Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertemu dengan pihak Meta untuk memperkuat sistem moderasi menyusul lonjakan spam promosi judi online yang membanjiri kolom komentar media sosial.

Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan jajaran Meta Indonesia menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru tersebut.

“Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat,” kata Meutya usai bertemu Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Adapun dalam dua pekan terakhir, Komdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128% spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari–Juni 2026.

Hasil analisis menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, seperti akun pemerintah, media, tokoh publik, dan influencer.

Berdasarkan pemantauan Komdigi, penyebaran terbanyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook.

Terkait hal ini, Meutya menjelaskan bahwa penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku. Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.

Namun, ketika promosi judi online disisipkan pada kolom komentar akun resmi pemerintah, media, atau tokoh publik, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun-akun resmi tersebut.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi,” tegasnya.

Selain memperkuat langkah preventif, Komdigi pun terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana, serta membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Sementara Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online,” ujarnya.

Tim Bersama antara Komdigi dan Meta akan berfokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta Platforms di Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Sidak dipimpin langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebagai tindak lanjut amanat Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mewajibkan pemerintah melindungi masyarakat dari dampak misinformasi dan disinformasi di ruang digital.

Meutya menjelaskan, sidak dilakukan setelah berbagai upaya komunikasi dengan Meta ditempuh, baik secara formal maupun persuasif. Namun, karena dinilai belum menunjukkan hasil optimal, pemerintah memutuskan melakukan peninjauan langsung guna memastikan adanya komitmen perbaikan yang terukur.

“Dan ini kita lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik secara formal maupun persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak,” ujar Meutya di Kantor Perwakilan Meta, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Dalam sidak tersebut, Meutya didampingi Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar serta Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya. Turut hadir perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Dari pihak Meta, hadir Kepala Kebijakan Publik Meta Berni Moestafa untuk menanggapi sejumlah catatan dan permintaan pemerintah terkait peningkatan pengawasan serta transparansi platform.

Dalam pertemuan tersebut, Komdigi menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional yang disebut masih berada di bawah 30 persen. Pemerintah meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan konten, sistem pelaporan, serta langkah konkret perusahaan dalam menekan penyebaran misinformasi dan disinformasi.

Menurut Meutya, persoalan disinformasi tidak hanya menjadi tantangan di Indonesia, tetapi juga merupakan isu global. United Nations (PBB) bahkan telah mengategorikan disinformasi sebagai salah satu krisis utama dunia saat ini. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dinilai mendesak, mengingat Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau tindak lanjut hasil sidak tersebut dan memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, serta melindungi kepentingan publik.