Perbandingan tagihan listrik di tahun 2023 sebelum proyek KPBU APJ berjalan, tagihan listrik APJ mencapai Rp14 miliar lebih. Setelah proyek bergulir tagihan turun drastis, bahkan di tahun 2025 menjadi Rp5 miliaran,

Madiun (ANTARA) - Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebutkan bahwa proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berupa alat penerangan jalan (APJ) di Kabupaten Madiun telah mendatangkan efisiensi tagihan listrik.

"Perbandingan tagihan listrik di tahun 2023 sebelum proyek KPBU APJ berjalan, tagihan listrik APJ mencapai Rp14 miliar lebih. Setelah proyek bergulir tagihan turun drastis, bahkan di tahun 2025 menjadi Rp5 miliaran," ujar Bupati Hari Wuryanto saat menerima kunjungan tamu studi tiru pembiayaan alternatif infrastruktur dari Pemkot dan Pemkab Cirebon di Madiun, Jatim, Kamis.

Tak hanya efisiensi dalam tagihan, proyek KPBU APJ juga memberikan efek berganda dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Madiun.

"Hal itu karena proyek APJ ini telah menumbuhkan titik-titik keramaian baru yang menghidupkan UMKM. Selain tingkat kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas juga turun yang berdampak pada meningkatnya minat investasi di Kabupaten Madiun dan kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Hari.

Menurutnya, saat ini telah ada sebanyak 7.459 titik APJ yang sudah menyala di wilayah Kabupaten Madiun. Bupati Madiun memaparkan proses pembangunan APJ dengan skema KPBU cukup panjang, sehingga dibutuhkan sinergi dengan DPRD dan mitra lain.

Sementara, Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman bersama rombongan menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan ilmu proyek KPBU APJ dari Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pihaknya menyebut ilmu tersebut akan menjadi solusi pembiayaan alternatif untuk proyek infrastruktur (KPBU APJ) di Cirebon.

Seperti diketahui, Pemkab Madiun telah menandatangani kerja sama proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu berupa proyek alat penerangan jalan (APJ) pada September 2022.

Penandatanganan proyek APJ tersebut dilakukan dengan PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan mendapat penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

Adapun proyek alat penerangan jalan tersebut sangatlah bermanfaat. Sebab, sangat efisien membantu pemda. Jika dihitung pemasangan lampu di sebanyak 7.459 titik, baik di jalan nasional, jalan kabupaten utama, dan jalan perkotaan, maka Pemkab Madiun membutuhkan waktu hingga 50 tahun ke depan untuk dibiayai APBD setempat.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) optimistis proyek legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti pembangunan gedung DPR/MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada 2026 diperkirakan tumbuh sekitar 5 persen. Salah satu pendorongnya berasal dari pembangunan infrastruktur dasar menuju penguatan peran strategis IKN sebagai ibu kota politik dan pusat inovasi digital nasional.

"Selain pembangunan sejumlah proyek di IKN, aktivitas lain yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada 2026 antara lain sektor industri pengolahan dan masuknya investasi baru di berbagai sektor strategis," kata Kepala BI Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Sabtu.

Di IKN, pembangunan tahap II telah dimulai seiring dukungan finansial yang kuat. Tercatat investasi swasta murni senilai Rp 66,5 triliun serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 158,73 triliun.

Menurut Budi, meskipun tekanan global, seperti kebijakan Amerika Serikat di bidang politik, masih membayangi perkembangan ekonomi, fondasi ekonomi Kalimantan Timur dinilai tetap kuat dalam menjaga momentum pertumbuhan.

"Sektor industri pengolahan diproyeksikan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Salah satunya berasal dari penambahan kapasitas refinery migas sekitar 50 ribu barel per hari yang dijadwalkan beroperasi pada kuartal III 2026," ujarnya.

Selain itu, pengembangan eksplorasi gas yang dimulai sejak akhir 2025 diperkirakan mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi industri turunan pada 2026.

Ia menyebutkan kegiatan tersebut akan melanjutkan tren positif pada tahun sebelumnya, yakni meningkatnya aktivitas industri seiring optimalisasi kilang migas dan bertambahnya fasilitas pengolahan, termasuk smelter baru yang mulai menembus pasar ekspor.

Kegiatan lain yang diperkirakan mampu mendongkrak ekonomi Kalimantan Timur pada tahun ini adalah investasi swasta di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta sektor pertanian dengan target optimalisasi lahan hingga 3.000 hektare, seiring berlanjutnya program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Meski demikian, Budi mengingatkan adanya tantangan dari sisi eksternal, seperti permintaan batu bara global, khususnya dari China, yang diperkirakan turun sekitar 1,49 persen secara year on year (yoy) seiring percepatan transisi menuju energi terbarukan.

Ia menambahkan perlambatan ekonomi global dan penyesuaian anggaran pembangunan juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan model baru pengembangan ekonomi daerah, antara lain melalui penguatan hilirisasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui ketetapan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Berdasarkan catatan Otorita IKN Prabowo telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, setelah sebelumnya sejak awal mula proyek berlangsung pada 2022 hingga 2024, total dana APBN yang terserap senilai Rp 89 triliun.

Sebagaimana diketahui, indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 senilai Rp 466 triliun lebih, terdiri kebutuhan pembangunan yang akan dipenuhi dari APBN sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) Rp 123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.

Di luar APBN, hingga saat ini Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan _multi-utility tunnel_, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

"We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dikutip dari siaran pers, Jumat (31/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jga sudah memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus disiapkan oleh pemerintah. Pada 2025, ia mengatakan setidaknya anggaran IKN telah dicantumkan dalam APBN, dan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.

"Rp 5,7 triliun tahun ini, sebagian di PU, jadi ada, dan IKN masih terus didorong," ucap Purbaya di kawasan DPR seperti dikutip Jumat (26/9/2025).

Untuk tahun depan, ia memastikan realisasi anggaran IKN juga telah disediakan, bahkan pencairannya akan dipercepat. Sebagaimana diketahui, anggaran khusus IKN pada 2026 senilai Rp 6,2 triliun yang masuk melalui Otorita IKN.

"Tahun depan didorong lebih cepat lagi. Itu kan untuk investasi cukup besar, kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan swasta juga mulai masuk ke sana," tegasnya.