Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) berhasil menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi beras nasional di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Bapanas menyatakan intervensi CBP 1,34 juta ton beras itu dilakukan melalui Perum Bulog selama Januari hingga Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

Hal itu terdiri dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Januari dan Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian SPHP beras Maret sampai Juni yang 406,5 ribu ton.

Untuk program bantuan pangan alokasi Februari dan Maret telah difinalkan sampai akhir Juni. Realisasinya telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras tersalurkan sebanyak 662,86 ribu ton.

Selebihnya CBP disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu 40,72 ribu ton dan bencana alam 11,37 ribu ton.

"Stok kita hari ini tertinggi sepanjang sejarah, selama kita merdeka. Ini stoknya hari ini 5,1 juta ton. (Kemudian) FAO (Food and Agriculture Organization) baru mengeluarkan pengumuman, justru produksi kita melompat, estimasi di 2026 itu 38 juta ton," ucap Amran.

Dalam kalkulasinya jika total produksi beras setahun masih di kisaran 34 juta ton seperti tahun 2025, berarti ada surplus produksi terhadap tahun 2024 sekitar 4 juta ton.

Surplus 4 juta ton tersebut dapat berulang jika produksi beras di 2026 masih di kisaran 34 juta ton. Namun jika produksi 2026 berhasil sentuh 38 juta ton, maka surplus produksi dapat semakin meninggi.

"Kalau ini terjadi (prediksi FAO), artinya 8 juta ton surplus tambah 4 juta, itu (bisa sampai) 13 juta ton, sehingga kita bangun gudang cepat. Ada 100 gudang. Anggarannya Rp 5 triliun dan gudang yang bisa menyimpan 2 sampai 3 tahun beras," kata Amran.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (yoy) sebesar 3,98 persen. Angka itu mulai melandai 0,57 persen lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen.

Sementara secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi beras tercatat 0,45 persen, masih berada di bawah level 1 persen sehingga mencerminkan pergerakan harga yang relatif terkendali.

"Di tingkat eceran terjadi inflasi (beras) secara month to month sebesar 0,45 persen dan secara year on year terjadi inflasi di tingkat eceran sebesar 3,98 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Secara historis, inflasi beras secara tahunan di Juni 2026 juga masih jauh lebih rendah dibandingkan kondisi Juni 2024 yang sempat mencapai 11,88 persen, serta hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang berada pada level 3,38 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga beras semakin terkendali dibandingkan periode dua tahun sebelumnya.

BPS pun mencatat inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 masih lebih stabil dibandingkan inflasi bawang merah dan bawang putih.

Bawang merah mengalami inflasi 6,52 persen dengan andil 0,04 persen. Sementara inflasi bawang putih 6,88 persen dengan andil 0,03 persen. Andil beras terhadap inflasi secara bulanan di Juni 2026 hanya 0,02 persen.

Untuk inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 dengan 0,45 persen dapat pula menandakan tren harga beras di tingkat konsumen yang masih bergerak stabil. Hal ini karena tingkat inflasi beras secara bulanan belum pernah melebihi level 1 persen sejak Desember 2025.

Kala itu, inflasi beras Desember 2025 mulai bergerak positif setelah mengalami deflasi yang cukup dalam dengan 0,59 persen pada November 2025. Desember 2025 berada di 0,18 persen.

Lalu Januari sampai Juni 2026 secara berurutan antara lain 0,16 persen; 0,43 persen; 0,65 persen; 0,58 persen; 0,38 persen, dan terakhir di 0,45 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprioritaskan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat sebagai langkah menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketersediaan beras di masyarakat.

"Penyaluran beras SPHP terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan pasar rakyat menjadi prioritas utama penyaluran beras SPHP karena menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah.

Penyaluran beras SPHP pada dasarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi, namun pemerintah menempatkan pasar rakyat sebagai titik utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Menurutnya, penyaluran melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) tetap diperbolehkan, tetapi distribusi ke pasar rakyat diprioritaskan agar intervensi pemerintah lebih efektif dalam mengendalikan harga.

Pasar rakyat dinilai menjadi acuan pemantauan perkembangan harga beras karena pergerakan harga di lokasi tersebut mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.

"Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS (Badan Pusat Statistik) tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita," tuturnya.

Bapanas juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar rakyat yang belum terjangkau atau masih memiliki jumlah pedagang terbatas sehingga stabilisasi harga dapat berlangsung lebih merata.

