Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memperkuat produksi dalam negeri melalui percepatan penanaman bawang putih dan menjaga komitmen swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan penghentian impor bawang putih usai memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Amran mengatakan pemerintah saat ini fokus melakukan penanaman bawang putih secara masif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menurutnya, komoditas tersebut menjadi salah satu dari tiga bahan pangan strategis yang masih belum sepenuhnya swasembada.

"Kami melakukan penanaman maraton. Dari komoditas pangan strategis yang menjadi perhatian pemerintah, sebagian besar sudah swasembada bahkan ekspor. Yang belum sepenuhnya swasembada saat ini adalah bawang putih, daging, dan kedelai," kata Amran.

Dia menjelaskan, total kebutuhan impor dari tiga komoditas tersebut sekitar 3,5 juta ton. Sementara itu, produksi pangan nasional secara keseluruhan telah mencapai sekitar 73 juta ton dengan kebutuhan nasional sekitar 68 juta ton.

"Dari angka itu, porsi yang masih dipenuhi melalui impor hanya sekitar 4% - 5% dari total produksi nasional. Padahal standar swasembada menurut FAO masih memperbolehkan impor hingga 10%," ujarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Amran menilai Indonesia pada dasarnya telah mencapai swasembada pangan, termasuk untuk komoditas beras yang bahkan menunjukkan kondisi surplus.

"Artinya swasembada pangan dan swasembada beras sudah tercapai, bahkan kita berada dalam posisi surplus. Ini yang perlu dipahami dalam konteks definisi swasembada," katanya.

Strategi Swasembada Bawang Putih

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menginginkan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada bawang putih. Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyiapkan fondasi swasembada bawang putih melalui percepatan perbenihan nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan budidaya secara lebih luas dan mengurangi ketergantungan terhadap impor yang selama ini masih memenuhi lebih dari 90% kebutuhan bawang putih nasional.

Dia menjelaskan arah kebijakan pemerintah tidak lagi semata-mata bertumpu pada pertimbangan harga yang lebih murah dari produk impor, melainkan pada upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Kalau atas dasar efisiensi mungkin impor bisa dibenarkan, tapi atas dasar survival of the country, itu tidak bisa dibenarkan. Kita ingin petani kita hidup dan Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain,” kata Wamentan Sudaryono dalam konferensi pers, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pemerintah berharap pengurangan impor sudah mulai dilakukan secara bertahap mulai pertengahan 2027 seiring meningkatnya produksi dalam negeri.
“Kita berharap mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan kuota impor. Memang tidak langsung besar, tetapi begitu bibit sudah cukup, kita bisa produksi massal. Tujuan akhirnya adalah bawang putih yang kita konsumsi berasal dari hasil produksi petani sendiri,” ujarnya.
Wamentan Sudaryono menyampaikan tantangan pengembangan bawang putih sekarang adalah pembibitan.
“Kalau bibit tersedia dan petani untung, pasti petani menanam. Dengan pola ini, kita optimistis dalam tiga sampai empat tahun impor bawang putih akan terus turun, syukur-syukur bisa nol,” pungkasnya.
Untuk mendukung target tersebut, Kementan bersama Bulog, ID FOOD, dan PTPN membangun ekosistem dari hulu hingga hilir. Bulog dan ID FOOD akan menjadi offtaker hasil perbenihan, sementara PTPN terlibat untuk memanfaatkan lahan-lahan dataran tinggi yang potensial untuk budidaya bawang putih.
“Bukan hanya mengandalkan petani, BUMN juga terlibat. Offtaker pembibitan adalah Bulog dan ID FOOD, sedangkan PTPN ikut menanam di lahan-lahan yang sesuai,” jelasnya.

Saat ini Kementan telah mengidentifikasi kawasan-kawasan potensial, termasuk Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Pemerintah juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang sudah tidak produktif, termasuk di Jawa Barat.
Wamentan Sudaryono menegaskan, tantangan terbesar menuju swasembada bukan pada minat petani maupun pasar, melainkan pada penyediaan benih yang sesuai dengan kondisi agroklimat Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan program perbenihan dengan pola bergulir. Tahun ini, APBN mendukung perbenihan seluas 5.000 hektare dengan bantuan benih sekitar Rp75 juta per hektare. Setelah panen, petani mengembalikan benih sebesar satu setengah kali dari jumlah yang diterima untuk kemudian disalurkan kembali untuk perbenihan.