TANGERANG - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membongkar gudang kosmetik impor ilegal dari Tiongkok di Kabupaten Tangerang. Ditemukan sekitar 956 item kosmetik berjumlah 2.082.039 pieces yang nilai ekonominya mencapai Rp27,6 miliar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, gudang tersebut terletak di lokasi yang cukup tersembunyi di mana masyarakat tidak mengetahui bahwa tempat itu digunakan untuk menyimpan kosmetik impor ilegal.

“Kita berfokus membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam artian karena kita tahu ruangan ini bukan merupakan gudang. Dan selama ini mungkin masyarakat di sekeliling tidak tahu bahwa di sini disimpan barang-barang ilegal,” ujar Taruna, Jumat (5/6/2026).

Semua kosmetik impor Ilegal itu tidak dijual secara sembunyi-sembunyi di toko atau ruko melainkan dijual secara online melalui e-commerce. Produk tersebut awalnya diimpor ke Indonesia melalui forwarder perantara dengan cara tidak sesuai ketentuan.

“Dia jualnya secara online. Berdasarkan informasi diperoleh selama pemeriksaan, produk-produk tersebut diimpor ke wilayah Indonesia melalui forwarder umum yang diduga melakukan praktik tidak sesuai ketentuan. Kosmetik tersebut dipasarkan dan diedarkan secara luas melalui platform perdagangan elektronik atau e-commerce,” katanya.

Menurut dia, terungkapnya gudang kosmetik ilegal berawal dari laporan masyarakat yang dirugikan kemudian laporan tersebut diselidiki BPOM. Pihaknya sudah satu tahun memata-matai tempat tersebut bahkan sampai mencoba membeli produk secara online guna kepentingan penyelidikan.

“Berdasarkan data yang kita temukan kurang lebih setahun terakhir ini tim intelijen kami telah memata-matai, mengikuti, kan bisa dilihat arusnya. Dia lewat online tempatnya di mana. Bahkan sebagian dari tim kami melakukan pembelian untuk bisa melacak di mana tempatnya,” ujar Taruna.

Saat ini BPOM telah menghentikan operasi dan penyegelan terhadap gudang penyimpanan kosmetik ilegal itu. Sementara, temuan tersebut saat ini sudah masuk tahap penyidikan guna mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Bahkan bisa jadi ada kemungkinan yang menjadi tersangka dengan adanya aktivitas impor ilegal dan peredaran kosmetik tanpa izin edar yang disimpan di gudang tersebut.

Adanya temuan tersebut telah melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan potensi jenis hukuman yaitu sanksi administratif atau sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda per itemnya Rp5 miliar.

Terkait masyarakat yang mungkin sudah mengalami kerugian baik berupa materi maupun kondisi fisik akibat kosmetik tersebut, Taruna menyarankan segera melaporkan hal itu ke BPOM guna memperkuat bukti serta tuntutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri kosmetik Indonesia memiliki daya saing tinggi di panggung domestik dan global, sehingga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku usaha kosmetik di Indonesia. Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat terdapat 1.684 industri kosmetik di Indonesia, dengan sekitar 85 persen di antaranya merupakan industri kecil dan menengah (IKM).

“Industri kosmetik Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan hampir 85 persen pelaku industri merupakan industri kecil dan menengah,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita dalam keterangan bersama Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga riset termasuk Statista, nilai pasar kosmetik Indonesia pada 2026 diperkirakan akan mencapai lebih dari 10 miliar dolar AS dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 5,5 persen dalam lima tahun ke depan.

Namun, Reni menilai penguatan ekosistem industri masih menjadi tantangan, terutama karena bahan baku kosmetik masih didominasi impor hingga sekitar 80 persen.

“Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan bahan baku dalam negeri melalui penguatan riset, komersialisasi hasil penelitian, serta kolaborasi antara pemerintah, regulator, asosiasi, dan pelaku industri,” ujar dia.

Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin Sopar Halomoan Sirait menambahkan, ke depannya perlu didorong substitusi impor agar industri kosmetik nasional semakin mandiri dan mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri.

“Indonesia memiliki potensi besar melalui kekayaan biodiversitas dengan lebih dari 30 ribu jenis tanaman berkhasiat dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku kosmetik,” kata Sopar.

Di sisi lain, Ketua Umum PERKOSMI Sancoyo Antarikso menilai transformasi industri kosmetik ke arah yang semakin berbasis kepada inovasi, pengembangan teknologi, keamanan produk, dan praktik berkelanjutan pun menjadi penting untuk berjalan beriringan dengan pertumbuhan industri.