"Mohon teman-teman pemerintah daerah membantu, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan," terang Maino.

Bapanas mencatat realisasi penjualan beras program SPHP tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah mencapai 393,4 ribu ton dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini. Capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Maino, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.

Adapun penyaluran beras SPHP dilakukan Perum Bulog melalui penugasan dari Bapanas. Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah.

Beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyalurkan jagung pakan subsidi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna menjaga keberlanjutan peternak unggas dan menstabilkan harga nasional.

"Jagung pakan sudah kita subsidi. Ada jagung 200 ribuan ton (itu) subsidi (melalui) SPHP. Kita kasih dengan harga yang baik untuk peternak," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan program SPHP jagung pakan disalurkan pemerintah untuk memberikan pasokan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau kepada peternak unggas. Fasilitas subsidi harga jagung pakan telah bergulir sejak awal Mei 2026.

Amran mengaku telah menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan SPHP jagung dengan target sementara sebanyak 213,2 ribu ton dari total alokasi 242 ribu ton untuk tahun ini.

Ia menjelaskan stok jagung pakan yang disalurkan merupakan hasil penyerapan panen petani lokal yang disimpan menjadi cadangan jagung pemerintah (CJP).

Lebih lanjut, dia mengatakan usai pemerintah menopang panen petani jagung dalam negeri dengan harga penyerapan yang baik, maka selanjutnya stok CJP dipergunakan untuk mendukung peternak unggas.

"Justru kami beli dari awal untuk peternak. Jadi kami beli, supaya petani (jagung) berproduksi dengan baik. Kita beri harga yang baik yaitu Rp5.500 per kilo. Kemudian kita simpan. Setelah peternak butuh pada musim seperti sekarang, langsung kita suplai," terang Amran.

Amran menjelaskan, realisasi penyaluran program SPHP jagung pakan tahun 2026 hingga 29 Juni mencapai 55,5 ribu ton. Target program itu menyasar ke 5.543 orang peternak di 26 provinsi yang merupakan peternak dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Pertanian.

Adapun total anggaran yang telah disiapkan pemerintah melalui Bapanas sebanyak Rp678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Ini untuk subsidi harga dengan total alokasi penyaluran maksimal sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Terpisah, Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen berbeda jauh terhadap kondisi harga di tingkat peternak.

Kehadiran pemerintah sedang dibutuhkan untuk mendukung peternak unggas yang saat ini sedang mengalami penurunan harga di hilir.

"Telur masih Rp30.000 per kilo atau sesuai HAP (harga acuan penjualan). Namun hari ini di kandang, teman-teman peternak kita sangat kesulitan karena harga rata-rata nasional Rp21.000. Bahkan hari ini di daerah Jawa Timur sebagai sentral ayam, di Blitar, Magetan, itu rata-rata ada Rp 17.000 per kilo," kata Maino.

Oleh karena itu, Bapanas juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah untuk dapat menghubungkan daerah yang sedang mengalami harga telur dan ayam broiler yang berfluktuasi ke asosiasi peternak yang membutuhkan dukungan penyerapan.

"Jadi peternak bisa mendapatkan harga yang baik dan tentunya nanti di tingkat konsumen juga bisa mendapatkan harga yang wajar atau sesuai HAP," urai Maino.

Bapanas juga mendorong penyerapan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah sehingga dapat memberikan efek pengungkit terhadap harga di tingkat peternak.

Selanjutnya Bapanas juga mendorong pelaksanaan komitmen penyerapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung dari peternak unggas dapat berlaku secara nasional.

Dengan begitu, saat program makan bergizi gratis (MBG) mulai aktif sepenuhnya kembali usai libur sekolah di pertengahan Juli mendatang dapat berpengaruh terhadap peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia menuju lumbung beras dunia melalui swasembada pangan berkelanjutan tanpa impor, didukung peningkatan produksi serta penguatan cadangan nasional.

"Di akhir 2025 Indonesia mencapai swasembada beras dan pangan sempurna, yaitu tidak ada impor dan stok tertinggi selama Republik ini berdiri," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Amran menegaskan swasembada beras berkelanjutan tanpa impor mendukung visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia lumbung beras dunia.

"Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Jadi (sejak) kami lahir sampai tahun 2025, ini tertinggi," ujarnya.

Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang merupakan pencetak rekor dalam sejarah Indonesia sampai hari ini total stok beras yang dikelola Perum Bulog masih ada lebih dari 5,17 juta ton dan tersebar di seluruh Indonesia.

"Itu capaian pangan kita, insya Allah ini berkelanjutan. Jadi inilah saatnya nanti Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, khususnya beras," jelas Amran.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas menunjukkan total produksi beras selama Januari-Juni tahun ini diproyeksikan dapat mencapai 19,2 juta ton. Angka tersebut masih melebihi total kebutuhan konsumsi beras nasional Januari-Juni yang diperkirakan berada di angka 15,48 juta ton.

Sementara program penyaluran yang menjadi andalan pemerintah masih terus dijalankan. Program bantuan pangan periode Februari-Maret yang diperpanjang sampai Juni telah mencapai realisasi 97,97 persen atau 32,57 juta keluarga penerima manfaat. Secara kuantitas, beras yang telah tersalurkan sebanyak 651,4 ribu ton.

Pemerintah juga telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli sebanyak 3 bulan alokasi. Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga pemerintah sampai akhir 2026 setidaknya menggelontorkan CBP ke masyarakat hingga 1,6 juta ton.

Untuk realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah menyentuh 393,4 ribu ton.

Adapun program beras SPHP ini merupakan strategi pemerintah dalam intervensi harga beras di pasaran dengan menyediakan beras kualitas medium dengan harga lebih rendah dibandingkan harga eceran tertinggi (HET).

Amran juga mengajak kolaborasi dengan berbagai pihak agar Indonesia dapat menjadi negara super power di masa mendatang.

"Kita ini banyak kekurangan tapi kita kolaborasi. Kita kerja sama, karena negara lain tidak ingin Republik Indonesia menjadi super power. Jadi kita kolaborasi, Insya Allah Indonesia (bisa menjadi) super power," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga beras.

Hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 392.000 ton atau 47,56% dari target nasional sebanyak 828.000 ton yang ditetapkan untuk periode Maret–Juni 2026.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pasar rakyat menjadi prioritas distribusi karena menjadi acuan pemantauan harga beras di berbagai daerah.

Maino menjelaskan penyaluran SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, intervensi melalui pasar rakyat dinilai lebih efektif untuk menekan kenaikan harga.

“Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM [Gerakan Pangan Murah]. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan,” kata Maino dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Maino, realisasi penyaluran hingga akhir Juni masih sesuai dengan target pemerintah. Meski demikian, distribusi akan terus dioptimalkan dengan mempertimbangkan wilayah prioritas agar intervensi terhadap harga beras lebih efektif.

“Secara rerata, [realisasi lebih] 45% cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan,” jelasnya.

Dia menambahkan penguatan distribusi melalui pasar rakyat diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus menjaga harga tetap berada di kisaran harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih relatif terkendali. Kenaikan harga tercatat hanya terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi perubahannya masih terbatas.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.

“Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.

Menurut BPS, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat intervensi di daerah yang mengalami kenaikan harga sehingga stabilitas pasokan dan harga beras tetap terjaga.

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan peternak telur yang tergabung dalam Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (Paterain) mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera mengambil tindakan mengenai kebijakan harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Diketahui, hal tersebut telah dituangkan Amran cum Menteri Pertanian RI dalam surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 285/TS.02.02/K/06/2026 tertanggal 9 Juni 2026 lalu untuk melindungi para peternak telur dalam negeri dari kerugian. Pengawasan ketat mengenai implementasi ketetapan tersebut melibatkan masing-masing jajaran pemerintah daerah di seluruh tingkatan administratif bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri).

Ketua Paterain Nur Muhammad Ali mengharapkan kepada Satgas Pangan Polri di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk dapat bergegas melakukan penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Pasalnya, para peternak semakin merugi akibat harga beli yang dibanderol semakin merosot di tingkat hulu, sementara harga jual di pasaran ternyata terlampau tinggi.

"Kita memberikan sejumlah beberapa opsi, di antaranya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun, kami berfokus pada pelaksanaan solusi jangka pendek yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian lewat surat yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni terkait pengawalan HAP (harga acuan pembelian) oleh Satgas Pangan Polri," ujar Nur pada sela-sela aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Ia mengaku harga jual komoditas telur di tingkat peternak hanya mencapai Rp16 ribu per kilogram. Sementara, harga pokok penjualan (HPP) telur sebelumnya sempat menyentuh nominal senilai Rp24 ribu per kilogram.

