JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan kompensasi kepada 29 orang korban dan ahli waris korban tindak pidana terorisme di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar Rp3,9 miliar. Dijelaskan, 29 penerima ini terdiri dari 27 Korban Terorisme Masa Lalu (KTML) dan 2 orang korban berdasar penetapan pengadilan.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyatakan, pemberian kompensasi merupakan wujud nyata tanggung jawab negara kepada korban tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan regulasi yang progresif dan menunjukkan keberpihakan negara kepada korban terorisme. Negara hadir untuk memastikan korban dan ahli waris memperoleh haknya, termasuk melalui mekanisme kompensasi,” kata Susi dalam keterangannya yang dikutip Minggu (14/12/2025).

Susilaningtias melanjutkan, nilai kompensasi yang diberikan tentu belum sebanding dengan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana terorisme. Namun demikian, kompensasi diharapkan dapat membantu proses pemulihan korban sekaligus menjadi simbol kehadiran negara.

“LPSK berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan korban,” ujarnya.

Kompensasi sebesar Rp500.000.000 diberikan kepada 2 orang ahli waris korban peristiwa terorisme di Desa Tindaki, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, atas peristiwa terorisme yang terjadi pada tahun 2019. Penyerahan kompensasi dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 1/KOM.PID/2025/PN Pargi tanggal 14 Oktober 2025.

Pada kesempatan yang sama, LPSK juga menyerahkan kompensasi sebesar Rp3.405.000.000 kepada 27 korban tindak pidana terorisme masa lalu di wilayah Tentena, Poso, dan Palu. Hak tersebut atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang batas waktu pengajuan permohonan kompensasi serta bantuan medis, psikologis, dan psikososial hingga 22 Juni 2028.

Lebih lanjut, Susi mengungkapkan sejak 2016 hingga 2024 LPSK telah menyalurkan kompensasi kepada 785 korban untuk 60 peristiwa tindak pidana terorisme di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 213 korban menerima kompensasi dengan nilai Rp14.382.333.021, sementara 572 korban lainnya menerima kompensasi sebesar Rp98.925.000.000 melalui mekanisme non-putusan pengadilan bagi Korban Terorisme Masa Lalu (KTML).

Total keseluruhan kompensasi yang telah diberikan negara kepada korban tindak pidana terorisme melalui LPSK mencapai Rp113.802.333.521.

Pupuk Indonesia Grup berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung upaya pemulihan korban tidak pidana terorisme, yang menjadi wujud kehadiran negara.

Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero), Tina T. Kemala Intan menyatakan, pihaknya mengusung komitmen serius dalam pemulihan kondisi korban terorisme, berbarengan dengan melanjutkan sinergi bersama untuk pencegahan paham radikal terorisme.

"Upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme merupakan wujud nyata untuk membangun masyarakat yang tangguh, inklusif dan berdaya. Kami pun akan tetap berkomitmen dalam rangka pemulihan korban dan melanjutkan sinergisitas pencegahan dan penanggulangan terorisme," kata Tina pada Kamis (27/11).

Secara khusus, Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pupuk Indonesia Grup yang konsisten terhadap korban terorisme. Khususnya, usai dibuka kembali kesempatan pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023.

"Selama periode 2022-2024, Pupuk Indonesia Grup telah memberikan dukungan kepada 101 korban dengan total nilai bantuan Rp1.924.728.000 untuk kebutuhan rehabilitasi medis dan psikososial," tutur Eddy.

Pada 2025, Pupuk Indonesia Grup kembali menyalurkan dukungan pemulihan sebesar Rp608.000.000 untuk 96 korban tindak pidana terorisme.

Eddy menyebut, kolaborasi dengan Pupuk Indonesia Grup menandai kehadiran negara dalam mendukung pemulihan kondisi korban tindak pidana terorisme.

"Kolaborasi BNPT dan Pupuk Indonesia Grup menjadi bukti hadirnya negara dalam mendampingi para korban untuk kembali bangkit dan mandiri," katanya.

Salah seorang penyintas terorisme, Marianne Ka'awoan asal Poso sebagai penerima bantuan pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap inisiatif Pupuk Indonesia Group dan BNPT.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pupuk Indonesia Grup atas kepedulian dan dukungannya. Terima kasih juga kepada BNPT yang tidak pernah berhenti mendampingi kami dalam proses pemulihan fisik, psikologis, dan kehidupan kami secara menyeluruh. Semoga Pupuk Indonesia Grup semakin maju, semakin kuat, dan terus menjadi teladan dalam memberikan kontribusi sosial bagi bangsa," pungkas Marianne.

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap lima orang dewasa yang merekrut anak di bawah untuk masuk ke jaringan terorisme. Perekrutan ini dilakukan secara online melalui media sosial atau game online.

"Bahwa pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar ya, kaitannya dengan jaringan terorisme," ucap Juru bicara Densus 88 Antiteror, AKBP Mayndra Eka Wardhana dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut dia menerangkan penangkapan lima tersangka ini dilakukan dalam rentang waktu mulai dari Desember 2024 sampai 17 November 2025. Saat ini para tersangka sedang dilakukan proses hukum.

Adapun dari tindakan lima tersangka ini, Densus 88 antiteror menyebut bahwa ratusan anak diduga terindikasi jaringan Terorisme.

"Di tahun 2025 sendiri seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas, kurang lebih lebih dari 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring," sambungnya.

Adapun untuk ratusan anak yang telah terpapar radikalisme ini, Densus 88 antiteror bekerja sama dengan kementerian PPPA, Kementerian Sosial dan stakeholder lain untuk mengembalikan kondisi korban.

"Kita semua berkolaborasi untuk membuat langkah-langkah supaya ke depan permasalahan ini bisa segera tersolusikan," ucapnya.