Perum Bulog Timika menyebutkan pagu penyaluran bantuan pangan bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP) Kabupaten Puncak, Papua Tengah selama Februari hingga Maret 2026 sebanyak 919 ton.

Kepala Perum Bulog Cabang Timika Dedy Wahyudi di Timika , Jumat mengatakan jumlah tersebut akan disalurkan kepada 45.983 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayah Puncak.

Seluruh proses penyaluran diangkut menggunakan pesawat dari Kota Timika, Kabupaten Mimika menuju wilayah Puncak menggunakan pesawat karena wilayah itu hanya ditempuh melalui julur transportasi udara.

"Kendala di Kabupaten Puncak, untuk penyaluran ke wilayah yang jauh, cuaca dan juga keamanan, di sana ada enam bandara penerima yang mendukung penyaluran ke distrik distrik. Jadi beras di angkut dari Timika menggunakan pesawat langsung ke enam bandara di sana. Setelah dari bandara baru disalurkan ke masing masing distrik ,"ujarnya.

Ia menyebut dalam sehari pesawat dapat mengangkut beras bantuan pangan 10 sampai 15 ton menuju Puncak.

Batas waktu penyaluran yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melakukan penyaluran di wilayah itu 30 Juni, namun namun Perum Bulog menargetkan akan menyelesaikannya lebih cepat dari batas waktu yang diberikan.

Dedy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Puncak yang selalu mendukung seluruh proses penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat di wilayah itu.

"Pemda Kabupaten Puncak juga sangat membantu kami dalam pendistribusian dan mereka sendiri yang langsung membantu menerima di atas untuk menyerahkan di atas," ujarnya.

Perum Bolug Timika mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk melakukan penyaluran bantuan pangan bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP). Setiap PBP menerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng untuk alokasi satu bulan.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember yang membawahi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tengah membahas peraturan untuk solusi kelonggaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkendala SLIK untuk akses pendanaan dari lembaga jasa keuangan.

Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman menyampaikan pertumbuhan kredit pelaku UMKM sampai saat ini cukup terbatas karena akses mereka ke perbankan terhambat karena riwayat gagal bayar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau sebelumnya disebut BI checking.

"Sejak dua bulan lalu kami di OJK tengah menggodok soal kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang memiliki riwayat kredit bermasalah di perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya," ujar dia dalam acara Forum Komunikasi Media Sekarkijang di salah satu kafe restoran dan kafe di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Aris, peraturan OJK untuk kelonggaran bagi pengusaha UMKM yang bermasalah dalam kredit di lembaga jasa keuangan diperkirakan rampung pada akhir Juni mendatang.

Namun demikian, lanjut dia, masyarakat yang memiliki riwayat kredit macet di bawah Rp1 juta itu diharapkan memperbaikinya atau tidak mengulang dan bertanggung jawab atas pinjamannya di perbankan maupun di luar perbankan.

"Ketika peraturan tersebut sudah rampung, bagi pengusaha UMKM yang gagal bayar di bawah Rp1 juta nantinya tidak akan muncul di SLIK. Tapi bukan berarti setelah itu menjadi moral hasrat atau seenaknya sendiri, jadi bagi yang punya rekam jejak tidak bagus , ya harapannya bisa diperbaiki, ketika mereka punya kemampuan ya kalau bisa selesaikan," kata Aris Budiman.

Dia menyampaikan pula dengan peraturan OJK nantinya bagi pengusaha UMKM akan diperhitungkan dalam tanda kutip tidak diperhitungkan sebagai salah satu kriteria awal saat mengajukan kredit ke perbankan.

"Dan untuk yang belum punya rekam jejak jelek di perbankan jangan sampai gagal bayar, karena itu akan menjadi faktor penghambat ketika mereka membutuhkan akses pendanaan dari perbankan," tutur Aris.

Program Vorsa UMKM (Voucher Usaha, Pelatihan Kerja dan Pinjaman Modal Bunga Nol Persen bagi UMKM) Pemkab Situbondo, kata dia, sebenarnya merupakan program yang bagus untuk subsidi bunga dan administrasi bagi pengusaha UMKM setempat.

Namun, dalam perjalanannya lebih dari seribu pengusaha UMKM yang mengajukan kredit ke perbankan hanya beberapa UMKM yang lolos dan memperoleh akses pendanaan.

"Sebenarnya program Vorsa UMKM Pemkab Situbondo ini sangat bagus, namun saat mengajukan banyak terkendala SLIK," kata dia.

Aris menambahkan, pada prinsipnya OJK mendukung akses lebih luas khususnya bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendanaan di perbankan ataupun di luar perbankan.

"Tapi masyarakat juga harus lebih bertanggung jawab untuk mengelola pinjaman, dan digunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, untuk pengembangan usaha, sehingga meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan," kata dia.

Dalam kegiatan Forum Komunikasi Media Sekarkijang itu, dihadiri beberapa narasumber, yakni Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Badan Pusat Statistik Situbondo, OJK Jember, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan perwakilan Pemkab Situbondo.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pembangunan pemimpin militer yang profesional, adaptif, dan berkarakter menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlanjutan kekuatan pertahanan nasional. Hal itu penting di tengah perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat dan kompleks.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat memberikan pembekalan kepada 100 Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan ke-64 Tahun Pendidikan 2026 di Gedung Widya Mandala I Seskoau, Lembang, Rabu, 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono.

Dalam arahannya, Sjafrie menegaskan sejarah perjuangan bangsa tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi dalam membangun karakter kepemimpinan dan memperkuat daya juang generasi penerus TNI. Nilai patriotisme, nasionalisme, dan profesionalisme dinilai tetap relevan sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan pertahanan yang terus berkembang.

