Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara di kawasan Asean+3 perlu mempercepat pendalaman kerja sama regional untuk menghadapi risiko fragmentasi global serta dinamika struktural yang semakin kompleks.

Sebagai informasi, Asean+3 merujuk pada kawasan yang mencakup negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta China, Jepang, dan Korea Selatan.

Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue mengatakan bahwa meski ketidakpastian terkait tarif internasional mulai mereda, risiko yang lebih luas dari sektor riil maupun pasar keuangan masih membayangi kawasan Asean+3. Di sisi lain, dia juga mengingatkan perubahan secara struktural seperti masalah populasi, peningkatan digitalisasi dan lainnya.

“Kita tidak boleh lengah. Risiko tetap ada, sementara kawasan juga menghadapi perubahan struktural seperti penuaan populasi, digitalisasi, dan kebangkitan teknologi AI,” ujarnya dalam Asean+3 Economic Cooperation and Financial Stability Forum secara daring, Selasa (25/11/2025).

Yue menuturkan, tantangan tersebut harus direspons tidak hanya melalui reformasi domestik, tetapi juga melalui penguatan kolaborasi regional.

Dia menekankan tiga prioritas utama yang perlu dipercepat oleh negara-negara Asean+3. Pertama, memperdalam integrasi ekonomi regional. Dia menyebut digitalisasi perdagangan sebagai langkah cepat yang dapat meningkatkan efisiensi serta memperluas partisipasi pelaku usaha kecil dalam rantai nilai kawasan.

Dia mencontohkan, di Hong Kong, HKMA telah menjalankan beberapa inisiatif seperti Project CargoX, yang memanfaatkan data kargo untuk mempercepat digital trade finance. Kemudian, ada juga Project Ensemble yang menggunakan teknologi tokenisasi untuk mendigitalisasi dokumen perdagangan.

Menurutnya, program-program serupa akan memiliki dampak yang lebih signifikan jika negara-negara dari kawasan sekitar juga turut berpartisipasi

“Dampaknya akan jauh lebih besar ketika lebih banyak yurisdiksi bergabung. Kami berharap negara-negara lain juga dapat bergerak bersama,” katanya.

Kedua, memperluas penggunaan mata uang lokal. Yue menyebut, meski peran mata uang lokal meningkat, penggunaannya dalam transaksi lintas batas masih terbatas. Menurutnya, Asean, China, Korea Selatan, serta Jepang perlu memperkuat integrasi pembayaran regional dan settlement berbasis mata uang lokal demi efisiensi dan ketahanan ekonomi.

“Infrastruktur keuangan lintas negara harus saling terhubung, dan ini memerlukan pendalaman pasar keuangan domestik serta pengembangan instrumen lindung nilai,” tegasnya.

Ketiga, memperkuat jaring pengaman keuangan regional. Yue menilai Inisiatif Chiang Mai atau Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) tetap menjadi pilar utama penyangga likuiditas kawasan. Oleh karena itu, dia memandang perlunya upaya perluasan dan penguatan mekanisme CMIM.

“Ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan kawasan dalam menghadapi tekanan likuiditas,” ujarnya.

Sebelumnya, CEO Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Yasuto Watanabe mengatakan dunia kini berada dalam fase transisi, sehingga belum memiliki tatanan baru yang stabil. Menurutnya, rekonstruksi rantai pasok, konsolidasi strategis dalam perdagangan, serta perebutan kepemimpinan teknologi menjadi tanda bahwa globalisasi tak lagi berjalan dalam pola lama.

Pada saat yang sama, sistem moneter dan keuangan mulai bergeser dengan meningkatnya diversifikasi mata uang, munculnya arsitektur pembayaran paralel, dan perubahan arah arus modal.

“Dunia tengah mengalami perubahan struktural. Fragmentasi terjadi, tetapi konektivitas global tetap sangat dalam. Modal terus bergerak melintasi negara, dan kebijakan ekonomi besar tetap menggaung ke pasar kita,” ujarnya.

Dia menegaskan, Asean+3, yang menyumbang lebih dari 40% pertumbuhan PDB global, berada di pusat dinamika tersebut, sehingga keputusan kawasan mengenai integrasi dan kerja sama finansial akan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dunia.