Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memacu aktivitas perputaran ekonomi daerah melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

"Melalui program KHBS ini di antaranya disalurkan bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat, kami harap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka," kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kalteng, Kamis.

Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan membantu menjaga daya beli di tengah masyarakat, sehingga terjadi transaksi yang menyokong perputaran ekonomi daerah.

Oleh karenanya, output atau keluaran dari KHBS ini selain kesejahteraan masyarakat juga mendukung perekonomian daerah.

Bantuan langsung tunai melalui KHBS ini adalah sebesar Rp250 ribu kepada setiap penerima. Tercatat, sekitar 300 ribu keluarga penerima manfaat yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah.

KHBS dalam implementasinya menerapkan sistem digitalisasi, sehingga pemberian bantuan sosial bisa dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat aturan. Penyaluran dilakukan melalui Bank Kalteng.

Adapun bantuan sosial melalui Kartu Huma Betang ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta lainnya dan semua terintegrasi menjadi satu.

Selain bantuan langsung tunai, bantuan lain yang mulai disalurkan adalah bantuan pangan senilai Rp150.000, meliputi beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula putih 1 kg.

"Ini menjadi upaya nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat. Sekalipun saat ini kita sedang dalam masa kebijakan efisiensi daerah, tetapi berkaitan kesejahteraan masyarakat, tetap menjadi prioritas utama," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Kalteng melalui berbagai upaya juga telah dan terus melakukan kegiatan serta program lain secara berkelanjutan dalam menjaga perekonomian daerah, seperti melalui gelaran pasar murah, gerakan pangan murah maupun lainnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekda Kalteng Leonard S Ampung menambahkan pasar murah, gerakan pangan murah dan lainnya menjadi upaya intervensi pemerintah terhadap pasar.

"Agar daya beli masyarakat tetap terjaga hingga upaya menjaga stabilisasi harga pangan di pasaran," jelasnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026