“Pembentukan pemimpin masa depan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pengalaman penugasan, dan pengembangan kapasitas diri. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi untuk membangun pemimpin yang visioner, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta siap mengambil keputusan dalam lingkungan strategis yang dinamis,” ujarnya, dikutip Kamis (18/6/2026).

Pembekalan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan kebangsaan, kualitas kepemimpinan, dan profesionalisme para Pasis Seskoau sebagai calon pemimpin TNI AU yang akan berperan dalam menjaga kesiapan organisasi sekaligus mengawal transformasi kekuatan udara Indonesia di masa depan.

Lihat video: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Markas Yonif TP 821/SB Pulau Buru, Makan Siang Bareng Prajurit

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) berduka, mantan KSAL Laksamana TNI Purn Achmad Sutjipto dikabarkan meninggal dunia pagi ini. Achmad Sutjipto mengembuskan napas terakhirnya di RS Medistra Jakarta Selatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh SindoNews, Achmad Sutjipto meninggal dunia di usianya yang ke-81 tahun. Rencananya, almarhum di semayamkan di kediamannya di Jalan Gading 10 Blok D No. 45 Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara.

”Pemakaman di TMPNU Kalibata Jakarta Selatan dengan Irup Laksamana TNI Muhammad Ali,” bunyi keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Berikut ini informasi lengkap yang diperoleh SindoNews:

Telah meninggal Dunia pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juni 2026

Pukul : 07.15 WIB

Di : RS Medistra Jakarta Selatan

Karena : sakit

Nama : Achmad Sutjipto

Pangkat : Laksamana TNI (Purn)

NRP : 6283/P

Jabatan : Kasal

Agama : Islam

Umur : 81 Thn

Alamat duka : Jl Gading 10 Blok D No. 45 Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Rencana persemayaman:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juni 2026

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Jl Gading 10 Blok D No. 45 Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Irup : Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla (Kasal).

Danup :

Paup : Letkol Laut (T) Fandi Tri Prasetya, S.T. (Disfaslanal).

ADC : Sertu Mar Doni Iskandar

Rencana pemakaman:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juni 2026.

Pukul : 15.00 WIB

Tempat : TMPNU Kalibata Jakarta Selatan.

Irup : Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla (Kasal)

Danup :

Paup : Letkol Laut (P) Yohanes Bagus, S.E. ( Itjenal ).

ADC : Sertu Mar Doni Iskandar.

Pati Bintang 3 Sebagai Pengantar Kehormatan dan perentang bendera.

1. Laksdya TNI Dr.Budi Purwanto S.T.,M.M / Dan Pushidrosal

2. Letjen TNI Mar Dr.Endi Supardi ,S.E.,M.M.,M.Tr.Opsla.,CHRMP.,CRMP. / Pangkormar

3. Laksdya TNI Achmad Wibisono ,S.E., CHRMP. / Irjenal

4. Laksdya TNI Edwin ,S.H.,M.Han.,M.H / Wakasal

5. Laksdya TNI Dr Denih Hendrata ,S.E.,M.M.,CHRMP. / Pangkoarmada RI (Cadangan )

Pati Bintang 2 Deputasi

1.Mayjen TNI Mar Ili Dasili / Danpasmar 1

2.Mayjen TNI Mar Suherlan,S.E.,M.M.,M.Sc., CHRMP. / Kas Kormar

Pati Bintang 1 Deputasi

1.Brigjen TNI Mar Arief Rahman H Anggoro Jati,S.E.,CTMP.,M.M.,M.Han / Asops Pangkornar

2.Laksma TNI Dr.Goki P Sihombing ,S.E.,M.Si ( Han ) / Kakoordos Seskoal

3.Laksma TNI Ifa Djaya Sakti ,S.E.,M.M / Kadisadal

4.Laksma TNI Dr.Hery Setiyo Nugroho ,S.E.,M.AP.,CHRMP.,CFRa / Kadisbekal

Tenue Deputasi : PDU I

Berangkat dari depan Denma Mabesal pukul 12.30 WIB.

Demikian sebagai laporan.

JAKARTA - Marsdya TNI M. Khairil Lubis resmi menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) TNI. Sedangkan Marsda TNI Muzafar resmi menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II.

Jabatan strategis tersebut diemban kedua perwira tinggi (Pati) TNI usai menjalani upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 17 Juni 2026.

Marsdya TNI M. Khairil Lubis menggantikan Marsdya TNI Arif Widianto. Selanjutnya posisi yang ditinggalkan Marsdya TNI M. Khairil Lubis kemudian diisi Marsda TNI Muzafar.

Dalam amanatnya Panglima TNI yang dibacakan Kasum TNI, ditegaskan regenerasi kepemimpinan merupakan bagian penting dari pembinaan personel dan organisasi untuk menjamin kesinambungan pengabdian serta kesiapan TNI menghadapi dinamika lingkungan strategis.

"Serah terima Jabatan merupakan bagian dari kaderisasi TNI untuk memperkuat kepemimpinan dan kesinambungan pengabdian kepada bangsa dan negara. Di tengah dinamika strategis global, kesiapsiagaan operasional, dan kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.” ujar Panglima TNI.

Sertijab ini menjadi bagian dari upaya TNI memperkuat profesionalisme, menjaga kesinambungan kepemimpinan, serta meningkatkan kualitas organisasi agar semakin adaptif, modern, dan siap melaksanakan tugas dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lihat video: Panglima TNI Agus Subiyanto Sambut KRI Canopus-936