Tak hanya itu, Ali bahkan mengungkapkan harga jual dari telur diproduksi oleh para peternak tersebut juga mengalami penurunan senilai Rp300 hingga Rp500 setiap jamnya. Menurut dia, siklus tersebut telah berlangsung dan melanda para peternak lokal selama dua bulan terakhir.

"Selama dua bulan terakhir sampai hari ini, kondisi kami semakin parah. Kita sudah melakukan banyak usaha, baik surat-menyurat, diskusi, audiensi, tapi belum ada tindakan nyata yang kami rasakan atas berbagai upaya tersebut," ungkapnya.

Ali menyoroti liarnya informasi pergerakan harga komoditas tersebut di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) peternak rakyat di tingkat produksi.

Menurut dia, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang. Ironisnya, keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

"Kami sangat tergantung oleh siaran-siaran harga yang ada di media sosial, khususnya terkait harga telur di Blitar, Magetan, Malang, di mana itu sangat berpengaruh karena siaran-siaran harga ini dipakai untuk menekan kami para peternak," ujarnya.

Di samping harga jual yang semakin merosot, Ali menyebut kendala lain yang juga tengah dihadapi para peternak telur saat ini adalah kondisi harga pakan yang terus naik. Apalagi pengawasan nyata oleh pemerintah maupun instansi terkait terhadap ledakan populasi ayam petelur juga lemah.

"Saat ini harga telur hancur, harga pakannya naik, lalu pengawasan dari pemerintah juga kurang terkait overpopulasi. Jadi, kita selalu dibenturkan masalah overpopulasi, sementara kita yang peternak kecil tidak mengerti dan tidak mengawasi masalah itu," tuturnya.

Oleh sebab itu, Paterain berharap supaya jajaran pemerintah daerah untuk dapat menelurkan kebijakan pro peternak dengan melakukan penyerapan telur secara masif di sejumlah daerah sentra, seperti memasukkan komoditas tersebut dalam instrumen Bantuan Pangan atau Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH).

"Harapan kami terdapat program dari pemerintah yang solutif untuk menyerap telur. Misalnya, seperti sekarang yang sedang berjalan bantuan pangan berupa beras dan minyak. Bisa saja komoditas minyak itu disubtitusi dengan telur, yang lebih mudah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang akibat pengaruh fenomena iklim El Nino.

Keyakinan tersebut ditopang oleh surplus produksi beras, tingginya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta langkah mitigasi yang telah disiapkan sejak dini.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah telah memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), terutama stok beras yang dikelola Perum Bulog, sekaligus memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan selama musim kemarau.

Menurutnya, hingga saat ini kondisi cuaca belum memberikan dampak signifikan terhadap pertanaman sehingga target peningkatan produksi pangan masih dapat dicapai. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan mendorong petani menyesuaikan pola tanam sesuai perkembangan kondisi iklim.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai. Kita selalu koordinasi dengan BMKG dan sudah menyosialisasikan pola tanam sesuai anjuran pemerintah," ujar Sarwo dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/6/2026).

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Bapanas, produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi sebesar 15,4 juta ton. Dengan demikian, pada semester pertama tahun ini diperkirakan terjadi surplus sekitar 3,7 juta ton.

Surplus tersebut sebagian besar telah dikonversi menjadi Cadangan Beras Pemerintah melalui penyerapan gabah dan beras oleh Bulog. Hingga 26 Juni 2026, Bulog telah menyerap setara beras sekitar 3,2 juta ton dari petani.

Di sisi lain, realisasi penyaluran CBP melalui berbagai program pemerintah telah mencapai sekitar 1,07 juta ton. Meski demikian, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog masih mencapai sekitar 5,17 juta ton atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah belajar dari pengalaman menghadapi El Niño pada 2023 sehingga berbagai langkah antisipasi telah dilakukan lebih awal, terutama melalui penguatan stok pangan nasional.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita tahun 2023, Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insyaallah aman sampai Desember, bahkan sampai Mei tahun depan pun cukup," kata Amran.

Bapanas memperkirakan neraca sampai akhir 2026 masih mencatat stok beras nasional sekitar 16,24 juta ton. Angka tersebut berasal dari stok awal tahun sebesar 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi sepanjang tahun sebesar 34,76 juta ton, kemudian dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi tersebut, persediaan beras nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi hingga sekitar lima bulan pada 2027 sebelum kembali diperkuat oleh panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret hingga April tahun depan.