Sancoyo mengatakan hal itu mengingat konsumen kini tidak hanya mencari produk yang efektif, tetapi juga aman digunakan, transparan, dan diproduksi dengan memperhatikan dampak lingkungan

“Industri kecantikan saat ini bergerak menuju standar yang lebih tinggi, di mana teknologi, keamanan, dan keberlanjutan menjadi faktor utama dalam pengembangan produk. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat transformasi ini,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah, pelaku usaha, platform digital, beauty influencer, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu ekosistem pengendalian yang saling melengkapi

Jakarta (ANTARA) - Pasar kosmetik Indonesia terus bergeliat seiring perkembangan era digital yang mengubah lanskap peredarannya secara mendasar.

Distribusi produk, kini tidak lagi bertumpu pada toko fisik atau jaringan distributor konvensional, melainkan bergerak cepat melalui platform digital dan media sosial yang menjangkau konsumen, tanpa batas ruang. Cukup dengan akun media sosial atau etalase daring, sebuah produk dapat menjangkau konsumen lintas wilayah, bahkan lintas negara.

Berdasarkan data laman Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) https://cekbpom.pom.go.id/, jumlah kosmetik yang mendapat izin edar BPOM pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025 mencapai 347.920 produk, dengan pertumbuhan pendaftaran produk per tahun mencapai 23,39 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, sepanjang tahun 2025, pendapatan pasar kosmetik Indonesia mencapai sekitar Rp35,6 triliun dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,73 persen per tahun.

Segmen personal care, skincare, dan make up menjadi kontributor dominan. Dengan angka ini, kosmetik menjadi sektor komoditi yang diperhitungkan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Pertumbuhan tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan kepatuhan pelaku usaha. Di balik angka pendaftaran yang terus meningkat, pelanggaran di sektor kosmetik juga patut menjadi perhatian khusus.

Berdasarkan siaran pers yang dilansir Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), intensifikasi pengawasan kosmetik akhir tahun 2025 terhadap 984 sarana menunjukkan sebanyak 470 sarana (47,8 persen) ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Temuan meliputi 108 merek atau 408.054 pieces senilai lebih dari Rp26,2 miliar, dengan 65 persen temuan didominasi produk impor.

Pelanggaran terbanyak meliputi kosmetik tanpa izin edar, mengandung bahan dilarang/berbahaya merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, pewarna (merah K3, merah K10, acid orange 7), kedaluwarsa, penggunaan yang tidak sesuai definisi kosmetik, serta produk impor yang masuk secara ilegal. Sebagian besar temuan tersebut beredar melalui kanal digital marketplace dan media sosial yang menjangkau konsumen secara masif dan cepat.

Penelitian Siti et al., 2025 menyebutkan hasil survei mengenai media yang sering digunakan untuk mencari informasi tentang skincare menunjukkan bahwa TikTok menjadi platform utama, dengan dominasi yang signifikan, yaitu 77,9 persen.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebesar 91,3 persen, mempertimbangkan ulasan beauty influencer, sebelum membeli produk skincare. Beauty influencer menjadi aktor baru yang memiliki pengaruh besar. Rekomendasi produk melalui ulasan singkat, testimoni pribadi, atau konten promosi kerap menjadi rujukan utama konsumen, terutama generasi muda.

Masalah muncul, ketika promosi tidak disertai dengan verifikasi keamanan produk. Tidak sedikit kosmetik berisiko yang mendapatkan eksposur luas karena dipromosikan oleh figur, dengan jutaan pengikut.

Dalam konteks ini, influencer bukan sekadar perpanjangan tangan pemasaran, tetapi simpul penting dalam rantai peredaran kosmetik di era digital.

Sementara itu, tingkat pengetahuan konsumen tentang bahaya kosmetik masih belum merata. Konsumen belum sepenuhnya memahami risiko bahan berbahaya dalam kosmetik atau cara membedakan produk yang legal dan aman dengan yang tidak.

Harga murah dan klaim hasil instan sering kali lebih menarik perhatian, dibandingkan informasi mengenai izin edar atau kandungan bahan (Fidellya, 2025). Kondisi ini menciptakan permintaan yang secara tidak langsung mendorong terus beredarnya produk berisiko.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kosmetik berbahaya merupakan persoalan sistemik yang melibatkan banyak pihak. Di sinilah sinergitas menjadi kata kunci. Pemerintah memiliki peran utama dalam menetapkan regulasi, melakukan pengawasan dan menindak pelanggaran. Regulasi pengawasan yang adaptif menjadi tantangan dalam menghadapi arus peredaran digital yang cair dan dinamis. Upaya patroli siber, penertiban produk ilegal, serta kerja sama lintas sektor.

