Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041 hingga umur cadangan di kawasan mineral Grasberg.

Adapun kesepakatan itu seiring penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan di Washington, D.C. Amerika Serikat (AS) pada Rabu (18/2/2026).

Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun MoU ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Freeport-McMoRan Inc. yang diwakili President and CEO Kathleen Quirk, serta PTFI yang diwakili Tony Wenas.

Bahlil mengatakan, keputusan perpanjangan IUPK PTFI diambil untuk menjamin keberlanjutan produksi tambang Grasberg, Papua, seiring puncak produksi yang diproyeksikan terjadi pada 2035.

Dia mengungkapkan, pembahasan perpanjangan kontrak telah melalui negosiasi dan komunikasi intensif antara pemerintah dan Freeport-McMoRan dalam dua tahun terakhir. Langkah ini dinilai krusial mengingat karakter tambang bawah tanah (underground) yang membutuhkan waktu eksplorasi panjang.

“Puncak produksi PTFI itu pada 2035. Karena ini di bawah tanah, perlu waktu 10 tahun untuk eksplorasi. Maka penting mencari solusi dalam rangka ekstensi dan keberlanjutan usaha di Papua,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (20/2/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini, sebelum insiden gangguan produksi, PTFI mampu menghasilkan sekitar 3,2 juta ton bijih konsentrat tembaga per tahun. Dari jumlah itu, dihasilkan lebih dari 900.000 ton tembaga dan 50–60 ton emas.

Menurutnya, produksi tersebut merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan pada periode 2022–2023. Bahlil berpendapat, tanpa kepastian perpanjangan izin, eksplorasi lanjutan sulit dilakukan karena memerlukan investasi besar dan waktu panjang sebelum mencapai tahap produksi optimal.

Tambahan Saham untuk Negara

Dalam skema perpanjangan tersebut, pemerintah memastikan porsi kepemilikan nasional akan meningkat. Saat ini, Indonesia menguasai 51% saham PTFI. Melalui kesepakatan terbaru, negara akan memperoleh tambahan 12% saham tanpa biaya akuisisi yang berlaku mulai 2041.

“Perpanjangan agar kita bisa melakukan eksplorasi di awal, dengan menambah 12% saham pada negara. 12% ini tanpa ada biaya apa pun untuk mengambil alihnya,” kata Bahlil.

Dengan tambahan tersebut, pada 2041 kepemilikan Indonesia akan menjadi 63%. Adapun tambahan 12% saham itu nantinya akan dibagikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai daerah penghasil.

Meski tanpa biaya akuisisi saham, Bahlil mengakui bahwa kegiatan eksplorasi tetap membutuhkan pendanaan yang akan ditanggung bersama sesuai skema tanggung renteng.

Bahlil menilai, perpanjangan operasi hingga umur cadangan tambang Grasberg akan berdampak positif terhadap penerimaan negara. Selain menjaga kesinambungan produksi, langkah ini juga diyakini memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi ke daerah.

“Dengan demikian lapangan kerja akan bertambah, pendapatan negara bertambah, begitu juga royalti, PNBP, dan penerimaan daerah,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, setelah penandatanganan MoU, pemerintah akan melanjutkan pembahasan teknis dan administratif yang harus dipenuhi PTFI. Dia memastikan seluruh proses akan mengedepankan kepentingan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Oleh karena itu, pada 2041 diharapkan pendapatan negara harus lebih tinggi, termasuk royalti dan pajak-pajak lain, termasuk emas,” kata Bahlil.