Optimisme pemerintah tersebut muncul di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi El Nino yang diperkirakan memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Pemerintah menilai keberhasilan menjaga produksi, memperkuat cadangan pangan, dan memastikan distribusi tetap berjalan akan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sepanjang semester II/2026.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau dan El Nino melalui penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) serta produksi yang masih stabil.

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Bapanas memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino. Kesiapan tersebut didukung oleh kondisi produksi yang masih terjaga serta ketersediaan CPP yang dinilai memadai.

Upaya tersebut menjadi penting di tengah mulai munculnya dampak El Nino di Papua Nugini sebagaimana dilaporkan sejumlah lembaga internasional.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada Juli hingga September 2026 dengan peluang terjadinya El Nino.

Pemerintah telah memperkuat stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama stok beras. Termasuk pula stok cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang dikelola masing-masing pemerintah daerah.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," terang Sarwo.

Ia juga mengatakan efek El Nino belum begitu kuat dirasakan di Indonesia. Progres pertanaman pangan masih bertumbuh baik. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog semakin tinggi dari hasil penyerapan panen petani lokal yang kini tercatat di atas 5 juta ton.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," bebernya.

Sarwo mengaku pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkaitan dengan perubahan cuaca.

"Dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah," beber dia.

Ia menyebutkan hingga Juni 2026, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas, total produksi beras pada semester pertama tahun ini diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional periode Januari–Juni yang diproyeksikan sebesar 15,4 juta ton.

Proyeksi surplus produksi terhadap konsumsi beras sebanyak 3,7 juta ton tersebut pun sebagian besar telah dikonversi menjadi stok CBP melalui serapan Bulog.

"Dari awal tahun sampai 26 Juni, Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sebanyak 3,2 juta ton," katanya lagi.

Selanjutnya, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat sampai 26 Juni telah menyentuh angka total 1,07 juta ton melalui berbagai program. Sementara total stok beras pemerintah yang disimpan Bulog masih ada di angka yang cukup besar, yakni 5,17 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku optimistis stok beras Indonesia mencukupi sampai Mei tahun 2027. Indonesia sudah bersiap jauh hari untuk menghadapi El Nino di tahun ini.

"Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," ucap Amran.

Optimisme tersebut selaras dengan Proyeksi Neraca Pangan untuk beras yang sudah diperbarui awal Juni ini. Neraca akhir tahun beras Indonesia diestimasikan masih akan terdapat stok 16,24 juta ton. Ini berasal dari stok awal tahun 2026 di 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi setahun 34,76 juta ton lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi neraca akhir tahun beras sebesar 16,24 juta ton tersebut dinilai masih mampu untuk penuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 5 bulan lamanya di tahun 2027 mendatang. Namun tidak hanya itu karena pada bulan Maret dan April stok beras nasional akan semakin meningkat karena telah memasuki musim panen raya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan program bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam karkas kembali digulirkan sebagai langkah menyerap produksi peternak sekaligus menopang harga unggas di tingkat produsen yang tengah tertekan.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan penyerapan hasil peternak melalui berbagai program, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga mengusulkan kembali bantuan pangan telur dan daging ayam yang sebelumnya dijalankan pada 2023 dan 2024.

“Jadi yang harus kita selesaikan agar harga ayam di tingkat produsen, harganya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harga daging ayam di tingkat konsumen. [Namun] saat ini bedanya relatif jauh. Ada usulan bantuan daging ayam dan telur ayam. Ini sangat baik untuk stabilisasi pasokan dan harga daging ayam dan telur ayam,” kata Sarwo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Sarwo menyampaikan usulan program tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Namun, apabila mendapat persetujuan revisi anggaran dari DPR, pelaksanaannya berpotensi dipercepat pada tahun ini.

“Tahun 2027 [sudah] kita usulkan. Tahun ini mungkin kalau dari Komisi IV DPR RI menghendaki revisi anggaran, maka akan dilaksanakan dalam tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pengalaman pelaksanaan bantuan pangan untuk penanganan stunting sebelumnya terbukti mampu menopang harga di tingkat peternak.

“Jadi memang pernah yang kita lakukan dulu dengan bantuan pangan stunting. Itu dulu dengan 1,4 juta keluarga penerima atau sekitar 14.000 ton per bulan, itu sudah cukup bagus menahan harga dan itu diakui oleh para peternak,” ucap Maino.