Pelaku usaha, termasuk produsen dan distributor kosmetik, memegang peran strategis dalam memastikan keamanan produk. Kepatuhan terhadap standar "Cara Pembuatan yang Baik" untuk Kosmetik maupun regulasi yang mengatur pendistribusian kosmetik, kejujuran dalam klaim, dan komitmen terhadap etika bisnis menjadi fondasi penting.

Platform marketplace juga memiliki tanggung jawab sebagai penjaga gerbang distribusi digital. Penyaringan produk ilegal, penutupan akun penjual ilegal, dan kerja sama dengan otoritas pengawas merupakan bagian dari upaya kolektif yang tidak bisa ditawar.

Beauty influencer, di sisi lain, perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Dengan jangkauan dan pengaruh yang besar, influencer memiliki potensi untuk menjadi agen edukasi publik tentang kosmetik aman. Peran ini menuntut kesadaran dan tanggung jawab.

Promosi produk tidak dapat dilepaskan dari dampak sosial dan kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Diperlukan adanya regulasi bagaimana reviu dan promosi produk kosmetik dilakukan dengan aman, bertanggung jawab, dan tidak menyesatkan.

Beberapa negara termasuk Dubai dan Kuwait telah menerapkan lisensi khusus untuk beauty influencer yang akan melakukan reviu dan promosi produk kosmetik.

Masyarakat, sebagai konsumen juga memegang peran krusial. Literasi konsumen menjadi benteng pertama dalam mencegah peredaran kosmetik berbahaya. Sikap kritis terhadap klaim produk, kebiasaan memeriksa izin edar, serta keberanian melaporkan produk mencurigakan merupakan bentuk partisipasi nyata dalam pengawasan bersama.

Pada akhirnya, pertumbuhan sektor kosmetik dan perlindungan kesehatan masyarakat tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan seiring jika didukung oleh sinergitas yang kuat.

Pemerintah, pelaku usaha, platform digital, beauty influencer, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu ekosistem pengendalian yang saling melengkapi. Di era digital, pengawasan tidak lagi hanya soal penindakan, melainkan juga tentang membangun kesadaran kolektif. Di situlah kunci pengendalian kosmetik berbahaya berada.

*) Amaratus S A, SFarm, Apt adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri kosmetik nasional tengah menghadapi sejumlah tantangan besar di tengah pesatnya perkembangan pasar dan kemajuan teknologi digital. Salah satu masalah utama yang kini mencuat adalah maraknya peredaran kosmetik ilegal dan produk palsu, terutama melalui platform e-commerce yang kian berkembang pesat.

Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Yanne Sukmadewi mengungkapkan, kemudahan akses perdagangan daring justru membuka celah masuknya produk kosmetik ilegal dari luar negeri.

Padahal berdasarkan paparan Yanne, nilai pendapatan industri kosmetik Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp151 triliun, dengan pertumbuhan pasar rata-rata 4,4% per tahun (CAGR 2023-2028).

"Salah satu tantangan adanya kosmetik ilegal dan palsu, ketika e-commerce makin maju, ternyata masuk produk dari luar negeri yang ilegal," ujar Yanne dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Kamis (13/11/2025).

Karenanya pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk impor ilegal yang kini semakin marak di pasar domestik. Ia menyebut, sebagian besar produk tersebut diketahui berasal dari luar negeri, khususnya China, yang menawarkan harga sangat murah hingga berpotensi mengancam industri lokal.

"Pemerintah perlu tindak tegas peredaran produk ilegal di pasar yang kemungkinan produksi di LN, kalau dari bu dirjen di-address dari China, karena impor murah masalah serius bisa matikan pasar dalam negeri," katanya.

Perkosmi bersama lembaga pemerintah terus berupaya menekan peredaran produk ilegal tersebut. Yanne menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan BPOM dan Bea Cukai, membentuk satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti temuan produk kosmetik ilegal di pasar.

"Kami sinergi dengan BPOM, Bea Cukai untuk menindaklanjuti produk ilegal, kami melalui buat task force dengan Deputi IV BPOM yakni Direktur Cegah Tangkal," jelasnya.

Meski begitu, proses penegakan hukum masih berlangsung dan belum banyak informasi yang dapat disampaikan ke publik.

