Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengklarifikasi pernyataannya terkait dengan kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, angka tersebut merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan, bukan kondisi riil harian. Perhitungan berdasarkan pada asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan dalam keterangannya dikutip dari laman resmi BGN, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 kilogram hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi untuk kebutuhan dagingnya saja.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," papar Dadan.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada harga di pasar.

Dia juga mengungkapkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Saat itu, menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG, dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," tutupnya.