Program tersebut sebelumnya menyalurkan bantuan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur kepada 1,4 juta keluarga penerima selama tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng 8.778 peternak rakyat, terdiri atas 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Selain bantuan pangan, Bapanas akan mengoptimalkan penyerapan melalui GPM yang digelar rutin di berbagai daerah. Menurut Maino, meski volume penyerapannya tidak besar, pelaksanaan secara konsisten dapat membantu mengangkat harga ayam di tingkat peternak.

Bapanas juga mendorong agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG membeli produk unggas langsung dari peternak dengan harga mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP). Skema tersebut tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nasional setelah program MBG kembali berjalan usai libur sekolah pada pertengahan Juli.

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Kusnan menyambut baik rencana integrasi penyerapan hasil peternak ke berbagai program pemerintah, termasuk rencana pengguliran kembali bantuan pangan telur ayam dan daging ayam.

Terlebih, kata dia, kondisi peternak rakyat saat ini membutuhkan intervensi agar dapat bertahan di tengah tekanan harga.

“Memang peternaknya harus naik kelas jadi tidak hanya live bird saja. Harapannya ini harus terintegrasi oleh program pemerintah yang saat ini sedang direncanakan pemerintah juga. Kondisi saat ini yang perlu diselamatkan adalah peternak yang kondisinya saat sedang tertekan dan untuk berlanjut agak berat,” ujar Kusnan.

Sebagai informasi, Bapanas telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,8 triliun untuk 2027 yang mendapat dukungan Komisi IV DPR. Dalam usulan tersebut, pemerintah mengalokasikan kebutuhan pasokan sekitar 5,78 ribu ton daging ayam dan 8,67 ribu ton telur ayam untuk program bantuan pangan dengan sasaran 1,45 juta penerima manfaat.

Per 23 Juni dalam catatan Bapanas, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat untuk anggaran 2026 telah menyentuh total 1,02 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras telah mencapai 1,02 juta ton hingga pekan ketiga Juni 2026.

"Per 23 Juni dalam catatan Bapanas, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat untuk anggaran 2026 telah menyentuh total 1,02 juta ton," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Bapanas mencatat realisasi distribusi beras stabilitas itu terdiri dari bantuan pangan beras 601,7 ribu ton, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras 367,8 ribu ton, golongan anggaran bagi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tertentu 38 ribu ton, dan tanggap darurat 11,3 ribu ton.

Sementara total stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog hingga 23 Juni berada di angka 5,17 juta ton. Stok itu bersumber dari pengadaan setara beras produksi dalam negeri sejak awal 2026 yang telah mencapai 3,23 juta ton.

Selain itu juga ditopang dari stok akhir tahun 2025 yang masih ada 3,24 juta ton yang sepenuhnya bersumber dari realisasi pengadaan setara beras produksi dalam negeri selama 2025 di 3,43 juta ton tanpa ada impor.

Bapanas mencatat harga beras per 22 Juni 2026 masih relatif terkendali, dengan rata-rata harga beras medium berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Meskipun terjadi kenaikan harga beras dalam satu bulan terakhir, Bapanas menilai pergerakan harga tersebut masih berada dalam koridor HET beras medium sehingga kondisi pasar tetap terjaga.

Adapun pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), Bapanas mencatat rata-rata harga per 22 Juni mencapai Rp13.080 per kilogram (kg) dengan HET beras medium Zona I di Rp 13.500 per kg.

Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan rata-rata harga beras medium paling rendah dengan Rp12.665 per kg dan Sulawesi Tengah mengalami rata-rata harga paling tinggi di Rp13.847 per kg.

Untuk Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rata-rata harga 22 Juni di Rp13.704 per kg dengan HET Rp14.000 per kg.

Jambi menjadi daerah dengan rata-rata harga beras medium paling rendah dengan Rp12.595 per kg dan daerah dengan rata-rata harga paling tinggi di Kalimantan Timur dengan Rp14.586 per kg.

Terakhir, di Zona III (Maluku, Papua), rata-rata harga beras medium per 22 Juni berada di level Rp15.244 per kg dengan HET Rp15.500 per kg.

Daerah paling rendah rata-rata harga beras medium ada di Maluku dengan Rp14.700 per kg, sedangkan daerah dengan rata-rata harga beras medium tertinggi di Papua Pegunungan dengan Rp20.000 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026