"[Sudah ada yang ditangkap?] Kami dengar ada yang sedang diproses, tapi belum dapat info lebih lanjut," ujar Yanne.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menyoroti besarnya potensi ekonomi dari industri kosmetik nasional. Ia menilai, persoalan produk ilegal perlu menjadi perhatian serius karena bisa menggerus pasar dalam negeri dan merugikan pelaku usaha lokal.

"Soal ilegal itu perlu kejar, kosmetik ini bukan bisnis kecil, tapi besar. Kalau datang ke majelis taklim omonginnya skin care, makin besar pasarnya di sini, makin banyak disedot uangnya dibawa ke luar negeri. Tolong dikejar, kalau perlu demo di Kapolda, kalau perlu ajak anggota DPR ini untuk melindungi, kita kerjasama," tegas Saleh.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap 23 produk kosmetik ilegal mengandung bahan kimia berbahaya bagi kulit. Pengungkapan ini dilakukan melalui uji sampel selama periode Juli-September 2025.

“BPOM telah mencabut izin edar produk serta melakukan penghentian sementara kegiatan yang meliputi penghentian kegiatan produksi, distribusi, dan importasi,” ucap Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 3 November 2025.

Sebagian besar temuan ini, kata Taruna, didominasi kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi sebanyak 15 produk. Selain itu 2 produk merupakan kosmetik lokal, 5 produk kosmetik impor, dan 1 produk kosmetik tanpa izin edar.

BPOM memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dan memusnahkan produk yang ditemukan. “Selain itu, BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia telah menertibkan fasilitas produksi dan peredaran kosmetik, termasuk retail,” katanya.

Berikut detail dari 23 produk kosmetik beserta nomor izin edar yang diungkap oleh BPOM karena mengandung bahan berbahaya:

1. AL-LATIF Henna Nail Polish Radiant Red (NA18231500285)

2. AL-LATIF Henna Nail Polish Ravishing Red (NA18231500288)

3. DINDA SKINCARE Lotion Booster Brightening (NA18240111167)

4. DUBAI RIA Body Lotion (NA18240107313)

5. ELBYCI Night Cream Platinum (NA18240101600)

6. F&A SKIN GLOW Day Cream Exclusive (NA18240104996)

7. HK HADIJAH KARIMA GLOW All In One Whitening Cream (NA18230106489)

8. MEGLOW SKINCARE Cream Flek (NA18240107080)

9. PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 BR02 (NA11231200088)

10. PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 BR04 (NA11231200150)

11. R&D GLOW Premium Day Cream (NA18240109124)

12. R&D GLOW Premium Face Toner (NA18241201392)

13. R&D GLOW Premium Night Cream (NA18240101793)

14. SALSA Matte Lipsticks Scarlet 09 (NA11221300596)

15. SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (NKIT210000292).

-SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (Blush On) (NA11211200033).

-SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (Eyeshadow) (NA11211200032)

16. SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (NKIT210000293)

-SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (Blush On) (NA11201201051)

-SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (Eyeshadow) (NA11211200035)

17. SN Glowing Brightening Night Cream (NA18220107934)

18. SN Glowing Brightening Night Cream (NA18220107934)

19. SW GLOW'S Night Cream (NA18240103598)

20. TINA BEAUTY Night Lotion Premium (NA18230115571)

21. WBS COSMETICS Glasskin FaceSerum (NA18241902956)

22. WBS COSMETICS Night Cream Series Glow (NA18240109027)

23. WSC Premium Booster Glowing Cream (-)

Bahan dilarang dan/atau berbahaya yang ditemukan ada yang mengandung merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, pewarna merah K3 dan K10, serta pewarna acid orange 7. Efek samping yang ditimbulkan mulai dari risiko kesehatan ringan hingga berat.

Efek samping akibat merkuri dalam kosmetik bisa merubah warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), alergi, iritasi, sakit kepala, diare, muntah-muntah, hingga kerusakan ginjal. Sementara asam retinoat bisa mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin bagi perempuan hamil (bersifat teratogenik).

Selanjutnya bahaya akibat kandungan hidrokuinon pada kosmetik bisa menyebabkan hiperpigmentasi, ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku. Kemudian timbal bisa merusak organ dan sistem tubuh. Lalu bahan pewarna merah K3, K10, dan acid orange 7 dapat menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik), kerusakan hati, dan merusak sistem saraf serta otak.

“Pelaku yang terbukti memproduksi dan mengedarkan produk ilegal akan dikenai sanksi pidana,” ujar Taruna.

Sanksi pidana merujuk pada Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.